Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi pop dunia Taylor Swift mengambil langkah hukum baru untuk melindungi identitas dirinya dari penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan mengajukan permohonan merek dagang untuk suara dan penampilannya di Amerika Serikat.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan AI yang meniru figur publik tanpa izin. Kasus seperti gambar palsu hingga video manipulatif yang menampilkan Swift sebelumnya sempat beredar luas di internet.

Dalam pengajuan tersebut, Taylor Swift mendaftarkan tiga permohonan merek dagang. Salah satunya menggunakan foto dirinya saat tampil di panggung Eras Tour, sementara dua lainnya berupa rekaman audio saat ia memperkenalkan diri dalam promosi album terbarunya.

Permohonan ini mencakup foto Swift yang menampilkan dirinya di atas panggung sambil memegang gitar pink dengan busana panggung khas berwarna iridescent. Gambar tersebut sebelumnya juga digunakan sebagai materi promosi resmi film konser Eras Tour di platform Disney plus.

Selain visual, Swift juga mendaftarkan rekaman suara yang berisi kalimat “Hey, it’s Taylor” dan “Hey, it’s Taylor Swift”. Audio tersebut sebelumnya digunakan dalam promosi album The Life of a Showgirl melalui platform musik digital.

Langkah hukum ini dinilai sebagai upaya memperluas perlindungan terhadap identitas artis di era AI. Dengan pendaftaran merek dagang, Swift berpotensi memiliki dasar hukum untuk menindak penggunaan suara dan visual yang menyerupai dirinya.

Pengacara hukum merek dagang, Josh Gerben, menilai langkah ini dapat menjadi preseden penting dalam perlindungan identitas selebritas di era kecerdasan buatan.

“Dengan mendaftarkan frasa tertentu yang terkait dengan suaranya, Swift berpotensi menantang tidak hanya reproduksi identik, tetapi juga tiruan yang ‘sangat mirip’, yang menjadi standar penting dalam hukum merek dagang,” ujarnya dikutip dalam BBC News, Rabu (29/4/2026).

Dia menambahkan bahwa pendaftaran tersebut juga membuka peluang gugatan jika suara atau gambar AI dianggap menyerupai identitas Taylor Swift.

“Jika ada AI yang menggunakan suara Taylor Swift atau gambar serupa, maka itu bisa dianggap melanggar hak merek dagangnya,” tambahnya.

Fenomena ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran industri hiburan terhadap penggunaan AI tanpa izin. Sebelumnya, aktor Matthew McConaughey juga disebut menjadi salah satu figur publik pertama yang menggunakan perlindungan hukum serupa terhadap suara dan citranya.

Dengan langkah ini, Taylor Swift dinilai ikut memperkuat tren baru di industri hiburan, di mana perlindungan identitas digital menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan memanipulasi foto dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI bisa kena pidana bahkan masuk penjara.

Hal tersebut merupakan respons Bareskrim mengenai fenomena penggunaan Grok AI yang diminta oleh akun X untuk memanipulasi foto menjadi konten asusila tanpa persetujuan pemilik akun lainnya.

"Kalau bicara AI nanti selama itu bisa diklarifikasi bahwa itu adalah manipulasi data elektronik maka itu menjadi suatu hal yang dipidana," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya tengah menyelidiki soal fenomena penyalahgunaan AI, khususnya di platform X.

Berdasarkan hasil penelusuran awal, Alex menyatakan bahwa kecerdasan Grok AI milik Elon Musk belum memiliki pengaturan yang tegas.

Kelemahan sistem ini dinilai gagal mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander.

Lebih lanjut, Alexander menjelaskan bahwa manipulasi foto pribadi secara digital merupakan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya. Sebab, hal ini berdampak pada kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Komdigi mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Grok AI dan platform X," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan UU No.1/2023 tentang KUHP telah mengatur konten pornografi diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 407. Aturan ini sudah berlaku sejak (2/1/2026).

Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu, Pasal 407 mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda sesuai ketentuan berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengancam akan mengambil langkah tegas pemutusan akses terhadap layanan Grok AI dan platform X imbas dari maraknya tren deepfake.

Komdigi menilai terdapat penyalahgunaan fitur kecerdasan artifisial (AI) yang digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila, termasuk manipulasi foto pribadi tanpa izin atau deepfake.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI milik Elon Musk belum memiliki pengaturan yang tegas.

Kelemahan sistem ini dinilai gagal mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander dikutip dari pernyataan resmi Komdigi, Rabu (07/1/2026).

Lebih lanjut, Alexander menjelaskan bahwa manipulasi foto pribadi secara digital merupakan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya. Menurutnya, hal ini bisa berdampak pada kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Saat ini, Komdigi tengah berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk X, untuk memastikan ketersediaan mekanisme perlindungan yang efektif.

Pemerintah menuntut penguatan sistem moderasi konten, pencegahan pembuatan deepfake asusila, serta prosedur penanganan cepat atas laporan pelanggaran.

Komdigi mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Grok AI dan platform X," tulis pernyataan resmi Komdigi.

Selain menyasar korporasi, ancaman hukum juga berlaku bagi pengguna individu. Penyedia layanan AI maupun pengguna yang terbukti memproduksi atau menyebarkan konten manipulasi foto pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, khususnya Pasal 172 dan Pasal 407.

Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun atau pidana denda bagi pelaku yang melanggar norma kesusilaan melalui media.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto AI untuk menempuh upaya hukum dan melaporkan kepada aparat penegak dan Komdigi

“Ruang digital bukan ruang tanpa hukum, ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga yang harus dihormati dan dilindungi,” tutup Alexander. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA – Grok, chatbot kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) besutan Elon Musk, didera kritik global dan ancaman tindakan pemerintah setelah mampu merespons prompt pengguna di platform X dengan gambar bernuansa seksual, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur.

Melansir Bloomberg, Minggu (4/1/2026), di Malaysia, otoritas menyatakan tengah menyelidiki konten visual yang dihasilkan Grok menyusul keluhan atas penyalahgunaan AI untuk memanipulasi citra perempuan dan anak-anak menjadi materi tidak senonoh, sangat ofensif, atau berbahaya.

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menegaskan bahwa pembuatan maupun transmisi konten semacam itu merupakan pelanggaran hukum. Regulator juga akan menyelidiki pengguna X yang diduga melanggar aturan serta memanggil perwakilan perusahaan.

”Meski X belum berstatus penyedia layanan berlisensi di Malaysia, platform tersebut dinilai tetap memiliki kewajiban mencegah penyebaran konten berbahaya,” ungkap komisi tersebut.

Elon Musk menyatakan X menindak konten ilegal dengan penghapusan, penangguhan permanen akun, serta kerja sama dengan otoritas, termasuk konten yang berkaitan dengan anak di bawah umur.

Semua pengguna yang menggunakan Grok untuk membuat konten ilegal akan menghadapi konsekuensi yang sama beratnya dengan pelanggaran larangan mengunggah konten ilegal,” ungkap Elon Musk di X.

India menjadi negara terbaru yang menyuarakan kekhawatiran. Pemerintah India mengirim surat kepada X untuk memerintahkan evaluasi komprehensif Grok agar tidak menghasilkan konten bermuatan ketelanjangan, seksualisasi, materi eksplisit, atau konten melanggar hukum.

Platform diwajibkan menyerahkan laporan tindakan dalam 72 jam kepada Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi, dengan peringatan potensi sanksi pidana dan hukum TI. Pemerintah bahkan membuka opsi regulasi khusus atas konten AI yang tidak pantas di media sosial.

Di Eropa, Prancis menuding Grok menghasilkan konten seksual yang “jelas ilegal” tanpa persetujuan, yang berpotensi melanggar Digital Services Act Uni Eropa—aturan yang mewajibkan platform besar memitigasi risiko penyebaran konten ilegal.

Gambar-gambar bermasalah tersebut juga dinilai melanggar kebijakan penggunaan Grok sendiri yang melarang seksualisasi anak. Sejumlah konten telah diturunkan.

Dalam dua pekan terakhir, semakin banyak pengguna meminta Grok membuat atau memodifikasi gambar perempuan dan anak-anak dalam konteks seksual.

Tren ini merebak secara global setelah platform memperkenalkan fitur pengeditan gambar menjelang Natal.

Menanggapi hal tersebut, Grok menyatakan telah mengidentifikasi “celah pengamanan” yang kini tengah diperbaiki secara mendesak.