Bisnis.com, JAKARTA — Catalyst Policy Works menilai draf aturan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih memerlukan sejumlah penyempurnaan substansial pada sektor batas wewenang institusi dan perlindungan privasi industri digital.

Secara umum materi RUU KKS telah memuat kewajiban penyelenggara infrastruktur informasi untuk menjalankan tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, tanggap insiden, dan pemulihan, serta memberikan pengaturan khusus bagi Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK). Kendati demikian, muatan regulasi tersebut dinilai rawan melahirkan konsentrasi kewenangan yang berlebihan jika tidak disertai batas mandat yang jelas.

Direktur Eksekutif Wahyudi Djafar mengemukakan keamanan dan ketahanan siber nasional memang membutuhkan lembaga yang kuat, tetapi kekuatan kelembagaan tersebut harus disertai batas mandat, mekanisme akuntabilitas, dan pengawasan yang jelas.

Evaluasi mendalam terhadap naskah kiriman Presiden menunjukkan ketidakpastian hukum masih membayangi pelaku industri akibat draf yang belum eksplisit.

Meski demikian, Djafar tetap mengapresiasi dimulainya pembahasan RUU KKS yang dinilai memiliki arah kebijakan yang tepat karena mengadopsi siklus manajemen keamanan siber modern dari hulu ke hilir.

“Pendekatan ini penting untuk memastikan organisasi tidak hanya bereaksi setelah insiden, tetapi membangun kemampuan pencegahan, deteksi diri, respons, dan pemulihan secara berkelanjutan,” ujar Wahyudi, Selasa (30/6/2026).

Namun, lanjutnya, penguatan operasional tersebut terganjal oleh rumusan struktur birokrasi. Desain kelembagaan masih menjadi titik paling kritis dalam draf regulasi saat ini.

RUU berulang kali merujuk pada “instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan dan ketahanan siber”, tetapi belum menetapkan secara tegas status, struktur, independensi, hubungan dengan regulator sektor, batas kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

“Dalam undang-undang payung, isu kelembagaan tidak semestinya sepenuhnya diserahkan kepada peraturan pemerintah. Akan tetapi seharusnya diatur secara lebih eksplisit mengenai bentuk kelembagaan, tugas, fungsi, dan wewenangnya,” kata Wahyudi.

Wahyudi juga melihat terdapat risiko tumpang tindih fungsi mengingat instansi siber diberikan peran luas dari standardisasi, audit, sertifikasi, hingga koordinasi krisis. Kondisi ini berpotensi memicu konflik kepentingan jika fungsi regulator, operator, auditor, dan koordinator digabung tanpa sekat eksternal.

Isu lain yang disoroti adalah kebutuhan jaminan safe harbour bagi pelapor insiden siber agar pelaku industri tidak menyembunyikan serangan digital akibat takut sanksi administratif.

Pagar konstitusional juga diperlukan dalam pemantauan anomali trafik agar tidak berujung pada akses massal terhadap isi komunikasi privat warga negara.

Mencermati substansi materi tersebut, Catalyst Policy Works memberikan tiga rekomendasi utama.

Pertama, RUU perlu menetapkan secara eksplisit Otoritas Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional sebagai badan non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan mandat sebagai regulator dan pengawas kepatuhan, bukan lembaga intelijen atau penyidik.

Kedua, RUU dapat mengadopsi model central coordinator with sectoral regulators di mana otoritas nasional menetapkan standar lintas sektor sementara regulator teknis tetap mengawasi sektor masing-masing.

Ketiga, penting memisahkan fungsi regulasi, operasi, audit, sertifikasi, dan penindakan melalui laporan tahunan kepada DPR serta audit independen.

Pada aspek penegakan hukum, skema sanksi dalam RUU KKS harus disusun secara bertingkat dan proporsional mulai dari teguran hingga denda administratif. Pendekatan pidana disarankan tidak menyasar pelanggaran administratif yang tidak disengaja oleh pelaku usaha.

“Ancaman pidana berat hanya layak diterapkan terhadap tindakan dengan akibat serius, mens rea yang jelas, hubungan kausal yang terbukti, dan dampak yang signifikan,” tutur Wahyudi.

Sektor industri membutuhkan kepastian agar iklim investasi teknologi tidak terganggu oleh pasal karet. Oleh karena itu, batasan hukum pidana harus dirumuskan secara rigid guna melindungi komunitas riset keamanan siber domestik.

“Menjadikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium untuk serangan berat terhadap IIK, ransomware, sabotase, dan tindakan yang menimbulkan akibat serius, bukan ditegakkan terhadap kegagalan kepatuhan administratif,” ucap Wahyudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), United Nations Population Fund (UNFPA), dan PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) bekerja sama menggelar program SHECURE Digital, sebagai gerakan inisiatif untuk melindungi perempuan di ruang digital. Jutaan smartphone perempuan berpotensi terproteksi aplikasi IntelliBroń.

SHECURE Digital dibangun melalui tiga pilar utama yang berfokus pada pencegahan, perlindungan serta pemberdayaan.

Salah satu bagian dari program tersebut adalah SHECURE SHIELD, dengan menghadirkan perlindungan teknis yang dirancang untuk membantu pengguna melindungi diri dari risiko digital secara aktif.

Pilar ini menekankan pendekatan privacy first dengan memastikan perlindungan dilakukan tanpa pengawasan berlebihan serta memberikan kendali penuh kepada pengguna atas data dan aktivitas digital mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia saat ini adalah Arifah Choiri Fauzi mengatakan perlindungan terhadap perempuan di ruang digital tidak cukup hanya dengan pendekatan regulasi, perlu ada sentuhan teknologi yang mumpuni.

Melalui program SHECURE Digital, pemerintah ingin memproteksi perempuan di Indonesia dengan cara yang lebih dekat dan dinamis dengan membangun kesadaran bersama antara pemerintah dan swasta.

“Kalau ditanya targetnya [perempuan yang terproteksi SHECURE Digital] kami ingin sebanyak-banyaknya karena kecepatan teknologi dengan perlindungan yang kita berikan tidak seiring. Teknologi berkembang cepat,” kata Arifah kepada Bisnis dikutip Senin (2/3/2026).

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap dari 286 juta penduduk Indonesia pada semester I/2025, sebanyak 142 juta merupakan wanita. Artinya, sekitar 49% populasi Indonesia adalah perempuan.

Pada 2025, SAFEnet mencatat terdapat 2.382 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, mayoritas (1.372 kasus) dialami oleh perempuan yang berusia 18-25 tahun.

SAFEnet mencatat insiden KBGO 2025 paling banyak terjadi di WhatsApp, disusul Telegram, Instagram, X, dan TikTok.

Dalam banyak kasus, perempuan menjadi target serangan siber yang bercampur dengan pelecehan seksual, pemerasan, dan ancaman publikasi data pribadi.

Sementara itu, Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan proteksi terhadap anak dan perempuan menjadi hal yang penting saat ini dengan ruang digital yang terbuka lebar.

Kerja sama yang terjalin dengan UNPFA, badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi serta kependudukan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) diharapkan dapat melindungi wanita Indonesia dari ancaman siber.

ITSEC Asia telah mengembangkan solusi keamanan siber bernama IntelliBroń yang mudah dipakai oleh semua orang, baik wanita maupun anak-anak. Solusi tersebut dapat diunduh di smartphone melalui toko aplikasi.

“Berapa target yang ingin kami jangkau dari program ini? sebanyak yang bisa kami lakukan. Target group ada 140 juta smartphone, pelan-pelan kami yakin bisa mencapai itu,” kata Patrick kepada Bisnis.

Patrick juga mengatakan pasar Indonesia sangat luas. Perusahaan, secara basis, berpotensi merangkul 280 juta penduduk Indonesia dengan solusi keamanan siber IntelliBroń. ITSEC Asia meyakini pelan-pelan dapat melindungi seluruh masyarakat dengan fitur keamanan siber.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengancam akan mengambil langkah tegas pemutusan akses terhadap layanan Grok AI dan platform X imbas dari maraknya tren deepfake.

Komdigi menilai terdapat penyalahgunaan fitur kecerdasan artifisial (AI) yang digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten asusila, termasuk manipulasi foto pribadi tanpa izin atau deepfake.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI milik Elon Musk belum memiliki pengaturan yang tegas.

Kelemahan sistem ini dinilai gagal mencegah produksi serta distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander dikutip dari pernyataan resmi Komdigi, Rabu (07/1/2026).

Lebih lanjut, Alexander menjelaskan bahwa manipulasi foto pribadi secara digital merupakan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya. Menurutnya, hal ini bisa berdampak pada kerugian psikologis, sosial, dan reputasi.

Saat ini, Komdigi tengah berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk X, untuk memastikan ketersediaan mekanisme perlindungan yang efektif.

Pemerintah menuntut penguatan sistem moderasi konten, pencegahan pembuatan deepfake asusila, serta prosedur penanganan cepat atas laporan pelanggaran.

Komdigi mengingatkan bahwa kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Grok AI dan platform X," tulis pernyataan resmi Komdigi.

Selain menyasar korporasi, ancaman hukum juga berlaku bagi pengguna individu. Penyedia layanan AI maupun pengguna yang terbukti memproduksi atau menyebarkan konten manipulasi foto pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, khususnya Pasal 172 dan Pasal 407.

Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun atau pidana denda bagi pelaku yang melanggar norma kesusilaan melalui media.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto AI untuk menempuh upaya hukum dan melaporkan kepada aparat penegak dan Komdigi

“Ruang digital bukan ruang tanpa hukum, ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga yang harus dihormati dan dilindungi,” tutup Alexander. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Remaja kini tumbuh dalam lingkungan yang serba instan mulai dari belanja online, top-up game, hingga pembayaran dengan QR. Kemudahan ini memang memudahkan aktivitas sehari-hari, tetapi juga mendatangkan risiko baru, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya melek tentang pentingnya menjaga privasi digital.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan aktivitas penipuan digital kini melibatkan banyak platform telekomunikasi, aplikasi pesan, hingga layanan finansial yang membuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor.

Remaja yang masih minim pengalaman dan kurang memahami pentingnya keamanan digital menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Handayani Ningrum, melarang memamerkan data pribadi ke media sosial karena data pribadi tersebut bisa disalahgunakan oleh orang tidak dikenal.

“Begitu inovasi diluncurkan, pada saat yang sama [orang] yang berusaha untuk melakukan penipuan itu juga lebih mudah. Jadi, ini saya ingatkan tolong jangan sampai anak-anak kita lengah,” kata Handayani dalam acara Peluncuran DANA Premium Mini di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Handayani juga menegaskan bahwa orangtua harus benar-benar mengawasi dan memberikan edukasi pada anak agar hati-hati dalam bertransaksi di ruang digital terutama ketika ada orang tidak dikenal yang mengarahkan untuk aktivasi.

“Jangan sampai anak-anak kita lengah, kita ngasih tahu dulu ke anak jangan sampai ada orang yang nanti melakukan penipuan suruh masuk dan cek ini dan cek itu, jangan sampai kejadian,” tegasnya.

Jika terjadi penipuan, Handayani juga khawatir masyarakat akan menyalahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Sebab kalau terjadi [penipuan], karena data awal dari data Dukcapil sebagai kunci badan layanan publik, pasti nanti Dukcapil yang disalahkan dan Dukcapil yang repot untuk klarifikasi. Karena itu yang sangat saya khawatirkan, jangankan dana untuk anak-anak seperti ini, untuk orang dewasa aja banyak penipuan,” tuturnya.

Handayani juga mengingatkan bahwa pihak Dukcapil tidak menghubungi masyarakat secara pribadi untuk melakukan aktivasi dan pembaruan (update) data. Jadi, jika ada yang menghubungi dan mengatasnamakan Dukcapil, maka itu bisa jadi percobaan penipuan.

“Jadi peringatan harus selalu diingatkan dan disampaikan supaya masyarakat jangan jadi korban penipuan,” katanya. (Putri Astrian Surahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada banyak modus kejahatan di dunia maya yang bisa berujung pada kerugian mental dan materiil. Tak jarang rekening korban terkuras habis gara-gara aksi penipuan yang metodenya sebenarnya mudah dikenali.

Salah satu modus penipuan yang marak terjadi adalah penyadapan HP untuk mencuri data penting, termasuk kredensial perbankan. Untuk itu, penting bagi Anda mengenali gejala-gejala ponsel yang telah diretas agar dapat mengambil tindakan pencegahan.

Berikut 5 kemungkinan HP sedang disadap, dikutip dari Techlicious:

1. Masalah Baterai

Salah satu tanda HP disadap adalah baterai yang tiba-tiba bermasalah. Anda perlu curiga jika tiba-tiba baterai terkuras habis dengan cepat.

Sebenarnya masa pakai baterai ponsel dipastikan akan berkurang sesuai dengan pemakaian. Namun malware atau aplikasi mata-mata yang menyusup juga bisa menggunakan sumber daya yang banyak dengan tujuan melakukan pengiriman informasi ke server kriminal.

2. Performa Menjadi Lamban

Kemungkinan lain adalah performa smartphone menjadi melambat dan aplikasi sulit untuk diakses. Sejumlah aplikasi juga akan ditemukan berjalan meski sudah ditutup atau ponsel restart berulang kali.

Jika HP disadap, malware yang masuk ke dalam perangkat akan membebani sumber daya ponsel. Salah satu kemungkinannya akan membuat bentrok dengan aplikasi lain.

3. Penggunaan Data yang Tinggi

Selain baterai, para hacker juga akan menguras data korbannya. Mereka baru menyadarinya saat tagihan atau penggunaan data internet melambung tinggi.

Hal ini berasal dari malware atau aplikasi mata-mata yang terus berjalan. Semua sistem itu akan terus menerus mengirimkan informasi kembali ke server milik pelaku.

4. Telepon atau SMS yang Aneh

Anda juga patut waspada jika menemukan adanya panggilan atau SMS ke nomor yang tidak dikenal atau misterius. Anda dapat memeriksa tagihan telepon untuk mencari tahu apakah ada biaya yang tidak dikenali dari penggunaan tersebut.

5. Iklan Pop-up

Sebagai catatan, tidak semua iklan pop-up merujuk pada HP yang diretas. Namun pengguna tetap perlu berhati-hati jika terjadi di perangkatnya.

Karena iklan pop-up bisa diartikan HP disusupi adware, yakni salah satu jenis malware yang memanen klik dan uang korbannya.

Cara Menangani dan Mencegah HP Disadap

1. Pastikan Hanya Mengunduh Aplikasi Terpercaya

Menginstal aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya dapat membuka celah keamanan dan membuat ponsel Anda rentan terhadap peretasan atau penyebaran malware. Oleh karena itu, sangat penting untuk hanya mengunduh aplikasi dari toko aplikasi resmi seperti Google Play Store, App Store, atau Samsung Galaxy Store.

Selain itu, pastikan untuk mengecek keaslian aplikasi dengan membandingkannya dengan situs web resmi pengembang untuk memastikan bahwa aplikasi yang Anda unduh adalah versi asli dan bukan aplikasi palsu yang berpotensi berbahaya.

2. Gunakan Aplikasi Anti-Malware

Malware dapat menyusup ke dalam ponsel Anda melalui berbagai cara, seperti pengunduhan aplikasi dari sumber yang tidak aman atau melalui celah keamanan lainnya.

Menginstal dan menggunakan aplikasi anti-malware dan antivirus yang terpercaya dapat membantu mendeteksi dan menghapus malware yang mungkin telah terinstal di ponsel Anda. Lakukan pemindaian secara rutin untuk memastikan keamanan ponsel Anda.

3. Cek Pakai Kode MMI

Kode Man-Machine Interface (MMI) adalah kode rahasia yang dapat digunakan untuk mengecek apakah ada fitur pengalihan panggilan atau perekaman yang aktif di ponsel Anda.

Kode ini dapat bervariasi tergantung pada jaringan yang Anda gunakan, tetapi umumnya menggunakan kode seperti ##002#, *72, *73, atau *#21#.

Dengan menelepon kode ini, Anda dapat melihat informasi tentang pengalihan panggilan atau perekaman yang mungkin telah diaktifkan secara diam-diam oleh pihak lain.

4. Aktifkan Verifikasi 2 Langkah

Verifikasi 2 langkah adalah fitur keamanan tambahan yang membutuhkan dua faktor autentikasi untuk masuk ke akun atau aplikasi Anda. Dengan mengaktifkan verifikasi 2 langkah, Anda dapat mencegah peretas untuk mengakses akun atau aplikasi Anda meskipun mereka berhasil mendapatkan kata sandi Anda.

Verifikasi 2 langkah biasanya menggunakan kombinasi kata sandi dan kode satu kali yang dikirimkan ke ponsel Anda atau aplikasi autentikator.

5. Matikan GPS Location

Fitur GPS Location dapat membocorkan lokasi Anda secara real-time kepada orang lain tanpa sepengetahuan Anda. Untuk mencegah hal ini, Anda dapat menonaktifkan fitur GPS Location di pengaturan ponsel Anda.

Selain itu, pastikan untuk tidak membagikan lokasi secara langsung kepada orang lain melalui aplikasi seperti WhatsApp atau aplikasi lainnya yang memiliki fitur berbagi lokasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, Anda dapat mengurangi risiko ponsel Anda disadap atau dipantau oleh pihak lain.

Namun, tetap waspada dan segera lakukan penanganan jika Anda menemukan tanda-tanda bahwa HP Anda telah disadap atau dipantau secara ilegal. Hati-hati di internet!

Jakarta, CNBC Indonesia - Diskusi panas soal FotoYu dan pengambilan foto tanpa izin bergulir di media sosial beberapa hari. Aplikasi itu jadi tempat jual-beli foto yang diambil fotografer dalam ruang publik.

Banyak orang yang tak setuju dengan praktik tersebut. Di sejumlah media sosial, beberapa orang mengatakan tak setuju karena mereka tak meminta izin saat mengambil foto dan diperjualbelikan.

Namun di sisi lain, ada juga yang tidak masalah dengan aktivitas itu. Berbagai alasan dilontarkan seperti ingin eksis atau ada foto yang bisa diunggah di media sosial.

Beberapa pengguna juga menilai aplikasi itu hanya menyertakan foto yang ada diri mereka saja. Tidak bisa melihat atau membeli foto orang lain.

Walaupun memang teknologi pengenalan wajah nampaknya belum terlalu sempurna. Sebab dinilai kerap keliru mengenali wajah pengguna, dan menampilkan wajah orang.

Lalu apa sebenarnya FotoYu?

FotoYu dikembangkan oleh perusahaan bernama PT. Super Giga Generasi. Saat CNBC Indonesia mencoba mencarinya, informasi dalam akun LinkedIn menyebutkan perusahaan itu bergerak dalam bidang AI dan berada di Kembangan Selatan, Jakarta.

Dalam laman resminya, FotoYu menuliskan sebagai platform marketplace dokumentasi pribadi. Aplikasi ini menggunakan teknologi privasi AI yang akan mempertemukan fotografer dengan user-nya.

FotoYu menggunakan sejumlah teknologi AI, komputasi awan, otomatisasi, smartphone, GPS, fintech, enkripsi dan crowsourcing.

Sementara dua teknologi utamanya adalah pengenalan wajah (face recognition) dan lokasi data. Aplikasi juga meminta persetujuan pengumpulan data pengenal biometrik wajah dan data lokasi.

Menurut aplikasi, kedua data itu dienkripsi dan hanya bisa dibuka oleh user. Staf FotoYu diklaim tak bisa membacanya, dan hanya bisa dilihat segelintir engineer tingkat atas untuk pemeliharaan.

Pemusnahan identifikasi biometrik dan data lokasi bisa dilakukan secara permintaan atau saat akun pengguna dihapus.

Dalam laman persetujuan disebutkan data apa saja yang dikumpulkan dan diproses FotoYu. Mulai dari nomor ponsel, email, tanggal lahir, gender, foto dan video wajah, data biometrik wajah, data lokasi GPS, preferensi pengguna, data teknis perangkat dan koneksi.

Khusus untuk kreator termasuk juga data foto identitas diri yakni KTP atau Paspor.

FotoYu mewajibkan pengguna hanya memiliki satu akun di FotoYu. Sebab data biometrik wajah unik hanya dikunci untuk satu akun dan mencegah pencurian identitas.

Untuk pencarian, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mulai dari selfie wajah, pengguna dapat mengambil selfie wajah atau dengan nomor BIB dalam event tertentu.