Kami menemukan masih adanya kerugian industri dalam negeri akibat impor tersebut

Jakarta (ANTARA) - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pada Selasa (9/6), memulai penyelidikan peninjauan kembali (interim review) terhadap besaran pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk impor canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah (tinplate), asal Tiongkok.

Produk yang dimaksud masuk dalam klasifikasi Harmonized System (HS) 7210.12.10 dan 7210.12.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya peningkatan impor dari Tiongkok, baik secara absolut maupun relatif. Kami menemukan masih adanya kerugian industri dalam negeri akibat impor tersebut," kata Ketua KADI Frida Adiati dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Frida menyampaikan, inisiasi penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan PT Latinusa Tbk yang mewakili industri dalam negeri.

Penyelidikan akan dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Sejak 2024, impor produk tinplate dari Tiongkok telah dikenakan BMAD melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2024.

Dalam implementasinya, sepanjang periode 1 Januari-31 Desember 2025, tercatat total impor tinplate Indonesia sebanyak 117.036 ton atau naik 7 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Dari total impor tinplate tersebut pada 2025, sebanyak 59.378 ton berasal dari Tiongkok atau naik 43 persen dari periode sebelumnya.

KADI telah menginformasikan dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk industri dalam negeri, importir yang diketahui, serta eksportir dan produsen dari Tiongkok yang terdapat dalam PMK. Selain itu, informasi ini juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah Tiongkok di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Tiongkok.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Penanganan kasus tabrakan kereta api antara KRLCommuterline dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi mulai menuai sorotan. Aparat kepolisian dikabarkan mengarah pada penetapan masinis sebagai tersangka. Langkah tersebut dinilai prematur dan berpotensi menyesatkan arah penyelidikan apabila dilakukan sebelum hasil investigasi resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi ( KNKT ) diumumkan.

Pengamat transportasi Milton Daeli menilai, terdapat sejumlah fakta awal yang justru harus didalami lebih jauh, terutama terkait sistem persinyalan kereta. Berdasarkan informasi yang berkembang dari internal operasional, masinis disebut melihat lampu sinyal dalam posisi hijau atau aman saat kereta melintas. KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL, Hari Ini Polisi Periksa Masinis

Jika keterangan itu benar, fokus penyelidikan tidak seharusnya berhenti pada masinis semata. Polisi diminta menelusuri kemungkinan adanya kegagalan sistem, error persinyalan, miskomunikasi pengatur perjalanan kereta, hingga dugaan kelalaian dalam pengawasan regulator transportasi.

“Kalau masinis menerima sinyal hijau lalu menjalankan kereta sesuai prosedur, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas sistem pengaturan perjalanan kereta? Ini yang harus dibuka secara terang. Jangan sampai operator di lapangan langsung dijadikan pihak paling bersalah,” kata Milton kepada media, Kamis (7/5/2026).

Ia menilai, dalam sistem perkeretaapian modern, masinis bekerja berdasarkan instrumen dan sinyal resmi. Karena itu, apabila terjadi dugaan kesalahan pada lampu sinyal atau pengendalian perjalanan kereta, maka penyelidikan harus mengarah pada rantai komando dan sistem pengawasan yang lebih luas.

Milton juga menyinggung kemungkinan adanya tanggung jawab dari regulator. Termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, apabila nantinya ditemukan adanya persoalan dalam sistem keselamatan maupun pengendalian operasional.

“Kalau investigasi membuktikan sinyal memang hijau, maka arah pemeriksaan semestinya tidak hanya ke operator KAI. Bisa saja ada persoalan pada sistem yang berada dalam pengawasan regulator. Ini harus dibuka secara objektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak terjebak pada pencarian tersangka cepat demi meredam tekanan publik. Sebab, kecelakaan transportasi umumnya bersifat kompleks dan melibatkan banyak faktor.

“KNKT dibentuk memang untuk mengurai akar persoalan teknis. Polisi sebaiknya menunggu hasil investigasi KNKT agar penegakan hukum tidak keliru sasaran dan tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap petugas lapangan,” tegasnya. Menteri PPPA Usul Gerbong Perempuan Dipindah, Dirut KAI Tegaskan Keselamatan Penumpang Tidak Bedakan Gender

Desakan transparansi juga mulai menguat dari berbagai kalangan. Publik dinilai berhak mengetahui apakah insiden tersebut murni human error atau justru ada kegagalan sistem keselamatan yang lebih besar namun selama ini luput dari evaluasi.

“Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi operator kereta api, tetapi juga regulator transportasi nasional. Ini mengingat keselamatan publik menjadi taruhannya,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (TPP) terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin terhitung mulai Selasa (7/4).

Produk evaporator dimaksud mencakup satu nomor harmonized system (HS) 8-digit, yaitu ex8418.99.10, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Penyelidikan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan perpanjangan pengenaan TPP yang diajukan PT Fujisei Metal Indonesia (PT FMI) yang merupakan produsen evaporator.

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan PT FMI, KPPI menemukan indikasi terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon," ujar Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Julia menambahkan, indikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang turun selama periode 2023-2025.

Selain itu, PT FMI masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

"Dengan penyelidikan perpanjangan ini, kami berharap industri dalam negeri mampu bertahan dari ancaman kerugian yang bisa mengakibatkan terhentinya operasional. Selain itu, diharapkan industri dalam negeri dapat makin berdaya saing dibandingkan produk impor, khususnya dari Tiongkok," kata Manager Marketing PT FMI Dwi Widodo.

Adapun asal impor evaporator pada 2025 didominasi Republik Rakyat Tiongkok (97,69 persen) dan diikuti Thailand (2,05 persen), Meksiko (0,18 persen), Jepang (0,06 persen), serta negara lainnya sebesar 0,02 persen.

Produk impor evaporator banyak digunakan pada industri produsen lemari es dan penyejuk udara (air conditioner) sebagai media atau alat sirkulasi freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (freezer).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - TNI menegaskan bahwa proses penyelidikan dugaan keterlibatan prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus akan dilakukan secara transparan.

"Kita akan profesional dan akan kita lakukan secara transparan. Artinya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di lingkungan TNI," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah di Balai Puspen TNI, Jakarta Pusat, Selasa malam (17/3/2026).

Untuk saat ini, kata dia, proses penyelidikan sudah berjalan. Kendati demikian, Aulia belum bisa mengungkap lebih jauh proses yang tengah dilakukan saat ini.

Jenderal bintang dua ini hanya menyampaikan bahwa proses penyelidikan telah melibatkan sejumlah satuan di internal TNI.

"Dilakukan oleh aparat yang terkait yang ada di TNI. Karena ini tentunya akan melibatkan beberapa satuan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Maret 2026. Andrie mengalami luka serius di sekujur tubuhnya.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkapkan insiden itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB. "Telah mengalami serangan penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata," kata Dimas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Dimas mengatakan akibat insiden itu Andrie langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ia menyebut dari hasil pemeriksaan Andrie menderita luka bakar sebanyak 24 persen. "Dari hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24 persen," tuturnya.

Kronologi peristiwa tersebut, ungkap Dimas, bermula ketika Andrie tengah mengendarai sepeda motornya di Jalan Salemba I - Talang, Jakarta Pusat. Saat itu, dua orang pelaku menghampiri secara melawan arah Jalan Talang (Jembatan Talang) dengan mengendarai kendaraan roda dua, yakni diduga merupakan motor matic Honda Beat tahun 2016 sampai dengan 2021.

"Pelaku merupakan 2 orang laki-laki yang melakukan operasinya dengan menggunakan satu motor, masing-masing berperan menjadi pengemudi dan penumpang," ujarnya. Ia menyebut ciri-ciri dari terduga pelaku yang pertama mengenakan kaos berwarna kombinasi putih-biru, celana gelap diduga jeans, dan helm berwarna hitam.

Sedangkan pelaku kedua yakni penumpang menggunakan penutup wajah atau masker menyerupai ‘buf’ berwarna hitam yang menutupi setengah wajah, kaus berwarna biru tua, dan celana panjang berwarna biru yang dilipat menjadi pendek dan diduga berbahan jeans.

"Salah satu pelaku kemudian menyiramkan air keras ke arah korban hingga mengenai sebagian tubuh korban. Akibat serangan tersebut, korban langsung berteriak kesakitan hingga menjatuhkan motornya," ucapnya.

Dimas menambahkan, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya barang milik korban yang hilang atau dirampas baik saat kejadian maupun setelah peristiwa berlangsung. "Atas informasi yang kami himpun tersebut, kami menilai bahwa tindakan penyiraman air keras ini merupakan upaya untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat khususnya pembela HAM," ujarnya.

JAKARTA - TNI menyampaikan telah membuka penyelidikan di internal terkait dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan menyikapi opini yang berkembang di masyarakat ihwal dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus tersebut.

"Perlu saya sampaikan bahwa semenjak kejadian, TNI sudah merespons dengan melakukan penyelidikan secara internal," kata Aulia di Balai Puspen TNI, Jakarta Pusat, Selasa malam (17/3/2026).

Kendati demikian, dia tak merincikan lebih lanjut ihwal penyelidikan tersebut. Aulia hanya memastikan prosesnya akan berjalan dengan profesional dan transparan.

Dia berjanji, hasil penyelidikan internal akan segera disampaikan kepada publik. Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses yang tengah berjalan.

"Nanti kita akan update dan tentunya sekali lagi, kita akan bekerja secara profesional dan transparan tentang kejadian tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Maret 2026. Andrie mengalami luka serius di sekujur tubuhnya.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkapkan insiden itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB. "Telah mengalami serangan penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata," kata Dimas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Dimas mengatakan akibat insiden itu Andrie langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ia menyebut dari hasil pemeriksaan Andrie menderita luka bakar sebanyak 24 persen. "Dari hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24 persen," tuturnya.

Kronologi peristiwa tersebut, ungkap Dimas, bermula ketika Andrie tengah mengendarai sepeda motornya di Jalan Salemba I - Talang, Jakarta Pusat. Saat itu, dua orang pelaku menghampiri secara melawan arah Jalan Talang (Jembatan Talang) dengan mengendarai kendaraan roda dua, yakni diduga merupakan motor matic Honda Beat tahun 2016 sampai dengan 2021.

"Pelaku merupakan 2 orang laki-laki yang melakukan operasinya dengan menggunakan satu motor, masing-masing berperan menjadi pengemudi dan penumpang," ujarnya. Ia menyebut ciri-ciri dari terduga pelaku yang pertama mengenakan kaos berwarna kombinasi putih-biru, celana gelap diduga jeans, dan helm berwarna hitam.

Sedangkan pelaku kedua yakni penumpang menggunakan penutup wajah atau masker menyerupai ‘buf’ berwarna hitam yang menutupi setengah wajah, kaus berwarna biru tua, dan celana panjang berwarna biru yang dilipat menjadi pendek dan diduga berbahan jeans.

"Salah satu pelaku kemudian menyiramkan air keras ke arah korban hingga mengenai sebagian tubuh korban. Akibat serangan tersebut, korban langsung berteriak kesakitan hingga menjatuhkan motornya," ucapnya.

Dimas menambahkan, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya barang milik korban yang hilang atau dirampas baik saat kejadian maupun setelah peristiwa berlangsung. "Atas informasi yang kami himpun tersebut, kami menilai bahwa tindakan penyiraman air keras ini merupakan upaya untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat khususnya pembela HAM," sebutnya.

Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah Indonesia siap membela industri panel surya Tanah Air dalam menghadapi penyelidikan antisubsidi oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS).

"Proses ini sepenuhnya berbasis data dan fakta. Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif dan transparan agar seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Pada Selasa (24/2), Departemen Perdagangan AS (USDOC) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia.

Tarif yang dikenakan kepada Indonesia, yaitu pada kisaran 85,99-143,30 persen. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.

Secara komparatif, tarif yang dikenakan kepada Indonesia tercatat lebih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN lainnya. Malaysia dikenakan tarif 14-168 persen, Vietnam 68-542 persen, Thailand 99-263 persen, dan Kamboja yang melampaui 3.400 persen.

"Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara yang diumumkan otoritas AS," jelas Budi.

Budi mengatakan, sejak kasus ini dimulai pada Agustus 2025, Indonesia telah merespons dengan menyampaikan jawaban kuesioner, data pendukung, serta klarifikasi teknis secara lengkap dan tepat waktu.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif industri untuk menghindari penerapan metode Adverse Facts Available (AFA). Metode ini menekankan penggunaan data yang tersedia oleh otoritas penyelidik apabila negara tertuduh dinilai tidak kooperatif. Langkah tersebut berpotensi menghasilkan tarif lebih tinggi.

Menurut Budi, dalam mekanisme trade remedies di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kelengkapan dan akurasi data menjadi faktor krusial.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha.

Salah satunya melalui penguatan konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS yang direncanakan pada April 2026.

"Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan,” jelas Tommy.

Dalam tahap lanjutan, USDOC akan memverifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam yang dianggap subsidi. Selain itu, bahan baku impor asal Tiongkok ditengarai memperoleh subsidi dari Pemerintah Tiongkok dan dinilai sebagai bentuk subsidi transnasional oleh AS.

Tommy mengatakan, Kementerian Perdagangan telah menempuh langkah advokasi dan sinergi dengan para pelaku industri panel surya, kementerian, dan lembaga di Batam pada November 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menilai penyiapan sumber daya manusia (SDM) industri halal dapat dimulai sejak dini, termasuk melalui pusat pelatihan halal di perguruan tinggi.

“Kehadiran pusat pelatihan halal di lingkungan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia halal yang kompeten dan berintegritas, khususnya penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK),” kata Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ekonomi dan industri halal kini telah menjadi arus utama (mainstream) dalam perekonomian dunia, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global.

“Langkah ini sejalan dengan implementasi kewajiban sertifikasi halal serta peningkatan kualitas dan daya saing produk halal nasional, khususnya produk UMK,” ujar Aqil Irham.

Salah satu perguruan tinggi yang telah memiliki pusat pelatihan halal sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem halal nasional adalah Universitas Indonesia melalui UI Halal Training Center (UI HTC).

“BPJPH mengapresiasi inisiatif Universitas Indonesia dalam menghadirkan UI Halal Training Center. UI terus aktif dalam memperkuat ekosistem halal,” ujar Aqil Irham.

Di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 periode 2019–2024 yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina UI Halal Center K.H Ma'ruf Amin turut memberikan apresiasi.

“UI Halal Training Center bukan sekadar pelatihan, tetapi juga laboratorium peradaban,” ujar K.H. Ma’ruf Amin.

Selain itu, ia menegaskan bahwa halal bukan lagi sekadar kebutuhan domestik, melainkan telah menjadi kekuatan daya saing global.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelantikan enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Jumat (20/2/2026). Salah satunya adalah mantan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto yang kini dilantik sebagai Direktur Penyelidikan.

Adapun pejabat yang dilantik lainnya yaitu, Kunto Ariawan sebagai Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK dan Maruli Tua sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.

Kemudian, Iskandar Marwanto sebagai Kepala Biro Hukum; Taryanto selaku Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi; dan Budhi Sarumpaet selaku Direktur Penuntutan.



"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa dalam prosesi pelantikan.

Setelah pelantikan, mereka yang dilantik kemudian membacakan pakta integritas secara bersamaan.

"Saya bersedia mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran atas komitmen ini dan menerima sanksi moral, etik, disiplin, dan atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar mereka yang dilantik saat membacakan salah satu poin pakta integritas.

JAKARTA - Penasihat Hukum keluarga Arya Daru Pangayunan (ADP) Nicholay Aprilindo menilai ada unsur kesengajaan kematian ADP tidak ditindaklanjuti. Hal tersebut dikatakannya menanggapi keputusan Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus kematian ADP, diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) itu.

Nicholay yakin keputusan Polda Metro Jaya tersebut bukan karena adanya kelemahan pada polisi. “Kalau saya melihat bukan kelemahan ya. Kalau kelemahan saya lihat polisi-polisi sekarang ini pintar-pintar kok. Alat-alat pun canggih. Kelemahan apa?” ujarnya dalam program One on One dikutip dari YouTube SindoNews, Senin (19/1/2026).

“Saya tidak belum menemukan ada kelemahan situ. Tapi kalau ada kesengajaan. Iya, kesengajaan. Jadi ada unsur kesengajaan untuk kasus ini tidak ditindaklanjuti,” sambung Nicholay.

Dia melihat banyak hal yang tidak ditindaklanjuti. Padahal, bukti-bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan dalam dan luar yang dilakukan Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) terhadap jenazah ADP.

“Bukti yang ada pun misalnya seperti sidik jari yang ditemukan empat sidik jari. Kemudian hasil forensik, luka-luka lebam, luka kekerasan akibat benda tumpul, luka sayat, baik itu di wajah, di leher, di lengan, di dada, itu pun tidak ditindaklanjuti,” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum kasus kematian Arya Daru. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan penghentian perkara dilakukan setelah dilakukan gelar perkara.

Bahkan, penjelasan kepada pihak keluarga juga sudah dipaparkan. “Iya benar, keterangan dari penyelidik dihentikan lidik karena dari rangkaian lidik, olah barang bukti, dan keterangan saksi, sehingga hasil gelar perkara tidak ditemukan tindak pidana,” ujar Budi, Jumat (9/1/2026).

Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus Arya Daru dengan alasan penghentian penyelidikan karena polisi belum menemukan adanya peristiwa pidana. Berdasarkan informasi yang diterima Sindonews, Kamis (8/1/2026), Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) tersebut dikeluarkan pada Selasa, 6 Januari 2026.

Surat dengan Nomor B/63/I/RES.1.24/2026/Ditreskrimum itu ditujukan kepada Meta Ayu Puspitantri, istri Arya Daru Pangayunan. Surat tersebut berisi soal pemberitahuan penghentian penyelidikan.

Sekadar diketahui, Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) telah melakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah Diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan atau ADP (39). Jenazah ADP pertama kali masuk RSCM dengan surat pemeriksaan visum pada Selasa (8/7/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya, tim dokter menerima surat pelimpahan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. “Ditemukan adanya luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam,” kata Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr G Yoga Tohijiwa dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

“Luka luka lecet pada pipi kanan dan leher yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet bagian leher,” sambungnya.

Pihaknya juga menemukan adanya memar-memar pada kelopak atas mata kiri, ada memar juga pada bibir bawah dalam, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan.

“Masing-masing, 1 memar kelopak atas mata kiri, 1 memar juga pada bibir bawah dalam, 2 buah lengan atas kanan, dan 2 buah memar lengan bawah kanan,” tuturnya.

JAKARTA - Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan , Nicholay Aprilindo mempertanyakan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) itu. Istri almarhum Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri telah menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) pada Januari 2026.

“Alasan penghentian penyelidikan karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana,” ujar Nicholay melalui program Sindo Prime Sindonews TV, Jumat (9/1/2026).

Menurut dia, penggunaan frasa belum ditemukan justru menunjukkan bahwa proses penyelidikan seharusnya masih berjalan. “Kalau begitu kenapa penyelidikan dihentikan?” ucapnya

Nicholay mengatakan, keputusan pihak kepolisian menjadi pertanyaan krusial, tidak hanya bagi kuasa hukum dan keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat. Dia juga menyoroti status surat yang diterima kliennya.

Menurut dia, dokumen tersebut hanya berupa surat pemberitahuan, bukan surat ketetapan resmi penghentian penyelidikan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum kasus kematian Arya Daru. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan penghentian perkara dilakukan setelah dilakukan gelar perkara. Bahkan, penjelasan kepada pihak keluarga juga sudah dipaparkan.

“Iya benar, keterangan dari penyelidik dihentikan lidik karena dari rangkaian lidik, olah barang bukti, dan keterangan saksi, sehingga hasil gelar perkara tidak ditemukan tindak pidana,” ujar Budi, Jumat (9/1/2026).

Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus Arya Daru dengan alasan penghentian penyelidikan karena polisi belum menemukan adanya peristiwa pidana.

Berdasarkan informasi yang diterima Sindonews, Kamis (8/1/2026), Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) tersebut dikeluarkan pada Selasa, 6 Januari 2026.

Surat dengan Nomor B/63/I/RES.1.24/2026/Ditreskrimum itu ditujukan kepada Meta Ayu Puspitantri, istri Arya Daru Pangayunan. Surat tersebut berisi soal pemberitahuan penghentian penyelidikan.

JAKARTA - Linguistik forensik, disiplin ilmu yang menganalisis bahasa sebagai alat bukti, semakin menunjukkan peran krusialnya dalam proses peradilan . Di tengah kompleksitas kasus hukum kontemporer—dari ujaran kebencian digital hingga pemalsuan dokumen —ilmu ini menawarkan pendekatan ilmiah untuk mengungkap kebenaran objektif.

Assoc. Prof Dwi Santoso, Ph.D., pakar linguistik forensik menegaskan, setiap teks dan ucapan mengandung sidik jari linguistik unik yang dapat mengungkap identitas, niat, keaslian, bahkan kebohongan. Santoso, yang telah mempublikasikan berbagai penelitian di jurnal internasional, baru saja meluncurkan buku terbaru “Teknik Interogasi Jitu dan Efektif”. Roy Suryo Cs Berharap Polda Metro Jaya Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi di Gelar Perkara Khusus Besok

Karya ini merupakan sintesis dari penelitiannya, termasuk analisis forensik terhadap pernyataan hukum dan studi interogasi polisi. “Bahasa sering menjadi bukti sentral dalam hukum. Kemampuan menganalisisnya secara ilmiah dapat membedakan fakta dari manipulasi,” kata Dosen Senior Linguistik Universitas Ahmad Dahlan ini, Senin (15/12/2025).

Relevansi metode ini telah terbukti dalam persidangan, seperti pada kasus Rempang. Di mana ahli linguistik forensik menyimpulkan tidak ditemukan kata-kata yang mengarah pada ajakan kekerasan dalam orasi terdakwa.

Potensi penerapan linguistik forensik di Indonesia dinilai sangat besar. Terutama menghadapi maraknya kasus digital seperti ujaran kebencian di media sosial dan sengketa dokumen elektronik. Namun, bidang ini masih menghadapi tantangan dalam sistem peradilan, di mana analisis linguistik sering kali hanya dianggap sebagai “pendapat ahli” belaka.

Santoso menekankan perlunya pengakuan formal dan standar prosedur baku agar hasil analisis linguistik forensik dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ia optimistis akan masa depan linguistik forensik yang didukung teknologi seperti pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa interpretasi konteks budaya, nuansa sosial, dan maksud penutur tetap memerlukan keahlian manusia yang tidak dapat sepenuhnya digantikan mesin. Untuk itu, ia mendorong integrasi ilmu ini ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum dan linguistik di Indonesia.

Sebagai pionir di bidangnya, Santoso berkomitmen untuk terus mengembangkan riset linguistik forensik yang kontekstual dengan kebutuhan hukum Indonesia. “Tujuan akhirnya adalah mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih adil, di mana kebenaran tidak hanya dicari melalui bukti fisik, tetapi juga melalui ilmu yang mampu membedah kebenaran di balik setiap kata,” tandas mantan Wakil Rektor Kerja Sama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Malaysia ini.

KPPI menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor tirai.

Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi mengatakan penyelidikan tersebut menindaklanjuti permohonan perpanjangan penyelidikan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili produsen tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diajukan pada Senin (17/11).

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan API, KPPI menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon," kata Julia dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Julia menyebut beberapa bukti awal dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk selama periode 2022--2024.

Selain itu, pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

Asal impor tirai pada 2024 didominasi Tiongkok (71,23 persen), India (7,12 persen), dan Brasil (6,25 persen). Sementara itu, pangsa impor yang berasal dari negara berkembang yang kurang dari 3 persen secara kumulatif adalah sebesar 13,43 persen dan pangsa impor negara maju 1,97 persen.

Penyelidikan meliputi impor tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang mencakup delapan kode Harmonized System (HS), yaitu 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPI menyediakan kuesioner yang ditujukan kepada produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui tautan https://kemend.ag/Tirai.

Jawaban kuesioner harus disampaikan kepada KPPI selambat-lambatnya pada 18 Desember 2025.

Selain itu, KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan sebagai
Interested Parties selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025