Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap nilai deposit dalam kasus judi online yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk mencapai Rp13,9 triliun.

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan nilai deposit tersebut terungkap setelah penyidik melakukan analisis digital forensik.

"Berdasarkan analisis digital pada salah satu platform milik tersangka, tercatat total deposit sekitar Rp13,9 triliun, yang saat ini masih dalam pendalaman oleh PPATK dan OJK," ujar Nunung di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, jaringan judi online tersebut mengoperasikan 145 situs yang dikelola secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Seluruh situs itu menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri.

Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat tersebut memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk mempromosikan situs judi online. Selain itu, mereka juga menggunakan rekening nominee serta aset kripto untuk memuluskan transaksi.

"Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Mereka menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri," imbuhnya.

Adapun, penyidik telah menetapkan 287 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari jumlah itu, mayoritas berasal dari Vietnam, yakni sebanyak 185 orang.

Selain itu, terdapat 76 WNA asal China, tiga WNA Laos, dua WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, dan enam WNA Thailand. Penyidik juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) yang diduga memfasilitasi sekaligus terlibat dalam operasional jaringan tersebut.

"Penyelidikan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengembangkan perkara ini guna melacak aliran dana, aset kejahatan, peran perusahaan penjamin WNA, hingga membidik kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," pungkasnya.

JAKARTA - Bareskrim Polri mendalami laporan dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilayangkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) terhadap Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk bukti digital.

"Soal laporan Jusuf Kalla kemarin sudah kita klarifikasi. Kita masih kumpulkan bukti," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra, Jumat (8/5/2026).

Wira menjelaskan, penyidik juga mendalami bukti-bukti digital dalam perkara tersebut. Untuk proses pengumpulan dan penanganannya, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber.

"Untuk bukti digitalnya kita akan koordinasi dengan Direktorat Siber nanti karena yang spesial untuk penanganan barang buktinya nanti kita koordinasikan," sambung dia.

Selain itu, kata Wira, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam tahap penyelidikan. Namun, ia belum memerinci identitas maupun jumlah saksi yang telah dimintai keterangan. "(Terlapor dipanggil) Belum. Karena abis itu saksi-saksi dulu," tutur dia.

Lihat video: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Soal Dugaan Fitnah Ijazah Joko Widodo



Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Laporan tersebut dibuat setelah nama JK disebut dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam laporannya, Jusuf Kalla menyebut Rismon diduga menyampaikan pernyataan bahwa JK memberikan dana sebesar Rp5 miliar untuk mendanai pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Pernyataan ini pun dinilainya merupakan perbuatan hoaks dan fitnah serta pencemaran nama baik.

PT Jasa Raharja memastikan seluruh korban kecelakaan maut antara Bus ALS dan truk tangki pengangkut BBM di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatra Selatan (Sumsel) mendapat santunan dan jaminan perawatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatra Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Rabu (6/5) itu menewaskan 16 orang dan menyebabkan empat korban lainnya luka-luka. Insiden melibatkan Bus ALS bernomor polisi BK 7451 DL dan truk tangki minyak yang identitasnya masih didata polisi.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan pihaknya langsung mengerahkan petugas ke lokasi begitu menerima informasi kecelakaan.

"Jasa Raharja hadir untuk memastikan korban kecelakaan lalu lintas memperoleh perlindungan dasar secara cepat dan tepat. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak cepat melakukan pendataan, koordinasi dengan rumah sakit dan pihak terkait, serta memastikan seluruh korban memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Rabu (6/5).

Jasa Raharja menyebut petugas di Kantor Wilayah Sumatra Selatan langsung membantu proses evakuasi korban dan berkoordinasi dengan Unit Laka Lantas untuk penerbitan laporan polisi.

Petugas juga mendatangi rumah sakit tempat korban dirawat guna memastikan proses penanganan medis berjalan lancar.

Selain itu, perusahaan telah menerbitkan surat jaminan atau guarantee letter kepada RSUD Rupit Muratara untuk mempercepat penanganan korban luka. Pendataan korban dan ahli waris juga dilakukan untuk mempercepat penyaluran santunan bagi korban meninggal dunia.

Kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB dan memicu kebakaran besar usai tabrakan antara bus ALS dan truk tangki BBM.

Kapolres Muratara AKBP Rendy Surya Aditama mengatakan sopir bus ALS turut menjadi korban meninggal dunia. Dari total korban tewas, 14 orang berada di dalam bus, terdiri dari sopir dan 13 penumpang. Sementara kernet bus selamat dengan luka ringan setelah terlempar keluar saat kecelakaan.

Polisi menduga kecelakaan terjadi saat sopir bus mencoba menghindari lubang di jalan hingga kendaraan berpindah jalur dan menabrak truk tangki dari arah berlawanan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Nandang Mu'min Wijaya mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih didalami melalui olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh tim terpadu Ditlantas, laboratorium forensik, hingga tim Traffic Accident Analysis (TAA).

Di sisi lain, tiga korban luka berat masih menjalani perawatan intensif di RSUD Rupit.

Pihak rumah sakit menyebut dua korban mengalami luka bakar sekitar 80 persen, sementara satu korban lainnya mengalami luka bakar hingga 99 persen dan dirawat di ICU menggunakan ventilator.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak pernah terlibat atau mendanai gerakan untuk mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

JK mengatakan pihak yang dilaporkan adalah Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar. Menurut JK, tudingan Rismon soal dirinya membiayai gerakan terkait ijazah Jokowi dinilai telah merugikan dirinya.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya, karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," ujar JK usai membuat laporan di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Kemudian, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi donatur atau pembiayaan terhadap gerakan yang merugikan Jokowi.

Terlebih, kata JK, dirinya bersama Jokowi sudah bekerja sama sebagai orang nomor satu dan dua di Indonesia pada periode 2014-2019 dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Air.

"Karena sangat tidak etis bagi saya, Pak Jokowi itu Presiden yang saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun, masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau," imbuhnya.

Oleh sebab itu, JK menganggap bahwa tudingan soal pembiayaan gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini merupakan tudingan serius baginya.

"Itu penghinaan dan merugikan martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi," pungkasnya.

Sekadar informasi, selain Rismon pemilik atau penguasa akun YouTube @studiomusikrockciamis dan pemilik atau penguasa akun Facebook 1922 Pusat Madiun turut dilaporkan dalam perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) pada hari ini, Rabu (8/4/2026).

Dalam pantauan reporter Bisnis di lokasi, JK tiba pada 11.00 WIB. Dia terlihat mengenakan batik berkelir biru dalam kedatangannya ke Bareskrim Polri.

Hanya saja, belum jelas kedatangan JK ke Bareskrim Polri ini. Sebab, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu hanya menyatakan ingin melapor ke markas reserse kepolisian tersebut.

"Mau melapor," ujar JK di Bareskrim.

Adapun, JK dikawal tim pengacara seperti Abdul Haji Taulaho. Selain itu, Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah juga turut mendampingi kehadiran JK di Bareskrim.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Hukum JK, Abdul Haji menyatakan bahwa kedatangan ini berkaitan dengan dugaan isu penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik terkait Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar.

"[Masih sama terkait] Rismon," tutur Abdul.

Sebelumnya, Rismon dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah menuduh JK selaku elit politik yang diduga mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi pada Senin (6/4/2026).

Selain Rismon, sejumlah saluran atau channel YouTube juga ikut dilaporkan ke Bareskrim oleh kubu JK. Di antaranya, Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Keempat akun itu dilaporkan atas pernyataan pihak-pihak di Youtube-nya masing-masing. Misalnya terkait Ruang Konsensus yang dalam kontennya menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.

Selanjutnya, Mosato TV memuat soal tudingan upaya makar dari JK terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto dari judul kontennya "JK DISERET PIDANA PROVOKASI, MAKAR?".

Namun demikian, laporan tersebut ternyata masih merupakan langkah konsultasi yang dilakukan tim hukum JK dengan tim Dittipidsiber maupun Ditipidum Bareskrim Polri.

Rismon Bantah Tuduhan

Di lain sisi, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Jahmada mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melaporkan sejumlah pihak terkait dengan sejumlah tudingan maupun dugaan fitnah yang beredar di media sosial.

Kuasa Hukum JK, Abdul Haji Talaohu mengatakan dari sejumlah terlapor itu salah satunya adalah ahli digital forensik, Rismon Sianipar.

Rismon dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah menuduh JK terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Tudingan itu, kata Abdul, menyebutkan bahwa JK selaku elit politik telah mendanai gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi.

"Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia," ujar Abdul di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Selain Rismon, sejumlah saluran atau channel YouTube juga ikut dilaporkan ke Bareskrim oleh kubu JK. Di antaranya, Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Keempat akun itu dilaporkan atas pernyataan pihak-pihak di Youtube-nya masing-masing. Misalnya terkait Ruang Konsensus yang dalam kontennya menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional.

Selanjutnya, Mosato TV memuat soal tudingan upaya makar dari JK terkait pemerintah Presiden Prabowo Subianto dari judul kontennya "JK DISERET PIDANA PROVOKASI, MAKAR?".

"Di situ dia menyatakan bahwa, Pak JK itu punya indikasi kemunafikan, dia memuji Prabowo tapi sebenarnya mau makar. Nah itu kan, itu kan hoaks, itu kan bohong," imbuhnya.

Dia menekankan bahwa kliennya itu merupakan tokoh bangsa. Dengan begitu, menurutnya, sangat wajar apabila JK memberikan saran untuk pemerintahan.

Di samping itu, JK saat ini lebih aktif dalam misi kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Pak JK itu kan dia sebagai tokoh bangsa, dia wajar ketika memberikan masukan, wajar memberikan saran yang baik untuk pemerintahan.

"Jadi dia tidak punya kepentingan politik, interest politik untuk memanfaatkan misalnya ya, tuduhan-tuduhan orang itu bahwa JK di balik isu ini. Sehingga karena itulah kenapa kita mesti buat laporan untuk menguji apakah pernyataan mereka itu benar atau tidak," pungkasnya.

Rismon Ngaku AI

Terpisah, Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menegaskan video yang menarasikan Rismon menuduh Jusuf Kalla membiayai kasus ijazah Jokowi adalah hasil kecerdasan buatan atau AI.

“Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujar Jahmada Girsang kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Lebih jauh, Rismon mengemukakan bahwa pihaknya belum ingin banyak berkomentar lantaran dalam pembuatan laporan polisi harus diuji terlebih. Dengan begitu, menurutnya, membuat laporan ke Polisi tidak mudah.

"Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan," pungkasnya.

Adapun, menanggapi hal ini kubu JK melalui pengacaranya juga enggan terlalu banyak berkomentar. Sebab, penilaian terkait laporan itu bakal diserahkan kepada kepolisian untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap secara menyeluruh kasus penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus.

“Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tetap mengedepankan scientific crime investigation,” kata Listyo lewat rilisnya, Senin (16/3/2026).

Metode scientific crime investigation yang dimaksud merupakan teknik penyelidikan berbasis pendekatan ilmiah. Pendekatan ini menggabungkan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi forensik untuk memperoleh fakta secara objektif.

Proses tersebut menitikberatkan pada pengumpulan bukti fisik serta analisis ahli, seperti pemeriksaan laboratorium forensik, DNA, data digital, hingga kedokteran forensik, dibandingkan hanya mengandalkan keterangan saksi atau tersangka.

Saat ini, aparat kepolisian tengah menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Setiap data yang diperoleh sedang ditelaah dan dianalisis secara bertahap untuk memperkuat proses penyelidikan.

Selain itu, kepolisian juga berencana membuka Posko Pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus tersebut agar dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada aparat penegak hukum.

“Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat, kita akan memberikan jaminan perlindungan,” ujar Kapolri.

Listyo menambahkan bahwa jajaran kepolisian akan terus bekerja mengusut kasus ini dan berkomitmen menyampaikan perkembangan penyelidikan secara berkala kepada publik.

“Karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden,” katanya.

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian.

Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi pelaku penyerangan.

"Pengumpulan berbagai alat bukti digital, dalam hal ini termasuk CCTV, yang kemudian sedang dalam proses untuk analisis lebih lanjut. Harapannya dapat teridentifikasi segera, ya," kata Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Jumat (13/5/2026).

Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini penyidik telah meminta keterangan dari dua orang saksi dan proses penyelidikan masih terus berjalan.

Andrie Yunus yang menjabat sebagai Wakil Koordinator KontraS menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada Kamis (12/3/2026) malam di Jakarta Pusat. Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar pada sekitar 24 persen bagian tubuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah memberikan parcel Lebaran kepada Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar.

Momen tersebut terjadi di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Rismon tiba di Istana Wapres sekitar 09.55 WIB.

Dia langsung menuju kantor Gibran setelah diarahkan oleh protokol keamanan di Istana. Selang satu jam kemudian, Rismon dan Gibran keluar dari gedung Istana Wapres.

Menariknya, Gibran juga langsung memberikan parcel kepada tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu usai melakukan pertemuan.

Adapun, parcel itu terlihat cukup besar dan bisa menutupi setengah badan Gibran.

Di samping itu, parcel tersebut berisi sejumlah makanan ringan serta piring maupun gelas yang dilapisi ornamen bunga.

Dalam momen itu, Gibran dan Rismon saling berpelukan. Setelahnya, Gibran langsung kembali ke kantornya, sementara Rismon memberikan keterangan pers ke awak media di lokasi.

Rismon mengaku telah menjelaskan kepada Gibran soal penelitiannya soal ijazah Jokowi yang sebelumnya dinilai palsu.

Namun, kini Rismon menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya itu merupakan keliru.

Gibran, kata Rismon, menyatakan telah memaafkan dirinya usai mengoreksi penelitian yang menuding ijazah Jokowi palsu.

"Dari penjelasan tadi yang dikatakan Mas Wapres, bahwa keluarga besar mereka terbuka jika ada penelitian dan mengoreksinya, asal jujur," ujar Rismon.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini.

Roy, Rismon dan Tifa terlihat cukup solid seama serangkain proses hukum berlangsung. Bahkan, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar menantang secara terbuka Pakar Telematika Roy Suryo dkk untuk membuktikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Rismon usai bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Mulanya, Rismon memberikan pesan kepada Roy Suryo dkk agar menerima kenyataan bahwa unsur atau materi dalam ijazah Jokowi adalah asli. Setelah itu, dia mengajak secara terbuka untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut.

"Kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, mau secara privat maupun publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya dengan cara fair, terbuka, dan open source," ujar Rismon.

Rismon menjelaskan bahwa dirinya memiliki metode yang membuktikan soal ijazah Jokowi asli. Misalnya, melalui metode pencahayaan yang bisa mempengaruhi warna tertentu.

"Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi stempel yang warnanya gelap ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang," imbuhnya.

Setelah itu, dia pun meminta agar Roy Suryo dkk bisa mengungkap juga kebenaran soal ijazah Jokowi. Sebab, menurutnya, lebih baik dihina maupun dicaci dibandingkan tidak bisa mempertanggungjawabkan penelitiannya.

"Ayolah, edukasi publik. Saya lebih baik tidak disorak-soraki, lebih baik dihina dan dicaci sebagai pengkhianat daripada saya harus tidak bisa tidur," pungkasnya.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini.

Roy, Rismon dan Tifa terlihat cukup solid seama serangkain proses hukum berlangsung. Bahkan, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memanggil Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar ke Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Rismon tiba di Istana Wapres sekitar 09.55 WIB. Dia langsung menuju kantor Gibran setelah diarahkan oleh protokol keamanan di Istana.

Selang satu jam kemudian, Rismon dan Gibran keluar dari gedung Istana Wapres. Nampak, orang nomor dua di RI itu memberikan parcel kepada tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.

Rismon bercerita bahwa dia diundang secara mendadak oleh Gibran usai menemui Jokowi di kediamannya, Solo pada Kamis (13/3/2026).

"Kemarin saya mendadak ya, malam baru ada berita kami diundang ke Istana Wapres," ujar Rismon.

Setelah itu, dia mengaku telah menjelaskan kepada Gibran soal penelitiannya soal ijazah Jokowi yang sebelumnya dinilai palsu. Namun, kini Rismon menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya itu merupakan keliru.

Alhasil, Rismon dengan tegas menyatakan bahwa ijazah S1 milik Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan asli dan otentik.

"Wartawan memang butuh kalimat sederhana. lya, asli [ijazah Jokowi]," imbuhnya.

Di samping itu, dia menegaskan tidak akan mempersoalkan anggapan orang lain yang menyebutkan dirinya pengkhianat. Sebab, menurutnya, peneliti tidak harus berbohong jika menemukan temuan baru.

"Temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan tiga bulan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selama proses hukum berlangsung, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, PEKANBARU — Populasi gajah liar di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, kembali berkurang setelah seekor anak gajah ditemukan mati di Resort Lancang Kuning, Seksi PTN Wilayah I, Kamis (26/2/2026).

“Kami turun langsung ke lokasi untuk memastikan proses penanganan berjalan serius, terukur, dan berbasis pemeriksaan ilmiah,” kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Jumat (27/2/2026).

Irjen Herry mengatakan pihaknya menerima informasi penemuan bangkai anak gajah sekitar pukul 12.00 WIB. Saat ditemukan, kondisi bangkai sudah membusuk dan diperkirakan telah mati lebih dari satu pekan.

“Ketika pertama kali ditemukan, bayi gajah ini sudah dalam kondisi pembusukan dan diduga mati lebih dari satu minggu,” jelasnya.

Berdasarkan koordinasi awal antara tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Riau dan tim dokter dari Balai Besar KSDA Riau, terdapat indikasi infeksi pada bagian kaki yang diduga akibat jerat. Infeksi tersebut sementara diduga menjadi penyebab kematian satwa dilindungi itu.

Meski demikian, Herry memastian pihaknya tidak akan terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian sebelum hasil pemeriksaan lengkap diperoleh.

“Kami ingin memastikan semua proses berjalan berdasarkan fakta di lapangan. Karena itu kami melibatkan fungsi reserse dan laboratorium forensik untuk mendukung pemeriksaan yang sedang berlangsung,” kata Herry.

Dia menambahkan bahwa jika hasil nekropsi nantinya menemukan adanya unsur tindak pidana, maka kasus tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis melalui nekropsi. Apabila ditemukan indikasi pidana, tentu akan kami proses sesuai aturan,” tegasnya.

Saat ini Polda Riau terus berkoordinasi dengan Balai TNTN dan BKSDA Riau untuk mendukung pengumpulan data dan analisis di lapangan. Perkembangan lebih lanjut terkait penyebab pasti kematian anak gajah tersebut akan disampaikan setelah seluruh hasil pemeriksaan rampung.

Sebelumnya, pada awal Februari 2026, seekor gajah dewasa juga ditemukan mati akibat ditembak di kawasan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Rangkaian peristiwa ini kembali menjadi perhatian serius terhadap perlindungan satwa liar di kawasan Tesso Nilo.

Bisnis.com, JAKARTA - Gangguan sistem layanan perbankan kembali terjadi. Kali ini menyerang salah satu bank pembangunan daerah (BPD).

Pada Minggu (22/2/2026), manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank Jambi menggelar konferensi pers terkait gangguan layanan yang berdampak kepada nasabah.

Direktur Utama Bank Jambi Khairul Suhairi menyampaikan Bank Jambi melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. “Bank Jambi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan layanan nasabah Bank Jambi,” kata Khairul dikutip dari Instagram resmi @bankjambi, Senin (23/2/2026).

Khairul menegaskan, Bank Jambi berkomitmen memastikan hak dan kepentingan nasabah tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan Khairul sebagai bentuk tanggung jawab manajemen terhadap para nasabah.

Sehari setelahnya, manajemen Bank Jambi kembali menggelar konferensi pers dan mengumumkan upaya lanjutan guna menindaklanjuti dugaan hilangnya dana nasabah.

Khairul menyampaikan perseroan menindaklanjuti gangguan sistem yang terjadi dengan melakukan audit forensik secara menyeluruh guna memastikan keamanan saldo masyarakat serta memastikan total kerugian yang dialami nasabahnya.

Menyusul adanya audit forensik, Bank Jambi pun menutup sementara layanan di kanal mobile banking dan ATM. Khairul mengatakan, transaksi perbankan dapat dilakukan secara normal melalui kantor layanan di setiap kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu atau kantor fungsional Bank Jambi.

Manajemen Bank Jambi juga memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap dana nasabah yang terdampak oleh gangguan ini. Khairul menegaskan tidak akan ada nasabah yang dirugikan secara finansial akibat kesalahan teknis maupun gangguan eksternal.

“Sesuai dengan ketentuan, Bank Jambi berkomitmen apabila terjadi kerugian nasabah, akan melakukan penggantian secara penuh, baik itu disebabkan oleh kesalahan Bank Jambi maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Jambi,” tegasnya.

Bank Jambi turut memastikan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum guna mengungkap penyebab utama gangguan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas perbankan di daerah.

Bagi nasabah yang dirugikan, Khairul mengimbau agar langsung menyampaikan laporan kepada layanan customer service Bank Jambi di kantor layanan Bank Jambi terdekat mulai Senin (23/2/2026) sesuai waktu operasional layanan bank.

Bank Jakarta

Gangguan layanan juga pernah terjadi di bank pembangunan daerah, yaitu Bank Jakarta (sebelumnya Bank DKI) yang terjadi saat periode libur Lebaran atau 29 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Saat itu, terjadi gangguan layanan di aplikasi JakOne Mobile dan di mesin ATM.

Perseroan pun melakukan proses pemulihan layanan secara bertahap. Manajemen Bank DKI menyampaikan tidak ada serangan hacker atas gangguan sistem perbankan tersebut.

Selain itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyatakan tidak ada kesengajaan atas insiden gangguan sistem perbankan tersebut. Dia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan terjadi lantaran sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

Sebagai dampak dari aktivasi fitur tersebut, terjadi pembatasan sementara pada sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain.

Dia juga menyampaikan bahwa sejak awal kejadian, Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam, untuk melakukan evaluasi sistem, pemulihan berjenjang, serta menjaga kelancaran layanan prioritas lainnya. "Fitur pemulihan sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," ujarnya.

Namun, gangguan layanan tersebut berbuntut panjang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank Jakarta saat itu dan melaporkan persoalan gangguan layanan ke Bareskrim Polri.

Pramono menyampaikan alasan melapor ke Bareskrim karena kasus gangguan layanan terjadi berulang kali. Dia menduga bahwa dalam persoalan ini telah melibatkan internal Bank DKI maupun pemerintahan. Oleh karena itu, Pramono siap menindak siapapun yang berkaitan dengan persoalan ini.

Pramono berharap, melalui langkah ini pihaknya bisa mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan Bank DKI.

Di samping itu, pihaknya melalui lembaga independen bakal mengevaluasi, mengaudit hingga mengawasi persoalan terkait layanan Bank DKI tersebut.

Penguatan Bank Daerah

Sebelumnya, dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada awal tahun lalu, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Wattimena pernah menyinggung agar bank daerah terus melakukan penguatan tata kelola BPD dalam rangka menghadapi tantangan struktural dan eksternal.

“BPD perlu mewaspadai dampak dari berbagai risiko yang sedang berkembang terhadap operasional BPD seperti risiko serangan siber, risiko salah saji laporan keuangan, dan dampak dari risiko geopolitik terhadap sektor riil,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (17/1/2025).

Adapun, OJK telah meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa roadmap ini memberikan gambaran bagi BPD dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri. "Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagai regional champion," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan tantangan perekonomian domestik seperti penurunan jumlah kelas menengah, Dian menyebut bahwa BPD dapat menjadi ujung tombak pengembangan UMKM bagi masyarakat luas.