Bisnis.com,BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparat penegak hukum mengusut aktor utama yang diduga bertanggung jawab kasus penyerobotan lahan teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan kasus ini tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan.

“Namun harapan saya, penindakan jangan berhenti hanya pada pekerja lapangan. Harus dicari siapa aktor utama yang bertanggung jawab,” katanya, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya menangkap aktor utama menjadi kunci agar kasus serupa tidak terus berulang di kemudian hari. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif, dengan tetap berpegang pada alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum.

“Tentu semua itu bergantung pada alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum,” ujarnya.

KDM—panggilan akrabnya, menilai, lemahnya pengelolaan dan pengawasan PTPN turut membuka ruang bagi terjadinya perusakan dan perubahan fungsi lahan secara ilegal. Praktik penyewaan lahan oleh PTPN menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat berani menggarap lahan perkebunan tidak sesuai peruntukannya.

“Saya harus jujur. Penyebab masyarakat berani itu karena sejak awal PTPN-nya keliru. Ketika lahan disewakan, masyarakat merasa punya legitimasi. Itu yang harus dibenahi. Saya menyampaikan ini terbuka karena mencintai negara dan tanah air,” kata KDM.

Ketidaktegasan PTPN dalam menjaga kawasan perkebunan telah mendorong perubahan fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tanaman hortikultura, seperti sayuran. Padahal, tanaman keras memiliki peran penting dalam menjaga fungsi konservasi dan daya dukung lingkungan.

“Perilaku yang merusak alam harus ditinggalkan. Harus berani tegas, termasuk menindak aparat internal yang melakukan pelanggaran. Kita ini diberi amanah untuk menjaga negara, jangan kalah dalam mencintai negeri sendiri,” katanya.

Sebelumnya, enam orang tersangka pelaku pengrusakan lahan kebun teh yakni AM (42), UI (28), AS (43), US (38), AD (44) dan AB (55) ditangkap jajaran Polresta Bandung, pada Rabu (10/12/2025) lalu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap banyak pejabat BPN terseret kasus hukum karena menerbitkan sertifikat di kawasan sempadan sungai, waduk, dan danau.

Ia menyebut persoalan ini muncul akibat tumpang tindih aturan mengenai status kawasan tersebut. Menurut Nusron, perbedaan regulasi membuat pegawai rentan dijerat hukum.

"Banyak orang ATR/BPN yang kena kasus hukum soal ini karena terjadinya perbedaan peraturan. Pada satu sisi peraturan mengatakan sempadan sungai itu dikuasai negara, di sisi lain ada yang menyebut ini tanah negara," kata Nusron di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (29/10).

Ia menuturkan dalam beberapa kasus, masyarakat telah menempati lahan bantaran sungai puluhan tahun dan memiliki surat lengkap dari lurah hingga camat. Namun, setelah diketahui lahan tersebut termasuk sempadan sungai, pegawai yang memproses sertifikat justru dianggap melanggar hukum.

"Ternyata itu adalah bantaran sungai. Sementara dalam peraturannya sempadan sungai adalah kekayaan negara. Nah, ini langsung dicek oleh APH (aparat penegak hukum), dianggap menyerobot, terlibat dalam penyerobotan tanah negara, menggelapkan kekayaan negara. Itu judulnya," ujarnya.

Nusron mengatakan kondisi tersebut sering kali membuat posisi petugas di lapangan serba salah. Padahal, menurutnya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dokumen pendukung yang dianggap sah.

"Apakah mereka salah? Ya, salah-enggak-salah, kita enggak ngerti ya, tapi ketika surat-surat pendukungnya proper harusnya oke dong, tapi karena ternyata tumpang tindih, maka bisa dikriminalisasi," jelasnya.

Untuk menghindari persoalan serupa, Kementerian ATR/BPN kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian PU guna menyeragamkan aturan tentang batas dan pemanfaatan sempadan sungai. Nusron berharap langkah harmonisasi ini bisa memberikan kepastian hukum bagi aparat dan masyarakat.

"Diharapkan dengan adanya rapat dengan PU ini kita melakukan harmonisasi peraturan. Peraturannya harus seragam. Satu peraturan tentang sempadan sungai yang disusun bersama," kata Nusron.