Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merespons tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah yang meminta pemerintah membenahi kondisi perekonomian dalam waktu 18 hari.

Istana menegaskan berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan batas waktu tertentu, meskipun aspirasi tersebut tetap diterima sebagai masukan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghargai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan memandangnya sebagai bentuk perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," ujar Prasetyo usai mendampingi konferensi pers pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Dia menilai persoalan ekonomi merupakan isu kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, sehingga membutuhkan koordinasi dan kebijakan yang saling mendukung.

"Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita ini yang itu memang tentu tidak mudah, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor," katanya.

Prasetyo optimistis langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, termasuk koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga serta berbagai kebijakan yang memberikan kepastian kepada dunia usaha, akan mampu membantu mengatasi tekanan ekonomi yang ada.

"Tapi sekali lagi kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin betul akan dapat mengatasi permasalahan ini," ujarnya.

Terkait tuntutan agar perbaikan ekonomi dilakukan dalam kurun waktu 18 hari, Prasetyo menilai tidak semua target pembangunan maupun penyelesaian persoalan ekonomi dapat dicapai sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh kelompok tertentu.

"Tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu," kata Prasetyo.

Meski demikian, dia memahami bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa lebih menekankan pada semangat untuk mendorong pemerintah bekerja lebih cepat dan lebih efektif dalam menangani persoalan ekonomi.

"Yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini adalah semangatnya, semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," tuturnya.

Sebelumnya, BEM SI Jawa Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait kondisi perekonomian nasional, termasuk meminta langkah konkret untuk memperbaiki situasi ekonomi dalam jangka waktu 18 hari. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong penanganan kawasan kumuh disertai perbaikan ekonomi masyarakat.

“Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat. Karena itu, penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengombinasikan program penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dan Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani secara terpadu.

Penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Menurut dia, selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga.

Ara juga menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk BSPS, kini dilakukan secara berbasis data. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada persentase penduduk miskin dan tingkat kesenjangan, sehingga distribusi bantuan dapat lebih adil dan tepat sasaran.

“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia 400 ribu. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif tersebut, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga disertai penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan menggabungkan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan upaya peningkatan kualitas permukiman dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Ara melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah guna membahas percepatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Jambi Al Haris, serta sejumlah bupati di Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi dan Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan sepakat dengan gagasan Menteri PKP bahwa penanganan kawasan kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial. Keduanya menilai perbaikan kualitas hunian harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat agar hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan tidak menimbulkan kawasan kumuh baru di kemudian hari.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal merotasi 70 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pekan ini.

Purbaya mengatakan akan memindah pejabat yang berintegritas rendah ke tempat yang sepi. Dia mengatakan hal itu menjadi salah satu upayanya dalam perbaikan ekonomi dan kinerja penerimaan negara.

Dia juga menuturkan bahwa rotasi ini bakal melanjutkan yang sebelumnya sudah dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak total 31 orang.

"Minggu depan [pekan ini] mungkin sekitar 70 orang orang pajak saya akan putar, yang ketahuan main main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kami melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh," kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Lanjutan Rotasi Sebelumnya

Sekadar informasi, rotasi yang dilakukan Purbaya di Bea Cukai meliputi pejabat setingkat Direktur hingga Kepala Kantor di beberapa wilayah. Kemudian, dia juga merotasi sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dengan demikian, ada total 36 pejabat di lingkungan Kemenkeu yang dirotasi dan resmi dilantik Purbaya pekan ini.

Adapun upaya perbaikan ekonomi dan kebijakan fiskal di bawahnya juga ditempuh dengan memimpin debottlenecking dunia usaha. Hal ini lantaran Purbaya menjadi salah satu menteri yang memimpin Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Untuk itu, Purbaya meyakini perbaikan fondasi perekonomian sedang dilakukan. Dia juga mengklaim koordinasi dengan Bank Indonesia (BI)) selaku otoritas moneter juga sudah lebih dekat.

"Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan central bank sehingga likuidasi pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bakal melakukan rotasi terhadap sekitar 70 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pekan depan.

Purbaya mengatakan rotasi ini bakal melanjutkan yang sebelumnya sudah dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak total 31 orang. Dia mengatakan itu menjadi salah satu upayanya dalam perbaikan ekonomi dan kinerja penerimaan negara.

"Minggu depan mungkin sekitar 70 orang orang pajak saya akan putar, yang ketahuan main main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kami melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh," kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Sekadar informasi, rotasi yang dilakukan Purbaya di Bea Cukai meliputi pejabat setingkat Direktur hingga Kepala Kantor di beberapa wilayah. Kemudian, dia juga merotasi sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dengan demikian, ada total 36 pejabat di lingkungan Kemenkeu yang dirotasi dan resmi dilantik Purbaya pekan ini.

Adapun upaya perbaikan ekonomi dan kebijakan fiskal di bawahnya juga ditempuh dengan memimpin debottlenecking dunia usaha. Hal ini lantaran Purbaya menjadi salah satu menteri yang memimpin Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

Untuk itu, Purbaya meyakini perbaikan fondasi perekonomian sedang dilakukan. Dia juga mengeklaim koordinasi dengan Bank Indonesia (BI)) selaku otoritas moneter juga sudah lebih dekat.

"Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan central bank sehingga likuidasi pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini," terangnya.