Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas korupsi, penyimpangan, dan aktivitas ekonomi ilegal demi menciptakan kepastian hukum bagi investor.

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam nasional dari eksploitasi yang melanggar aturan.

“Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar. Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung,” tuturnya saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Selain itu, pemerintah juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang terbukti melanggar hukum, termasuk beroperasi di luar area izin atau konsesi yang diberikan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memilih menghadapi persoalan secara langsung dan menegakkan supremasi hukum guna menciptakan kepastian dalam proses hukum. Menurutnya, langkah tegas tersebut penting untuk membangun kepercayaan investor sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi negara dan rakyat.

“Pemerintah saya berkomitmen untuk melawan korupsi dan penyimpangan. Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum dan berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum,” tandas Prabowo.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin bisnis Amerika Serikat tersebut, Prabowo mengakui Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari penyelundupan, perdagangan manusia, hingga praktik pertambangan, perikanan, dan penebangan liar.

Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat, di mana pemerintah mempertahankan disiplin fiskal dan mengendalikan inflasi hingga termasuk salah satu yang terendah.

"Investasi asing langsung (foreign direct investment) juga terbukti sangat sehat. Kami mencapai US$53 miliar tahun lalu, dan saya rasa ini mencerminkan kepercayaan nyata terhadap ekonomi kami, potensinya, stabilitas politik kami, serta arah kebijakan kami," imbuhnya.

Prabowo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh stabil di angka 5 persen lebih.

"Kami akan terus menjaga lintasan ini, dan secara pribadi saya yakin pertumbuhan kami akan jauh lebih tinggi tahun ini. Indikator nyata sudah mulai terlihat. Kami menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput," tandas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan mata uang kripto dalam jaringan perdagangan manusia dilaporkan meningkat tajam sepanjang 2025.

Laporan terbaru dari perusahaan analisis blockchain, Chainalysis, menyebut pembayaran kripto ke sindikat yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia melonjak 85 persen dibanding tahun sebelumnya.

Mengutip CNBC pada Senin (16/2/2026), Chainalysis menemukan ratusan juta transaksi yang terlacak di blockchain publik dan terkait dengan aktivitas ilegal. Nilai transaksinya diperkirakan mencapai ratusan juta dollar AS.

Sebagian besar aktivitas ini terhubung dengan jaringan kriminal yang berkembang di Asia Tenggara (ASEAN). Di kawasan ini, kompleks penipuan (scam compounds), perjudian online ilegal, serta jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin disebut saling terhubung dan beroperasi bersama.

Chainalysis membagi aktivitas kripto terkait perdagangan manusia ke dalam tiga kategori utama, yakni layanan eskort dan prostitusi internasional, perekrutan tenaga kerja untuk kompleks penipuan, serta penjualan materi eksploitasi seksual anak atau child sexual abuse material (CSAM).

Meski banyak layanan tersebut berpusat di Asia Tenggara, pembayaran datang dari berbagai belahan dunia, termasuk Amerika, Eropa, dan Australia. Hal ini menunjukkan jaringan tersebut memiliki jangkauan global.

Analis intelijen Chainalysis, Tom McLouth, mengatakan pelaku kini semakin memanfaatkan aplikasi pesan seperti Telegram untuk menawarkan jasa, merekrut korban, dan mengatur pembayaran.

“Ada migrasi yang lebih luas dari forum darknet lama ke aplikasi pesan dan ekosistem Telegram semi-terbuka, yang dikombinasikan dengan kripto memungkinkan jaringan ini berkembang lebih cepat, menjalankan ‘layanan pelanggan,’ dan memindahkan uang secara global dengan friksi yang jauh lebih kecil,” kata analis intelijen Chainalysis, Tom McLouth.

Menurut Chainalysis, transparansi blockchain sebenarnya membantu pelacakan aliran dana ilegal. Namun di sisi lain, semakin luasnya penggunaan kripto juga membuka peluang penyalahgunaan.

“Skala keuangannya sangat besar, setidaknya ratusan juta dollar AS dalam transaksi kripto. Tetapi dampak kerugian fisik terhadap korban jauh lebih besar dari angka tersebut,” kata McLouth.

Layanan Eskort dan Prostitusi

Data blockchain menunjukkan adanya jaringan yang terorganisir dengan baik di balik banyak transaksi. Beberapa layanan menawarkan paket perjalanan lintas negara, layanan pendampingan beberapa hari, hingga paket VIP dengan harga di atas 30.000 dollar AS.

Hampir setengah transaksi dalam kategori ini bernilai lebih dari 10.000 dollar AS. Pola pembayaran yang berulang dan konsisten menunjukkan operasi yang dikelola secara profesional, bukan individu terpisah.

Selain itu, jaringan yang dicurigai juga menggunakan stablecoin dan jasa pencucian uang berbasis Telegram untuk mencairkan dana dengan cepat.

Perekrutan Tenaga Kerja sebagai Penipu

Kategori lain yang menonjol adalah perekrutan tenaga kerja untuk agen penipuan, terutama di Asia Tenggara. Para perekrut menawarkan pekerjaan seperti layanan pelanggan atau entri data di negara seperti Kamboja dan Myanmar, dengan iming-iming gaji tinggi dan biaya perjalanan ditanggung.

Namun setelah tiba di lokasi, korban diduga dipaksa menjalankan penipuan online, seperti penipuan asmara dan investasi kripto palsu.

Biaya perekrutan biasanya dibayar dalam bentuk kripto, berkisar antara 1.000 hingga 10.000 dollar AS.

Laporan juga menemukan keterkaitan antara jaringan perekrutan ini dengan perjudian ilegal dan layanan pencucian uang, menunjukkan bahwa aktivitas tersebut saling terhubung dalam ekosistem kriminal yang lebih luas.

Eksploitasi Seksual Anak

Chainalysis juga melacak transaksi kripto yang terkait dengan penjualan materi eksploitasi seksual anak. Sekitar setengah transaksi bernilai di bawah 100 dollar AS, mencerminkan sistem berlangganan dengan harga relatif murah.

Dana tersebut sering dipindahkan ke aset kripto yang lebih sulit dilacak atau melalui layanan pertukaran tanpa verifikasi identitas.

Pada Juli 2025, Chainalysis membantu mengidentifikasi salah satu situs terbesar di dark web yang menjual konten semacam itu.

Situs tersebut menggunakan lebih dari 5.800 alamat kripto dan menghasilkan lebih dari 530.000 dollar AS sejak 2022.

McLouth menegaskan bahwa seiring meningkatnya adopsi kripto secara global, penggunaan untuk tujuan legal maupun ilegal juga ikut meningkat.

“Dalam waktu dekat, saya tidak melihat penggunaan kripto dalam aktivitas terkait perdagangan manusia akan hilang. Justru kemungkinan akan terus bertambah, meskipun penegakan hukum semakin kuat,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

ISTANBUL - Kejaksaan Turki sedang memeriksa jutaan dokumen baru terkait dengan terpidana pelaku kejahatan seksual dan perdagangan manusia Jeffrey Epstein sebagai bagian dari penyelidikan atas tuduhan ia memperdagangkan anak-anak Turki. Menurut DW Turkish, Kantor Kejaksaan Umum Ankara meluncurkan penyelidikan pada bulan Desember setelah seorang anggota parlemen dari Partai Iyi menyoroti referensi dalam kasus perdata Epstein tahun 2008.

Kasus tersebut menuduh bahwa ia telah "mengangkut gadis-gadis di bawah umur dari Turki, Republik Ceko, Asia, dan banyak negara lain, banyak di antaranya tidak berbahasa Inggris".

Sumber mengatakan kantor kejaksaan sekarang sedang memeriksa sekitar tiga juta dokumen yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Jumat untuk mencari bukti lebih lanjut, karena seruan terus meningkat dari para politisi Turki untuk penyelidikan yang lebih luas.

Pada hari Selasa, seorang juru bicara Partai Iyi menyerukan penyelidikan parlemen atas kemungkinan perdagangan manusia oleh Epstein, yang meninggal karena dugaan bunuh diri pada tahun 2019 saat menunggu persidangan.

“Kami mengusulkan pembentukan komisi parlemen secara mendesak untuk menyelidiki apakah ada anak-anak Turki yang menjadi korban dalam kasus Epstein, dan jika ada, nasib, rehabilitasi, dan perlindungan mereka jika mereka masih hidup dan dapat diakses,” ungkap Bugra Kavuncu, berbicara dari markas partai.

“Masalah-masalah seperti ini adalah masalah kemanusiaan di atas semua perhitungan politik.”

Dogan Bekin, anggota parlemen dari partai sayap kanan Yeniden Refah, mengatakan ia telah mengajukan pertanyaan kepada kementerian dalam negeri dan kementerian keluarga dan layanan sosial menanyakan apakah ada anak-anak yang telah “menjadi korban geng kriminal Epstein” dan apakah kementerian tersebut telah “melakukan inspeksi yang diperlukan di sekolah dan panti asuhan untuk mengidentifikasi anak-anak ini”.

Ia mengutip data dari Institut Statistik Turki yang menyatakan antara tahun 2008 dan 2016, 104.531 anak dilaporkan hilang secara resmi di Turki, mayoritas adalah anak perempuan.

"Dokumen-dokumen [Epstein] yang terungkap dan tuduhan-tuduhan yang diajukan dengan jelas menunjukkan perlunya pemeriksaan yang cermat dalam hal investigasi lokal dan internasional," katanya.

Bekin juga bertanya apakah Epstein telah menghubungi "politisi, administrator, atau pejabat tinggi di lembaga-lembaga negara di Turki".

KAMBOJA - Gelombang pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari pusat operasi penipuan siber dan judi online di Kamboja memunculkan dilema keamanan nasional yang kerap terabaikan: tidak semua dari mereka adalah korban tak berdaya.

Di balik narasi kemanusiaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terselip fakta keras bahwa sebagian WNI justru berperan sebagai aktor sadar dalam ekosistem kejahatan lintas negara yang terstruktur dan sistematis.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, menegaskan bahwa melabeli seluruh WNI yang pulang sebagai "korban" adalah langkah yang secara kriminologis menyesatkan.

Realitas di lapangan menunjukkan spektrum peran yang sangat kompleks, di mana batas antara paksaan dan kesukarelaan sering kali kabur oleh insentif finansial yang menggiurkan.

Korban atau Operator?

Berdasarkan riset mendalam terhadap dinamika industri scam di Kamboja, CISSReC memetakan tiga kategori utama WNI yang terlibat.

Pertama, adalah korban murni. Kelompok ini direkrut dengan tipu daya, dipaksa bekerja di bawah ancaman, disekap, bahkan disiksa tanpa mengetahui sejak awal bahwa mereka akan dipekerjakan dalam industri kejahatan siber.

Kedua, adalah kelompok adaptif. Mereka awalnya tertipu, namun setelah masuk ke dalam sistem, mereka memilih beradaptasi. Tekanan target yang tinggi, iming-iming bonus finansial, serta normalisasi lingkungan kerja kriminal membuat mereka bertransformasi menjadi penipu aktif.

Ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah pelaku sadar. Kelompok ini datang dengan kesadaran penuh, mengetahui deskripsi pekerjaan sebagai penipu (scammer), memahami target operasi mereka adalah korban tak bersalah, dan secara sukarela menjadi bagian dari sindikat kejahatan lintas negara demi keuntungan ekonomi.

"Persoalan pemulangan WNI dari Kamboja yang terlibat dalam industri judi online dan penipuan digital tidak bisa disederhanakan dengan satu label tunggal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang," tegas Pratama.

Bahaya Generalisasi

Kecenderungan negara untuk menyamaratakan seluruh WNI sebagai korban TPPO memang terlihat mulia secara kemanusiaan, namun menyimpan risiko besar "moral hazard".

Narasi tunggal ini berpotensi melemahkan efek jera dan justru memberi ruang aman bagi sindikat untuk terus merekrut tenaga kerja dari Indonesia. Jika pelaku sadar dipulangkan dengan status korban, mereka akan merasa kebal hukum, bahkan berpotensi kembali ke industri yang sama di masa depan.

Tanpa pemilahan tegas, Indonesia berisiko berubah posisi dari sekadar korban menjadi pemasok tenaga kerja kriminal digital bagi industri scam regional. "Negara tidak lagi sekadar menjadi korban, melainkan bagian dari ekosistem kejahatan siber global," ujar Pratama memperingatkan.

Forensik Digital dan Jejak Kripto

Untuk membedakan antara budak digital dan operator kriminal, pengakuan lisan semata tidak cukup. CISSReC mendorong penerapan digital forensic profiling yang ketat. Aparat penegak hukum harus menelusuri jejak digital yang tertinggal di perangkat elektronik para WNI tersebut.

Indikator keterlibatan aktif dapat dilihat dari temuan-temuan spesifik seperti jejak komunikasi dengan atasan, penguasaan terhadap skrip penipuan yang kompleks, akses ke panel manajemen korban, hingga kepemilikan dompet kripto (crypto wallet) atau dompet elektronik yang menampung aliran dana ilegal.

"Temuan-temuan semacam ini merupakan indikator kuat keterlibatan aktif sebagai pelaku, bukan sekadar korban pasif," jelas Pratama.

Korban murni umumnya menunjukkan trauma mendalam dan ketidaktahuan teknis. Sebaliknya, pelaku sadar mampu menjelaskan alur penipuan dari hulu ke hilir, menguasai teknik rekayasa sosial (social engineering), memahami sistem pembayaran, hingga mekanisme pencucian uang.

Penelusuran aliran dana (komisi dan bonus) akan mempertegas posisi seseorang dalam struktur organisasi kejahatan tersebut.

Belajar dari Tetangga

Indonesia perlu segera mengadopsi doktrin baru yang membedakan antara "korban perdagangan orang digital" dan "tentara bayaran digital". Negara-negara seperti China, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang telah lama menerapkan prinsip bahwa status korban tidak otomatis menggugurkan pertanggungjawaban pidana jika terbukti ada partisipasi sukarela.

China, misalnya, memisahkan secara tegas korban murni dari operator profesional.

Warga yang terbukti terlibat secara sadar diproses hukum sebagai pelaku kejahatan siber lintas negara.

Hasilnya efektif: jaringan perekrutan runtuh dan pasokan tenaga kerja ke sindikat menurun drastis karena adanya efek jera yang nyata.

Kebijakan pemerintah Indonesia seharusnya bergerak menuju sistem penyaringan berlapis.

Rehabilitasi sosial hanya untuk korban murni, sementara proses pidana tegas menanti mereka yang terbukti menjadi bagian dari mesin penipuan.

Selain itu, Pratama menagaskan bahwa negara harus menghantam simpul kendali di dalam negeri, mulai dari operator server, perekrut lokal, hingga penyedia rekening perantara, untuk memutus mata rantai industri scam ini hingga ke akarnya.

TANGERANG - Kementerian Sosial (Kemensos) merehabilitasi 78 Warga Negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sektor penipuan siber (cyber scam) di Myanmar. Langkah ini dilakukan setelah puluhan WNI dipulangkan ke Tanah Air.

Korban yang terdiri dari 23 perempuan dan 55 laki-laki tersebut dideportasi dari Myanmar melalui Thailand berdasarkan koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Rombongan tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (22/1/2026) pukul 05.30 WIB.

Setibanya di Indonesia, dilakukan proses pemeriksaan dan screening awal oleh Interpol, Bareskrim Polri, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Selanjutnya, Kemensos melakukan penjemputan untuk diberikan layanan rehabilitasi sosial di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur.

“Selama masa rehabilitasi, korban diberikan layanan dasar berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, perlengkapan kebersihan diri, dan tempat tinggal yang layak,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menuturkan rehabilitasi sosial diawali proses asesmen oleh pekerja sosial untuk memetakan kebutuhan psikososial, fisik, dan mental setiap korban.

Dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan, para korban diberikan kesempatan mengikuti program pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di Sentra Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemensos juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para korban tentang pentingnya bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang legal dan aman. Korban diimbau tidak kembali bekerja ke luar negeri tanpa keterampilan memadai dan tanpa mengikuti mekanisme yang sesuai dengan peraturan berlaku.

Para korban juga mendapat pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Bambu Apus. Untuk tindak lanjut, korban termasuk keluarganya juga akan di-asesmen untuk mengetahui layanan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing.

Kemensos mengapresiasi kolaborasi semua pihak, khususnya Kemlu, Polri, dan KP2MI, dalam upaya repatriasi dan penanganan korban TPPO. Pihaknya mengimbau para korban yang pernah terlibat dalam kegiatan penipuan siber tidak mengulangi praktik serupa di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah memutus mata rantai kejahatan siber dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan.

JAKARTA - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bersama organisasi Caritas Indonesia mengimbau rentannya ancaman perdagangan manusia di lokasi pasca bencana di Sumatera-Aceh.

Di momen pemulihan ini, KWI bersama Caritas Indonesia mengingatkan para masyarakat untuk tak tergiur ajakan migrasi dari pihak tak resmi.

RD. Fredy Rante Taruk, Direktur Eksekutif Caritas Indonesia mengatakan ancaman ini bisa terjadi mengingat banyak korban bencana banjir yang kehilangan dokumen penting seperti ijazah, KTP dan surat-surat berharga lainnya. Ini bisa membuat para korban kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah wilayahnya kembali pulih.

“Berdasarkan kesaksikan para staf dan relawan caritas di sana, banyak warga terdampak bencana kehilangan keluarga, pekerjaan bahkan dokumen penting, kartu identitas dan sertifikat lainnya. Di tengah situasi tersebut, sangat rentan perdagangan orang dan migrasi yang tidak aman,” ucap Romo Fredy dalam konferensi pers daring, Senin (5/1/2026).

Caritas Indonesia menilai bencana ikut memicu krisis sosial. Imbas hilangnya harta benda dan dokumen bisa membuat para korban lengah hingga mudah terpengaruh oleh predator perdagangan manusia.

“Dalam kondisi seperti ini, warga mudah percaya pada tawaran yang tampak menolong, tetapi sebenarnya berbahaya,” tambahnya.

Dinna P. Raharja, akademisi, praktisi, dan co-founder Synergy Policies menegaskan pemerintah bisa mempermudah dan menyegerakan pembaharuan dokumen bagi para korban banjir Sumatera-Aceh ini.

Tindakan tersebut bisa membantu korban untuk mendapatkan pekerjaan layak dan bisa terhindar dari maraknya ancaman perdagangan manusia.

“Itu sebabnya mohon disuarakan. Kita meminta pemerintah agar mereka bisa mendapatkan lagi dokumen-dokumen lagi yang rusak,” tambahnya.

BEIJING - Seorang pria di China yang diculik saat berusia empat tahun telah bersatu kembali dengan orang tua kandungnya setelah terpisah 21 tahun. Dia pun memilih untuk memutuskan hubungan dengan keluarga angkat yang sudah membesarkannya.

Peng Congcong, yang kini berusia 26 tahun, berasal dari provinsi Jiangxi di China tenggara, membagikan unggahan daring pada 12 Desember yang merefleksikan tahun pertamanya setelah bersatu kembali dengan keluarga biologisnya.

Peng mengatakan keluarganya pindah ke Beijing ketika dia masih kecil dan dia diculik setelah dibujuk untuk pergi bermain di dekat pasar setempat.

Orang tuanya segera melaporkannya hilang dan menghabiskan 21 tahun mencarinya, memasang poster dan mengikuti petunjuk di seluruh negeri.

Selama waktu itu, Peng dibesarkan oleh sebuah keluarga di provinsi Jiangsu di China timur dan diberi nama baru, Zhang Kun.

Beberapa laporan media China menggambarkan keluarga angkat asal Jiangsu tersebut sebagai pembeli dalam kasus perdagangan anak, meskipun Peng belum berkomentar secara terbuka tentang klaim tersebut.

Pada Desember tahun lalu, polisi memberi tahu Peng bahwa dia bukan berasal dari Jiangsu dan bahwa keluarga kandungnya telah menemukannya melalui tes DNA.

Dia pun pergi ke Beijing untuk bertemu kembali dengan orang tuanya dan dua kakak perempuannya sebelum kembali bersama mereka ke Jiangxi, di mana penduduk desa menyambutnya dengan kembang api, jamuan makan, dan perayaan, menurut laporan South China Morning Post (SCMP), Minggu (28/12/2025).

Peng kemudian mengundurkan diri dari pekerjaannya di Jiangsu, mengubah registrasi rumah tangganya, dan menjual rumah dan mobilnya. Dia mengatakan bahwa barang-barang tersebut sebenarnya bukan miliknya. Dia memutuskan hubungan dengan keluarga angkat di Jiangsu dan pindah kembali ke Jiangxi untuk membangun kembali hidupnya.

Menyebut tahun 2025 sebagai "tahun kelahiran kembali", Peng mengatakan dia berharap dapat menebus waktu yang hilang bersama orang tuanya. Sejak itu, dia menjadi sukarelawan yang membantu keluarga mencari anak-anak yang hilang dan menyumbangkan hasil dari siaran langsung pertamanya ke badan amal Baby Come Home.

China terus menghadapi tantangan terkait perdagangan manusia, meskipun data resmi menunjukkan penurunan tajam dalam kasus-kasus tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Kisah Peng telah bergema luas di media sosial China, menuai pujian atas keberaniannya dan seruan untuk hukuman yang lebih berat bagi para pelaku perdagangan manusia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan di China menjatuhkan hukuman mati kepada 5 anggota kelompok mafia terkenal di Myanmar yang terlibat dalam operasi pusat penipuan (scam center) di wilayah Asia Tenggara.

Kelompok mafia yang dimaksud adalah 'keluarga Bai' yang memiliki 21 anggota. Kelompok ini terlibat dalam aksi penipuan, pembunuhan, kekerasan, dan aksi kriminal lainnya, menurut laporan media pemerintah yang dipublikasikan di situs pengadilan.

Keluarga Bai adalah salah satu di antaranya banyak kelompok mafia yang berkuasa sejak era 2000-an dan mengubah kota Laukkaing di Myanmar sebagai pusat kasino dan prostitusi (red-light districts).

Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah itu diubah menjadi pusat penipuan online yang melibatkan ribuan pekerja yang diperdagangkan. Banyak di antara korban perdagangan manusia yang terjebak di sana adalah warga negara China.

Mereka disekap, disiksa, dan dipaksa melakukan operasi penipuan online bernilai miliaran dolar AS, dikutip dari BBC, Kamis (6/11/2025).

Bos madia Bai Suocheng dan anaknya Bai Yingcang adalah 2 di antara 5 tersangka yang dijatuhkan hukuman mati oleh Pengadilan Menengah Rakyat Shenzhen. Adapun 3 orang lainnya adalah Yang Liqiang, Hu Xiaojiang, dan Chen Guangyi.

Selain 2 anggota keluarga Bai yang dihukum mati, ada 5 anggota yang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, kemudian 9 anggota mendapat hukuman penjara 3-20 tahun.

Keluarga Bai diketahui mengendalikan milisi mereka sendiri, serta mendirikan 41 kompleks untuk menampung aktivitas penipuan online dan kasino, kata pihak berwenang.

Kegiatan kriminal ini melibatkan lebih dari 29 miliar yuan (Rp68 triliun). Selain itu, operasi kriminal tersebut juga mengakibatkan kematian 6 warga negara China, satu orang bunuh diri, dan beberapa luka-luka, menurut laporan media pemerintah.

Hukuman berat yang dijatuhkan pengadilan merupakan bagian dari upaya China untuk memberantas jaringan penipuan yang luas di Asia Tenggara, serta mengirimkan peringatan keras kepada sindikat kriminal lainnya.

Pada September lalu, pengadilan China menjatuhkan hukuman mati kepada 11 anggota keluarga Ming yang merupakan klan Laukkaing terkemuka lainnya.

Keluarga-keluarga ini naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2000-an dengan bantuan Min Aung Hlaing, sosok yang kini memimpin pemerintahan militer Myanmar. Ia ingin memperkuat sekutu di Laukkaing setelah menggulingkan mantan panglima perangnya.

Di antara klan-klan tersebut, keluarga Bai "benar-benar nomor satu", ujar Bai Yingcang sebelumnya kepada media pemerintah.

"Saat itu, keluarga Bai kami adalah yang paling berkuasa, baik di ranah politik maupun militer," ujarnya dalam sebuah film dokumenter tentang keluarga Bai yang ditayangkan di media pemerintah China pada bulan Juli 2025.

Dalam film dokumenter yang sama, seorang pekerja di salah satu scam center mereka mengenang penyiksaan yang dialaminya di sana, yakni dipukuli, kukunya dicabut dengan tang, dan dua jarinya dipotong dengan pisau dapur.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada pertengahan Oktober 2025, tentara Myanmar menggerebek dan menutup pusat penipuan (scam center) online KK Park Site di Myawaddy, kota perdagangan besar di perbatasan seberang kota Mae Sot di Thailand.

Sebagai informasi, wilayah Myawaddy tak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah militer Myanmar. Mereka berbagi kekuasaan di sana dengan milisi lokal sekutu dari etnis minoritas Karen yang beroperasi sebagai Pasukan Penjaga Perbatasan.

Lebih dari 1.500 korban yang 'disekap' dalam scam center tersebut sudah dilarikan dari Myanmar ke Thailand dalam sepekan terakhir, menurut panglima tentara Thailand pada Selasa (28/10) waktu setempat, dikutip dari The Associated Press, Rabu (29/10/2025).

Pada saat penggerebekan, beberapa saksi di area sekitar melaporkan suara ledakan dan melihat asap mengepul dari scam center selama beberapa malam, mulai dari Jumat (24/10) pekan lalu.

Satuan Tugas Naresuan Angkatan Darat Thailand, yang beroperasi di wilayah utara Thailand, mengatakan pada Senin (27/10) bahwa sebagian wilayah KK Park hancur akibat ledakan yang dilakukan oleh militer Myanmar dan sekutunya, Pasukan Penjaga Perbatasan.

Puing-puing dari ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah warga di sisi perbatasan Thailand.

Panglima Satuan Tugas Naresuan, Mayor Jenderal Maitree Chupreecha, mengatakan kepada AP bahwa 25 orang dari 4 negara berhasil memasuki wilayah Thailand pada Selasa (28/10).

Mereka diyakini bekerja di scam center yang digerebek, kerap kali di bawah tekanan. Otoritas di Provinsi Tak, Thailand, yang membangun tempat pengungsian sementara untuk para korban, mengatakan para pekerja scam center datang dari 28 negara, termasuk Thailand.

Mereka sedang menjalani proses untuk menentukan apakah statusnya benar sebagai korban perdagangan manusia yang dilancarkan scam center. Setelah proses selesai, mereka akan dipulangkan ke kampung halaman, termasuk ke India, China, Filipina, Vietnam, Etiopia, dan Kenya.

Myanmar terkenal sebagai markas operasi penipuan online dunia. Para pelaku kerap merekrut pekerja dari banyak negara dengan memberikan janji palsu. Mereka menyebut akan menyediakan pekerjaan legal dengan penghasilan menjanjikan.

Setelah para pencari kerja sampai di scam center, mereka lalu disekap dan dipaksa melakukan aktivitas kriminal. Sudah banyak laporan yang menyebut kejamnya perlakuan yang diberikan ke para korban di scam center.

Media independen Myanmar, termasuk The Irrawaddy, melaporkan bahwa aktivitas penipuan online di Myanmar masih terus beroperasi di area Myawaddy, bahkan setelah penggerebekan KK Park.

Selain Myanmar, Kamboja juga menjadi salah satu scam center besar yang menjalankan operasi serupa. Kamboja sudah menjadi sorotan dunia, setelah AS dan Inggris memberlakukan sanksi terhadap penyelenggara kelompok penipuan online besar Kamboja pada 14 Oktober lalu. Terduga pemimpinnya didakwa oleh pengadilan federal AS di New York.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

KUALA LUMPUR - Banyak korban sindikat penipuan pekerjaan di Kamboja telah mengalami penyiksaan, terutama jika mereka tidak berkinerja baik di "pekerjaan" mereka. Seorang wanita Malaysia asal Port Klang, salah satu korban yang diselamatkan, menceritakan kisahnya.

Ong (33), berhasil pulang pada Jumat (24/10/2025) dengan penerbangan mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pukul 18.00.

Ong bisa berada di Kamboja setelah dia ditipu oleh majikannya di Port Klang, yang memberi tahunya bahwa perusahaan akan pindah ke China karena krisis keuangan.

Ong diperintahkan untuk transit melalui Kamboja sebelum pergi ke China, tetapi faktanya justru dijual ke sindikat perdagangan manusia di negara tersebut.

“Korban dijual ke sindikat pada 1 September dan disetrum setiap hari. Satuan tugas dan polisi Kamboja telah menggerebek lokasi tersebut dua kali, tetapi gagal menyelamatkannya,” ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Kemanusiaan Malaysia (MHO), Datuk Hishamuddin Hashim.

Hishamuddin mengatakan bahwa sindikat tersebut mengeklaim Ong terlilit utang, sebuah klaim yang tidak benar.

Menurutnya, Ong dipaksa menandatangani dokumen utang sebagai alasan agar dapat ditahan dan disiksa. Dia menambahkan bahwa keluarga korban awalnya berniat membayar uang tebusan sebesar RM120.000 setelah kehilangan harapan akan bantuan dari pihak berwenang Kamboja.

“Kami berhasil menghubungi korban dan membimbingnya tentang cara melarikan diri dari pusat penahanan sindikat. Seorang perwakilan telah dikirim untuk menjemputnya," ujarnya, seperti dikutip dari WorldofBuzz, Sabtu (25/10/2025).

Hishamuddin juga mengatakan bahwa Polisi Diraja Malaysia (PDRM) akan menangani masalah ini dan akan menahan Ong untuk diinterogasi jika diperlukan.

Hingga saat ini, Malaysia telah berhasil menyelamatkan lebih dari 400 warganya dari berbagai operasi perdagangan manusia di Kamboja.

Selama bertahun-tahun, banyak individu dari berbagai negara, termasuk warga negara Malaysia dan Indonesia, telah menjadi korban sindikat penipuan pekerjaan di Kamboja, dengan banyak kasus melibatkan rekomendasi pekerjaan dari teman-teman tepercaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Internet berbasis satelit Starlink milik SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk ternyata banyak dimanfaatkan oleh maling atau penipu untuk menguras rekening korban. Komite bipartisan di Kongras Amerika Serikat (AS) pada Juli lalu memulai investigasi terkait keterlibatan Starlink dalam menyediakan akses internet ke pusat penipuan (scam centre) di Myanmar.

Pusat penipuan di Myanmar tidak hanya melakukan aksi menguras rekening korban secara online, tetapi juga terlibat dalam perdagangan manusia (human-trafficking). Pada Februari lalu, China, Thailand, dan Myanmar, memaksa milisi pro-junta Myanmar untuk berjanji membasmi pusat-pusat penipuan yang ada di negara tetangga Indonesia.

Sebanyak 7.000 pekerja paksa di pusat penipuan Myanmar telah dibebaskan beberapa saat lalu dan dipindahkan ke Thailand. Sebagian besar merupakan warga negara China. Para korban kerja paksa mengaku mendapat perlakuan kejam selama berada di pusat-pusat penipuan di Myanmar.

Terbaru, SpaceX mengatakan telah memblokir lebih dari 2.500 perangkat Starlink yang terkoneksi ke scam centre di Myanmar. Langkah ini dilakukan setelah SpaceX mendapat tekanan dari politisi dan berbagai pihak untuk menindak tegas para penipu yang menggunakan akses internet Starlink.

"Perusahaan secara proaktif mendeteksi dan memblokir lebih dari 2.500 perangkat Starlink di sekitar lokasi yang diduga sebagai scam centre," kata Lauren Dreyer, VP Business Operations Starlink, melalui unggahan di X, dikutip dari TheRecord, Kamis (23/10/2025).

Ia menambahkan SpaceX juga bekerja sama dengan otoritas di seluruh dunia dalam membasmi penyalahgunaan Starlink yang tidak sesuai kebijakan perusahaan dan hukum yang berlaku.

Tidak jelas kapan perangkat-perangkat tersebut dinonaktifkan. SpaceX tidak segera menanggapi pertanyaan lebih lanjut.

Para advokat yang memerangi perdagangan manusia menuduh SpaceX selama berbulan-bulan memfasilitasi operasi penipuan dengan tidak menindak penggunaan Starlink untuk kejahatan siber.

Tinjauan Wired terhadap data koneksi HP awal tahun ini menemukan bahwa teknologi Starlink digunakan di setidaknya 8 scam centre di dekat perbatasan Thailand. Pada Februari lalu, pemerintah Thailand memutus akses listrik dan internet ke beberapa kompleks di seberang perbatasan dalam upaya untuk membatasi akses para penjahat ke alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan penipuan.

Namun, Starlink dilaporkan mengisi kekosongan tersebut, yang menyebabkan seorang politisi Thailand mengirimkan cuitan kepada Elon Musk dan memintanya untuk menangani masalah ini.

Pada Juli lalu, Senator Maggie Hassan (D-N.H.) juga mendesak Musk dan SpaceX untuk menindak penggunaan Starlink untuk aktivitas ilegal.

"SpaceX memiliki tanggung jawab untuk mengakui peran apa pun yang dimainkan Starlink dalam memfasilitasi penipuan yang berasal dari Asia Tenggara, untuk mencegah para penjahat ini menggunakan layanannya untuk menargetkan warga AS," tulisnya.

Unggahan Dreyer terkait penutupan Starlink menyusul pengumuman pada awal pekan ini oleh pemerintah Myanmar yang menyebut mereka telah menghentikan operasi penipuan besar-besaran di perbatasan dengan Thailand dan telah menyita puluhan perangkat Starlink.

Pihak berwenang menahan lebih dari 2.000 orang dalam penggerebekan di KK Park, sebuah kompleks kejahatan siber terkenal di pinggiran Myawaddy.

Myanmar baru-baru ini mengalami beberapa penggerebekan besar-besaran di kompleks penipuan yang menjadi berita utama dan mengakibatkan penangkapan, serta pembebasan ribuan pekerja paksa.

Meskipun demikian, pembangunan di kompleks-kompleks sekitar Mandalay sedang marak, bahkan setelah penggerebekan, menurut laporan AFP pekan lalu.

Menyusul tindakan keras yang dipimpin China terhadap pusat-pusat penipuan di wilayah Kokang pada 2023, pengadilan China pada September lalu menjatuhkan hukuman mati kepada 11 anggota keluarga kriminal Ming karena menjalankan operasi penipuan.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Myanmar telah melancarkan penggerebekan besar-besaran terhadap kompleks penipuan daring (online scam) terbesar di negara itu, KK Park, yang terletak di dekat perbatasan Thailand.

Operasi tersebut berlangsung sejak awal September dan berujung pada penangkapan lebih dari 2.000 orang dari dalam kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat kejahatan siber lintas negara.

Menurut laporan harian pemerintahMyanma Alinn, operasi ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menumpas jaringan penipuan daring internasional yang menipu ribuan korban di seluruh dunia. Militer mulai menyisir kompleks tersebut setelah mendapat laporan intelijen terkait aktivitas mencurigakan di kawasan perbatasan Myawaddy, Negara Bagian Kayin.

"Lebih dari 260 bangunan yang tidak terdaftar ditemukan dan 30 terminal internet satelit Starlink disita," tulis media pemerintah itu, dikutip Rabu (22/10/2025).

Dalam operasi yang berlangsung berhari-hari, pasukan militer dan kepolisian Myanmar menemukan sejumlah kantor dan asrama yang dijadikan pusat aktivitas penipuan. Ratusan komputer, perangkat komunikasi, serta dokumen keuangan disita sebagai barang bukti.

Adapun KK Park telah lama dikenal sebagai markas besar jaringan kejahatan daring di Myanmar. Kompleks itu menjalankan berbagai modus penipuan, mulai dari romansa palsu, investasi fiktif, hingga manipulasi perdagangan kripto.

Sebagian besar pekerja di dalam kompleks direkrut dari luar negeri dengan janji pekerjaan bergaji tinggi. Namun setibanya di Myanmar, mereka justru disandera, disiksa, dan dipaksa melakukan penipuan terhadap target di berbagai negara.

Juru bicara junta militer Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengatakan penggerebekan juga menemukan indikasi keterlibatan kelompok bersenjata etnis Karen dalam pengelolaan KK Park.

"Kami menuduh para pemimpin Serikat Nasional Karen terlibat dalam proyek penipuan di KK Park," ujar Zaw Min Tun seperti dikutip Reuters.

Namun, kelompok etnis Karen membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menyatakan tidak memiliki keterlibatan dalam kegiatan kriminal apa pun dan menuding junta berusaha mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintahannya dalam menertibkan kawasan perbatasan.

Penggerebekan terhadap KK Park dilakukan di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Hanya beberapa hari sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pelaku kejahatan siber asal Kamboja, sementara pemimpin jaringan tersebut telah didakwa di pengadilan federal New York.

Myanmar kini menjadi sorotan global setelah beberapa laporan PBB dan lembaga HAM mengungkap skala perdagangan manusia dan eksploitasi digital yang terjadi di kompleks-kompleks seperti KK Park, Shwe Kokko, dan Golden Triangle.

Salah satu temuan yang menarik perhatian penyelidik adalah penggunaan terminal internet satelit Starlink dalam menjalankan operasi penipuan.

Meski layanan milik perusahaan milik Elon Musk itu tidak memiliki izin beroperasi di Myanmar, aparat menemukan puluhan perangkat Starlink yang digunakan untuk mengakses jaringan global.

Dalam perkembangan terbaru, SpaceX telah memutus layanan terhadap lebih dari 2.500 perangkat Starlink yang digunakan di pusat penipuan Myanmar tersebut.

"SpaceX secara proaktif mengidentifikasi dan menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink di sekitar lokasi yang diduga sebagai 'pusat penipuan' di negara itu," ujar Lauren Dreyer, Wakil Presiden Operasional Bisnis Starlink, dalam pernyataannya di platform X.

Penggerebekan di KK Park menambah daftar panjang operasi lintas batas terhadap jaringan kejahatan daring di Asia Tenggara. Awal tahun ini, kerja sama antara pemerintah Myanmar dan Thailand dengan dukungan otoritas China juga berhasil membebaskan ribuan korban dari kompleks penipuan serupa di kawasan perbatasan.

Operasi tersebut dipicu oleh tekanan diplomatik Beijing, setelah banyak warga negara China dilaporkan menjadi korban perekrutan palsu dan penyekapan di Myanmar.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]