Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan Indonesia akan kembali melakukan penandatanganan perjanjian dagang dengan Tunisia melalui skema Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan perluasan pasar menjadi kunci untuk mendongkrak kinerja ekspor nasional.

“Kita ingin ekspor kita naik. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah bagaimana kita mempunyai banyak perjanjian dagang yang bisa membuka akses pasar kita di luar negeri,” kata Budi dalam peluncuran Trade Expo Indonesia ke-41 2026 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Budi menuturkan sepanjang 2025, pemerintah telah merampungkan sejumlah perjanjian dagang strategis, antara lain Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa (IEU—CEPA), Indonesia—Canada CEPA, Indonesia—Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia—EAEU FTA), dan Indonesia—Peru CEPA.

“Tahun kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa perjanjian dagang seperti EU-CEPA, kemudian Indonesia-Canada-CEPA, Eurasia-FTA, dan juga Indonesia-Peru CEPA, dan juga sebentar lagi akan ditandatangani Indonesia-Tunisia-PTA,” ujarnya.

Kemendag berharap seluruh perjanjian dagang yang telah disepakati tersebut dapat segera diimplementasikan pada tahun ini, sehingga berbagai peluang akses pasar yang telah dibuka bisa langsung dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional.

Dalam catatanBisnis, setidaknya Indonesia telah mengantongi 20 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan, 15 perjanjian dalam proses ratifikasi, dan 11 perjanjian masih dalam proses perundingan.

Budi sebelumnya menuturkan perdagangan global saat ini diwarnai berbagai eskalasi tantangan. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat perdagangan Indonesia di tengah dinamika dan tantangan perdagangan global.

“Pasar luar negeri memiliki banyak eskalasi tantangan yang harus kita hadapi. Kita juga perlu memikirkan faktor di dalam negeri seperti peningkatan daya saing produk lokal untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus mendorong ekspor,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Kemendag, sambung Budi, mendukung sejumlah program prioritas guna meningkatkan kinerja perdagangan nasional. Untuk pasar dalam negeri, Kemendag terus mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dan menguasai pasar domestik.

“Kita memiliki pasar yang besar, mari kita isi dengan produk-produk dalam negeri. Syaratnya, produk kita harus mempunyai daya saing. Dengan berdaya saing, kita mampu membendung produk asing,” terangnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Satria Unggul Wicaksana angkat suara terkait perjanjian dagang yang sebelumnya telah diteken oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat.

Dia menilai kesepakatan tersebut telah tergolong cacat, baik menurut hukum domestik maupun internasional, menyusul putusan yang diterbitkan majelis Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika Serikat.

Satria menyatakan kebijakan tarif yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump, yang menjadi dasar atas perjanjian tersebut, telah resmi dinyatakan tidak absah lewat putusan Supreme Court pada 20 Februari 2026, di mana penetapannya hanya berselang satu hari usai penandatanganan kesepakatan dagang tersebut dengan pemerintah Indonesia.

"Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa pengenaan tarif adalah kewenangan Kongres, bukan Presiden. Penggunaan UU Kedaruratan Ekonomi oleh Trump dengan dalih keamanan ekonomi dan narkotika untuk menetapkan tarif diskriminatif hingga 30% dianggap ilegal. Artinya, tarif untuk semua mitra dagang, termasuk Indonesia, seharusnya otomatis berada pada angka 10% tanpa perlu syarat-syarat tambahan," tegas Satria.

Satria menjelaskan upaya pemerintah Negeri Paman Sam dalam memaksakan perjanjian untuk disepakati tersebut diduganya mengandung semacam unsur "teror" maupun intimidasi diplomatik. Hal tersebut, lanjut dia, juga merujuk pada Pasal 53 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

"Salah satu syarat batalnya perjanjian internasional adalah adanya ancaman atau intimidasi terhadap salah satu pihak. Apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah bentuk intimidasi. Secara hukum internasional, ini merupakan alasan kuat untuk kemudian melakukan pengakhiran atau penarikan diri," tegasnya.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Hukum Umsura ini juga membedah isi dari perjanjian yang dianggapnya sangat tidak setara atau unequal dan merugikan kepentingan nasional. Sejumlah poin krusial yang disorotinya, pertama adalah kewajiban untuk meniadakan hambatan dagang, termasuk adalah penghapusan sertifikasi halal terhadap komoditas yang berasal dari Amerika Serikat.

"Ini sangat bahaya, mengingat pasar Indonesia adalah pasar di mana sebagian besar adalah umat Muslim yang sangat banyak jumlahnya," ungkapnya.

Selanjutnya adalah ancaman terhadap swasembada pangan. Menurutnya, penerapan tarif 0% terhadap komoditas impor jagung dan kedelai dari Amerika Serikat dinilai Satria bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang justru digembar-gemborkan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya.

"Padahal, sekali lagi, Indonesia di tengah gembor-gembor pemerintah untuk swasembada pangan, poin kesepakatan itu justru bertolak belakang dengan visi tersebut," tambahnya.

Selanjutnya adalah mengenai konsesi tambang. Satria menyebut perpanjangan kontrak Freeport hingga selama 140 tahun tersebut menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah Indonesia, yang menerima ketidakadilan terjadi.

"Hal-hal di atas menunjukkan bahwa kita betul-betul tidak equal atau tidak setara di dalam perjanjian perdagangan yang justru banyak sekali menguntungkan pihak Amerika Serikat," bebernya.

Secara hukum, Satria menyebut situasi ini sebagai Fundamental Change of Circumstances atau perubahan mendasar pada keadaan, yang membuat perjanjian otomatis batal demi hukum karena dasar kebijakan di negara asal telah resmi digugurkan.

Oleh sebab itu, Satria pun mendesak Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya untuk dapat bersikap transparan kepada segenap warga negara mengenai ketidakabsahan perjanjian itu. Tak hanya itu, dirinya juga mendorong lembaga legislatif untuk segera mengambil langkah tegas dan nyata dengan menjalankan fungsi pengawasan.

"Penting bagi DPR RI, terutama Komisi I, untuk memanggil Kementerian Luar Negeri. Kita harus meminta pertanggungjawaban agar martabat atau dignity dan daya tawar kita tidak tercabik-cabik di dunia internasional. Jangan sampai kita secara sukarela menjalankan perjanjian itu, yang secara hukum nasional maupun internasional dinyatakan tidak sah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi kemampuan pemerintah memungut pajak pertambahan nilai bagi perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), sekalipun itu berasal dari AS.

Sebagaimana diketahui, terdapat klausul bahwa Indonesia tidak boleh menerapkan pajak terhadap layanan digital maupun serupa yang mendiskriminasi perusahaan AS. Hal ini tercantum pada Article 3.1: Digital Services Taxes pada dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa klausul soal pajak digital itu berbeda dengan PPN PMSE diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam negeri.

Febrio mengatakan bahwa PPN PMSE tidak sama dengan pajak digital, karena yang dimaksud dalam dokumen ART antara Indonesia dan AS adalah pemungutan pajak yang saat ini pun masih diperdebatkan secara global.

Pajak itu memang menyasar kepada seluruh perusahaan teknologi besar, yang memang sebagian besar berasal dari AS seperti Google hingga Netflix. Kendati Indonesia nantinya tak bisa menarik pajak digital, namun perusahaan-perusahaan tersebut tetap bisa dipungut PPN PMSE-nya.

"Ini adalah terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti Google, Netflix dan sebagainya. Itu dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak di Indonesia, tetapi, PMSE ini tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non-discriminatory. Jadi, PPN yang dipungut oleh DJP terhadap PMSE itu tetap berjalan," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Senin (23/2/2026).

Di sisi lain, dia tidak menampik bahwa perjanjian dagang dengan AS ini akan berdampak kepada potensi penerimaan perpajakan seperti dari bea keluar maupun bea masuk. Namun, ini tidak hanya berdampak dari perjanjian dagang dengan AS melainkan juga dengan Uni Eropa.

Dalam hal ini, sesuai dengan ART yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, produk dari Indonesia yang masuk ke AS dikenai bea masuk 19%. Namun, ada pengecualian untuk sejumlah komoditas asli unggulan ekspor seperti minyak kelapa sawit, kopi dan kakao serta produk tekstil yang dikenai 0%.

Sebaliknya, sebagian besar barang-barang dari AS yang masuk ke Indonesia akan dikenai bea masuk 0%. Dengan demikian, perjanjian dagang ini akan berdampak ke potensi penerimaan dari bea masuk maupun bea keluar.

"Dampaknya terhadap penerimaan bea keluar, bea masuk, ada, tetapi terbatas dan dampaknya terhadap APBN 2026 itu sudah diantisipasi. Jadi memang dari sejak EU CEPA [perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa], perjanjian Amerika ini selalu kami antisipasi sehingga tidak terjadi shock terhadap penerimaan negara," terang Febrio.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto juga menegaskan bahwa klausul pada perjanjian dagang dengan AS itu berkaitan dengan prinsip non-diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan dari negara tersebut.

Hal ini juga berlaku pada klausul pada Article 2.12: Border Measures and Taxes yang mengatur bahwa Indonesia tidak akan menerapkan PPN yang mendiskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan AS.

"Jadi semua ditetapkan non-discrimination kemudian dirancang diberlakukan secara umum, objektif dengan kriteria yang sama. Jadi dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, pemajakan yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti PPN berlaku secara umum tanpa memandang asal pelaku usaha," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan pemerintah akan memperkuat perdagangan Indonesia di tengah dinamika dan tantangan perdagangan global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan perdagangan global saat ini diwarnai berbagai eskalasi tantangan. Menurut Budi, perlu dilakukan penguatan dengan mendorong perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri.

“Pasar luar negeri memiliki banyak eskalasi tantangan yang harus kita hadapi. Kita juga perlu memikirkan faktor di dalam negeri seperti peningkatan daya saing produk lokal untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus mendorong ekspor,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Kemendag, lanjut Budi, mendukung sejumlah program prioritas guna meningkatkan kinerja perdagangan nasional. Untuk pasar dalam negeri, Kemendag terus mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dan menguasai pasar domestik.

“Kita memiliki pasar yang besar, mari kita isi dengan produk-produk dalam negeri. Syaratnya, produk kita harus mempunyai daya saing. Dengan berdaya saing, kita mampu membendung produk asing,” ujarnya.

Di samping itu, Budi menyampaikan bahwa Kemendag juga memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat masuk ke ritel modern melalui berbagai penjajakan bisnis (business matching) antara UMKM dan ritel modern.

“Saat ini, 80% ritel modern sudah diisi produk UMKM. Hal ini menunjukkan kalau produk-produk UMKM kita mempunyai daya saing,” tuturnya.

Selain itu, Kemendag turut mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri melalui berbagai program belanja nasional hingga merampungkan sejumlah perjanjian perdagangan kerja.

Sepanjang 2025, Kemendag berhasil menyelesaikan lima perjanjian untuk membuka jalan bagi produk lokal di pasar dunia. Secara terperinci, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa (I—EU CEPA), Indonesia—Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia—Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia—EAEU FTA), dan Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA).

Secara keseluruhan, hingga saat ini sebanyak 20 perjanjian dagang telah diimplementasikan, 15 perjanjian dalam proses ratifikasi, dan 11 perjanjian masih dalam proses perundingan.

Lebih lanjut, Budi menambahkan Kemendag turut memfasilitasi ekspor bagi pelaku UMKM yang didukung 46 perwakilan dagang Indonesia di 33 negara.

“Kami ingin agar pelaku ekspor bukan hanya [pelaku usaha] yang besar. Pelaku usaha menengah dan kecil juga harus bisa ekspor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia resmi menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) di St. Petersburg, Rusia, pada Minggu, (21/12/2025).

Mendag Budi menyampaikan bahwa Indonesia-EAEU FTA bukan hanya gestur politik atau ekonomi, tetapi FTA ini menandai suatu babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Kesepakatan ini juga menjadi pintu yang membuka pasar baru bagi pelaku usaha Indonesia mengirim komoditasnya ke Eurasia.

“Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru terkait sektor manufaktur dan pertanian,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/12/2025).

Bagi Indonesia, persetujuan ini akan menciptakan peluang perluasan pasar nontradisional di kawasan Eurasia yang memiliki populasi 180 juta penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB) US$2,56 triliun.

Sedangkan bagi Eurasia, Indonesia menawarkan peluang ekonomi dengan populasi 281,6 juta penduduk dengan PDB US$1,4 triliun dan kelas menengah yang terus tumbuh secara eksponensial.

Perundingan Indonesia-EAEU FTA mulai pada 2023 dan rampung dalam waktu dua tahun. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, rasa saling percaya, serta komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia-EAEU FTA sendiri terdiri atas 15 bab yang mencakup, antara lain, pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi.

Hal penting dalam kesepakatan ini, Uni Ekonomi Eurasia memberikan komitmen preferensi tarif kepada Indonesia sebesar 90,5% dari total pos tarif, atau mencakup 95,1% dari total nilai impor kawasan tersebut dari Indonesia.

“Dengan preferensi tarif hingga 90,5% dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, produk unggulan Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif,” lanjut Busan.

Hal ini turut mendorong peningkatan ekspor sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, karet alam, furnitur, serta produk manufaktur seperti elektronik.

Mendag memandang, preferensi berbagai kemudahan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar dari negara pesaing.

Untuk itu, dia mendorong para eksportir Indonesia agar segera memanfaatkan berbagai fasilitas dalam perjanjian tersebut.

Semakin terbuka lebarnya pasar Uni Ekonomi Eurasia juga akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha di kawasan tersebut. Para importir di kawasan ini akan semakin mudah memasukkan produk-produk Indonesia ke pasar Uni Ekonomi Eurasia, bahkan berpotensi menyentuh pasar wilayah sekitarnya, seperti negara-negara di Asia Tengah.

Dalam hal ini, Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia sepakat memandang kerja sama ekonomi sebagai pilar penting dengan mendorong kolaborasi di berbagai bidang strategis. Bidang-bidang ini, antara lain, pertanian, industri, energi, transportasi, logistik, ekonomi digital, serta pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan.

Adapun, total perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia pada Januari—Oktober 2025 tercatat sebesar US$4,4 miliar dengan ekspor Indonesia ke kawasan tersebut sebesar US$1,76 miliar dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$2,64 miliar.

Pada 2024, Uni Ekonomi Eurasia merupakan tujuan ekspor ke-24 dan sumber impor ke-17 bagi Indonesia dengan total perdagangan kedua pihak mencapai US$4,52 miliar. Ekspor Indonesia ke kawasan tersebut sebesar US$1,89 miliar dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$2,63 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia, antara lain, produk pertanian dan kehutanan seperti minyak sawit, minyak kelapa, kopi, dan produk kakao. Sementara itu, produk utama impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia, antara lain, batu bara, pupuk kalium, gandum, dan besi baja.

Indonesia-EAEU FTA menjadi perjanjian dagang kedua yang dimiliki Indonesia dengan kawasan Eropa setelah European Free Trade Association (EFTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA sendiri telah diimplementasikan sejak 1 November 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan telah melakukan pertemuan secara daring dengan pihak Amerika Serikat (AS) yang membahas kelanjutan negosiasi tarif impor AS ke depannya.

Airlangga mengatakan, pekan depan ia dan tim Kemenko Perekonomian akan berangkat menuju AS untuk melakukan finalisasi sesuai dengan joint statement pada 22 juli 2025.

"Tim akan berangkat minggu depan, dan akan memfinalisasi sesuai dengan joint statement yang tertanggal 22 Juli. Saya akan berangkat juga," ujar Airlangga di kantornya di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

canva.com Ilustrasi tarif Trump. Presiden Prabowo dan Presiden Trump sepakat menurunkan tarif ekspor RI ke AS menjadi 19 persen.

Menurutnya perjanjian dagang Indonesia dan AS merupakan contoh yang positif karena Indonesia masuk dalam negara yang sepakat diawal dengan AS.

Airlangga juga membicarakan titah Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa negosiasi ini dapat diselesaikan pada akhir 2025.

Airlangga menekankan bahwa Presiden meminta negosiasi tarif dengan AS dapat diselesaikan di akhir tahun 2025, selagi tetap mengedepankan kepentingan bersama bagi kedua negara.

Airlangga juga membagikan informasi bahwa di malam sebelumnya yaitu Kamis (11/12/2025) telah berkomunikasi secara daring dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer.

Sebelumnya, kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang diumumkan pada Juli lalu disebut terancam runtuh setelah AS menilai Indonesia menarik diri dari sejumlah komitmen.

SHUTTERSTOCK/OLIVIER LE MOAL Ilustrasi tarif impor Trump.

"Mereka menarik kembali apa yang telah kami sepakati pada Juli," ujar seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) tanpa merinci komitmen mana yang dimaksud.

Minggu lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dalam acara New York Times Dealbook, juga menyinggung adanya perubahan sikap Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Indonesia "mulai sedikit enggan" terhadap kesepakatan dagang dengan AS, meski tidak memberikan penjelasan lebih jauh.

Sebaliknya, ia menilai Malaysia sebagai mitra yang lebih kooperatif setelah negara tersebut menurunkan ribuan pos tarif sehingga arus perdagangan dengan AS menjadi lebih lancar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA) rampung dan bakal ditandatangani pada Januari 2026.

"Saya ingin menyampaikan bahwa perjanjian dagang dengan Tunisia nanti rencananya Januari kita akan tanda tangani. Sebenarnya, ini hanya masalah waktu saja, tapi perjanjiannya sudah selesai,” kata Mendag Budi dalam pembukaan Strategic Forum "Perluasan Pasar Ekspor ke Peru dan Tunisia: Potensi, Peluang, dan Tantangan IP-CEPA dan IT-PTA" di Jakarta, Selasa.

Adapun cakupan perjanjian ini antara lain pembukaan akses pasar barang termasuk penurunan dan penghapusan tarif, serta pengaturan nontarif seperti sejumlah standardisasi, anti-dumping, imbal dagang, serta prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan.

IT-PTA, lanjut Mendag, memiliki peluang diversifikasi dan perluasan pasar ekspor Indonesia ke kawasan Afrika Utara dan Mediterania.

Hal ini tercermin dari kinerja perdagangan Indonesia-Tunisia pada tahun lalu yang cukup baik, dengan total perdagangan senilai 169,3 juta dolar AS, total investasi senilai 1,1 miliar dolar AS, dan ekspor Indonesia ke Tunisia meningkat 0,9 persen dari tahun 2023.

Selain itu, IT-PTA juga diharapkan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Tunisia dan peluang ekspor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui tarif preferensial serta memperkuat kerja sama bilateral dan menjadi landasan kerja sama perdagangan yang luas.

Untuk itu, Mendag Budi mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya agar kinerja positif ekspor tetap terjaga.

"Nah, kita ingin semua perjanjian, baik dengan Peru, Tunisia, atau dengan (negara) mana pun, itu harus segera dimanfaatkan dengan baik,” kata Mendag.

Sementara itu, Indonesia sendiri saat ini telah mengupayakan untuk terus memperluas pasar global yang merupakan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap keterbukaan perdagangan dan kerja sama ekonomi.

Beberapa perjanjian dagang internasional telah dibuat dan disepakati, antara lain dengan Uni Eropa, Kanada, Eurasia, hingga Peru.

Mendag Budi menambahkan bahwa nilai ekspor Indonesia periode Januari-Agustus 2025 meningkat sebesar 7,72 persen mencapai 185,13 miliar dolar AS dibandingkan periode sebelumnya di 2024.

Selama periode ini, Indonesia turut mencatat surplus perdagangan sebesar 29,14 miliar dolar AS dengan mempertahankan surplus perdagangan selama 64 bulan berturut-turut.

"Kita tunggu sampai Desember (tahun ini), mudah-mudahan (kinerja ekspor) tetap konsisten di atas 7,1 persen," ujar Budi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap saat ini Indonesia telah memiliki 20 perjanjian dagang internasional yang sudah diimplementasikan.

Perjanjian yang dimaksud di antaranya PTA (Preferential Trade Agreement), FTA (Free Trade Agreement), CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).Ke depan, pemerintah membidik peningkatan kerja sama dagang dengan Timur Tengah hingga Amerika Latin sebagai negara ekspor lainnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya terus membuka akses pasar Indonesia ke berbagai kawasan dunia, melalui perjanjian perdagangan internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan produk Indonesia di pasar global.

“Hingga saat ini Indonesia memiliki 20 perjanjian perdagangan berupa PTA, FTA, dan CEPA yang telah diimplementasikan,” kata Budi dalam acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Adapun saat ini, Budi menyampaikan bahwa Kemendag tengah menyelesaikan proses ratifikasi 10 perjanjian perdagangan dan dalam proses perundingan sebanyak 16 perjanjian perdagangan.Nantinya, perundingan tersebut akan membuka lebih luas bagi akses pasar ekspor komoditass Indonesia di luar negeri.

“Dari 16 perjanjian perdagangan tersebut, pada tahun ini telah diselesaikan beberapa perundingan perdagangan pada Agustus 2025,” ujarnya.

Teranyar, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) dan perjanjian Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA—CEPA).

Kemudian, Budi menuturkan bahwa penandatanganan konklusi negosiasi juga sudah dilakukan untuk IEU—CEPA atau Indonesia European Union—CEPA. Berikutnya, Indonesia Eurasian Economic Union—FTA atau Indonesia IEAEU-FTA dan Indonesia Tunisia PTA (IT—PTA).

“Rangkaian tersebut merupakan capaian strategis yang sesuai arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] dan menandai babak baru dalam perluasan jaringan perdagangan Indonesia ke berbagai kawasan penting dunia, yaitu Amerika, Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Eurasia, hingga Afrika,” tuturnya.

Selain itu, Budi menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah memperluas akses pasar hingga ke Timur Tengah hingga Amerika Latin.

“Saat ini kami juga sedang melakukan perundingan perjanjian perdagangan dengan Indonesia Gulf Cooperation Council Agreement atau Indonesia GCC—FTA untuk perluasan akses pasar Timur Tengah, serta Indonesia Mercosur—CEPA untuk perluasan akses Amerika Latin,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, sejumlah perjanjian perdagangan internasional ini dilakukan agar terjadi diversifikasi negara dengan membuka pintu ekspor ke seluruh dunia.

“Dah kami berharap akses pasar bagi produk Indonesia semakin terbuka luas,” pungkasnya.