Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi kontribusi industri ride hailing atau ojek online (ojol) yang menyumbang lebih dari Rp565 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Gojek, Grab, dan Maxim menjadi pemain besar dalam industri tersebut saat ini.

AHY mengatakan, berdasarkan survei tahun 2026 yang dilakukan INDEF dan Paramadina Public Policy Institute, industri ojek online secara keseluruhan mempekerjakan hampir 3 juta mitra pengemudi. Selain itu, sektor ini juga menciptakan sekitar 2,6 juta lapangan kerja turunan dalam ekosistem ekonomi digital.

“Dan menyumbang lebih dari Rp565 triliun rupiah luntuk PDB, untuk ekonomi Indonesia. Nah, tentu kita ingin ini bisa kita kawal dan terus ditingkatkan. Setuju?” kata AHY dalam acara Peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dia menuturkan pemerintah memiliki kewajiban melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun perekonomian yang semakin maju dan menyejahterakan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menjalin kedekatan dengan seluruh sektor, termasuk sektor transportasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.

AHY juga menyampaikan apresiasi kepada industri ojol yang dinilai telah menciptakan lapangan kerja, menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Karena ada ojol, karena ada Grab Indonesia, UMKM kita tumbuh dan berkembang di mana-mana. Dan mendorong ekonomi digital,” kata AHY.

Dia menambahkan penggunaan aplikasi transportasi daring turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan ekonomi digital.

“Untuk ini semua, terima kasih sekali lagi kepada industri ojol,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengapresiasi Grab Indonesia yang menargetkan penambahan armada sebanyak 42.000 pada akhir tahun. Dia memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal, mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sesuai tingkat komponen dalam negeri (TKDN), insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), hingga pengurangan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga memperkuat ekosistem kendaraan listrik agar industri tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan dan menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kita ingin menarik investor dari mana pun, dari dalam dan luar negeri, membangun industri kendaraan bermotor listrik. Nah ini semua harus dipastikan benar-benar menjadi daya tarik,” kata AHY.

Dia menambahkan pemerintah juga memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui pengembangan industri baterai yang memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk nikel.

Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan jumlah dan pemerataan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Saat ini, keberadaan SPKLU masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi ke depan pemerintah akan memperluas pembangunan fasilitas tersebut di berbagai ruas jalan agar mampu mendukung percepatan pengembangan industri kendaraan listrik secara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor pariwisata dibidik sebagai salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029 seperti yang ditargetkan pemerintah. Namun, aspek tata kelola hingga tekanan geopolitik global menjadi aral yang mesti diselesaikan untuk mewujudkan visi tersebut.

Pemerintah menargetkan sektor pariwisata dapat menyumbang devisa hingga US$39,4 miliar pada 2029, dengan kontribusi 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Target itu dipasang di tengah tren pergerakan wisatawan, baik nusantara (wisnus) maupun mancanegara (wisman), yang dinilai terus bertumbuh positif.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu andalan untuk meraup devisa, lebih lagi di tengah situasi yang tidak menentu dan penuh ketidakpastian.

“Pada 2029, target kontribusi sektor pariwisata adalah 5% terhadap PDB nasional dengan perolehan devisa yang diharapkan US$39,4 miliar. Angka ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batu bara dan sawit. Maka ini adalahdomestic engine of growthyang harus kita pacu,” kata Airlangga saat membuka Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dia kemudian menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut perlu dilakukan dengan paradigma baru yang tidak hanya bertumpu pada peningkatan jumlah wisatawan. Aspek krusial seperti kualitas layanan, kompetensi sumber daya manusia, hingga konektivitas destinasi dinilai perlu ditingkatkan.

Airlangga menilai penguatan SDM menjadi langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, sertifikasi, hingga programlink and match.Tujuannya, tenaga kerja pariwisata Tanah Air tidak hanya terserap di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di sektor jasa internasional.

Selain SDM, dia juga menyoroti perlunya peningkatan standar keselamatan wisata serta perluasan bebas visa kunjungan ke lebih banyak negara. Terdapat pula penguatan otoritas kawasan dan pendanaan wisata, hingga memaksimalkan konektivitas transportasi menuju destinasi favorit pelancong.

Tantangan Sektor Pariwisata

Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa visi menjadikan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi tak terlepas dari sejumlah tantangan. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri mengatakan bahwa resiliensi pariwisata dalam negeri tengah diuji oleh setidaknya tiga tantangan eksternal.

Tantangan pertama adalah tekanan geopolitik dan ekonomi global yang mulai menghambat realisasi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa. Tantangan berikutnya mencakup perubahan tren wisata global yang kini menuntut digitalisasi, pengalaman yang lebih personal, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan.

“Dan yang ketiga, perubahan iklim menyebabkan kondisi cuaca dan potensi bencana semakin sulit diprediksi,” kata Widiyanti.

Sementara itu, tantangan utama di level domestik meliputi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, antara lain tindak lanjut Undang-Undang Kepariwisataan dan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Riparnas).

Terdapat pula tantangan perubahan model bisnis pariwisata akibat maraknya akomodasi alternatif yang dipasarkan melalui platform digital. Kemenpar mencatat sebagian besar dari 870.000 akomodasi alternatif di sembilan platformonline travel agent(OTA) belum mengantongi izin usaha resmi.

Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas layanan wisata, keselamatan wisatawan, hingga penerimaan negara dan pajak daerah. Sebagai respons, Widiyanti menyebut Kemenpar melakukan penataan usaha akomodasi bersama pemerintah daerah, asosiasi, dan platform OTA.

Berikutnya adalah masalah infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah yang membutuhkan upaya penyelesaian berjangka panjang. Terakhir, budaya keselamatan di destinasi wisata dinilai perlu diperkuat.

Sebagai upaya menghadapi sejumlah tantangan tersebut, Kemenpar mencanangkan sejumlah langkah seperti peningkatan keselamatan pariwisata, pengembangan desa wisata, hingga peningkatan pariwisata berkualitas. Penyelenggaraan event besar serta pemanfaatan teknologi guna pengambilan keputusan yang lebih baik juga menjadi upaya Kemenpar tahun ini.

Melalui berbagai strategi tersebut, Widiyanti menyebut sektor pariwisata menargetkan pertumbuhan ambisius hingga 2029 dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Selain target devisa pariwisata yang mencapai US$39,4 miliar dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 5% pada 2029, terdapat target perjalanan wisnus sebanyak 1,5 miliar perjalanan, serta kunjungan wisman pada rentang 20 juta hingga 23,5 juta perjalanan.

Sementara itu, target pengeluaran wisatawan mancanegara (average spending per arrival) juga naik dari US$1.404 pada 2026 menjadi US$1.600–US$1.672 pada 2029. Demikian pula tenaga kerja pariwisata yang ditargetkan mencapai 29 juta orang, serta indeks pembangunan pariwisata (TTDI) Indonesia yang ditargetkan mencapai posisi 20 besar di dunia.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri pariwisata terus dilakukan bersama Kemenpar, tak terkecuali dalam menghadapi tantangan global yang menekan tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia saat ini.

Menurut Hariyadi, industri pariwisata saat ini berupaya menjaga tingkat kunjungan wisatawan dengan melakukan penyesuaian pasar dan diiringi oleh upaya promosi yang lebih masif. Pendekatan juga disesuaikan dengan karakteristik destinasi, misalnya kawasan resor yang difokuskan untuk pasarleisure, sedangkan kota besar menyasar wisatawan bisnis dan korporasi.

“Kita mengupayakan bersama-sama melakukan promosi bareng anggota-anggota GIPI,” katanya kepadaBisnis.

Khusus penataan usaha akomodasi alternatif, Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan mendukung penuh langkah Kemenpar. Harapannya, regulasi tersebut dapat membuat iklim usaha akomodasi pariwisata lebih adil dan sesuai dengan ketentuan seperti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian memastikan industri pengolahan kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, laju pertumbuhannya disebut melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 mencapai 5,30%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor manufaktur nasional masih berada dalam tren ekspansif dan belum mengalami deindustrialisasi sebagaimana yang kerap dipersepsikan sejumlah kalangan.

“Pertumbuhan industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dalam 13 tahun terakhir berkat arahan Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita yang berpihak dan melindungi industri nasional dan pekerjanya,” ujar Febri dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Febri menjelaskan, terakhir kali pertumbuhan industri pengolahan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional terjadi pada 2011. Saat itu, industri pengolahan tumbuh 6,26%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,17%.

Setelah periode tersebut, pertumbuhan industri manufaktur terus berada di bawah laju ekonomi nasional hingga akhirnya kembali melampaui pada 2025.

Selain dari sisi pertumbuhan, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga disebut menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor industri pengolahan naik dari 17,92% pada triwulan II/2022 menjadi 19,20% pada triwulan I/2026.

Adanya tren kenaikan rasio PDB ini, lanjut Febri, memiliki arti bahwa industri pengolahan Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi. “Berulang kali kami membantah bahwa tidak terjadi deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi pada sektor manufaktur Indonesia,” tegasnya.

Dia menilai, kesimpulan mengenai deindustrialisasi muncul akibat kekeliruan membaca data historis PDB industri pengolahan periode 2005—2025. Menurut Febri, perubahan konsep Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan metode perhitungan PDB oleh BPS menyebabkan data industri pengolahan lintas periode tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Pada klasifikasi lama, sektor industri pengolahan masih mencakup subsektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya. Namun sejak 2010, subsektor tersebut dipisahkan menjadi sektor tersendiri sehingga mengurangi porsi industri pengolahan dalam PDB nasional.

Selain itu, metode penghitungan PDB juga berubah dari basis harga produsen menjadi harga dasar, yang turut memengaruhi besaran kontribusi industri manufaktur.

Dari sisi ketenagakerjaan, Febri menyampaikan, industri pengolahan juga masih mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada periode 2021—2025, jumlah pekerja di sektor manufaktur meningkat dari 18,7 juta orang menjadi 20,3 juta orang atau tumbuh 8,63%.

Kondisi itu katanya menunjukkan tidak terjadi pergeseran tenaga kerja manufaktur ke sektor lain, khususnya sektor jasa. “Industri pengolahan tetap mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya sampai tahun 2025 dan bahkan tumbuh rata-rata sebesar 2,78 persen per tahunnya,” tuturnya.

Di sisi investasi, Febri menjabarkan bahwa hingga 23 April 2026 tercatat sebanyak 633 perusahaan melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru dengan nilai investasi mencapai Rp418,62 triliun. Investasi tersebut diperkirakan dapat menyerap 219.684 tenaga kerja baru.

Kemenperin pun meminta pelaku industri tetap optimistis menghadapi tantangan global. Pemerintah disebut akan terus menjaga keberlangsungan industri nasional melalui kebijakan yang berpihak pada sektor manufaktur dan tenaga kerja domestik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belanja untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan lebih cermat dan efisien. Belanja yang lebih efisien tersebut, lanjut dia, adalah dengan mencermati kebutuhan belanja yang tepat, agar salah satu program strategis pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Ini program yang terus berjalan. Kita pastikan lagi belanjanya lebih efisien,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk program MBG hingga 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp55,34 triliun atau 16,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program ini yakni sebesar Rp335 triliun.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat MBG turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I 2026.

Berdasarkan laporan kontribusi MBG antara lain tercermin dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), seiring pembangunan infrastruktur penunjang bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut BPS, penambahan jumlah SPPG juga turut memberikan dampak positif terhadap PMTB karena adanya aktivitas konstruksi fisik.

Selain itu, investasi SPPG pun dicatat sebagai bagian dari belanja modal, baik untuk pembangunan dapur maupun penyediaan peralatan pendukung.

Secara keseluruhan, BPS mencatat PMTB menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 1,79 persen.

Komponen ini juga tercatat tumbuh 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah, termasuk pembangunan program prioritas nasional, serta investasi swasta. Adapun kontribusi PMTB terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 28,29 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah anggapan bahwa Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi, menyusul munculnya narasi penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan, sejumlah indikator yang kerap dijadikan dasar klaim deindustrialisasi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil industri manufaktur saat ini. “Kami membantah adanya deindustrialisasi,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/5/2026).

Febri menyebut, terdapat beberapa indikator yang selama ini dijadikan dasar untuk menilai kondisi deindustrialisasi. Pertama, penurunan kontribusi produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,07%, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau ada ekonom atau pengamat yg mengambil data kontribusi PDB Industri Pengolahan 2001-2025 maka data kontribusi tersebut tidak dapat diperbandingkan karena konsep, definisi dan metodologi perhitungan Industri Pengolahan telah berubah dan,” tegas Febri.

Sebagai contoh, periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama dimana Industri Pengolahan termasuk satu dari sembilan lapangan usaha. Namun sejak 2010 hingga 2024, konsep dan definisi Industri Pengolahan berubah dan kemudian terpecah menjadi empat lapangan usaha yakni, pertama Industri Pengolahan itu sendiri, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang, ketiga sektor informasi dan komunikasi dan keempat sektor jasa lainnya.

Selain berubah konsep dan definisi, metodologi perhitungan PDB juga berubah pada 2009. Metodologi perhitungan PDB sampai 2009 didasarkan pada perhitungan harga produsen, sedangkan pada 2010 perhitungan PDB didasarkan pada harga dasar.

Kedua perubahan ini menyebabkan perhitungan PDB Industri Pengolahan menjadi mengecil dan pada akhirnya persentase PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional juga ikut mengecil.

“Akibat perubahan konsep, definisi dan metodologi perhitungan PDB industri pengolahan menyebabkan nilai PDB dan kontribusi PDB industri pengolahan turun dari perhitungan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak apple to apple kalau kita bandingkan kontribusi PDB Industri Pengolahan sebelum dan sesudah tahun 2009 atau pada periode adanya perubahan hal tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, apabila diperbandingkan kontribusi PDB pada tahun-tahun dalam periode yang sama, misalnya, periode sejak kuartal I/2022 sampai kuartal IV/2025, maka akan ditemukan tren menaik atau tren positif pada data kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Nasional.

Kenaikan kontribusi tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Indikator kedua yang dijadikan alasan deindustrialisasi yakni pertumbuhan manufaktur yang berada di bawah 50% pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait hal ini, Febri menyebut kinerja manufaktur selama ini masih berada di atas ambang batas indikator deindustrialisasi. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sekitar 5%, sektor manufaktur masih mampu tumbuh di kisaran 4% hingga 6%. “Jadi tidak terjadi indikasi yang kedua ini,” katanya.

Indikator ketiga adalah perpindahan tenaga kerja dari industri ke sektor nonmanufaktur. Menjawab hal ini, Kemenperin katanya mencatat tidak terjadi shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor industri pengolahan yang berjumlah 21,6 juta orang ke sektor lainnya seperti sektor jasa.

Sebaliknya, jumlah tenaga kerja di industri justru terus bertambah setiap tahun. Peningkatan tenaga kerja di sektor jasa, menurutnya lebih disebabkan oleh masuknya angkatan kerja baru yang tidak seluruhnya dapat diserap oleh industri manufaktur.

“Kami menegaskan bahwa manufaktur Indonesia tidak mengalami gejala deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi,” tegas Febri lagi.

Kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian nasional terus menunjukkan tren positif.

Tren terlihat dari data yang diubah metodologi dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Perubahan metodologi tersebut mencakup peralihan dari PDB seri 2000 ke seri 2010. Pada seri sebelumnya, perhitungan nilai tambah menggunakan harga produsen, yakni harga setelah intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi.

Sementara itu, pada seri 2010, pendekatan yang digunakan adalah harga dasar, yang mencerminkan nilai keekonomian barang dan jasa sebelum intervensi pemerintah.

Penyesuaian metode statistik sejak 2010 ini menjadi bagian dari dinamika yang memperlihatkan ketahanan sektor industri pengolahan dalam menopang ekonomi Indonesia.

Selain itu, cakupan pembentukan PDB juga diperluas. Pada periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama. Namun sejak 2010 hingga 2024, cakupan tersebut meningkat menjadi 21 kategori lapangan usaha (kategori A-U).

Perubahan klasifikasi ini sempat mempengaruhi kontribusi industri pengolahan, yang tercatat mengalami penurunan pada 2010 akibat peningkatan nilai sektor lain seperti perdagangan, konstruksi, pertambangan, serta jasa keuangan dan real estate.

Meski demikian, kontribusi industri pengolahan tetap berada pada level signifikan. Seperti dikutip dari data BPS, pada awal 2000-an kontribusi sektor ini masih berada di kisaran 28-29 persen, bahkan mencapai sekitar 29,05 persen pada 2001 dan 28,72 persen pada 2002.

Angka tersebut kemudian mengalami tren penurunan bertahap hingga berada di kisaran 19-20 persen dalam satu dekade terakhir, termasuk sekitar 19,7 persen pada 2019 dan 19,87 persen pada 2020

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tren kembali menunjukkan penguatan, dengan kontribusi industri pengolahan tercatat meningkat dari sekitar 18,34 persen pada 2022 menjadi 18,67 persen pada 2023, lalu naik lagi menjadi 18,98 persen pada 2024 dan mencapai sekitar 19,07 persen pada 2025. Tren kenaikan ini berlanjut hingga saat ini seiring kuatnya fundamental ekonomi nasional.

Kenaikan tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Sebagai contoh perbandingan, angka kontribusi semua sektor ke PDB di tahun 2010 bila menggunakan metodologi seri 2000 hanya sebesar Rp6.446,9 triliun, namun bila menggunakan metodologi seri 2010 kontribusi tercatat Rp6.864,1 triliun di periode yang sama.

Industri pengolahan sendiri tercatat memiliki kontribusi tertinggi di tahun tersebut yakni sekitar 22-24 persen dari total PDB

Dengan perkembangan ini, Febri Hendri, Staf Khusus Menteri Perindustrian dan juga juru bicara Kementerian Perindustrian menyebut industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

"Kalau ada ekonom atau pengamat yang menyebut kontribusi PDB industri pengolahan menurun dengan mengambil data 2001-2005 tidak bisa dibandingkan itu," katanya Rabu (29/4).

Ia justru mengatakan kontribusi industri pengolahan ke ekonomi dalam negeri justru meningkat.

"Hanya periode 2022, 2023, 2024 itu meningkat, setelah covid, dan Pak Menteri (Agus Gumiwang Kartasasmita) memimpin, industrinya meningkat," katanya.

PS ketika menghitung podb, mereka punya konsep defisini lapangan usaha dan metode perhiytungan dan itu berubah drwaktu ke waktu, misalnyua 2009 bps ubah kbli di mana industri pengolahan dipecah jd bbrp sub sektor yang setara industri pengolahan. jd industri pengilaha dipecah jd industri pengolahan sndiri dan kemudian sub sektor misalnya e.

jadi perhitungan pdb sebelum 2009, itu memaskkuan 3 sektor ekonomi shgga pdb membesar, ketika membesar, maka kontribusi pdb juga membesar. perubahan diubah 2020. oleh karena itu perhitungan tiap peride perubahan tidak bisa dibandingkan.

kontribusi pdb menurun tdk bisa dibandingkan dgn periode tertentu, krn tak apple to apple. hanya periode 2022, 2023, 2024 itu meningkat, setelah covbid, dan pak menteri AGK memimpin dan industrinya meningkat.

jadi klo ada ekonom atau pengamat katakan kontribusi pdb industri pengolahan menurun, ambil data 2001-2005 gak bisa dibandingkan itu.

Bisnis.com, KUDUS — Geliat ekspor jasa di Indonesia menyimpan potensi besar untuk bertumbuh. Peran serta sektor swasta menjadi salah satu kunci untuk mengakselerasi beragam jasa dari tanah air, khususnya di sektor ekonomi kreatif agar kian diandalkan di kancah global dan bernilai tambah bagi perekonomian nasional.

Data Bank Dunia selama periode sepuluh tahun (2014-2023) menyebut rata-rata kontribusi nilai jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia mencapai 63,3 persen. Di Indonesia, kontribusi nilai jasa masih sebesar 43,8 persen dari PDB, dan menunjukkan masih besarnya peluang peningkatan kontribusi nilai jasa Indonesia terhadap PDB nasional. Bank Indonesia mencatat pada 2025 nilai ekspor jasa Indonesia mencapai USD 42,80 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengemukakan masih banyak ruang bagi produk jasa dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Dalam kunjungannya ke beberapa SMK yang bermitra dengan Djarum Foundation, yaitu SMK Raden Umar Said (RUS), SMK NU Banat dan SMK Wisudha Karya pada Kamis (12/3), menteri yang kerap disapa Busan ini menekankan pentingnya pembukaan akses pasar yang lebih luas untuk industri kreatif.

“Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita membuka akses barang untuk produk-produk kita, salah satunya juga untuk produk jasa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Djarum Foundation, penyiapan ekspor jasa di sini harus berbasis suplai bukan demand semata,” kata Busan.

Menurutnya, fasilitasi Kemendag untuk mempromosikan produk, mencari calon pembeli potensial, hingga melakukan business matching dilakukan melalui atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di 33 negara.

Sejumlah perjanjian perdagangan dengan negara ataupun kawasan lain seperti Indonesia– European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) hingga Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA) juga disebutnya dapat berperan penting dalam membuka akses pasar untuk barang jasa. Salah satunya dengan adanya penerapan tarif nol persen yang akan sangat membantu industri, termasuk UMKM.

Dia lantas menawarkan kepada Djarum Foundation dan perwakilan sekolah untuk menjajaki kesempatan unjuk gigi kepada perwakilan dagang Indonesia. Harapannya, produk jasa yang ditawarkan dapat menarik minat pembeli potensial yang tepat.

Di samping itu, Budi juga menggarisbawahi upaya Kemendag untuk terus meningkatkan kontribusi sektor jasa terhadap total ekspor tanah air. Upaya ini mencakup pencarian pasar untuk tenaga kerja terampil yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Program Manager Djarum Foundation Galuh Paskamagma menerangkan bahwa upaya peningkatan SDM oleh Djarum Foundation melalui transformasi pendidikan telah dilakukan

selama lima belas tahun terakhir. Kemitraan dengan 20 SMK di Kudus diwujudkan melalui pendekatan ‘teaching factory’, yakni sistem pembelajaran untuk menyiapkan talenta terbaik sesuai kebutuhan industri berskala nasional maupun global. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengerjakan proyek dari industri.
Dengan demikian, dia menyebut bahwa siswa telah dilatih untuk menerapkan ilmu dan talenta yang mereka punya sesuai standar industri masing-masing. Di SMK RUS yang berfokus di bidang animasi, misalnya, kolaborasi dan portofolio siswa mencakup jenama-jenama besar dari studio animasi Disney Junior dan Netflix. Seperti Serial Barbie, Unicorn World, Pororo, dan Cocomelon adalah beberapa portofolio yang dikerjakan siswa. Bahkan, kreasi siswa bertajuk Unstring Your Heart juga berhasil menjadi nominasi the 20th Kansas International Film Festival 2020.
Sementara itu, SMK NU Banat dengan spesialisasi desain fesyen telah memasarkan ragam karya busana bernilai jual tinggi dengan jenama Zelmira. Saat ini, Galuh menyebut para siswa tersebut juga tengah menjalin kerja sama dengan salah satu hotel mewah di Jerman untuk produksi produk fesyen bagi klien korporasi.

“Dari dua puluh SMK mitra Djarum Foundation, sepuluh SMK sudah memiliki teaching factory dengan produk berkualitas yang diterima oleh pasar. Bahkan ada satu teaching factory di SMK yang bisa membukukan pendapatan lebih dari Rp12 miliar setiap tahun,” ujar Galuh.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa sampai dengan 2025, sekolah mitra Djarum Foundation telah memperkuat lebih dari 63.000 alumni di berbagai program keahlian. Tingkat serapan industri mencapai 85 persen bagi siswa alumni yang telah memenuhi kriteria bekerja. Bahkan, di banyak tempat, lulusan SMK yang menjadi mitra bisa mendapatkan gaji hingga empat kali UMR kota tempat mereka bekerja.
Mengingat besarnya potensi pasar dan talenta SMK-SMK mitra ini, Galuh mendorong agar akses ekspor kian terbuka lebar guna mendorong kontribusi sektor jasa bagi perekonomian dalam negeri. Harapannya, generasi muda di Kudus juga dapat lebih mendunia dengan karya mereka.
“Siswa-siswi SMK di sini sangat bisa bersaing untuk skala global maupun internasional. Siswa SMK yang menjadi mitra kami sudah ikut menyumbang devisa, sekaligus mendukung operasional sekolah lewat produk yang dihasilkan selama masa studi. Kami sangat meyakini besarnya kemampuan itu dapat diiringi akses pasar yang lebih luas lagi,” tutur Galuh.

Bisnis.com, JAKARTA – Struktur penerimaan pajak masih timpang karena besarnya gap atau selisih sejumlah sektor utama perekonomian ke pendapatan pajak. Di sisi lain, semakin melemahnya kontribusi sektor manufaktur dalam struktur penerimaan pajak, mengonfirmasi stagnasi sumbangsih sektor tersebut ke produk domestik bruto (PDB) dalam beberapa tahun terakhir.

Sekadar catatan, pada tahun 2025 lalu kontribusi sektor manufaktur hanya sebesar 24,6% atau sekitar Rp471,17 triliun dari penerimaan pajak senilai Rp1.917,6 triliun. Kalau dibandingkan 5 atau 9 tahun sebelumnya, kontribusi manufaktur itu cenderung menurun, pasalnya pada tahun 2018 misalnya, angkanya masih mampu menembus 30%.

Meski cenderung mengalami penurunan, kontribusi manufaktur tercatat lebih tinggi dibandingkan share-nya ke PDB. Kalau mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan belum lama ini, kontribusi manufaktur ke PDB masih terjebak di angka 18% - 19%.

Hal ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian. Pada tahun 2025 lalu, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Angkanya mencapai 5,33% atau tertinggi di hampir semua sektor pembentuk PDB. Angka pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 juga tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi sektor pertanian ini tidak ekuivalen dengan kontribusinya ke penerimaan pajak. Pada tahun rata-rata kontribusi sektor pertanian ke PDB selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 12,78%. Sementara rata-rata kontribusi sektor pertanian ke penerimaan pajak hanya di kisaran 1,38% terhadap penerimaan pajak.

Artinya jika angka rata-rata itu digunakan untuk memproyeksikan kontribusi sektor pertanian ke penerimaan pajak tahun 2025 lalu, maka realisasinya hanya berada di kisaran Rp26,57 triliun.

Selain sektor pertanian, konstruksi dan real estate juga memiliki sumbangan yang lebih rendah ke penerimaan pajak dibandingkan kontribusinya kepada PDB. Isu yang berkembang, tidak seimbangnya antara kontribusi konstruksi dan real estate ke PDB dengan penerimaan pajak dipicu oleh penerapan PPh final.

Isu Kinerja Manufaktur

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti tidak memungkiri bahwa struktur ekonomi Indonesia cenderung stagnan, lantaran pertanian memang konsisten menjadi kontributor besar terhadap perekonomian Indonesia.

Bedanya, industri manufaktur diakui tengah mengalami degradasi. "Dari dulu sektor pertanian juga masih berkontribusi besar, dan industri manufaktur yang mengalami degradasi gitu," terangnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Secara terperinci, Esther melihat bahwa pertumbuhan yang tinggi pada sektor manufaktur tidak mencerminkan pertumbuhan pada sektor padat karya. Di lapangan, sektor yang bersifat labor intensive atau menciptakan lapangan kerja besar itu diakui justru masih mengalami kesulitan.

Salah satunya adalah sektor tekstil. Esther melihat tantangan yang dialami sektor tekstil datang dari berbagai sisi, mulai dari mahalnya bahan baku hingga gempuran baju asal impor.

"Di pasar domestik pun itu kan kita dapat serangan ya dari kumpulan produk-produk kayak China, gitu kan, which is yang jauh lebih murah harganya dan lebih bagus juga kualitasnya. Nah itu memang strateginya China, ya," kata Esther kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tidak hanya akibat serangan baju impor, Esther turut menyoroti masalah fundamental pada sektor tekstil. Dari segi investasi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) itu juga menilai pemerintah perlu mendatangkan lebih banyak investor di sektor tekstil agar terciptanya ekosistem dari hulu hingga ke hilir.

Menurutnya, sebagian pengusaha sudah memiliki alat produksi yang canggih. Namun, kualitasnya masih kalah saing dengan industri luar negeri apabila dilihat dari sisi pengembangan SDM.

"Masalah model, fashion, style, kita tuh sekolah tekstil kan sangat kurang. Sementara kalau di US, itu dari sekolah tekstil, itu dari SMK sampai universitas sudah lengkap, sudah ada. Nah kita kan cuma ada sekolah tekstil. Fundamental problem-nya harus dibenerin, kalau ingin bikin tekstil kita survive dan kembali jaya seperti tahun 90-an," terangnya.

Tidak Ada Pembalikan Ekonomi

Sementara itu, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meragukan klaim Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai sinyal pemulihan ekonomi di balik kinerja pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7% (YoY) pada Januari 2026.

Kepala Riset CITA Fajry Akbar menyatakan bahwa tingginya pertumbuhan penerimaan pada awal tahun ini lebih dipicu oleh efek basis pembanding yang rendah atau low base effect pada tahun sebelumnya karena masalah coretax.

"Saya juga heran, sedari tahun lalu pemerintah begitu anti menyebut masalah Coretax sebagai salah satu penyebab anjloknya penerimaan di bulan Januari 2025. Padahal di lapangan kita tahu betapa terbebani-nya wajib pajak akibat aplikasi coretax saat itu, untuk menerbitkan faktur pajak saja tidak bisa," terangnya kepada Bisnis, Selasa (25/2/2026).

Fajry kemudian membandingkan kinerja penerimaan selama 3 tahun terakhir. Dia menuturkan bahwa penerimaan pajak Januari 2026 sejatinya lebih rendah apabila dibandingkan penerimaan pajak 2023 dan 2024. Saat itu, masing-masing penerimaan pajak Januari 2023 yakni Rp162,23 triliun dan Januari 2024 Rp149,25 triliun.

Selain itu, dia juga heran apabila melihat kinerja penerimaan pajak bruto Desember 2024 dan Januari-Februari 2025 yang justru naik 1,34% (YoY). Padahal, penerimaan pajak secara bruto terkontraksi -13% (YoY) pada Januari 2025 apabila dibandingkan Januari 2024.

"Sangat tidak masuk akal dengan masalah Coretax yang begitu chaos di bulan Januari 2025. Saya melihat jika penerimaan neto bulan Januari 2025 yang terkontraksi -41% lebih mencerminkan kondisi sebenarnya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Struktur penerimaan pajak masih timpang karena besarnya gap atau selisih sejumlah sektor utama perekonomian ke pendapatan pajak. Di sisi lain, semakin melemahnya kontribusi sektor manufaktur dalam struktur penerimaan pajak, mengonfirmasi stagnasi sumbangsih sektor tersebut ke produk domestik bruto (PDB) dalam beberapa tahun terakhir.

Sekadar catatan, pada tahun 2025 lalu kontribusi sektor manufaktur hanya sebesar 24,6% atau sekitar Rp471,17 triliun dari penerimaan pajak senilai Rp1.917,6 triliun. Kalau dibandingkan 5 atau 9 tahun sebelumnya, kontribusi manufaktur itu cenderung menurun, pasalnya pada tahun 2018 misalnya, angkanya masih mampu menembus 30%.

Meski cenderung mengalami penurunan, kontribusi manufaktur tercatat lebih tinggi dibandingkan share-nya ke PDB. Kalau mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan belum lama ini, kontribusi manufaktur ke PDB masih terjebak di angka 18% - 19%.

Hal ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian. Pada tahun 2025 lalu, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Angkanya mencapai 5,33% atau tertinggi di hampir semua sektor pembentuk PDB. Angka pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 juga tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi sektor pertanian ini tidak ekuivalen dengan kontribusinya ke penerimaan pajak. Pada tahun rata-rata kontribusi sektor pertanian ke PDB selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 12,78%. Sementara rata-rata kontribusi sektor pertanian ke penerimaan pajak hanya di kisaran 1,38% terhadap penerimaan pajak.

Artinya jika angka rata-rata itu digunakan untuk memproyeksikan kontribusi sektor pertanian ke penerimaan pajak tahun 2025 lalu, maka realisasinya hanya berada di kisaran Rp26,57 triliun.

Selain sektor pertanian, konstruksi dan real estate juga memiliki sumbangan yang lebih rendah ke penerimaan pajak dibandingkan kontribusinya kepada PDB. Isu yang berkembang, tidak seimbangnya antara kontribusi konstruksi dan real estate ke PDB dengan penerimaan pajak dipicu oleh penerapan PPh final.

Isu Kinerja Manufaktur

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti tidak memungkiri bahwa struktur ekonomi Indonesia cenderung stagnan, lantaran pertanian memang konsisten menjadi kontributor besar terhadap perekonomian Indonesia.

Bedanya, industri manufaktur diakui tengah mengalami degradasi. "Dari dulu sektor pertanian juga masih berkontribusi besar, dan industri manufaktur yang mengalami degradasi gitu," terangnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Secara terperinci, Esther melihat bahwa pertumbuhan yang tinggi pada sektor manufaktur tidak mencerminkan pertumbuhan pada sektor padat karya. Di lapangan, sektor yang bersifat labor intensive atau menciptakan lapangan kerja besar itu diakui justru masih mengalami kesulitan.

Salah satunya adalah sektor tekstil. Esther melihat tantangan yang dialami sektor tekstil datang dari berbagai sisi, mulai dari mahalnya bahan baku hingga gempuran baju asal impor.

"Di pasar domestik pun itu kan kita dapat serangan ya dari kumpulan produk-produk kayak China, gitu kan, which is yang jauh lebih murah harganya dan lebih bagus juga kualitasnya. Nah itu memang strateginya China, ya," kata Esther kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tidak hanya akibat serangan baju impor, Esther turut menyoroti masalah fundamental pada sektor tekstil. Dari segi investasi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) itu juga menilai pemerintah perlu mendatangkan lebih banyak investor di sektor tekstil agar terciptanya ekosistem dari hulu hingga ke hilir.

Menurutnya, sebagian pengusaha sudah memiliki alat produksi yang canggih. Namun, kualitasnya masih kalah saing dengan industri luar negeri apabila dilihat dari sisi pengembangan SDM.

"Masalah model, fashion, style, kita tuh sekolah tekstil kan sangat kurang. Sementara kalau di US, itu dari sekolah tekstil, itu dari SMK sampai universitas sudah lengkap, sudah ada. Nah kita kan cuma ada sekolah tekstil. Fundamental problem-nya harus dibenerin, kalau ingin bikin tekstil kita survive dan kembali jaya seperti tahun 90-an," terangnya.

Tidak Ada Pembalikan Ekonomi

Sementara itu, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meragukan klaim Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai sinyal pemulihan ekonomi di balik kinerja pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7% (YoY) pada Januari 2026.

Kepala Riset CITA Fajry Akbar menyatakan bahwa tingginya pertumbuhan penerimaan pada awal tahun ini lebih dipicu oleh efek basis pembanding yang rendah atau low base effect pada tahun sebelumnya karena masalah coretax.

"Saya juga heran, sedari tahun lalu pemerintah begitu anti menyebut masalah Coretax sebagai salah satu penyebab anjloknya penerimaan di bulan Januari 2025. Padahal di lapangan kita tahu betapa terbebani-nya wajib pajak akibat aplikasi coretax saat itu, untuk menerbitkan faktur pajak saja tidak bisa," terangnya kepada Bisnis, Selasa (25/2/2026).

Fajry kemudian membandingkan kinerja penerimaan selama 3 tahun terakhir. Dia menuturkan bahwa penerimaan pajak Januari 2026 sejatinya lebih rendah apabila dibandingkan penerimaan pajak 2023 dan 2024. Saat itu, masing-masing penerimaan pajak Januari 2023 yakni Rp162,23 triliun dan Januari 2024 Rp149,25 triliun.

Selain itu, dia juga heran apabila melihat kinerja penerimaan pajak bruto Desember 2024 dan Januari-Februari 2025 yang justru naik 1,34% (YoY). Padahal, penerimaan pajak secara bruto terkontraksi -13% (YoY) pada Januari 2025 apabila dibandingkan Januari 2024.

"Sangat tidak masuk akal dengan masalah Coretax yang begitu chaos di bulan Januari 2025. Saya melihat jika penerimaan neto bulan Januari 2025 yang terkontraksi -41% lebih mencerminkan kondisi sebenarnya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan bahwa kinerja ekspor Tanah Air akan tumbuh pada rentang 5,3% hingga 6,9% sepanjang 2026.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam konferensi pers capaian kinerja 2025 dan program kerja Kemendag 2026 di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

“Tahun depan ini outlook atau perkiraan kita bahwa ekspor kita akan tumbuh 5,3% sampai 6,9%. Namun, kita optimistis bahwa kita bisa melampaui itu,” ujar Budi.

Dalam paparannya, persentase target pertumbuhan ekspor barang itu tersebut setara dengan nominal US$298,02 miliar hingga US$302,55 miliar. Perkiraan itu belum mencakup outlook ekspor jasa yang diperkirakan sebesar US$43,61 miliar.

Dengan demikian, total ekspor barang dan jasa ditargetkan mencapai rentang US$341,63 miliar hingga US$346,16 miliar, yang dapat berkontribusi sebesar 22,10% hingga 22,40% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Target ekspor ini lebih rendah dari target awal yang ditetapkan Kemendag yakni tumbuh sebesar 7,09% yoy dengan nilai US$315,31 miliar pada 2026.

Budi lantas mengungkapkan bahwa sebenarnya Kemendag mematok target yang lebih tinggi secara internal. Kendati demikian, dia menyebut bahwa outlook lebih moderat akhirnya ditetapkan mengingat dinamika pasar global yang tidak dapat diprediksi.

“Namun, kita harus optimistis bahwa capaian-capaian yang lebih tinggi dari outlook ini bisa kita lakukan. Tentu dengan segala macam cara, termasuk seperti perjanjian dagang dan juga instrumen teman-teman perwakilan kita yang ada di luar negeri,” ujar Busan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai US$282,91 miliar atau meningkat 6,15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di level US$266,53 miliar.

Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekspor 2025 yang ditetapkan Kemendag, yakni 7,1%.

Secara terperinci, nilai ekspor migas tercatat anjlok 17,69% yoy menjadi US$13,07 miliar dari US$15,88 miliar pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, ekspor nonmigas menguat 7,66% yoy dari US$250,65 miliar menjadi US$269,84 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara (minerba) baru mencapai Rp43,3 triliun sampai dengan November 2025. Angka itu merupakan yang terendah sejak realisasi secara keseluruhan pada 2020.

Pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19, setoran penerimaan pajak dari sektor minerba tercatat Rp25,2 triliun. Realisasinya meningkat pada 2021 menjadi Rp48,3 triliun, dan melonjak tajam seiring dengan periode peningkatan harga komoditas pada 2022 menjadi Rp111,2 triliun.

Peningkatan berlanjut pada 2023 menjadi Rp137,4 triliun. Setelah itu, penurunan harga komoditas terjadi dan setoran pajak dari minerba pada 2024 anjlok ke Rp71,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa pada acara diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba', Kamis (11/12/2025).

Menurut Ihsan, ini sejalan dengan kondisi kontribusi sektor minerba terhadap PDB Indonesia yang pada kuartal III/2025 tercatat tumbuh hanya 5,04% (yoy). Dalam hal ini, batu bara menyumbang 3,36% terhadap PDB, sedangkan mineral lebih kecil yaitu 1,74%.

"Artinya kalau kita lihat angka penerimaan sejalan juga kontribusi sektor minerba ini total Rp43,3 triliun atau 2,65% total penerimaan nasional," ujarnya pada acara yang disiarkan melalui YouTube Pusdiklat Pajak itu, dikutip Minggu (14/12/2025).

Secara terperinci, penerimaan pajak dari sektor mineral memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap penerimaan sampai dengan November 2025 yakni Rp35,5 triliun. Kontribusinya setara 2,18% di mana sumbangsih terbesar berasal dari pertambangan tembaga.

Ihsan tidak menampik bahwa kondisi harga komoditas, khususnya nikel dan batu bara, ikut menyumbang semakin turunnya setoran pajak sektor minerba. Akan tetapi, dia turut mengungkap bahwa ada permasalahan juga soal kepatuhan wajib pajak (WP) di sektor tersebut.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, rekomendasi treatment terhadap WP minerba selama 2020-2024 didominasi oleh tindakan pemeriksaan atau sebesar 76% dari total WP yang ada. Sisanya, 13% dari total WP direkomendasikan untuk pengawasan, 9% edukasi dan pelayanan, serta 2% dilakukan penegakan hukum.

"Jadi kalau kami lihat piramidanya, risiko kepatuhan di sektor ini memang cukup tinggi. Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, itu nilainya bisa hampir mendekati 90%," ungkap pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu.

Ihsan memaparkan, beberapa risiko ketidakpatuhan yang dimaksud berkaitan dengan pelaporan tidak benar atau incorrect reporting. Dia menduga ada ketidaksesuaian antara pelaporan WP minerba kepada Ditjen Pajak, maupun terhadap instansi lain seperti Kementerian ESDM, maupun dengan unit lainnya di bawah Kemenkeu.

"Atau yang disampaikan ke teman kami di Bea Cukai misalnya transaksi berkaitan dengan ekspor PEB, termasuk yang disampaikan ke DJ [Ditjen Anggaran] untuk PNBP," ungkapnya.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Ditjen Anggaran Kemenkeu mengakui bahwa Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang saat ini sudah beroperasi juga belum bisa merekam keseluruhan potensi minerba yang ada.

Pada forum yang sama, Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP Kemenkeu Kukuh Sumardono Basuki menceritakan bahwa pada awal penerapan Simbara, banyak pembayaran PNBP yang ditolak karena menggunakan pelaporan yang sudah dilakukan di masa sebelumnya.

"Simabra tidak bisa identifikasi minerba yang diperdagangkan legal atau tidak, yang bisa dilakukan Simbara sekarang memastikan semua transaksi sudah dibayar PNBP-nya. Ada cukup banyak indikasi minerba ilegal belum bisa kami potret," ujarnya.

Kukuh turut memaparkan bahwa ini turut dipengaruhi oleh belum adanya peta jalan (roadmap) sektor minerba yang bisa disepakati oleh seluruh pihak.

"Tidak ada roadmap industri minerba yang bagus yang bisa disepakati, maka regulasinya tidak sinergis. Semua kementerian membuat kebijakan sesuai pikirannya sendiri-sendiri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sektor usaha di Indonesia tercatat menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak di Indonesia. Beberapa faktor dinilai menjadi penyebab rendahnya penerimaan pajak di sektor-sektor tersebut, mulai dari informalitas yang tinggi hingga banyaknya insentif maupun pengecualian terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipaparkan ke Komisi XI DPR hari ini, Rabu (26/11/2025), rasio penerimaan pajak (tanpa kepabeanan dan cukai) sekitar lima tahun belakangan atau setelah pandemi Covid-19 tidak pernah menyentuh angka 9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Capaian rasio pajak tertinggi dalam kurun waktu 2021 sampai 2024 tertinggi pada 2023 yakni 8,94% terhadap PDB. Kemudian, di 2025, realisasi baru mencapai 8,58% terhadap PDB, dengan target sebesar 9% pada akhir tahun.

Namun, apabila ditambah dengan kepabeanan dan cukai alias rasio perpajakan (tax ratio), maka target pemerintah yakni 10,25% terhadap PDB di akhir tahun ini.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi tax ratio di Indonesia meliputi struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, dan faktor administrasi.

Dari segi struktur ekonomi, Bimo menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh UMKM. Hal itu terlihat dari dominasi UMKM dengan omzet setahun di bawah Rp50 miliar apabila dibandingkan dengan total PDB. Secara terperinci, usaha mikro dengan omzet hingga Rp300 juta mencapai 37,35% terhadap PDB.

"Hal ini secara langsung menunjukkan sebagian besar ekonomi Indonesia masih berasal dari sektor yang belum menjadi basis pajak utama karena dikenakan tarif pajak yang lebih rendah atau bebas, karena [omzet] sampai Rp500 juta badan usaha itu tidak dikenakan pajak yang 0,5%," paparnya kepada Komisi Keuangan DPR, Rabu (26/11/2025).

Sebagaimana diketahui, UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh) final. Sementara itu, bagi yang beromzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% dan telah diperpanjang dari 2027 ke 2029.

Selain struktur ekonomi, rendahnya penerimaan pajak turut disebabkan oleh struktur pelaku usaha dan pilihan kebijakan pajak yang berlaku secara variatif. Misalnya, sektor konstruksi dan real estate memiliki mekanisme pengenaan PPh final yang berbeda dengan sektor lain.

Dari materi yang disampaikan oleh Bimo di DPR, sektor usaha konstruksi memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 10,5%. Namun, kontribusinya hanya 5% terhadap penerimaan pajak.

Situasi yang jomplang itu juga terlihat dari sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDB 12,8%, namun hanya memberikan 1,9% terhadap penerimaan pajak. Menurut Bimo, hal ini disebabkan oleh beberapa pengecualian pajak serta tingginya porsi tenaga kerja informal di beberapa sektor dimaksud.

"Pertambahannya terhadap penerimaan pajak relatif masih rendah akibat pengecualian pengenaan pajak dan tingginya informalitas di sektor seperti yang nampak di tabel," ucapnya.

Secara pertumbuhannya, papar Bimo, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada kuartal III/2025 tumbuh 12,08% (yoy). Namun, tingkat pengecualian pajak pada sektor tersebut membuat kontribusinya kepada penerimaan pajak rendah.

Sebaliknya, sektor yang memberikan kontribusi terbesar kepada penerimaan pajak seperti industri pengolahan dan perdagangan tumbuh lebih rendah. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDB di mana industri pengolahan dan perdagangan masing-masing berkontribusi 19,9% dan 13%.

Kontribusi dua sektor tersebut tercatat lebih tinggi terhadap penerimaan pajak yakni masing-masing sebesar 28,8% dari industri pengolahan, dan 18,8% dari perdagangan.

Akan tetapi, pada waktu yang sama, pertumbuhan ekspor terhadap PDB meningkat signifikan seperti yang terekam pada kuartal III/2025. Namun, penerimaannya terhadap pajak rendah.

"Laju pertumbuhan komponen ekspor berkontirbusi sangat signifikan terhadap PDB, sementara pajak yang dihasilkan dalam perdagangan ekspor tertekan akibat tarif PPN 0%," jelas Bimo.

Di luar itu, restitusi pajak yang tinggi juga disebut memengaruhi kinerja penerimaan. Bimo mengeklaim bahwa pihaknya pada waktu yang sama memberikan kepastian hukum dan membantu cash flow perusahaan dengan memastikan restitusi terlaksana.

"Tren restitusi pada 2025 terjadi peningkatan sampai dengan triwulan III 2025 sekitar Rp90,57 triliun atau tumbuh 38,81% dari jumlah restitusi pada periode yang sama tahun sebelumnya," pungkas Bimo.