Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell mempertahankan pasar modal Indonesia di status pasar berkembang sekunder atau Secondary Emerging Market. Indeks penyedia global tersebut menyampaikan terus memantau dengan cermat reformasi integritas bursa saham RI.

"Menyusul penundaan peninjauan indeks untuk Indonesia pada Maret 2026, FTSE Russell sedang meninjau kemajuan langkah-langkah reformasi yang dirancang untuk memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola pasar secara keseluruhan," tulis FTSE Russell dalam pengumumannya, Selasa (7/4).

Pasar modal Indonesia telah melakukan serangkaian reformasi, yakni peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, persyaratan minimum free float, serta penguatan alat pengawasan pasar.

FTSE Russell menilai langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran yang sebelumnya diidentifikasi terkait transparansi dan keandalan data.

"FTSE Russell akan terus memantau perkembangan implementasi dan berinteraksi dengan pelaku pasar untuk mengumpulkan masukan," terangnya.

Kemudian, FTSE Russell akan mengonfirmasi perlakuan terhadap sekuritas Indonesia jelang tinjauan atau rebalancing indeks pada Juni 2026 mendatang.

[Gambas:Youtube]

Adapun rebalancing dilakukan dengan mempertimbangkan kemajuan reformasi dan masukan pemangku kepentingan.

"Pada tahap ini, status Pasar Berkembang Sekunder Indonesia tetap tidak berubah. FTSE Russell tidak mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pantauan dan akan terus memantau kemajuan reformasi serta berinteraksi dengan para pelaku pasar," kata FTSE Russell.

Empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mundur dari jabatannya pada Jumat (30/1). Beberapa jabatan yang kosong saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas.

Pengunduran diri Pejabat OJK terjadi imbas anjloknya IHSG pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) hingga 8 persen.

Badai muncul setelah perusahaan pembobotan saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks saham-saham Indonesia.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyebut saham emiten yang anjlok selama beberapa waktu terakhir memang valuasinya terlalu tinggi alias kemahalan.

Pasalnya, meski aktivitas perdagangan cenderung menurun, sentimen pasar masih mampu mendorong aksi beli bersih investor asing (net foreign buy) pada perdagangan awal pekan ini.

"Memang banyak retail melihat nih banyak saham-saham yang kemarin saya bilang uninvestability atau saham-saham yang memang dengan valuasi yang sangat tinggi (kemahalan) mengalami koreksi," ujar Pandu saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (2/2).

Sementara, menurut Pandu, saham berkualitas masih dibeli oleh investor.

"Kalau dilihat saham-saham yang fundamental itu mengalami malah net buy dan positif. Jadi ini menarik juga kalau lihat top 10, top 15 buy, top 10, top 15 sell, seperti yang kita bicarakan hari Minggu kemarin malah memang sekarang mulai terjadi," terangnya.

Melihat hal tersebut, Pandu menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham berkualitas.

"Untuk saham-saham yang punya valuasi yang baik, fundamental yang baik, likuiditas yang baik, maybe it's a good time to buy," kata Pandu.

Pandu juga mengingatkan investor seharusnya membeli saham untuk jangka panjang, bukan jangka pendek.

"Kita harus lihat balik ke fundamental, ke valuasi, kita harus membeli juga melihat saham-saham, dan ini bagus lah juga untuk pemikiran buat teman-teman, jangan hanya melihat short-term. Investasi itu harus memikir medium to long-term," jelasnya.

Pekan lalu, IHSG anjlok selama dua hari beruntun hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt).

Indeks babak belur setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Pada Rabu (28/1) sore, IHSG ditutup di level 8.320, terperosok 659,67 poin atau minus 7,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Kemudian, indeks ditutup di level 8.232 pada perdagangan Kamis (29/1) sore.

Indeks saham merosot 88,35 poin atau minus 1,06 persen dari perdagangan sebelumnya, setelah sempat tertekan ke level 7.481 siang harinya.

Awal pekan ini, IHSG masih merah dengan ditutup di level 7.922. Indeks merosot 406,9 poin atau minus 4,88 persen dari perdagangan sebelumnya.

Pada sesi I perdagangan hari ini, indeks naik 1,57 persen ke level 8.047 setelah investor asing mulai melakukan akumulasi beli.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Senin pagi (1/2). Indeks saham belum berhasil bangkit usai anjlok 8 persen dua hari beruntun pekan lalu.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, IHSG turun 33,45 poin atau 0,40 persen ke level 8.306. Pada awal sesi, indeks saham sempat menyentuh level tertinggi di 8.313 sementara level terendahnya berada di 8.172.

Aktivitas transaksi terpantau cukup ramai dengan volume perdagangan mencapai 3,78 miliar saham dan nilai transaksi sekitar Rp2,67 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 293.573 kali.

Pada pembukaan perdagangan ini, 175 saham menguat, 397 saham melemah, dan 125 saham stagnan.

Pekan lalu, pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), sehingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.

Pengunduran Iman disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Untungnya, IHSG berhasil bangkit pada penutupan perdagangan Jumat sore (30/1). Indeks saham menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen ke 8.329. Pada penutupan akhir pekan lalu, 551 saham tercatat menguat, 194 terkoreksi, dan 65 stagnan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua kali anjlok 8 persen pada perdagangan Rabu (27/1) dan Kamis (29/1).

Alhasil, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) dua hari berturut-turut.

IHSG tergelincir menyusul pengumuman MSCI yang membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia. Apa itu MSCI?

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkap alasan dirinya mengundurkan diri di saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga turun dari level 9.000.

Ia menjelaskan pengunduran dirinya merupakan bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG hingga 8 persen selama dua hari berturut-turut.

"Saya sebagai direktur dan utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI.

Iman berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia.

"Semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik," ujarnya.

Pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok selama dua terakhir hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Indeks saham juga turun dari level 9.000.

Pada Rabu (28/1) sore, IHSG ditutup di level 8.320, terperosok 659,67 poin atau minus 7,35 persen dari perdagangan sebelumnya, setelah sempat tertekan ke level 8.187 siang tadi.

Kemudian, indeks ditutup di level 8.232 pada perdagangan Kamis (29/1) sore. Indeks saham merosot 88,35 poin atau minus 1,06 persen dari perdagangan sebelumnya, setelah sempat tertekan ke level 7.481 siang harinya.

Jumat pagi ini, IHSG dibuka hijau di level 8.308. Selang 5 menit, indeks menanjak 1,62 persen atau 133 poin ke level 8.365.

JAKARTA, iNews.id - Bank Mandiri terus menegaskan komitmennya sebagai lembaga keuangan milik negara yang mengusung fungsi sebagai agen pencipta nilai sosial.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Bank Mandiri tidak hanya aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pendampingan kepada masyarakat, tetapi juga aktif berkolaborasi dengan regulator dalam pemberian perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana.

Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro menyampaikan, kebijakan pemberian perlakuan khusus ini merupakan respons cepat dan adaptif perseroan sejalan dengan diterbitkannya kebijakan Perlakuan Khusus Kredit/Pembiayaan bagi Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Desember 2025.

Kebijakan ini menjadi landasan bagi perbankan, termasuk Bank Mandiri, untuk memberikan perlakuan khusus kepada debitur terdampak sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Dampak Bencana.

“Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, kami telah melakukan pendataan dari kantor wilayah Bank Mandiri yang berpotensi terdampak bencana," katanya

Berdasarkan pendataan tersebut, Bank Mandiri memperkirakan jumlah debitur terdampak bencana di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebanyak lebih dari 30.000 debitur.

"Dari jumlah itu, lalu dilakukan pengkategorian debitur ke dalam klasifikasi berat, sedang, dan ringan berdasarkan tingkat dampak bencana serta kemampuan pemulihan pembayaran kewajiban,” ujar Danis dalam keterangan resminya, Rabu (24/12/2025).

Dia melanjutkan bahwa data debitur terdampak tersebut bersifat sementara dan akan terus disesuaikan, tergantung pada hasil pendataan lanjutan dan proses identifikasi lapangan.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, perlakuan khusus atas kredit maupun pembiayaan diberikan secara menyeluruh kepada debitur yang terdampak bencana.

Relaksasi ini mencakup penilaian kualitas kredit yang difokuskan pada ketepatan pembayaran atau satu pilar bagi kredit dengan plafon hingga Rp10 miliar serta program restrukturisasi.

Program perlakuan khusus ini akan berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 10 Desember 2025, sebagai upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

“Dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, tim Bank Mandiri di wilayah terdampak akan secara
aktif berkoordinasi dengan debitur terdampak untuk dapat dilakukan pemberian perlakuan khusus dengan mengutamakan kepentingan kondisi dan kebutuhan debitur,“ tutur Danis.

Editor: Rizqa Leony Putri

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan relaksasi kredit kepada 22.879 nasabah kredit konsumer yang terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Kebijakan ini ditempuh melalui skema restrukturisasi kredit yang disesuaikan dengan tingkat dampak bencana.

Langkah tersebut bertujuan menjaga kemampuan bayar debitur pascabencana sekaligus mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera.

"Kami sangat prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk para nasabah yang menerima kredit konsumer BTN," tutur Nixon.

"Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk pulih tanpa terbebani tekanan finansial yang berlebihan," tambah Nixon.

Ia menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. Karena itu, relaksasi kredit akan diberikan secara terukur berdasarkan hasil pemetaan dampak di lapangan.

"Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan," kata Nixon.

Berdasarkan hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan, BTN mencatat 22.879 nasabah kredit konsumer terdampak banjir dan tanah longsor yang tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh (BSN), Medan, Padang, dan Pematang Siantar, dengan total nilai baki debet kredit konsumer mencapai Rp1,93 triliun.

"Data jumlah nasabah terdampak ini masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit kami berikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak," ujar Nixon.

Nixon menjelaskan bahwa relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer. Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga 6 bulan, kategori terdampak sedang hingga 9 bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi BTN.

"Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan," jelas Nixon.

Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

Dalam pelaksanaannya, debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan dengan melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

"Kami ingin memastikan nasabah kredit konsumer terdampak tidak berjalan sendiri. BTN hadir melalui kebijakan relaksasi kredit dan pendampingan proses restrukturisasi agar pemulihan dapat berlangsung secara berkelanjutan," tambah Nixon.

Sebagai bagian dari kepedulian sosial perusahaan, BTN juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp8 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta dukungan tenaga dan peralatan untuk membantu proses pembersihan wilayah terdampak banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ke depan, BTN akan terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan relaksasi kredit dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan memanggil wajib pajak konglomerat (High Wealth Individual) selama beberapa waktu terakhir.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli mengatakan pemanggilan bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan data dari beberapa sumber yang dimiliki oleh DJP.

"Tujuannya adalah memastikan kesesuaian pelaporan dan memperkuat kepatuhan sukarela, khususnya pada kelompok wajib pajak strategis," jelas Rosmauli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

Rosmauli menjelaskan pemanggilan wajib pajak adalah bagian dari pengawasan dan komunikasi kepatuhan rutin yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor wilayah, hingga kantor pusat. Pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif.

"Pendekatan yang kami lakukan bersifat persuasif dan berbasis data, bukan tindakan represif," tegasnya.

Adapun kesesuaian data yang dipastikan meliputi penghasilan, perbedaan nilai aset, atau transaksi dalam SPT dengan pihak ketiga, seperti properti, perbankan, kepemilikan saham, dan informasi lain yang didapatkan melalui pengawasan berbasis risiko dan pertukaran data.

Rosmauli pun menyampaikan DJP dalam pemanggilan tidak ada perlakuan khusus maupun penargetan individu tertentu serta proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus maupun penargetan individu tertentu, dan seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rosmauli.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) di Kantor Kementerian Keuangan, sore ini, Kamis (23/10/2025).

Purbaya mengungkapkan produsen perhiasan meminta pemerintah menyesuaikan kebijakan berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal. Mereka menjual emas perhiasan langsung ke toko-toko dan tidak membayar pajak.

Sementara itu, produsen emas legal dikenakan status pengusaha kena pajak (PKP) pabrikan dengan pajak sebesar 1,1% dan PKP pedagang atau toko emas sebesar 1,6%.

"Itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen saja tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau memang bisa naikkin income saya, naikkin aja," papar Purbaya.

Ini dikarenakan, Purbaya yakin hampir 90% produsen ilegal atau gelap tidak bayar pajak pabrikan 1,6% ke pemerintah. Adapun, APPI mengusulkan agar semua pajak ini digabungkan dan disederhanakan pemungutannya.

"Usul mereka (APPI) adalah semua dikerahkan 3%," katanya. Dengan demikian konsumen tak perlu lagi bayar di pabrik-pabriknya. Dengan demikian, ini bisa dikendalikan dengan lebih cepat.

Sayangnya, Purbaya tidak menyampaikan lebih lanjut mengenai kepastian penerapan kebijakan ini. Sebagai catatan, pabrikan dan pedagang emas perhiasan kerap terbebani dengan pajak ini. Pasalnya, belum semua pelaku usaha perhiasan ditetapkan sebagai PKP. Alhasil ini menimbulkan persaingan harga.