Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang Iduladha, lapak penjualan hewan kurban mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Dari pinggir jalan hingga lahan kosong di kawasan permukiman, para pedagang mulai mendatangkan sapi dan domba untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat setiap tahun.

Di balik ramainya musim kurban, para pelaku usaha mengaku bisnis ini bukan sekadar soal jual beli hewan, tetapi juga soal menjaga kualitas ternak, membangun kepercayaan pelanggan, hingga menghadapi persaingan harga yang semakin ketat.

Muhamad Ridwan Rizky Nugroho (26), pemilik Ridwan Farm, menjadi salah satu penjual hewan kurban yang rutin membuka lapak setiap musim Iduladha. Tahun ini, ia menyewa lapak di kawasan Cawang, Jakarta Timur, dan Ciputat, Tangerang Selatan.

Ridwan mengatakan usaha kurban keluarganya sebenarnya sudah berjalan sejak 2015. Namun, aktivitas jual beli hewan secara lebih serius baru mulai dikembangkan pada 2025. Ia menjual domba dan sapi lokal yang didatangkan dari Sumedang dan sekitarnya.

“Hewan biasanya baru kami kirim sekitar dua minggu sebelum Iduladha untuk display di Jakarta. Sebelumnya perawatan memang sudah dilakukan peternak di daerah asal,” ujarnya saat ditemui di lapaknya.

Menurut Ridwan, menjaga kondisi hewan menjadi hal paling penting menjelang musim kurban. Ia rutin memastikan jadwal pakan, pemberian vitamin, hingga kondisi kandang agar hewan tidak mudah stres sebelum disembelih.

Selain itu, ia juga cukup selektif memilih peternak yang menjadi mitra pemasok ternak. Baginya, kualitas hewan menjadi faktor utama agar pelanggan kembali membeli setiap tahun.

Di Ridwan Farm, harga domba dijual mulai Rp3,8 juta hingga Rp4,3 juta per ekor. Sementara sapi lokal dipasarkan di kisaran Rp26 juta sampai Rp28 juta tergantung ukuran dan bobot.

Pada musim kurban tahun lalu, Ridwan mengaku mampu menjual sekitar 70 ekor domba dan dua ekor sapi. Meski persaingan antarlapak cukup ramai, ia tetap optimistis usahanya bisa bertahan.

“Kalau soal persaingan pasti ada, tapi yang penting tetap jaga kualitas dan pelayanan. Rezeki sudah ada yang atur,” katanya.

Hal serupa dirasakan Firmansyah (29), pemilik Althaf Qurban di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Berbeda dengan Ridwan, Firman memilih fokus menjual sapi lokal asal Bima, Nusa Tenggara Barat.

Ia mengatakan latar belakang keluarganya sebagai peternak sapi membuat dirinya lebih memahami pasar sapi kurban dibanding jenis hewan lain.

“Di Bima memang peternaknya banyak. Saya lihat potensinya besar kalau dibawa ke Jakarta karena pasarnya lebih luas,” ujarnya.

Firman mulai membuka lapak kurban pada 2023 setelah merantau ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga. Jenis sapi yang dijual terdiri dari sapi Bali atau Bima dan sapi Peranakan Ongole (PO), dengan sapi PO menjadi jenis yang paling banyak dicari pelanggan.

Harga jual sapi di lapaknya bervariasi mulai Rp20 juta hingga Rp50 juta tergantung ukuran dan bobot hewan.

Untuk menarik pembeli, Firman menawarkan sejumlah layanan tambahan seperti pengiriman gratis, pembayaran uang muka, hingga perawatan hewan tanpa biaya tambahan sampai hari penyembelihan. Ia juga memanfaatkan media sosial Instagram melalui akun @althaf.qurban untuk promosi dan penjualan.

Menurut Firman, menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak menjadi perhatian utama, terutama untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sempat menjadi kekhawatiran para peternak dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam satu musim kurban, Althaf Qurban mampu menjual hampir 60 ekor sapi. Meski tren penjualan terus meningkat, ia mengaku risiko usaha tetap ada, mulai dari hewan sakit hingga stok yang belum terjual mendekati Iduladha.

Menariknya, Firman menilai persaingan antarpenjual hewan kurban di kawasan lapak justru berjalan cukup sehat. Para pedagang biasanya saling membantu jika ada pembeli yang mencari jenis sapi tertentu.

“Kalau ada yang cari sapi limosin biasanya saya arahkan ke lapak lain. Nanti kalau mereka cari sapi lokal, gantian diarahkan ke saya,” katanya.

Ke depan, Firman berencana menambah stok sapi dan membuka lapak di lokasi lain yang lebih ramai. Namun, ia mengaku tetap ingin fokus pada penjualan sapi lokal Bima yang dinilai lebih sesuai dengan kemampuan modal usahanya saat ini.

Pengalaman Ridwan dan Firman menunjukkan bahwa bisnis hewan kurban bukan hanya usaha musiman yang mengandalkan momen Iduladha.

Di balik ramainya penjualan, ada proses panjang menjaga kualitas ternak, membangun relasi dengan pelanggan, hingga mempertahankan kepercayaan di tengah persaingan pasar yang semakin ramai.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kendaraan bermotor didorong untuk mampu bersaing dalam harga, relevan dengan kebutuhan pasar, dan tetap menjaga profitabilitas.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto berpendapat demikian lantaran ada sederet tantangan yang akan dihadapi perusahaan dalam memasarkan asuransi kendaraan bermotor pada 2026.

Dia membeberkan tantangan-tantangan itu mencakup permintaan melemah akibat penjualan kendaraan dan daya beli yang turun, persaingan harga yang ketat, dan nasabah sangat sensitif terhadap premi.

“Selain itu, adanya ketergantungan pada leasing karena segmen non-leasing belum optimal. Kemudian, literasi asuransi rendah, proteksi masih dianggap beban biaya, tekanan biaya klaim dan tuntunan digitalisasi yang menggerus margin,” bebernya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (3/3/2026).

Untuk menghadapi hal itu dan mendongkrak premi asuransi kendaraan bermotor, Dedi menyarankan perusahaan mendiversifikasi kanal distribusi, mengoptimalkan cross-selling dan renewal, inovasi produk dan pricing fleksibel, dan memperbaiki loss ratio.

“Intinya, pertumbuhan premi harus berbasis ekspansi distribusi dan pengelolaan risiko yang lebih presisi, bukan semata menunggu kenaikan penjualan kendaraan baru,” tegasnya.

Untuk diketahui, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat sepanjang 2025 pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor turun 4,2% (year on year/YoY) menjadi Rp19,01 triliun. Sementara itu, klaim juga turun 2,4% (YoY) menjadi Rp7,52 triliun.

Dedi menilai penurunan pendapatan premi dan klaim tidak lepas dari kombinasi faktor makro, industri, dan perilaku konsumen yang saling terikat. Misalnya, penjualan kendaraan baru melemah, sehingga bisnis baru dari leasing ikut turun. Kemudian, daya beli tertekan membuat nasabah menurunkan cakupan atau tidak memperpanjang polis.

Sementara itu untuk klaim, mobilitas lebih rendah membuat frekuensi kecelakaan dan klaim menurun, serta underwriting lebih selektif dan fraudcontrol lebih kuat membuat klaim lebih terkendali.

“Secara keseluruhan, ini mencerminkan kombinasi perlambatan ekonomi dan perbaikan manajemen risiko. Premi tertekan, tetapi klaim yang turun bisa membantu menjaga profitabilitas,” tutur Dedi.

Oleh karena itu, dia memperkirakan lini kendaraan bermotor akan tumbuh moderat (single digit) pada 2026, seiring stabilnya ekonomi dan penjualan kendaraan. Menurutnya, klaim kemungkinan akan tetap terkendali meski biaya per klaim bisa naik karena inflasi spare part kendaraan.

“Lini ini masih akan menjadi salah satu kontributor terbesar asuransi umum, karena bersifat mass market dan renewal tahunan. Namun, pertumbuhannya tidak akan agresif dan sangat bergantung pada pemulihan ekonomi serta disiplin manajemen risiko,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak sawit mentah (CPO) berpotensi turun menembus level 4.000 ringgit per ton pada April 2026 seiring meningkatnya persaingan dengan melimpahnya pasokan minyak kedelai asal Amerika Selatan, terutama di pasar yang sensitif terhadap harga seperti India.

Trader senior sekaligus Direktur Godrej International Ltd. Dorab Mistry menilai, minyak sawit perlu menjadi lebih murah agar kembali menarik minat pembeli, khususnya dari India yang merupakan konsumen utama minyak nabati dunia.

“Minyak sawit harus turun harga untuk mendorong permintaan, terutama dari India,” ujar Mistry dikutip dari Bloomberg, Selasa (110/2/2026).

Dalam beberapa bulan terakhir, minyak sawit dan minyak kedelai terlibat persaingan harga yang ketat. Kondisi tersebut mendorong pembeli global mengalihkan sumber pasokan seiring berubahnya selisih harga dan dinamika suplai.

Selama ini, minyak sawit dikenal sebagai minyak nabati termurah dan menjadi pilihan utama bagi kilang serta industri makanan di India. Namun, keunggulan harga tersebut kerap menyempit, sehingga pembeli beralih ke minyak kedelai dari Amerika Selatan.

Mistry menyebut sejak tahun lalu terjadi perubahan signifikan dalam pola pembelian dan arus perdagangan minyak nabati global.

Persaingan antara minyak sawit dan minyak kedelai diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan, seiring India kini mengimpor minyak kedelai dari sedikitnya 10 negara, meningkat tajam dibandingkan sebelumnya yang hanya berasal dari tiga negara.

India merupakan importir terbesar minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari di dunia, dengan total impor sekitar 16 juta ton per tahun, terutama dari Asia Tenggara dan Amerika Selatan.

Pada tahun pemasaran ini, India diperkirakan akan meningkatkan impor minyak sawit dan minyak kedelai untuk menggantikan minyak bunga matahari yang harganya melonjak.

Mistry memperkirakan impor minyak sawit India mencapai sekitar 9 juta ton, sementara impor minyak kedelai diproyeksikan sekitar 5,5 juta ton.

Di sisi pasokan, produksi minyak sawit Indonesia, produsen terbesar dunia, diperkirakan stagnan pada 2026 di kisaran 50 juta ton. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah yang terus melakukan penyitaan lahan perkebunan.

Menurut Mistry, langkah penindakan pemerintah terhadap praktik penyimpangan di sektor perkebunan dan sumber daya alam telah memicu kekhawatiran investor. Dampaknya, investasi di sektor perkebunan, termasuk pemupukan dan pembukaan lahan baru, tertahan, bahkan sebagian petani menghentikan aktivitasnya.

“Rencana penyitaan tambahan 5 juta hektare lahan pada 2026 membuat pelaku usaha ketakutan. Tidak ada investasi baru, tidak ada ekspansi, dan pertumbuhan pun menghilang,” kata Mistry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) di Kantor Kementerian Keuangan, sore ini, Kamis (23/10/2025).

Purbaya mengungkapkan produsen perhiasan meminta pemerintah menyesuaikan kebijakan berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal. Mereka menjual emas perhiasan langsung ke toko-toko dan tidak membayar pajak.

Sementara itu, produsen emas legal dikenakan status pengusaha kena pajak (PKP) pabrikan dengan pajak sebesar 1,1% dan PKP pedagang atau toko emas sebesar 1,6%.

"Itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen saja tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau memang bisa naikkin income saya, naikkin aja," papar Purbaya.

Ini dikarenakan, Purbaya yakin hampir 90% produsen ilegal atau gelap tidak bayar pajak pabrikan 1,6% ke pemerintah. Adapun, APPI mengusulkan agar semua pajak ini digabungkan dan disederhanakan pemungutannya.

"Usul mereka (APPI) adalah semua dikerahkan 3%," katanya. Dengan demikian konsumen tak perlu lagi bayar di pabrik-pabriknya. Dengan demikian, ini bisa dikendalikan dengan lebih cepat.

Sayangnya, Purbaya tidak menyampaikan lebih lanjut mengenai kepastian penerapan kebijakan ini. Sebagai catatan, pabrikan dan pedagang emas perhiasan kerap terbebani dengan pajak ini. Pasalnya, belum semua pelaku usaha perhiasan ditetapkan sebagai PKP. Alhasil ini menimbulkan persaingan harga.

Bisnis.com, JAKARTA -

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah merancang Peraturan Menteri (Permen) mengenai Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM guna memperkuat ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat. Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika biaya layanan di platform e-commerce yang dinilai kerap menjadi beban bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya di ranah digital.