Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman meminta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 diimplementasikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi atau migas nasional.

Dia mengatakan regulasi tersebut menjadi salah satu langkah kebijakan yang relevan dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong optimalisasi potensi wilayah kerja migas yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memberikan ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengelolaan bagian wilayah kerja migas, termasuk melibatkan peran BUMD, koperasi, maupun pelaku usaha lokal," kata Yulisman di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tantangan utama sektor hulu migas saat ini bukan hanya pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi lintas sektor, kepastian regulasi, serta penguatan tata kelola di tingkat implementasi.

Oleh karena itu, dia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas dan kementerian/lembaga terkait, dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan guna memastikan Permen ESDM 14/2025 berjalan secara optimal di lapangan.

"Ini merupakan peluang untuk meningkatkan produksi nasional sekaligus memperkuat dampak ekonomi di daerah," katanya.

Yulisman menambahkan bahwa capaian lifting minyak nasional tahun 2025 menjadi modal penting untuk mendorong target produksi yang lebih tinggi pada tahun 2026.

Namun demikian, menurut dia, peningkatan produksi tidak dapat hanya bergantung pada eksplorasi baru, melainkan juga pada optimalisasi sumur yang tersedia, pengelolaan lapangan marginal, serta penerapan teknologi yang lebih efisien.

Menurut Yulisman, implementasi regulasi ini perlu dibarengi dengan pengawasan yang kuat agar tetap menjaga aspek keselamatan operasi, perlindungan lingkungan, dan transparansi tata kelola.

Dengan demikian, peningkatan lifting migas tidak hanya berorientasi pada angka produksi, tetapi juga pada keberlanjutan sektor energi nasional.

Komisi XII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan target ketahanan energi nasional dapat tercapai secara terukur dan berkelanjutan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan hingga saat ini baru satu UMKM pengelola sumur rakyat yang telah bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Adapun penyerapan minyak hasil sumur rakyat itu dilakukan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi. Dari jumlah itu, baru satu UMKM di Jambi yang telah bermitra dengan KKKS, yakni PT Batanghari Sinar Energi.
"Sampai hari ini baru satu UMKM yang sudah mengalir minyaknya, yang lain dalam proses," ucap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (11/2/2026).
Djoko merinci sumur rakyat itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Perinciannya, Aceh 1.490 sumur, Sumatra Selatan 26.300 sumur, Jambi 11.509 sumur, Sumatera Utara 607 sumur, Jawa Tengah 4.391 sumur, dan Jawa Timur 798 sumur.
Menurutnya, sejumlah sumur rakyat di daerah lain puin saat ini masih dalam tahap evaluasi untuk bekerja sama dengan KKKS, seperti PT pertamina (persero).
"Sumatera Selatan dalam proses 2, Jambi dalam proses 1 lagi, selebihnya Jawa Tengah dalam proses. Sehingga kami menunggu evaluasi daripada KKKS yang akan berkontrak dengan Pertamina ataupun KKKS di sekitarnya," tutur Djoko.
Asal tahu saja, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.
Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.
Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut sebagian sumur masyarakat sudah resmi mendapat izin untuk dikerjasamakan dengan KKKS.
Bahlil menuturkan, dari total 45.095 sumur rakyat yang dianggap ilegal itu, sebagiannya kini sudah resmi mendapat izin. Dengan begitu, minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur itu bisa diserap negara.
Kendati demikian, bahlil tak merinci berapa total sumur masyarakat yang telah mendapat izin tersebut.
"Sekarang untuk 40.000 lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah keluar seperti di Jambi, Sumatra Selatan. Sekarang di Jawa Tengah kami percepat perizinannya agar mereka bisa kontribusi pada peningkatan lifting," tutur Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).
Bahlil menyebut, pemberdayaan sumur rakyat merupakan salh satu strategi pemerintah untuk mengejar target lifting minyak tahun ini. Adapun target lifting 2026 itu mencapai 610.000 barel per hari (bph), naik dibanding 2025 yang sebesar 605.000 bph.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Muhammadiyah.

Dia mengatakan, pemberian tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu saat ini masih dalam tahap kajian.

Adapun izin tambang untuk Muhammadiyah terbilang lambat dibanding untuk Nahdlatul Ulama (NU). Izin tambang untuk NU telah rampung sejak Bahlil masih menjabat sebagai Menteri Investasi.

"Kalau punya NU itu sudah selesai sejak saya masih di Kementerian Investasi. Nah, punya Muhammadiyah sekarang lagi di-exercise oleh Pak Dirjen Minerba, begitu pun yang lain-lainnya," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa saat ini proses perizinan pemberian tambang untuk ormas keagamaan masih dalam tahap judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, dia menyebut proses pemberian jatah tambang akan tetap berjalan. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan menteri (permen) terkait hal itu.

Asal tahu saja, regulasi pemberian tambang untuk ormas keagamaan tertuang dalam UU dan sejumlah aturan turunannya. Regulasi itu yakni UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Adapun aturan turunannya yakni PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Kemudian aturan turunan lainnya yakni Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam Pasal 28 ayat 1 Permen ESDM Nomor 18 tahun 2025, dijelaskan bahwa BU ormas keagamaan dapat mengajukan WIUP mineral logam maksimal 25.000 hektar (ha) dan WIUP batu bara maksimal seluas 15.000 ha.

Adapun, untuk memperoleh WIUP tersebut secara prioritas, badan usaha ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pernyataan komitmen.

Sebelumnya, Bahlil mengaku belum memberikan WIUP kepada Muhammadiyah lantaran masih mengkaji lokasi tambang yang tepat. Dia mengatakan, proses kajian terhadap lokasi tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah masih berlangsung.

"Tambang Muhammadiyah itu kemarin sudah kami dorong, tapi kami lagi mengkaji kembali, kan kami harus kasih yang bagus, jangan sampai yang jelek," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

Muhammadiyah mulanya akan diberikan tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. Adapun, lokasi bekas tambang Adaro berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha).

Namun, dalam proses pengecekan ternyata dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait lahan tambang tersebut. Oleh karena itu, Bahlil bakal memastikan kualitas dan potensi tambang sebelum diberikan kepada Muhammadiyah.

Hal ini guna memberikan keadilan antar-ormas keagamaan yang mengajukan izin kelola tambang. Seperti halnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah diberikan izin pengelolaan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC) oleh pemerintah.

"Kalau yang kurang bagus kan, saya enggak adil dong. Lagi kita carikan yang bagus deh. Kan NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi," kata Bahlil.

Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sebaran sumur masyarakat yang dilegalkan dan dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Sumur rakyat itu paling banyak berada di Sumatra Utara.
Adapun penataan sumur rakyat dilakukan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung merinci, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi. Menurutnya, ini merupakan jumlah sumur rakyat secara maksimal.
"Jadi kami melihat untuk sumur masyarakat ini juga perlu kita lakukan bagaimana bentuk kerja sama. Jadi di dalam Permen 14 Tahun 2025 ini sudah ada mekanismenya sampai dengan bagaimana legalitas terhadap sumur masyarakat," tutur Yuliot dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).
Berdasarkan data yang dia paparkan, mayoritas sumur rakyat berada di Sumatra Selatan, yakni 26.300 sumur. Perinciannya, sumur yang berada di Musi Banyuasin mencapai 22.381 sumur, Musi Rawas 405 sumur, Musi Rawas Utara 32 sumur, dan Muara Enim 133 sumur.
Lalu, Banyuasin 66 sumur, Pali 165 sumur, dan Lahat 3.118 sumur.
Selanjut, wilayah dengan sebaran sumur rakyat terbanyak kedua adalah Jambi, yakni 11.509 sumur. Perinciannya, Sumur di Batanghari Mencapai 9.885, Muaro Jambi 1.336 sumur, dan Sarolangun 288 sumur.
Berikutnya, darah dengan jumlah sumur rakyat terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah, yakni 4.391 sumur. Jumlah itu tersebar di Blora 2.697 sumur, Rembang 400 sumur, Grobogan 121 sumur, Kendal 825 sumur, Boyolali 198 sumur, dan Batang 150 sumur.
Kemudian, disusul Aceh dengan total 1.490 sumur. Perinciannya, di Bireuen terdapat 83 sumur, Aceh Utara 547 sumur, Aceh Timur 658 sumur, dan Aceh Tamiang 202 sumur.
Lalu, di Jawa Timur terdapat 798 sumur rakyat. Jumlah itu tersebar di Gresik sebanyak 19 sumur, Tuban 408 sumur, Bojonegoro 371 sumur.
Sementara, sisanya berada di Sumatra Utara tepatnya di Langkat, yakni 607 sumur.
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.
Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.
Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
"Jadi perlu pembinaan kelembagaan juga terhadap ini usaha yang dilakukan dalam bentuk koperasi, dalam bentuk wadah koperasi. Tentu itu nanti akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi yang dikonsolidasikan melalui perusahaan KKKS," kata Yuliot.

Sekarang tim saya lagi melakukan verifikasi di daerah dan sosialisasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan tahap verifikasi sumur rakyat sebelum memberikan izin untuk menjual hasil produksinya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Sekarang pengajuannya kan sudah, nama-nama perusahaannya dari daerah pun sudah. Sekarang tim saya lagi melakukan verifikasi di daerah dan sosialisasi,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Adapun mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat ini bermula di tahap inventarisasi sumur rakyat oleh gubernur, bupati/wali kota, kepala satuan kerja khusus (SKK)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), kontraktor, atau berupa tim gabungan.

Inventarisasi tersebut meliputi proses perizinan, memetakan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berlokasi di dekat sumur rakyat, dan apakah sumur rakyat tersebut layak direkomendasikan untuk dilegalkan.

Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Setelah tahap inventarisasi selesai, tim gabungan akan menetapkan daftar hasil inventarisasi sumur. Melalui daftar tersebut, gubernur akan menunjuk BUMD, koperasi, dan/atau UMKM yang direkomendasikan untuk mengelola sumur minyak.

Pihak-pihak yang ditunjuk oleh gubernur akan mengajukan usulan kerja sama ke KKKS untuk dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Setelah KKKS menyetujui usulan kerja sama, perusahaan migas tersebut akan mengajukan permohonan persetujuan ke Menteri ESDM melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau BPMA.

“Kami verifikasi sumurnya, nama perusahaannya, kelompok masyarakatnya,” ujar Bahlil.

Verifikasi tersebut nantinya menentukan apakah Kementerian ESDM memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan yang disampaikan oleh perusahaan KKKS yang bersangkutan.

“Izinnya dikeluarkan Desember. Desember ini,” ucapnya.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

Hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10 dapat menekan impor bensin.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa saat ini jumlah impor bensin Indonesia masih cukup besar, yakni mencapai 22,8 juta kiloliter (KL), sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 13,84 juta KL.

“Tujuan dari mandatori bioetanol ini adalah untuk mengurangi impor bensin,” ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Eniya mencontohkan, penerapan BBM campur bioetanol 5% atau E5 selama ini mampu menekan impor bensin sekitar 5%.

Menurutnya, regulasi kewajiban pencampuran BBM dengan bioetanol sudah ada sejak 2008 melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 32 Tahun 2008, yang menetapkan kewajiban pencampuran etanol sebesar 1%. Kemudian, revisi ketiga Permen 32/2008 diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

Pada 2023, Kementerian ESDM mulai mendorong proyek uji pasar (market trial) bioetanol yang dilakukan oleh Pertamina. Dalam uji tersebut, Pertamina mencampurkan etanol 5% pada produk BBM dan memasarkan dengan nama Pertamax Green 95.

“Saat ini, Pertamax Green 95 yang mengandung etanol 5% sudah dijual di 146 SPBU, yaitu di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta,” imbuh Eniya.

Ke depan, Eniya memprediksi mandatory E10 bisa diterapkan pada 2028 atau lebih cepat. Pentahapan mandatori untuk etanol akan diatur melalui keputusan menteri sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku serta mekanismenya.

Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol berasal dari bahan baku nabati, seperti singkong, jagung, dan tebu, yang ditanam dan diolah di pabrik etanol. Ia memperkirakan proses ini membutuhkan waktu 1,5–2 tahun.

“[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Untuk mempercepat penerapan E10, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dianggap dapat menjadi acuan bagi pengembangan di Indonesia.

Brasil diketahui menerapkan mandatory etanol 30% dalam bensin dan melakukan transisi energi dengan cepat. Bahlil menambahkan, ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.

“Kemarin malam, saya menandatangani MoU dan berdiskusi. Ada kemungkinan besar investor Brasil akan ikut berinvestasi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap yang tidak bisa mengekspor kelebihan listriknya untuk mengurangi tagihan listrik berdampak pada minat pembelian rumah yang menggunakan solar panel.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang diundangkan pada 31 Januari 2024.

PLTS atap merupakan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan modul photovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLTS atap. Sebelumnya, salah satu keuntungan pemasangan PLTS atap yakni penghematan biaya tagihan listrik bulanan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan.

CEO Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono mengatakan sebelum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan tentang tidak dapat dilakukan ekspor listrik, permintaan rumah yang memiliki panel surya sangat besar.

"Pembeli segmen harga enengah atas hingga atas banyak mengincar hunian dengan solar panel karena berdampak pada biaya listrik yang dikeluarkan tiap bulannya, berkurang dan itu dijadikan gimmick penjualan," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (31/10/2025).

Namun, setelah Kementerian ESDM mengeluarkan beleid tidak bisa dilakukan ekspor listrik membuat pembeli menjadi enggan membeli rumah dengan solar panel. Para pemilik rumah enggan menggunakan PLTS atap karena biaya yang relatif mahal dan hanya bisa digunakan pada waktu pagi hingga sore hari saja. Padahal, kebutuhan utama penggunaan listrik pada sore hingga malam hari.

"Ini membuat pengembang menjadi sedikit bangun rumah dengan solar panel, karena tidak bisa ekspor dan juga biaya instalasi panel surya pun mahal," kata Hendra.

Dia berharap pemerintah dapat melonggarkan aturan tersebut. Pemerintah semestinya tidak hanya menghitung untung ruginya dalam jangka pendek tetapi harus melihat jauh ke depan dan memperhitungkan faktor benefit terhadap lingkungan.

Executive Director Summarecon Serpong Albert Luhur menuturkan pihaknya tak menampik aturan pemerintah yang tidak bisa melakukan ekspor kelebihan listrik ini membuat pembeli tidak terlalu mengutamakan penggunaan solar panel di hunian.

Namun demikian, emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) tetap mengembangkan produk yang menggunakan solar panel di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten.

"Beberapa produk kami sudah menggunakan solar panel seperti klaster Louise yang harganya mulai dari Rp3,6 miliar itu ada solar panel. Dulu konsumen senang rumahnya ada solar panel karena bisa ekspor sehingga biaya listrik bulanan murah dan itu jadi gimmick penjualan kami," ucapnya.

Namun, adanya aturan yang tidak bisa dilakukan ekspor kelebihan listrik membuat pengembang tidak lagi dapat menjadikan gimmick penjualan.

"Kami sekarang tidak memaksakan ada solar panel di proyek baru," terangnya.

Untuk dapat mengurangi beban listrik dan juga efisiensi energi dari penggunaan lampu dan pendingin ruangan, pengembang menyiasatinya dengan menggunakan kaca jendela low e glass. Kaca low e glass dapat menyerap panas sebesar 60% sehingga mengurangi beban penggunaan pendingin ruangan. Selain itu, desain rumah dibuat dengan konsep high ceiling dan juga bukaan jendela yang besar sehingga memperlancar sirkulasi udara.

"Kaca low e glass kami gunakan misalnya di Ardea klaster Heron dan klaster Bellefont sehingga panas matahari bisa diserap kaca dan ruangan di dalam tidak terlalu panas jadi penggunaan AC tidak terlalu besar dan banyak," tutur Albert.

Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, kami sangat terbantukan sekali. Kami kerja tidak ada rasa takut, rasa was-was, dan berasa terlindungi.

Jakarta (ANTARA) - Warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), kini merasa tenang setelah pemerintah melegalkan pemanfaatan sumur minyak rakyat yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya.

"Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, kami sangat terbantukan sekali. Kami kerja tidak ada rasa takut, rasa was-was, dan berasa terlindungi," ujar Joko Mulyono, warga Mekar Sari, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Joko lantas menggambarkan betapa besar perubahan yang dirasakan sejak terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

Ia menuturkan aktivitas warga kini mendapat perhatian dan penataan langsung dari pemerintah melalui peraturan tersebut.

Setelah bertahun-tahun beroperasi dengan berbagai keterbatasan, kini ribuan penambang minyak rakyat di Sumsel mendapat kepastian dan pendampingan agar bisa bekerja secara aman, terarah, dan berkelanjutan.

Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha di sektor energi dengan sistem pembinaan yang tertata dan pengawasan yang lebih baik.

"Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat. Nggak takut lagi kami molot (kerja) nambang. Kalau sudah ada aturan, aman kami, Pak," ungkap Anita Bakti, warga Mekar Sari, saat berdialog dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerjanya meninjau sumur minyak rakyat, di Desa Mekar Sari, Keluang, Sumsel, Kamis (16/10).

Apalagi, permen baru ini tak sekadar menata ulang kegiatan penambangan rakyat.

Di dalamnya, pemerintah mengatur secara komprehensif bagaimana kegiatan penambangan rakyat bisa berjalan berkelanjutan.

Mulai dari pembinaan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran, hingga kepastian harga jual minyak yang lebih adil bagi penambang.

Produksi rakyat itu kini juga akan tercatat resmi sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Langkah ini mengubah wajah desa-desa penghasil minyak di Musi Banyuasin.

Jika dulu sumur-sumur tradisional di pekarangan rumah dan kebun warga sering kali dikelola tanpa pendampingan teknis, kini menjadi bagian dari sistem tata kelola energi nasional yang lebih aman dan efisien.

Sumur-sumur tradisional yang dulu belum tertata kini menjadi simbol kemandirian energi rakyat.

Pemerintah pun berharap dengan payung hukum baru ini, potensi energi rakyat bisa terus berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Pembinaan teknis akan diperkuat melalui kerja sama antara PT Pertamina, PT Medco, dan pihak terkait lainnya yang beroperasi di wilayah kerja setempat.

Gubernur Sumsel Herman Deru menilai Permen ESDM ini sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

"Kita bersama-sama menyambut kehadiran Bapak Menteri ESDM dengan penuh suka cita. Apa yang selama ini menjadi hak masyarakat agar sumber daya alam yang ada di daerah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat dengan prosedur dan aturan yang benar, hari ini menunjukkan titik cerah," ujarnya.

Herman menambahkan selama ini banyak warga yang kehilangan nyawa akibat bekerja tanpa pembinaan dan perlindungan.

"Kini dengan aturan baru ini, mereka bisa bekerja dengan tenang, aman, dan bermartabat," ujarnya.

Menurut Herman, aturan yang lahir di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini juga menandai perubahan besar dalam cara negara memandang potensi energi rakyat.

Selama puluhan tahun, penambangan minyak skala kecil hanya diatur lewat regulasi sumur tua yang tidak mencakup aktivitas masyarakat.

Kini, dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, potensi besar minyak rakyat diakui sebagai bagian dari kekayaan alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kementerian ESDM juga memastikan ke depan, skema pembinaan, perizinan, hingga pembelian hasil minyak rakyat akan terus disempurnakan.

Pertamina dan perusahaan mitra di wilayah kerja (WK) setempat akan berperan aktif mendampingi masyarakat dalam hal keselamatan, pengelolaan, dan pemasaran.

Harga jual minyak yang sebelumnya hanya 70 persen dari harga badan usaha Pertamina, kini naik menjadi 80 persen, sehingga lebih layak bagi penambang kecil.

Herman berharap program ini menjadi awal baru bagi masyarakat Sumsel.

"Kami harapkan binaannya Pak Menteri, agar masyarakat ini mendapatkan pekerjaan yang legal bersama BUMD, UMKM, dan koperasinya. Ini bukan sekadar tentang minyak, tapi tentang martabat rakyat," ujarnya pula.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Suasana haru bercampur lega menyelimuti Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di tengah hamparan kebun dan deretan rumah yang berdampingan dengan sumur-sumur minyak tradisional, warga tampak kembali beraktivitas dengan wajah cerah.

Hal ini tak lepas dari terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Aturan baru ini menjadi angin segar bagi ribuan penambang minyak rakyat di Sumatera Selatan.

"Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, sangat terbantukan sekali. Kami kerja mungkin tidak ada rasa takut, rasa was-was dan berasa terlindungi," ujar salah seorang warga Mekar Sari, Joko Mulyono.

Selama bertahun-tahun warga bekerja dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kini, regulasi baru itu memberi kepastian hukum, pendampingan teknis, dan perlindungan keselamatan kerja.

"Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Nggak takut lagi kami molot (kerja) nambang. Kalau sudah ada aturan, aman kami," ungkap warga lainnya, Anita Bakti.

Aturan baru ini tidak hanya mengakui eksistensi penambang rakyat, tapi juga menata aktivitas mereka agar lebih aman dan berkelanjutan. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya energi melalui sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur.

Melalui aturan baru ini, pemerintah mengatur secara komprehensif bagaimana kegiatan penambangan rakyat bisa berjalan berkelanjutan. Selain soal legalitas, Permen ESDM 14/2025 juga mengatur aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, hingga kepastian harga jual minyak yang lebih adil bagi penambang.

Dengan begitu, produksi minyak rakyat kini resmi tercatat sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadikannya bagian dari sistem ekonomi nasional. Langkah ini tak hanya memberi napas baru bagi warga, tapi juga mengubah wajah desa-desa penghasil minyak di Musi Banyuasin.

Dari Pekarangan Warga ke Sistem Nasional

Dulu, sumur-sumur minyak rakyat di pekarangan rumah dan kebun warga sering dikelola tanpa pendampingan teknis. Kini, aktivitas tersebut menjadi bagian dari sistem tata kelola energi nasional.

Sumur-sumur tradisional yang dulunya terkesan semrawut kini menjelma simbol kemandirian energi rakyat. Pemerintah pun berharap, dengan payung hukum baru ini, potensi energi rakyat bisa terus berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan Pertamina, Medco, dan perusahaan mitra lainnya untuk memberikan pembinaan, pendampingan, dan penyerapan hasil produksi minyak rakyat.

Langkah ini pun menuai apresiasi langsung dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, yang menilai aturan ini sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

"Kita bersama-sama menyambut kehadiran Bapak Menteri ESDM dengan penuh sukacita. Apa yang selama ini menjadi hak masyarakat agar sumber daya alam yang ada di daerah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat dengan prosedur dan aturan yang benar, hari ini menunjukkan titik cerah," ujar Herman.

Ia menambahkan, selama ini banyak warga yang kehilangan nyawa akibat bekerja tanpa pembinaan dan perlindungan. Kini dengan aturan baru ini, mereka bisa bekerja dengan tenang, aman, dan bermartabat.

"Begitu banyak saudara-saudara kita di Muba ini meninggal karena tidak dapat diintervensi penyelamatan untuk pembinaan keselamatannya," ujarnya.

Menurut Herman, aturan yang lahir di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini juga menandai perubahan besar dalam cara negara memandang potensi energi rakyat. Selama puluhan tahun, penambangan minyak skala kecil hanya diatur lewat regulasi sumur tua yang tidak mencakup aktivitas masyarakat.

Kini, melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, potensi besar minyak rakyat diakui sebagai bagian dari kekayaan alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Tak hanya pemerintah daerah yang merasakan manfaatnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM memastikan, ke depan, skema pembinaan, perizinan, hingga pembelian hasil minyak rakyat akan terus disempurnakan.

Pertamina dan perusahaan mitra di wilayah kerja (WK) setempat juga akan berperan aktif mendampingi masyarakat dalam hal keselamatan, pengelolaan, dan pemasaran.

Harga jual minyak yang sebelumnya hanya 70 persen dari harga Badan Usaha PT Pertamina (Persero) kini naik menjadi 80 persen, memberi nilai ekonomi yang lebih layak bagi penambang kecil.

Herman berharap program ini menjadi awal baru bagi masyarakat Sumatera Selatan. Terutama agar masyarakat setempat bisa bekerja secara legal bersama BUMD, UMKM, dan koperasi.

"Kami harapkan binaannya, Pak Menteri. Ini bukan sekadar tentang minyak, tapi tentang martabat rakyat," ucapnya.