Bisnis.com, JAKARTA — PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) memproyeksikan adanya perlambatan penjualan seiring dengan keputusan Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan (BI Rate) ke level 5,75% pada Juni 2026.

Direktur MTLA, Olivia Surodjo menjelaskan bahwa kondisi perlambatan itu terjadi seiring dengan mayoritas pembelian unit MTLA masih didominasi oleh Kredit Pembelian Rumah (KPR).

“Mayoritas konsumen MTLA masih didominasi oleh KPR, hingga April 2026 pembelian menggunakan KPR lebih dari 80% sisanya pembayaran tunai, maupun cicilan bertahap,” kata Olivia kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Kendati demikian, Olivia menekankan penjualan unit pada semester II tetap memiliki peluang besar, khususnya bagi pasar rumah pertama (firts home buyer). Hal itu didukung oleh insentif bebas pajak (PPN DTP) yang masih digulirkan pemerintah.

Selain itu, kenaikan suku bunga KPR juga diproyeksi masih akan terjadi pada tiga hingga 6 bulan mendatang. Dengan demikian, penjualan dipastikan masih dalam level stabil.

“MTLA melihat prospek sektor properti semester II masih ada peluang untuk first home buyer didukung insentif PPNDTP. Walaupun kami melihat ada sedikit perlambatan tetapi kami berharap tidak terlalu signifikan dampaknya ke penjualan,” imbuhnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 25 basis poin menjadi masing-masing 4,75% dan 6,5%.

Bisnis.com, JAKARTA—Salah satu broker memandang optimistis prospek pertumbuhan pasar properti pada 2026 seiring dengan masih tingginya kebutuhan hunian. Selain itu, berbagai insentif dapat mendorong minat pembelian rumah.

Direktur LJH Realty Indonesia, Oka Mahendra, menuturkan berbagai indikator menunjukkan prospek pasar properti 2026 masih positif. Properti dengan harga di bawah Rp1 miliar tetap diminati karena didominasi end-user riil.

Pemerintah juga masih menggulirkan insentif sektor properti, seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100%, yang dinilai efektif mendorong minat beli masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, bank-bank penyalur KPR berlomba menghadirkan produk yang semakin ramah, mulai dari suku bunga rendah hingga tenor panjang.

“Kondisi ini menciptakan iklim yang kondusif bagi transaksi, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi broker properti,” paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Tak hanya pasar properti perdana, pasar secondary dan sewa-menyewa juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Oka menyebut pasar sewa tumbuh signifikan, seiring dengan banyaknya masyarakat yang menunda membeli, tetapi tetap membutuhkan hunian.

Di sisi lain, perubahan perilaku konsumen juga ikut mendorong pentingnya peran broker. Oka menyebut klien saat ini semakin selektif dan mengutamakan kualitas layanan, baik di pasar primer maupun sekunder. Bahkan, transaksi di pasar sekunder masih mendominasi karena banyak pembeli mencari fleksibilitas harga dan lokasi.

“Menjual properti bukan sekadar memasang iklan. Broker berperan menghubungkan penjual dan pembeli, melakukan follow up, negosiasi, hingga memastikan legalitas dokumen. Tidak semua orang punya waktu dan keahlian untuk itu,” ujarnya.

Menurut Oka, profesionalisme menjadi pembeda utama broker properti saat ini. LJH Realty membekali konsultan dan mitra dengan pelatihan berkelanjutan, penguatan personal dan corporate branding, serta sertifikasi broker. Agen harus profesional, aman, dan fokus pada pelayanan.

“Properti bukan hanya soal jual beli aset bernilai besar. Ada kepercayaan, rasa aman, dan kualitas pelayanan yang harus dijaga. Di situlah peran broker properti menjadi sangat penting,” ujar Oka.

Di tengah dinamika ekonomi dan persaingan ketat industri properti, profesi broker properti menunjukkan daya tahan sekaligus peluang yang semakin terbuka. Hal ini tercermin dari perhelatan Awards Annual 2026 Parade of Excellence yang digelar LJH Realty Indonesia pekan lalu.
Acara yang digelar ini menjadi ajang apresiasi bagi para konsultan properti dan mitra outlet yang dinilai berprestasi sepanjang 2025. Lebih dari sekadar seremoni, agenda tersebut juga menjadi potret bagaimana profesi agen dan broker properti kini makin diakui perannya dalam ekosistem industri real estate di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Bankir menyambut baik perpanjangan diskon pajak berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah sepanjang 2026. Kebijakan ini diyakini mampu menjadi motor penggerak permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sekaligus memutar roda ekonomi nasional.

Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA Welly Yandok menyampaikan kehadiran insentif ini memberikan dampak yang luas. Menurutnya, kebijakan ini akan mendorong pengembang mempercepat pembangunan rumah, yang kemudian menghidupkan sektor industri sektor industri turunan, seperti industri material bangunan, jasa konstruksi, termasuk bank sebagai penyedia pembiayaan kredit modal kerja/kredit investasi.

“Sehingga insentif PPN DTP kami harap dapat meningkatkan transaksi pembelian rumah dan penyaluran KPR,” kata Welly kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

Adapun sepanjang 2025, sebanyak 26% dari total realisasi KPR BCA mendapatkan insentif PPN DTP. Mengingat kebijakan insentif ini berlanjut hingga akhir 2026, Welly mengungkapkan bahwa perseroan akan memberikan promo khusus bagi nasabah yang membeli rumah.

Promo khusus diberikan kepada nasabah yang mendapatkan insentif PPN DTP berupa keringanan biaya KPR, sebagai upaya BCA untuk lebih meringankan nasabah saat membeli rumah.

Di sisi lain, meski tren kredit macet di sektor KPR secara industri sempat mengalami kenaikan, Welly optimistis hadirnya kebijakan ini dapat membantu menjaga kualitas kredit nasabah.

Dia menuturkan, nasabah yang memanfaatkan insentif PPN DTP ini akan diuntungkan lantaran dana yang perlu disediakan untuk membeli rumah menjadi lebih ringan, sehingga beban nasabah untuk membayar angsuran kredit tentu menjadi lebih ringan.

“Semoga tahun ini ekonomi membaik dan daya beli masyarakat juga pulih, sehingga secara keseluruhan dapat turut menjaga kualitas kredit,” pungkasnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meyakini bahwa KPR di bank berpotensi tumbuh lebih tinggi menyusul perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan dukungan berbagai program pemerintah terutama kebijakan yang dapat mendorong penguatan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi (sektor properti) termasuk bauran kebijakan akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi, termasuk dalam mendorong pertumbuhan KPR.

“Dengan adanya kebijakan ini dimungkinkan dapat mendorong lebih tinggi pertumbuhan kredit perumahan di bank,” kata Dian dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, Dian menilai pertumbuhan kredit perbankan juga perlu didorong oleh faktor-faktor lain yang dapat mendukung kemampuan daya beli masyarakat terutama kemampuan masyarakat untuk pembayaran angsuran.

Dia mengatakan OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan. Menurutnya, bank dapat mengoptimalkan dukungan kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan dengan tetap memerhatikan risk appetite dan aspek prudential banking.

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa perbankan senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari dana pihak ketiga (DPK) atau dana masyarakat.

Perbankan juga memahami penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana masyarakat karena ada tanggung jawab moral bank dalam pengelolaan dana yang dapat disalurkan pada kegiatan produktif seperti penyaluran kredit/ pembiayaan termasuk KPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.

Adapun implementasi PPN DTP 2026 ini diatur dalam PMK Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid itu dijelaskan bahwa perpanjangan PPN DTP dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

"Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (5/1/2026).

Dalam Pasal 14 dituliskan bahwa peraturan menteri terkait perpanjangan implementasi PPN DTP berlaku mulai 1 Januari 2026.

Sebelumnya, pemerintah memang telah memastikan akan terus mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN DTP bagi sektor perumahan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengungkap sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkannya pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

Dia menambahkan, program beli rumah bebas pajak itu berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. Dalam skema ini, pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp2 miliar.

Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 nanti, pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersial.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektoral ekonomi juga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Cathy Zhang Ying, istri pendiri Alibaba, Jack Ma, membeli hunian mewah di distrik Belgravia, London, seharga 19,5 juta poundsterling atau hampir Rp440 miliar musim gugur lalu, lapor media asing.

Dilansir Financial Times, bangunan tersebut sebelumnya merupakan milik kedutaan besar Italia. Menurut laporan tersebut, Cathy Zhang Ying sudah menjadi pemilik rumah mewah di distrik aristokrat Belgravia itu sejak tahun lalu.

Kesepakatan pembelian rumah mewah itu menelan biaya keluarga miliarder itu sebesar £19,5 juta atau sekitar Rp440 miliar.

Perumahan itu dibangun pada pergantian abad ke-19 dan ke-20. Sejak 1923, kediaman itu menampung kedutaan besar Italia, kemudian kantor atase militer Italia. Tetapi 15 tahun yang lalu bangunan itu diubah menjadi rumah pribadi.

Rumah tersebut memiliki enam kamar tidur, teater, dan taman di halaman. Menurut statistik dari perusahaan real estat LonRes, kesepakatan ini berada di peringkat ke-34 dalam daftar transaksi termahal tahun 2024 di London.

Selain rumah besar London, tahun lalu Jack Ma juga telah membeli tiga properti komersial mewah di Singapura. Total biaya mereka adalah US$34,5 juta. Di luar China, miliarder ini juga memiliki perkebunan di titik tertinggi Hong Kong, kebun anggur di Prancis, dan lahan seluas 28.000 hektar di Pegunungan Adirondack, New York.

Kabar transaksi rumah mewah Jack Ma memicu berbagai komentar di media sosial, yang memperkirakan apakah Jack Ma akan "kabur" lagi dari China.

Sebelumnya, Jack Ma sempat hilang dari muka publik setelah memicu kemarahan para pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok pada 2020 setelah secara terbuka mengkritik regulator keuangan negara tersebut.

Tak lama kemudian, rencana IPO Ant Group senilai US$37 miliar, yang terbesar dalam sejarah saat itu, tiba-tiba dihentikan, dan kekayaan bersih pribadi Ma turun dari US$61 miliar menjadi US$30 miliar pada tahun 2023.

Setelah kejadian tersebut, ia menghilang dari pandangan publik selama beberapa tahun berikutnya, dan tinggal di luar negeri secara diam-diam. Dia sempat terlihat di Hong Kong, Jepang, Thailand, dan Eropa.

Jack Ma kemudian kembali tampil ke publik pada Maret 2023, tetapi sejak itu ia mempertahankan kehadirannya yang sangat sederhana.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada tahun 2015, seorang bos perusahaan pembayaran kartu di Seattle memberlakukan gaji minimum sebesar US$70.000 untuk seluruh 120 stafnya, dan secara pribadi menerima pemotongan gaji dari sebesar US$1 juta.

Lima tahun kemudian, ia masih menerima gaji minimum, dan mengatakan bahwa pertaruhan itu telah membuahkan hasil untuk mengembangkan perusahaannya.

Dia adalah Dan Price, yang tak sengaja mengetahui kondisi para pegawainya, saat sedang mendaki bersama temannya, Valerie, di pegunungan Cascade yang menjulang megah di atas Seattle, AS.

Saat mereka berjalan, Valerie bercerita bahwa hidupnya kacau balau, bahwa pemilik apartemennya telah menaikkan sewa bulanannya sebesar US$200, dan ia kesulitan membayar tagihan.

Hal itu membuat Price geram. Dia tahu Valerie, teman dekatnya, telah bertugas selama 11 tahun di militer, melakukan dua tugas di Irak, dan sekarang harus bekerja 50 jam seminggu di dua pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi tetap tak cukup.

Meskipun penghasilannya sekitar US$40.000 per tahun, di Seattle jumlah itu tidak cukup untuk membeli atau sekadar menyewa rumah yang layak.

Price geram karena dunia telah menjadi tempat yang begitu timpang, dan membuatnya juga tersadar, bahwa ia adalah bagian dari masalah tersebut.

Di usia 31 tahun, Price sudah menjadi seorang jutawan, menerima upah US$1,1 juta per tahjn. Perusahaannya, Gravity Payments, yang ia dirikan saat remaja, memiliki sekitar 2.000 pelanggan dan diperkirakan bernilai jutaan dolar kala itu.

Meskipun penghasilannya US$1,1 juta per tahun, Valerie menyadarkannya bahwa banyak stafnya pasti sedang berjuang, dan ia memutuskan untuk mengubahnya.

Dari obrolan bersama Valerie, Price mendapat ide. Ia membaca sebuah studi oleh ekonom pemenang hadiah Nobel, Daniel Kahneman dan Angus Deaton, yang meneliti berapa banyak uang yang dibutuhkan seorang Amerika untuk bahagia.

Dia kemudian berjanji kepada Valerie bahwa ia akan menaikkan gaji minimum di Gravity secara signifikan.

Setelah menghitung angka-angka tersebut, ia sampai pada angka US$70.000. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya harus memangkas gajinya, tetapi juga menggadaikan dua rumahnya dan melepaskan saham serta tabungannya.

Price kemudian mengumpulkan seluruh stafnya dan menyampaikan kabar tersebut kepada mereka.

Ia mengharapkan suasana perayaan, tetapi pada awalnya pengumuman itu melayang di ruangan itu, seolah-olah anti-klimaks. Ia harus mengulangi ucapannya sebelum menyadari betapa dahsyatnya apa yang terjadi.

Lima tahun kemudian, Price menyadari fakta bahwa sebenarnya dalam penelitian para profesor, jumlah upah yang mereka perkirakan dibutuhkan orang untuk bahagia adalah US$75.000.

Namun, nyatanya sepertiga dari mereka yang bekerja di perusahaan itu tetap jauh lebih sejahtera karena bisa langsung mendapatkan gaji dua kali lipat.

Sejak saat itu, Gravity juga telah bertransformasi. Jumlah karyawannya meningkat dua kali lipat dan membuat perusahaan lebih produktif.

Namun, ada metrik lain yang lebih dibanggakan Price selain upah merata.

Lebih dari 10% karyawan perusahaan telah berhasil membeli rumah mereka sendiri di salah satu kota termahal di AS bagi penyewa, dari sebelumnya, angkanya kurang dari 1%. Para karyawan juga lebih percaya diri untuk berkeluarga dan memiliki anak.

Sosok Dan Price

Pria dengan nama lengkap Daniel Joseph Price itu lahir pada 13 Mei 1984, di Lansing, Michigan, AS.

Di masa kecilnya, keluarga Price sempat pindah ke Nampa, Idaho, dan di sana Dan Price menjalani homeschooling hingga usia 12 tahun.

Price kemudian melanjutkan pendidikannya, bersekolah dan lulus dari Nampa Christian High, sebuah sekolah swasta.

Inspirasi bisnisnya saat ini muncul sejak dia masih duduk di bangku SMA, ketika ia bergabung dengan band punk rock Kristen bernama Straightforword, dan pemilik kedai kopi tempat band-nya sering tampil mengeluhkan tingginya biaya pemrosesan kartu kredit.

Price mengatakan ia berhasil menegosiasikan biaya tersebut untuk pemiliknya. Ayahnya bekerja di industri kartu kredit pada saat itu dan Price mulai membantunya sambil belajar.

Price kemudian mulai fokus meluncurkan bisnis pemrosesan kartu kredit alih-alih menekuni musik. Price pindah ke Seattle untuk kuliah di Seattle Pacific University dan ia lulus dari SPU pada tahun 2008.

Pada tahun 2004, saat masih menjadi mahasiswa di Seattle Pacific University, Dan Price, 19 tahun, memulai Price & Price sebagai perusahaan layanan pedagang bersama dengan kakak laki-lakinya, Lucas Price, 24 tahun.

Lucas menjadi penyedia modal awal untuk usaha tersebut dan merupakan pemilik mayoritas asli perusahaan tersebut. Dan Price kemudian menjadi CEO pada tahun 2006. Kedua bersaudara itu menegosiasikan kembali kepemilikan saham mereka pada tahun 2008 dan mengganti nama perusahaan menjadi Gravity Payments.

Di tengah kebutuhan perumahan yang terus meningkat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru mengungkapkan pembelian rumah menurun.

Menurutnya, permintaan terhadap rumah justru melemah, sehingga menyebabkan penyerapan dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Tabungan Negara (BTN) masih rendah.

Berdasarkan datanya, penyerapan dana yang ditempatkan di Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp25 triliun sejak September 2025 baru terealisasi 19 persen saja.

"Alhamdulillah saya sebar di lima bank Rp200 triliun itu di Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI rata-rata penyerapannya sudah lumayan deh, kecuali BTN baru 19 persen, uangnya akan saya pindahkan ke tempat lain nanti," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Pernyataan Purbaya tersebut justru membuat bingung mengingat pemerintah beberapa kali menekankan backlog perumahan masih cukup tinggi di Tanah Air. Backlog perumahan adalah kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia dan layak huni di suatu wilayah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diserahkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, backlog perumahan mencapai 15 juta keluarga.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin kebutuhan begitu besar, tetapi permintaan pasar justru lesu? Apakah masyarakat sudah tidak ingin membeli rumah, atau justru tidak mampu lagi?

Praktisi Hukum Joni & Tanamas, Muhammad Joni menilai akar persoalannya terletak pada lemahnya ekosistem perumahan nasional. Masalahnya bukan karena masyarakat tidak butuh rumah, melainkan karena daya beli mereka terus tergerus.

"Ekosistemnya meleot, daya belinya menurun. Ada sebab akibat yang jelas di situ," ujar Joni kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan melemahnya permintaan rumah merupakan cerminan dari ekosistem yang tidak solid, mulai dari pembiayaan, regulasi, hingga koordinasi antara pusat dan daerah yang belum berjalan optimal. Akibatnya, program perumahan rakyat berjalan tersendat.

Menurut Joni, pemerintah harus memulai pembenahan dari hulu, bukan sekadar menambal di hilir.

"Dari pemerintah dulu. Harus ada pembenahan ekosistem yang solid dan tangguh. Program tiga juta rumah, misalnya, jangan hanya jadi slogan," katanya.

Ia menilai peran pemerintah daerah (Pemda) juga harus diperkuat. Sebab, urusan perumahan rakyat kini menjadi kewenangan konkuren antara pusat dan daerah.

"Aktor pembangunan daerah, dalam hal ini Pemda, harus diperkuat. Pemda provinsi dan kabupaten/kota mesti benar-benar menjalankan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) secara efektif," ujarnya.

Di sisi lain, Joni menekankan pentingnya aliran dana yang langsung menyentuh rakyat.

"Dana harus dialirkan ke rakyat, agar daya beli dan daya cicil ada. Misalnya lewat KUR perumahan, itu harus sampai ke MBR dan dipadukan dengan kebijakan serta program Pemda," imbuh Joni.

Pernyataan Joni ini sejalan dengan pandangan Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita. Ia menilai komentar Purbaya menggambarkan realitas kompleks sektor perumahan di Indonesia.

"Benar, backlog memang tinggi. Tapi backlog itu tidak otomatis berarti permintaan efektif juga tinggi. Banyak rumah tangga yang butuh rumah, tapi belum tentu punya kemampuan finansial untuk membeli," jelas Ronny.

Menurut Ronny, di sinilah letak perbedaan antara need (kebutuhan) dan demand (permintaan) dalam sektor perumahan.

"Yang tinggi itu tingkat kebutuhan, bukan permintaan. Karena daya beli stagnan, harga rumah naik terus, sementara pendapatan masyarakat jalan di tempat," katanya.

Ia menyebut harga rumah di Indonesia nyaris selalu naik setiap tahun, bahkan di tengah stagnasi ekonomi. Sementara itu, biaya hidup dan bunga kredit yang relatif tinggi makin mempersempit ruang gerak kelas menengah dan bawah untuk memiliki rumah.

"Pendapatan naiknya lambat, cicilan dan harga kebutuhan pokok terus naik. Jadi meskipun ada insentif seperti PPN DTP atau FLPP, itu belum cukup mengimbangi tekanan daya beli," tutur Ronny.

[Gambas:Photo CNN]

Kebijakan fiskal yang selama ini digadang pemerintah, seperti insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) atau tambahan anggaran untuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dinilai hanya menolong sebagian kecil kelompok.

"Insentifnya membantu, tapi sifatnya temporer dan terbatas pada segmen tertentu. Masalah utamanya tetap ada, yaitu mismatch antara harga rumah dan kemampuan beli masyarakat. Dalam bahasa gaulnya, insentifnya kena di kepala, tapi tidak di dompet." terang Ronny.

Ronny menilai solusi yang dibutuhkan bukan hanya insentif, melainkan reformasi struktural. Pertama, turunkan biaya pembiayaan perumahan.

"Bisa lewat subsidi bunga jangka panjang atau skema shared ownership antara pemerintah, pengembang, dan konsumen," ujarnya.

Langkah kedua, menekan harga rumah dari sisi suplai, yakni dengan memperbanyak pasokan lahan murah dan membangun infrastruktur pendukung di sekitar kawasan perumahan.

"Harga tanah dan infrastruktur itu komponen utama pembentuk harga rumah," jelasnya.

Selain itu, kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah bawah juga perlu dipercepat. "Kalau pendapatan tidak naik signifikan, jangankan beli rumah, buat bayar sewa pun makin berat," katanya.

Ronny juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan perumahan dengan pembangunan perkotaan dan transportasi. "Banyak orang akhirnya beli rumah jauh dari tempat kerja karena harganya murah, tapi ongkos transportasinya malah mahal," ungkapnya.

Dengan kondisi seperti ini, ia menyimpulkan, lemahnya permintaan rumah bukan karena masyarakat kehilangan minat, tetapi karena struktur pasar dan daya beli yang tidak seimbang.

"Permintaannya ada, tapi kemampuan membayar tidak ada," pungkas Ronny.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) di Tanah Air pada kuartal III-2025 masih lesu dibandingkan posisi kuartal II-2025 maupun periode yang sama tahun lalu atau pada kuartal III-2025.

Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia atau SHPR BI pada kuartal III-2025, total nilai KPR secara tahunan hanya tumbuh 7,39%, melambat dibanding pertumbuhan kuartal II-2025 yang sebesar 7,81%.

Dibanding kuartal III-2024, pertumbuhan KPR terbaru ini juga bahkan masih jauh lebih rendah, karena saat itu mampu tumbuh dua digit, hingga sebesar 10,37%.

"Total nilai KPR secara tahunan tumbuh sebesar 7,39% (yoy), melambat dibandingkan 7,81% (yoy) pada triwulan sebelumnya," dikutip dari SHRP BI terbaru, Kamis (6/11/2025).

Dalam SHPR BI kuartal III-2025, juga disebutkan bahwa perkembangan suku bunga KPR sebetulnya masih mengalami kenaikan menjadi 7,45% per tahun. Lebih tinggi dari catatan kuartal II-2025 yang sebesar 7,41% dan kuartal III-2024 sebesar 7,44%.

Pembiayaan pembangunan properti residensial dari perbankan juga tercatat masih tak mendominasi pada kuartal III-2025.

Sumber pembiayaan utama pengembang dalam pembangunan properti residensial masih berasal dari dana internal perusahaan dengan pangsa 77,67%. Setelahnya baru berasal dari pinjaman perbankan sebesar 16,02% dan pembayaran dari konsumen sebesar 6,31%.

Sementara dari sisi konsumen, sebagian besar pembelian rumah primer memang masih dilakukan melalui KPR dengan pangsa sebesar 74,41%. Selanjutnya, pembelian rumah primer melalui pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing memiliki pangsa sebesar 17,00% dan 8,59%.

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap yang tidak bisa mengekspor kelebihan listriknya untuk mengurangi tagihan listrik berdampak pada minat pembelian rumah yang menggunakan solar panel.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang diundangkan pada 31 Januari 2024.

PLTS atap merupakan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan modul photovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLTS atap. Sebelumnya, salah satu keuntungan pemasangan PLTS atap yakni penghematan biaya tagihan listrik bulanan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan.

CEO Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono mengatakan sebelum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan tentang tidak dapat dilakukan ekspor listrik, permintaan rumah yang memiliki panel surya sangat besar.

"Pembeli segmen harga enengah atas hingga atas banyak mengincar hunian dengan solar panel karena berdampak pada biaya listrik yang dikeluarkan tiap bulannya, berkurang dan itu dijadikan gimmick penjualan," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (31/10/2025).

Namun, setelah Kementerian ESDM mengeluarkan beleid tidak bisa dilakukan ekspor listrik membuat pembeli menjadi enggan membeli rumah dengan solar panel. Para pemilik rumah enggan menggunakan PLTS atap karena biaya yang relatif mahal dan hanya bisa digunakan pada waktu pagi hingga sore hari saja. Padahal, kebutuhan utama penggunaan listrik pada sore hingga malam hari.

"Ini membuat pengembang menjadi sedikit bangun rumah dengan solar panel, karena tidak bisa ekspor dan juga biaya instalasi panel surya pun mahal," kata Hendra.

Dia berharap pemerintah dapat melonggarkan aturan tersebut. Pemerintah semestinya tidak hanya menghitung untung ruginya dalam jangka pendek tetapi harus melihat jauh ke depan dan memperhitungkan faktor benefit terhadap lingkungan.

Executive Director Summarecon Serpong Albert Luhur menuturkan pihaknya tak menampik aturan pemerintah yang tidak bisa melakukan ekspor kelebihan listrik ini membuat pembeli tidak terlalu mengutamakan penggunaan solar panel di hunian.

Namun demikian, emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) tetap mengembangkan produk yang menggunakan solar panel di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten.

"Beberapa produk kami sudah menggunakan solar panel seperti klaster Louise yang harganya mulai dari Rp3,6 miliar itu ada solar panel. Dulu konsumen senang rumahnya ada solar panel karena bisa ekspor sehingga biaya listrik bulanan murah dan itu jadi gimmick penjualan kami," ucapnya.

Namun, adanya aturan yang tidak bisa dilakukan ekspor kelebihan listrik membuat pengembang tidak lagi dapat menjadikan gimmick penjualan.

"Kami sekarang tidak memaksakan ada solar panel di proyek baru," terangnya.

Untuk dapat mengurangi beban listrik dan juga efisiensi energi dari penggunaan lampu dan pendingin ruangan, pengembang menyiasatinya dengan menggunakan kaca jendela low e glass. Kaca low e glass dapat menyerap panas sebesar 60% sehingga mengurangi beban penggunaan pendingin ruangan. Selain itu, desain rumah dibuat dengan konsep high ceiling dan juga bukaan jendela yang besar sehingga memperlancar sirkulasi udara.

"Kaca low e glass kami gunakan misalnya di Ardea klaster Heron dan klaster Bellefont sehingga panas matahari bisa diserap kaca dan ruangan di dalam tidak terlalu panas jadi penggunaan AC tidak terlalu besar dan banyak," tutur Albert.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham properti seperti BSDE, CTRA, SMRA, PWON, APLN, hingga PANI melaju di tengah kabar perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan hingga 2027.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks saham properti menguat 1,40% ke level 982,18 pada perdagangan sesi I, Senin (20/10/2025). Total, sebanyak 37 saham menguat, 24 saham turun, dan 31 saham stagnan.

Saham PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) memimpin penguatan saham properti dengan kenaikan 5,21% menuju level Rp101 per saham. Posisi itu disusul PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) yang menguat 4,89% ke Rp965.

Saham PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) juga naik 4,55%, lalu PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) tumbuh 3,38%, PT Intiland Development Tbk. (DILD) menguat 3,20%, dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) tumbuh 2,63%.

Adapun saham PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) naik 2,44%, kemudian saham PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) terapresiasi sebesar 2,29%, dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) membukukan pertumbuhan 1,69%.

Analis Reliance Sekuritas Indonesia Arifin mengatakan bahwa saham sektor properti berpotensi pulih seiring berlanjutnya insentif PPN DTP hingga 2027.

“Properti berpeluang positif karena kebijakan Kementerian Keuangan memperpanjang insentif PPN DTP untuk pembelian rumah hingga 2027. Artinya pembelian rumah akan digratiskan PPN sampai tahun tersebut,” ucapnya.

Seperti diketahui, kebijakan itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025.

Purbaya mengatakan fasilitas pembebasan PPN tetap berlaku untuk rumah seharga Rp5 miliar, dengan keringanan diberikan untuk Rp2 miliar pertama.

“Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi, semacam dorongan baru ke sektor properti," ucapnya di gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Fasilitas yang semula berakhir pada 31 Desember 2026 kini akan kembali diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Kemenkeu akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengatur detail penerapannya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.