Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) membidik segmen residensial untuk tetap memberikan kontributor utama terhadap penjualan tahun 2026.

Direktur MTLA Olivia Surodjo menegaskan perseroan menargetkan perbaikan kinerja, meskipun tantangan belum sepenuhnya mereda.

"Dinamika global seperti konflik geopolitik dan isu energi berpotensi mendorong kenaikan biaya konstruksi sekaligus menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat ruang pemulihan kinerja menjadi terbatas," kata Olivia kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dari sisi pendapatan, segmen residensial masih diharapkan menjadi kontributor utama. Sementara itu, pertumbuhan laba ditopang oleh kombinasi penjualan residensial dan peningkatan pendapatan berulang atau recurring income yang dinilai lebih stabil.

MTLA juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mengerek kinerja tahun ini. Perseroan akan fokus pada peluncuran produk residensial yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, mengoptimalkan penjualan proyek yang sudah berjalan, serta memperkuat kontribusi pendapatan berulang.

Selain itu, perusahaan juga meningkatkan pemasaran digital dan menjalin kolaborasi strategis guna memperluas jangkauan pasar.

Ke depan, Olivia menyebut segmen residensial masih menjadi andalan utama, dengan dukungan tambahan dari kinerja segmen hotel dan komersial yang relatif stabil.

Adapun, permintaan properti selama 2025 yang cenderung tidak merata turut menekan kinerja MTLA. Segmen menengah yang menjadi penopang utama kurang berdaya, sementara segmen atas menunjukkan sikap lebih selektif dalam berbelanja. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap penjualan perusahaan yang belum mampu tumbuh agresif.

Di sisi lain, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta ketidakpastian global turut menahan daya beli masyarakat. Tekanan tersebut tidak hanya memengaruhi penjualan, tetapi juga merembet ke kinerja laba.

“Dampaknya juga terlihat pada laba, meskipun tetap dijaga melalui strategi selektif dan pengelolaan yang hati-hati dan terukur,” uja Olivia.

Berdasarkan laporan keuangan Metropolitan Land yang berakhir pada 31 Desember 2025, pendapatan MTLA tercatat Rp1,78 triliun atau turun 11,89% dari Rp2,02 triliun pada 2024.

Sejalan dengan penurunan pendapatan tersebut, MTLA mengantongi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi Rp412,93 miliar di 2025 yang juga turun 12% secara tahunan dari Rp469,25 miliar pada 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pasar residensial nasional pada akhir 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil di tengah penyesuaian daya beli masyarakat dan perubahan preferensi hunian. Permintaan tetap solid terutama pada segmen rumah kecil dan menengah, sementara pasar sewa semakin menguat sebagai pilihan alternatif.

Kondisi ini tercermin dari data Pinhome Home Sell Index (PHSI) dan Pinhome Home Rental Index (PHRI) kuartal 4 2025. Indeks Harga Jual Rumah Nasional naik tipis 0,4% dibanding kuartal sebelumnya, dengan kenaikan tahunan yang juga konsisten di angka 0,4%.

Secara tahunan, rumah berukuran kecil menjadi penopang utama pasar dengan pertumbuhan 0,8%. Tipe 55-120 naik 0,5%, tipe 121-200 naik 0,3%, sementara tipe besar (≥201) mengalami koreksi tipis sebesar -0,9%.

CEO Founder Pinhome, Dayu Dara Permata, menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan strategi rumah tangga dalam menyesuaikan pengeluaran di tengah kondisi ekonomi.

"Segmen menengah dan kecil tetap jadi favorit masyarakat, sementara rumah besar mengalami penurunan yang berkaitan dengan kecenderungan konsumen menunda pembelian atau beralih ke opsi sewa di kota inti, serta peningkatan inventori di beberapa wilayah komuter," jelas CEO Founder Pinhome, Dayu Dara Permata.

Di wilayah DKI Jakarta dan kawasan penyangga, pergerakan harga rumah menunjukkan variasi antar wilayah dan tipe hunian. Di Jakarta Utara, misalnya, rumah tipe 55-120 di Tanjung Priok turun sekitar 5%, sementara tipe 121-200 di Tanjung Priok dan Cilincing turun sekitar 3%.

Namun rumah kecil di kawasan yang sama masih menunjukkan ketahanan. Tipe di bawah 54 meter persegi di Tanjung Priok justru meningkat sekitar 3%.

Di Jakarta Barat, rumah kecil di Kembangan meningkat sekitar 3% karena harga yang lebih kompetitif. Sementara itu, rumah tipe menengah di Kalideres naik sekitar 2% yang didukung konektivitas transportasi dan kedekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta.

Wilayah Jakarta Pusat menunjukkan pergerakan yang lebih merata, terutama di Kemayoran. Rumah tipe besar dan tipe menengah di kawasan ini meningkat sekitar 3%, sementara rumah kecil naik sekitar 2%.

Sebaliknya, di Johar Baru terjadi tekanan pada segmen kecil dan menengah. Rumah tipe 121-200 turun sekitar 2%, tipe 55-120 turun sekitar 3%, dan tipe kecil turun sekitar 2%.

Di Jakarta Timur, rumah tipe 121-200 meningkat sekitar 3% di Ciracas dan 2% di Cakung. Peningkatan tersebut didukung oleh perbaikan akses dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Jakarta Selatan terjadi koreksi terbatas pada rumah kecil. Tipe di bawah 54 meter persegi turun sekitar 2% di Jagakarsa dan Pasar Minggu yang mencerminkan sikap pembeli yang lebih berhati-hati.

Di kawasan Bodetabek dan Banten, pergerakan harga juga relatif terbatas. Rumah kecil di Kota Tangerang naik sekitar 2%, namun di Kota Serang turun sekitar 3%.

Pada segmen rumah besar, Kota Bogor mencatat kenaikan sekitar 3%. Namun Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi mengalami penurunan masing-masing sekitar 3% dan 2% yang berkaitan dengan peningkatan inventori rumah di pasar.

Di wilayah lain Indonesia, tren harga rumah umumnya menunjukkan stabilitas dengan penyesuaian terbatas. Di Jawa Barat, rumah tipe besar di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi turun sekitar 3%.

Di Bali, harga hunian cenderung stabil dengan kenaikan pada rumah tipe 121-200 di Kota Denpasar sebesar sekitar 2%. Kenaikan ini didukung aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tetap kuat.

Di Sumatera, Palembang mencatat kenaikan harga rumah kecil sekitar 3% serta rumah tipe menengah sekitar 2%. Sementara di Pekanbaru, rumah tipe 55-120 meningkat sekitar 3%.

Pergerakan juga terlihat di Kalimantan dengan kenaikan sekitar 2% pada rumah tipe menengah di Balikpapan dan rumah besar di Samarinda. Di Sulawesi, rumah tipe besar di Manado naik sekitar 2% seiring dinamika ekonomi kota.

Sementara itu, pasar sewa rumah nasional juga menunjukkan stabilitas pada akhir 2025. Indeks Harga Sewa Rumah Nasional pada kuartal IV 2025 naik sekitar 0,6% dibanding kuartal sebelumnya.

Namun secara tahunan, indeks sewa masih turun sekitar 1%. Kondisi ini menunjukkan pasar sewa yang mulai stabil setelah penyesuaian harga pada kuartal sebelumnya.

Kenaikan harga sewa kuartalan terjadi di seluruh segmen rumah. Rumah kecil naik sekitar 0,4%, tipe 55-120 meningkat 0,1%, sementara rumah tipe 121-200 dan rumah besar masing-masing naik sekitar 0,5%.

Secara tahunan, pertumbuhan paling terlihat pada rumah tipe menengah dan besar. Rumah tipe 55-120 naik sekitar 1,5%, tipe 121-200 meningkat 1,6%, dan rumah besar naik sekitar 2,3%.

Permintaan dari kalangan profesional dan ekspatriat di pusat aktivitas ekonomi seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kabupaten Bekasi masih menjadi penopang utama pasar sewa. Hal ini juga mencerminkan pergeseran sebagian permintaan dari pasar pembelian ke pasar sewa.

Memasuki 2026, Pinhome menilai pasar properti nasional berpotensi memasuki fase ekspansi setelah melalui periode konsolidasi sepanjang 2025. Perbaikan fundamental ekonomi dan kebijakan pembiayaan dinilai dapat menjadi pendorong pemulihan transaksi.

"Dengan stabilitas makro yang terjaga dan kebijakan yang konsisten, kami optimistis bahwa 2026 akan menjadi tahun normalisasi pasar properti," pungkas Dara.

Kombinasi faktor tersebut diharapkan dapat memperkuat intermediasi perbankan dan mendorong aktivitas pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinar Mas Land (SML) mengungkap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) efektif menjadi penopang penjualan properti sepanjang 2025. Di mana, insentif ini diklaim mampu memacu gairah pasar residensial di tengah dinamika ekonomi global.

Deputy Group CEO Sinar Mas Land, Herry Hendarta menjelaskan kepastian perpanjangan program PPN DTP hingga 2027 juga bakal mendorong kepastian usaha sektor properti sepanjang tahun ini. Selain mendorong sisi demand, kepastian itu turut menggerakkan suplai unit di pasar.

"Kita juga didukung [oleh pemerintah] kayak PPN DTP, itu kita sangat terbantu, dan juga sepertinya buat developer ada satu sisi kita harus mempersiapkan produk kita supaya bisa kita handover di akhir 2026,” jelasnya dalam Konferensi Pers di The Hub Sinar Mas Land, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Sejalan dengan hal itu, tambah Herry, saat ini pihaknya tengah memacu waktu pengerjaan proyek agar unit hunian siap diserahterimakan sesuai tenggat regulasi untuk mendapatkan insentif.

Selain faktor diskon pajak, tren penurunan suku bunga perbankan juga diproyeksikan bakal membuat pasar properti menjadi jauh lebih atraktif sepanjang tahun ini.

"Jadi, dengan suku yang lebih turun, sepertinya akan, sangat menggairahkan, bisa mempercepat, decision making dari pelanggan-pelanggan kita," tambahnya.

Pada saat yang sama, Direktur PT Bumi Serping Damai Tbk. (BSDE), Hermawan Wijaya menjelaskan realisasi penjualan rumah tapak sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp4,19 triliun. Posisinya turun sekitar 22% dibanding dengan realisasi penjualan pada 2024 sebesar Rp5,39 triliun.

"Memang 2025 ini salah satu tahun yang cukup challenging ya. Dari April mungkin gitu ya, dari gonjang ganjing tarif Trump itu sampai akhir tahunnya juga masih begitu ya,” kata Hermawan.

Meski demikian, secara keseluruhan marketing sales BSDE tetap tumbuh pada 2025 tembus Rp10,04 triliun atau meningkat 3,35% dibandingkan dengan capaian marketing sales pada 2024 sebesar Rp9,717 triliun.

Perinciannya, capaian marketing sales pada 2025 terdiri dari penjualan rumah tapak Rp4,19 triliun, penjualan area komersial Rp3,72 triliun, serta kontribusi dari joint venture (JV) land lot sebesar Rp2,12 triliun.

Sementara itu, capaian marketing sales pada 2024 sebesar Rp9,717 triliun terdiri dari penjualan rumah tapak Rp5,39 triliun, area komersial Rp3,75 triliun, dan JV land lot hanya senilai Rp565 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) mengungkap insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terbukti menjadi stimulus positif dalam mendorong penjualan properti.

Direktur PT Bumi Serpong Damai, Hermawan Wijaya menjelaskan bahwa insentif bebas pajak itu menjadi katalis penjualan properti sepanjang 2025.

Akan tetapi, dia belum merinci secara pasti berapa total unit yang terjual sepanjang 2025 dengan memanfaatkan Insentif tersebut. Hanya saja, dia berharap pemerintah dapat terus memperpanjang pemberian PPN DTP pada tahun-tahun mendatang.

"PPN DTP kan juga diteruskan di tahun ini sampai tahun 2026. Dan semoga pemerintah melihat efek dari PPN DTP ini bagus dalam mensupport bisnis, dan itu bisa dilanjutkan di tahun selanjutnya," kata Hermawan saat ditemui di Marketing Office BSD City, Kamis (22/1/2026).

Adapun saat ini, BSDE mengungkap memiliki sekitar 1.400 unit ready stock. Di mana, sebesar 80% hingga 90% di antaranya dapat memanfaatkan pemberian bebas pajak lantaran harga jualnya berada di bawah Rp5 miliar.

"PPN DTP ini kan yang berhak adalah harga sampai yang sampai Rp5 miliar gitu ya, meskipun yang diambil adalah yang Rp2 miliar-nya saja yang pajaknya 100% di-cover oleh pemerintah. Kalau dilihat dari total stok tadi, mungkin sebagian besar masuk ke dalam range tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan akan terus mengucurkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi PPN DTP itu akan dilakukan hingga periode Desember 2027.

"Ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang akan diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027," jelas Purbaya.

Purbaya mengungkap, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

Adapun, PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sketoral ekonomi juga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor perumahan Indonesia mencatatkan sejumlah peristiwa penting sepanjang 2025. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggairahkan sektor properti, mulai dari mengguyur suplai lewat program 3 juta rumah hingga pemberian insentif.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor ini tidak lagi hanya menjadi sub-bidang infrastruktur, melainkan berdiri sendiri melalui kementerian khusus.

Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan dipisahnya sektor perumahan dari Kementerian PUPR. Pembentukan Kementerian PKP dengan Maruarar Sirait sebagai menteri pertama dalam kabinet baru menunjukkan fokus pemerintah untuk menyelesaikan backlog perumahan secara lebih spesifik dan terintegrasi.

Dalam perkembangannya, berbagai program untuk mendorong geliat sektor properti diluncurkan. Mulai dari menggandeng investor baik dari dalam maupun luar negeri, hingga pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Kemudian, Pemerintah melanjutkan pemberian insentif fiskal guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yakni, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga tahun 2027 menjadi jangkar utama yang memberikan kepastian bagi para pengembang untuk terus berekspansi.

Berikut adalah rangkuman peristiwa dan kebijakan yang mewarnai sektor properti sepanjang 2025:

1. Investor Asing Dukung Proyek 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meneken nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dengan Qatar terkait dengan dukungan pembangunan 1 juta rumah pada 8 Januari 2025.

Meski sempat terkendala, investasi tersebut akhirnya resmi direalisasikan pada September 2025. Di mana, pada tahap awal Qatar membangun 50.000 unit hunian yang direncanakan berdiri di atas lahan milik PT KAI, sebagai bagian dari kawasan transit oriented development (TOD).

Berdasarkan catatan Bisnis, Chairman Al Qilaa Group Abdulaziz Al Thani mengatakan, pengumuman kerja sama yang digelar pada hari ini merupakan komitmen serius perusahaan dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sangat antusias untuk berkontribusi dalam proyek monumental ini. Persahabatan erat antara Qatar dan Indonesia memotivasi kami untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pembangunan perumahan. Dengan dukungan KAI, saya berharap proyek ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” jelas Abdulaziz dalam agenda Pencanangan Pra-Kerja Sama Dukungan PSN 3 Juta Rumah di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dalam rangka merealisasikan proyek ini, Al Qilaa membentuk konsorsium dengan mitra lokal dan internasional. Konsorsium tersebut termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank BTN, serta Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Adapun, kontraktor proyek ini adalah Konsorsium China Communications Construction Company (CCCC) dan PT Risjadson Land dengan Epic Property sebagai marketing agency.

2. Perpanjangan PPN DTP 100% Hingga 2027

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga tahun 2027. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi pengembang dan konsumen, terutama untuk hunian dengan harga maksimal Rp5 miliar (dengan basis insentif hingga Rp2 miliar).

Berdasarkan catatan Bisnis, pengumuman perpanjangan PPN DTP hingga 2027 pertama2 Kali disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Oktober 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi dilakukan untuk mendorong pasar properti nasional.

Pasalnya, tambah Purbaya, sektor properti merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar karena memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect yang tinggi. Dengan diumumkan pemberian PPN DTP jauh-jauh hari, hal itu diklaim akan mendorong kepastian pasar.

Selain itu, Purbaya menuturkan PPN DTP tersebut akan digulirkan untuk 40.000 unit per tahun. Artinya, hingga Desember 2027 anti pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersil.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sketoral ekonomi juga," pungkasnya.

3. Penghapusan BPHTB dan PBG untuk MBR

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan gebrakan dengan menerbitkan SKB 3 Menteri bersama Mendagri dan Menteri PU. Isinya adalah penetapan BPHTB 0% dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini diperkirakan mampu memangkas harga rumah subsidi hingga Rp7 juta per unit.

Keputusan tersebut diteken lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada akhir 2024 dan mulai berjalan efektif pada awal 2025.

Kala itu, Menteri PKP menekankan bahwa biaya BPHTB yang biasanya memakan 5% dari nilai transaksi, saat itu dipangkas menjadi 0%. Tak hanya itu, biaya retribusi PBG (dahulu IMB) juga digratiskan melalui kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Serta, pemerintah turut mendorong pemda untuk mempercepat proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4. Realisasi KPR FLPP

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah program perumahan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Di samping itu, Heru juga menjelaskan bahwa penyaluran rumah subsidi FLPP didukung pendanaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) arau PT SMF.

Untuk diketahui, sebelumnya resmi ditambagkan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7 triliun.

5. Konglomerat Garap Proyek Rumah Gratis

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan model pembiayaan baru yang mengandalkan peran swasta dan pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Salah satu contohnya yakni groundbreaking proyek rumah gratis di Tangerang yang dibangun melalui anggaran corporate social responsibility (CSR) Agung Sedayu Group (ASG) milik Sugianto Kusuma (Aguan).

Berdasarkan catatan Bisnis, Aguan membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporannya, Aguan menyebut pihaknya mengukuhkan anggaran mencapai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).

“Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan, Jumat (1/11/2024).

6. Aset Koruptor Dipakai Program 3 Juta Rumah

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan target 3 Juta Rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu upaya yang turut dilakukan yakni menyiapkan aset-aset bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga hasil rampasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) telah melakukan koordinasi pada September 2025. Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban sudah mempersiapkan aset eks BLBI hingga rampasan korupsi.

Proses penyiapan lahan itu akan bersinergi dengan Bank Tanah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

7. Kewajiban Iuran Tapera Dibatalkan

Tahun 2025 juga menjadi akhir dari polemik terkait dengan kewajiban pekerja swasta membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil terhadap Undang-Undang Tapera.

Aturan tersebut sebelumnya sempat diprotes oleh kalangan pekerja dan pengusaha. MK mengabulkan uji materiil 134/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau UU Tapera. Adapun, uji materiil terhadap UU Tapera diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk kalangan serikat pekerja.

Dalam sidang pengucapan putusan pada, Senin (29/9/2025), MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera, bertentangan dengan konstitusi sehingga berkonsekuensi yuridis terhadap pasal-pasal lainnya dalam UU tersebut.

“Menyatakan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang, sebagaimana amanat Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024.

Dalam pertimbangan hukum, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa relasi hukum antara masyarakat dan lembaga keuangan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama. Menurut MK, unsur kesukarelaan dan persetujuan menjadi fondasi penting dalam pembentukan hukum dan konteks penyimpanan dana.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.

Oleh sebab itu, MK menyatakan penyematan istilah tabungan dalam program Tapera menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak yang terdampak, dalam hal ini pekerja, karena diikuti dengan unsur pemaksaan dengan meletakkan kata wajib sebagai peserta Tapera.

“Sehingga secara konseptual, tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya karena tidak lagi terdapat kehendak yang bebas,” ucap Saldi.

Dengan dikabulkannya uji materiil UU Tapera, maka pekerja swasta tidak lagi diwajibkan menjadi peserta Tapera. Selain itu, kewajiban membayar iuran Tapera yang sedianya bakal diberlakukan pada 2027 juga dipastikan batal.

Untuk diketahui, aturan Tapera untuk pekerja swasta sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024. Adapun, PP No.21/2024 ini merupakan turunan dari Undang-Undang No.4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau UU Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten bahan bangunan besutan taipan Hermanto Tanoko PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO) mencatatkan kinerja laba yang lesu pada 2025. Terdapat sejumlah tantangan yang menjadi penyebab lesunya bisnis DEPO tahun ini.

Presiden Direktur DEPO Kambiyanto Kettin menjelaskan DEPO telah mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 11,2% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp50 miliar per kuartal III/2025, dibandingkan Rp57 miliar per kuartal III/2024.

Meskipun, penjualan bersih naik 4,1% YoY menjadi Rp2,1 triliun per kuartal III/2025, dibandingkan Rp2,02 triliun per kuartal III/2024.

Kambiyanto mengatakan pada 2025 pasar properti tidak terlalu baik, meski ada dukungan pemerintah lewat program 3 juta rumah.

“Penjualan properti terkontraksi terutama di segmen kelas menengah. Daya beli tertekan, ini memengaruhi performa perseroan. Walau begitu, kami terus berupaya maksimal mencari dan mengembangkan pasar,” kata Kambiyanto dalam public expose pada Selasa (9/12/2025).

Direktur DEPO Amanda Grace Kettin mengatakan tantangan lainnya pada 2025 adalah sengitnya kompetisi, di mana banyak kompetitor yang kemudian bertumbuh.

“Di tahun ini jadinya kami harus banyak promosi untuk gairahkan konsumen. Daya beli konsumen di 2025 juga terpengaruh naiknya biaya hidup,” ujar Amanda.

Di sisi lain, Amanda mengatakan DEPO terus berupaya untuk menjaga margin seperti dengan diversifikasi produk. DEPO pun mencari produk yang unik di pasar dan eksklusif tersedia bagi DEPO. Selain itu, DEPO gencar berkerjasama dengan produsen lokal.

Adapun, pada tahun ini DEPO berekspansi satu toko di Pekanbaru. Total, kini DEPO memiliki 17 toko yang ada di seluruh Indonesia.

Dari sisi neraca, DEPO mencatatkan total aset sebesar Rp2,29 triliun dengan liabilitas sebesar Rp960 miliar pada periode yang berakhir 30 September 2025. Ekuitas perseroan pun mencapai Rp1,33 triliun per kuartal III/2025.

Jakarta: Pasar properti komersial Asia Pasifik menunjukkan daya tahan luar biasa. Data JLL (NYSE: JLL) mencatat, investasi real estate komersial (CRE) di kawasan ini naik 15 persen year-on-year (YoY) pada kuartal dua 2025, menyentuh angka USD31,2 miliar.

Secara kumulatif, total investasi sepanjang paruh pertama tahun 2025 mencapai USD67,6 miliar, atau tumbuh 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lonjakan ini terjadi di tengah sentimen pasar yang masih berhati-hati akibat ketidakpastian ekonomi global.

Korea Selatan jadi bintang baru

Korea Selatan mencatat kinerja paling mencolok. Pada kuartal dua 2025, investasi di Negeri Ginseng melonjak 72 persen YoY menjadi USD6 miliar. Sepanjang semester pertama, total investasi menembus USD12,8 miliar, tumbuh 64 persen dibandingkan tahun lalu.

Lonjakan ini ditopang sektor perkantoran yang menyumbang 77 persen dari total transaksi. Banyak pemilik aset melepas properti sebelum potensi kelebihan pasokan di kawasan pusat bisnis muncul.

Selain itu, sektor hotel juga ikut bergairah, dengan sejumlah pemilik melepas aset di harga premium.

Jepang tetap jadi magnet investor

Jepang mempertahankan posisinya sebagai pasar terkuat di Asia Pasifik. Pada kuartal dua, nilai investasi mencapai USD7,6 miliar, naik 31 persen YoY. Total semester pertama menembus USD21,3 miliar, tumbuh 23 persen dibanding semester I-2024.

Perkantoran mendominasi pasar, ditopang oleh investor domestik. Sektor hunian pun mencatat level tertinggi sejak kuartal satu 2022, dengan minat kuat dari J-REITs dan investor global seperti Warburg Pincus, Aberdeen, dan CapitaLand.

Perkantoran masih unggul

Pada kuartal dua 2025, sektor perkantoran mencatat transaksi sebesar USD13,3 miliar, naik 24 persen YoY. Korea Selatan memimpin dengan volume tertinggi sejak kuartal II-2021, sementara Jepang tetap aktif dengan dukungan investor domestik.

Sektor industri & logistik juga mencatat pertumbuhan 12 persen YoY ke USD6,3 miliar, sedangkan sektor ritel naik 4 persen YoY ke USD5 miliar.

Sementara itu, investasi sektor hunian melonjak 92 persen YoY pada kuartal dua, dengan nilai USD3,6 miliar. Jepang menyumbang lebih dari separuh total volume transaksi.

Investor private wealth juga semakin aktif, dengan nilai investasi naik 32 persen YoY ke USD4,7 miliar. Perkantoran tetap menjadi pilihan utama, menyumbang 45 persen dari seluruh transaksi.

CEO Asia Pacific Capital Markets JLL, Stuart Crow, menilai kawasan ini tetap menarik meski diliputi ketidakpastian global.

“Meski investor menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, real estate komersial Asia Pasifik terus menarik investor global. Hal ini menunjukkan kekuatan fundamental kawasan dan resilience untuk sektor ini,” ujar CEO Asia Pacific Capital Markets, JLL, Stuart Crow dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Oktober 2025.

Dari Indonesia, Farazia Basarah, Country Head JLL Indonesia, menegaskan optimisme pasar lokal. Dia mengatakan, pasar real estate komersial Indonesia tetap menarik minat investasi pada kuartal dua 2025, khususnya di sektor manufaktur dan industri.

"Terlepas dari tantangan ekonomi global, kami melihat permintaan domestik yang solid serta penempatan modal internasional yang selektif, menempatkan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi utama di Asia Tenggara yang terus berkembang,” ujar Farazia.

Head of Investor Intelligence Asia Pacific JLL, Pamela Ambler menyoroti tren suku bunga.

"Bank-bank sentral di kawasan ini terus melanjutkan siklus penurunan suku bunga, dan kami melihat biaya utang yang semakin rendah, menciptakan iklim transaksi lebih kondusif yang mendorong aktivitas investasi,” ucap Pamela.

Namun, investor kini memperhitungkan skenario pertumbuhan yang lebih lambat dengan asumsi tarif akan tetap berlaku. Hal ini membuat proses transaksi memerlukan waktu lebih panjang dan adanya ketentuan kontinjensi.

"Pasar seperti Korea Selatan dan Jepang terus menunjukkan ketahanan, dan investor yang mencari pertumbuhan jangka panjang masih dapat menemukan peluang di tengah dinamika ini," imbuhnya.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)