Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang masa pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sampai 31 Mei 2026.

Keputusan tersebut diumumkan setelah Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memantau penyampaian SPT pada hari terakhir, Kamis (30/4/2026), dan menyatakan merelaksasi pelaporan SPT badan hingga 31 Mei 2026, karena ada masukan dari asosiasi wajib pajak dan sejumlah korporasi.

Bimo menyebut perpanjangan ini merupakan respons atas permintaan pelaku usaha untuk mendapatkan kelonggaran waktu menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT tahunan badan karena berbagai hambatan administrasi dan kesiapan internal.

"Konsultasi kami tadi pagi dengan Pak Menteri, Pak Menteri memutuskan untuk memberikan relaksasi," terang Bimo kepada wartawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Secara teknis, ketentuan asli berdasarkan UU KUP menetapkan batas akhir 30 April tiap tahun, tetapi kebijakan ini memberi tambahan waktu satu bulan bagi WP Badan untuk menyampaikan SPT tanpa sanksi administratif yang dipertegas pemerintah.

Pemerintah juga mendorong badan atau perusahaan memanfaatkan perpanjangan ini untuk memastikan kepatuhan data dan dokumen yang akurat terkait pelaporan SPT tahunan badan.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Sementara itu, Bimo juga menegaskan bahwa relaksasi yang sudah diputuskan untuk diberikan baru terkait dengan pelaporan SPT saja. Adapun DJP Kemenkeu masih akan menghitung dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan relaksasi bagi pembayaran SPT WP Badan.

"Relaksasi ini ada dua hal. Yang sudah diputuskan untuk pelaporan SPT. Yang pembayaran SPT kami masih akan menghitung dahulu terkait pengamanan target April 2026," pungkasnya.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 April 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya segera memperpanjang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan itu ditetapkan setelah mendapat arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan mempertimbangkan berbagai masukan dari wajib pajak.

"Iya (rencana perpanjangan masa lapor SPT Badan) direlaksasi sampai 31 Mei (2026)," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis (30/4/2026).

"Tadi pagi saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya, kami akan segera rilis," ujarnya.

Ia menjelaskan keputusan perpanjangan masa pelaporan diambil guna memberikan kepastian dan tambahan waktu bagi wajib pajak dalam menyiapkan kelengkapan administrasi, perhitungan, serta kebenaran data pelaporan pajak tahunan.

Menurut Bimo, kebijakan relaksasi tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dirilis secara resmi setelah seluruh proses administrasi dan penandatanganan keputusan selesai dilakukan.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan relaksasi untuk pembayaran pajak, namun keputusan tersebut masih dalam tahap perhitungan dan analisis sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

Bimo menjelaskan relaksasi pelaporan tidak disebabkan kendala teknis sistem, melainkan tingginya permintaan dari wajib pajak yang mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan.

Ia mengungkapkan terdapat sekitar 4.000 permohonan relaksasi dari wajib pajak badan, selain juga permintaan dari masyarakat umum serta asosiasi perantara perpajakan yang turut menjadi pertimbangan pemerintah.

"Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan juga permohonan dari asosiasi intermediaries, tax intermediaries," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tetap memperhitungkan kesiapan penerimaan negara sebelum menetapkan kebijakan, dengan mempertimbangkan capaian penerimaan pajak hingga akhir April yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

"Jadi kami pertimbangkan betul, kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di bulan April ini. Maka tadi arahan Pak Menteri untuk relaksasi pelaporannya itu insya Allah akan segera kami rilis," ucapnya.

Bimo memastikan jangka waktu relaksasi pelaporan SPT badan akan berlaku hingga 31 Mei 2026, memberikan tambahan waktu sekitar satu bulan bagi wajib pajak untuk menyampaikan kewajibannya.

Ia menambahkan keputusan resmi terkait relaksasi pelaporan segera diterbitkan melalui keputusan direktur jenderal pajak dan akan diumumkan pada hari yang sama setelah proses penandatanganan selesai.

"Yak. Sebentar lagi (keputusan dirjennya) saya tanda tangan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) Badan atau PPh pasal 29 sampai dengan 31 Mei 2026.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto usai memantau penyampaian SPT tahunan PPh pada hari terakhir, Kamis (30/4/2026).

"Konsultasi kami tadi pagi dengan Pak Menteri, Pak Menteri memutuskan untuk memberikan relaksasi," terang Bimo kepada wartawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Namun demikian, Bimo menegaskan bahwa relaksasi yang sudah diputuskan untuk diberikan baru terkait dengan pelaporan SPT saja.

Adapun DJP Kemenkeu masih akan menghitung dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan relaksasi bagi pembayaran SPT WP Badan.

"Relaksasi ini ada dua hal. Yang sudah diputuskan untuk pelaporan SPT. Yang pembayaran SPT kami masih akan menghitung dahulu terkait pengamanan target April 2026," pungkasnya.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) resmi menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026. Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang.

Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Adapun Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut relaksasi ini membuat otoritas masih memiliki waktu untuk mengejar sisa target yakni 6 juta SPT.

Berdasarkan data terbaru, Bimo mengeklaim jumlah SPT yang sudah masuk mencapai hampir 9,1 juta SPT. Ini baru sekitar 60% dari target 15 juta SPT.

"Masih harus sekitar 5 juta [SPT] yang kami tunggu dari orang pribadi, 1 juta sekian dari [WP] badan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Bimo memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) tidak akan menutup peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan pajak untuk orang pribadi (OP) setelah 31 Maret 2026.

Sebagaimana diketahui, otoritas pajak memperkirakan pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) untuk 2025 akan efektif hanya sampai dengan 18 Maret 2026 lantaran terpotong masa libur Idulfitri. Sementara itu, jumlah SPT yang sudah masuk keseluruhan baru sekitar 6,69 juta SPT.

"Kami lihat seminggu sebelum Lebaran. Kalau grafiknya bisa naik, kemungkinan [batas pelaporan SPT pajak OP] akan stay as it is ya 31 Maret. Tetapi kami juga sudah siap antisipasi tergantung level of confidence ketika satu minggu sebelum Lebaran," ungkap Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Bimo menyebut akan meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa apabila nantinya akan mengambil opsi perpanjangan periode pelaporan SPT.

Menurut data DJP, pelaporan SPT tahunan PPh sampai dengan 8 Maret 2026 pukul 00.00 WIB sudah mencapai 6,69 juta SPT. Otoritas pajak menyebut terdapat 19 juta wajib pajak (WP) yang menyampaikan SPT tahun ini, sedangkan 15,2 juta merupakan target WP yang menyampaikan SPT tepat waktu.

Sebelumnya, DJP memperkirakan pelaporan SPT tahunan nantinya sebelum Idulfitri bisa mencapai 8,5 juta SPT. Perkiraan itu berdasarkan rata-rata pelaporan yang setiap harinya mencapai sekitar 250.000 SPT.

Otoritas fiskal menyebut akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan kesukarelaan WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

Adapun untuk Coretax Mobile, aplikasi anyar dari DJP itu ditargetkan bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.