Jakarta (ANTARA) - Dalam sebuah diskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, kami berbicara tentang tantangan terbesar Indonesia dalam memenangkan persaingan investasi global di tengah perubahan lanskap geoekonomi dunia yang semakin kompetitif.

Dasco menyampaikan bahwa investor global, hari ini tidak lagi hanya bertanya tentang besarnya pasar Indonesia, jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, atau kekayaan sumber daya alam yang kita miliki.

Pertanyaan mereka justru sangat sederhana: "Berapa lama izin saya selesai?" "Apakah regulasinya konsisten?", "Apakah biaya logistiknya kompetitif?" Pertanyaan tersebut mungkin terdengar teknis. Namun, sesungguhnya di situlah keputusan investasi dibuat.

Saya kemudian menyampaikan kepada Dasco bahwa persoalan Indonesia sebenarnya bukan kekurangan investor. Justru sebaliknya.

Investor ingin datang. Modal tersedia. Pasar Indonesia sangat besar. Stabilitas politik relatif terjaga dan prospek ekonomi jangka panjang tetap menjanjikan.

Namun, dalam praktiknya, tantangan utama kita bukan pada kurangnya minat investasi, melainkan bagaimana memastikan investasi dapat dieksekusi dengan cepat, pasti, dan efisien.

Dalam dunia usaha, waktu adalah biaya. Setiap keterlambatan dalam perizinan, penyediaan lahan, utilitas, maupun pengambilan keputusan akan meningkatkan biaya investasi dan mengurangi daya saing suatu kawasan.

Dasco kemudian bertanya kepada saya, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan Indonesia, khususnya di Batam?"

Saya menjawab bahwa Indonesia tidak membutuhkan terlalu banyak regulasi baru. Hal yang lebih penting adalah memastikan regulasi yang ada mampu menghadirkan kepastian hukum, kecepatan layanan, dan kemudahan berusaha.

Dalam konteks inilah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat melalui reformasi tata kelola investasi dan penyederhanaan perizinan.

Penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian regulasi, menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pelayanan investasi, serta menghilangkan berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan dunia usaha.

Kedua regulasi tersebut memberikan pesan yang jelas bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang lebih kompetitif, lebih responsif, dan lebih ramah terhadap investasi.

Inilah reformasi yang paling substantif. Bukan sekadar memangkas prosedur administrasi, tetapi mengubah paradigma birokrasi dari yang mengendalikan menjadi birokrasi yang melayani dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Karena investor tidak menilai pemerintah dari banyaknya regulasi yang diterbitkan. Investor menilai dari pengalaman mereka di lapangan, Apakah izin selesai tepat waktu, apakah lahan tersedia saat dibutuhkan. Apakah listrik dan air siap ketika industri mulai beroperasi, Apakah seluruh institusi pemerintah bergerak dalam satu irama untuk mendukung investasi.

Di sinilah posisi strategis Batam. Batam bukan sekadar kawasan Free Trade Zone (FTZ), melainkan aset geoekonomi nasional yang memiliki posisi unik dalam peta perdagangan dan investasi dunia.

Batam berada di jalur Selat Malaka yang dilalui hampir 40 persen perdagangan global, berhadapan langsung dengan Singapura, dan berada di pusat rantai pasok Asia Tenggara.

Keunggulan geografis ini memberikan peluang besar bagi Batam untuk menjadi gerbang investasi, perdagangan, logistik, manufaktur, dan ekonomi digital Indonesia.

Data menunjukkan bahwa pada 2025 realisasi investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun atau melampaui target yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Batam juga sedang memasuki babak baru transformasi ekonomi. Investasi pusat data, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital mulai berkembang pesat.

Proyek Equator Gate System Batam (EGSB) diproyeksikan mencapai USD 5 miliar, sementara investasi DayOne Data Center diperkirakan mencapai USD 2,5 miliar.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Batam tidak lagi hanya bertumpu pada industri manufaktur konvensional, tetapi mulai bergerak menuju industri teknologi tinggi yang akan menjadi penggerak ekonomi masa depan.

Karena itu ukuran keberhasilan Batam ke depan tidak boleh hanya dilihat dari jumlah MoU atau nilai komitmen investasi. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa cepat investasi berubah menjadi proyek nyata, pabrik yang beroperasi, pusat data yang berjalan, lapangan kerja yang tercipta, ekspor yang meningkat, dan kesejahteraan masyarakat yang bertambah.

Menjelang akhir diskusi, Dasco menyampaikan arahan yang sangat penting. Dia menegaskan bahwa Batam harus menjadi contoh keberhasilan implementasi kebijakan Presiden Prabowo dalam bidang investasi. Batam harus menjadi kawasan yang mampu membuktikan bahwa reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan percepatan pelayanan investasi benar-benar dapat diwujudkan di lapangan.

Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu irama, menghilangkan ego sektoral, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Satu pesan yang sederhana, tetapi sangat strategis:

Batam tidak boleh hanya menjadi tujuan investasi. Batam harus menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengeksekusi investasi lebih cepat, lebih pasti, dan lebih kompetitif.

Karena pada akhirnya, dalam persaingan geoekonomi abad ke-21, investor tidak mencari negara yang paling banyak menjanjikan. Mereka mencari negara yang paling mampu mengeksekusi. Dan Batam memiliki peluang besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melakukannya.

*) Fary Francis, Deputi Bidang Investasi BP Batam

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka memperkuat pengawasan dan persaingan usaha hilir migas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu.

Wahyudi Anas mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta mendorong tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan saling mendukung hubungan antara BPH Migas dengan seluruh badan usaha di bidang migas agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan terkendali, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kondisi praktik monopoli yang selaras dengan tugas dan fungsi KPPU. Kerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan," sebutnya, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan tugas dan fungsi BPH Migas erat kaitannya dengan proses penyediaan, pendistribusian, serta penyaluran BBM maupun gas bumi, baik BBM subsidi maupun kompensasi.

Aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi, sangat tergantung integrasi tiga pilar kepentingan BPH Migas dalam pengelolaan sektor hilir migas, yaitu mengedepankan kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

"Integrasi ini tiga pilar tersebut sebagai wujud nyata untuk mendukung implementasi hubungan antara BPH Migas bersama KPPU," katanya.

Wahyudi mengharapkan iklim persaingan usaha yang sehat juga dapat mendorong perlindungan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi serta pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

"Serta, mendukung pelaksanaan kajian bersama, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif dan berintegritas," tambahnya.

Wahyudi juga menegaskan komitmen BPH Migas untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Persaingan usaha yang sehat akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hilir migas.

"Penguatan pengawasan menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha maupun merugikan masyarakat sebagai konsumen," tuturnya.

BPH Migas juga berharap nota kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja sama yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun negara.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola industri migas nasional.

Menurut dia, tugas KPPU tidak hanya menangani perkara persaingan usaha, tetapi juga memberikan saran kebijakan, menyusun pedoman persaingan usaha sehat, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR RI.

Fanshurullah menilai agenda hilirisasi dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden memiliki keterkaitan dengan tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Di sisi lain, KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan kemitraan yang dapat saling mendukung terciptanya persaingan usaha sehat.

"KPPU juga memiliki program kepatuhan di mana pelaku usaha yang diawasi oleh BPH Migas dapat melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Ini menjadi amanat undang-undang," sebutnya.

Apabila terjadi permasalahan persaingan usaha di KPPU, tambah Fanshurullah, maka kerja sama kedua belah pihak ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan denda administratif yang ada di KPPU.

Turut hadir dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Anggota KPPU Mohammad Reza, Plt Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dalam memperkuat posisi strategis dan persaingan global, kami menempatkan inovasi produk sebagai prioritas strategis

Jakarta (ANTARA) - Jaringan ritel asal Surabaya, Jawa Timur, JETE menyatakan siap meningkatkan daya saing perusahaan teknologi lokal tersebut di tengah kompetisi global.

CEO JETE dan Doran Group Jhonny Thio Doran mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk melahirkan jenama teknologi berdaya saing jika diikuti dengan berbagai strategi seperti membangun ekosistem bisnis yang solid mulai dari jaringan distribusi, retail experience, hingga layanan purna jual.

"Dalam memperkuat posisi strategis dan persaingan global, kami menempatkan inovasi produk sebagai prioritas strategis. Perusahaan terus meningkatkan kualitas melalui penerapan teknologi terkini dan standar internasional pada produknya," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, dirancang agar produk tidak hanya relevan di pasar lokal, tetapi juga siap masuk ke pasar internasional. Sebagai bagian dari strategi ekspansi global, juga merancang penguatan jaringan kolaborasi lintas sektor, termasuk rencana pengembangan entitas di Shenzhen, Tiongkok, salah satu pusat industri teknologi dunia.

Langkah ini diproyeksikan mempercepat transfer teknologi, efisiensi pasokan produk, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.

Menurut dia, strategi tersebut terbukti efektif, tercatat hingga 2025, jenama yang bergerak pada usaha di sektor ritel, distribusi, teknologi dan ekosistem gadget tersebut melampaui 150 store di berbagai kota di Indonesia dan menargetkan ekspansi hingga 200 store pada 2026.

"Pertumbuhan ini menjadi indikator kuat bahwa pasar domestik memberikan respons positif terhadap brand lokal yang mampu menghadirkan kualitas dan kepercayaan sekaligus," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pertumbuhan tersebut memberikan dampak positif pada penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah melalui ekspansi jaringan distribusi dan operasional.

Berkat keberhasilan tersebut Jhonny Thio Doran masuk dalam daftar Fortune Indonesia 40 Under 40 tahun ini, sebuah penghargaan yang menyoroti pemimpin muda berpengaruh yang dinilai berhasil menciptakan dampak nyata melalui inovasi, kepemimpinan dan kontribusi ekonomi.

Pencapaian tersebut, menurut dia, tidak hanya menandai keberhasilan personal, tetapi menjadi simbol meningkatnya daya saing perusahaan teknologi lokal di tengah kompetisi global.

"Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi perusahaan untuk mempercepat langkah menuju pasar regional dan global," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran (Unpad) Maman Setiawan menilai iklim persaingan usaha yang sehat akan menciptakan daya saing yang unggul melalui peningkatan efisiensi, produktivitas dan inovasi.

“Persaingan usaha seyogyanya adalah driver, salah satu fondasi utama untuk meningkatkan daya saing unggul, ekonomi, industri, melalui peningkatan efisiensi, produktivitas dan inovasi,” kata Maman di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Maman mengatakan upaya untuk mendorong daya saing yang unggul memerlukan upaya kolektif terutama peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang suportif.

Salah satunya adalah memiliki tolok ukur yang jelas dan berbasis data seperti penilaian Indeks Persaingan Usaha (IPU) yang dilakukan Indonesia setiap tahunnya.

“Tentunya pada saat kita ingin mendorong daya saing yang unggul melalui persaingan usaha, kita perlu instrumen, alat analisis, salah satunya melalui ukuran persaingan usaha,” ujar Maman.

Adapun Indonesia mencatatkan skor Indeks Persaingan Usaha (IPU) pada tahun 2025 di angka 5,01 atau naik tipis 0,06 dari tahun 2024 yakni 4,95.

Meskipun secara umum skor IPU di tahun 2025 mencatatkan tren yang cukup positif, Maman menilai masih diperlukan strategi komprehensif agar persaingan usaha di Indonesia tumbuh dengan sehat dan mampu berperan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Ada alarm regulasi, di mana regulasi (hadir) sebagai komponen penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat. Perlu akselerasi skor IPU ke 6,33 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Eugenia Mardanugraha mengatakan skor IPU tahun 2025 menjadi sebuah refleksi dan instrumen penyusun kebijakan untuk menghadapi dinamika pada tahun 2026.

“Ini menjadi indikator bagi Indonesia untuk melihat bagaimana kondisi persaingan usaha di Indonesia,” kata Eugenia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai dinamika persaingan usaha pada sektor digital akan menjadi perhatian khusus di tahun 2026.

“Sektor yang paling menjadi fokus itu adalah sektor digital. Jadi karena semua transaksi kegiatan ekonomi itu kan berlangsungnya secara digital,” kata Komisioner KPPU Eugenia Mardanugraha di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Eugenia mengatakan, sektor digital sudah sangat lekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari jasa keuangan, transportasi, komunikasi, dan lainnya.

Tren penggunaan teknologi dan para pemain di sektor usaha ini pun, lanjutnya, diprediksi akan lebih masif pada tahun ini.

Hal ini seiring dengan prediksi KPPU soal aktivitas bisnis yang menyertai sektor ini, seperti potensi langkah penggabungan (merger) antara perusahaan teknologi di Indonesia, hingga perkara-perkara persaingan usaha.

“Mulai dari industri, jasa, dan keuangan itu (mayoritas) akan terjadinya secara digital, sehingga kita melihat bahwa tahun 2026 ini akan semakin meningkat dari sektor digital ini, pun baik dari perkara, persaingan usaha maupun merger. Jadi yang terutamanya (menjadi fokus KPPU) adalah (sektor) digital,” ujar Eugenia.

Bicara mengenai sektor usaha atau industri yang dominan, Eugenia mengatakan skor Indeks Persaingan Usaha (IPU) tertinggi di Indonesia pada tahun lalu masih didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan seperti penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar-eceran dan reparasi otomotif, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sementara itu lima sektor dengan skor IPU terendah mayoritas berada pada sektor-sektor sumber daya alam dan infrastruktur dasar seperti pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, pertambangan, hingga pengadaan listrik dan gas.

Eugenia mengatakan, skor IPU tahun 2025 menjadi sebuah refleksi dan instrumen penyusun kebijakan untuk menghadapi dinamika pada tahun ini.

“Evaluasi tersebut itu tercermin di dalam suatu angka indeks yang disebut dengan Indeks Persaingan Usaha. Ini menjadi indikator bagi Indonesia untuk melihat bagaimana kondisi persaingan usaha di Indonesia,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mencatatkan skor Indeks Persaingan Usaha (IPU) pada tahun 2025 di angka 5,01 atau naik tipis 0,06 dari tahun 2024 yakni 4,95.

“Tren hasil IPU berbasis persepsi secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2018. Hanya saja, sempat menurun pada 2020 imbas pandemi COVID-19. Sementara, untuk tahun 2025, tren hasil IPU berbasis persepsi berada di angka 5,01,” kata Ketua Tim Survei Indeks Persaingan Usaha (IPU) 2025 Maman Setiawan di Jakarta, Senin.

Adapun IPU sendiri merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi di Indonesia, dan dibagi berdasarkan dimensi.

Maman menyampaikan, untuk dimensi Struktur, Perilaku, Kinerja, Permintaan, Penawaran, dan Kelembagaan semuanya mengalami kenaikan tipis dari tahun 2024.

Namun, dimensi Regulasi turun dari menjadi 6,04 setelah pada tahun 2024 berada di angka 6,13.

“Ada aspek masing-masing IPU meningkat, tapi dari sisi dimensi regulasi belum. Ini merupakan tantangan dari aspek regulasi, ada ketidakselarasan antara regulasi di pusat dan daerah,” kata Maman.

“Lalu ada masalah di implementasi. Biasanya regulasi itu secara umum sudah memfasilitasi persaingan yang kompetitif, tapi beberapa implementasi ini masih terlihat belum dilaksanakan dengan baik. Di 2025, ini menjadi catatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Padjajaran itu mengatakan, skor IPU juga dibagi lagi berdasarkan sektor-sektor usaha atau industri.

Berdasarkan sektor, lima sektor dengan skor IPU tertinggi tahun lalu mayoritas berada pada sektor jasa dan perdagangan seperti penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar-eceran dan reparasi otomotif, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sedangkan, lima sektor dengan skor IPU terendah mayoritas berada pada sektor-sektor sumber daya alam dan infrastruktur dasar seperti pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, pertambangan, hingga pengadaan listrik dan gas.

Meskipun secara umum skor IPU di tahun 2025 mencatatkan tren yang cukup positif, Maman menilai masih diperlukan strategi komprehensif agar persaingan usaha di Indonesia tumbuh dengan sehat dan mampu berperan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Pertama, memberikan pemahaman lebih baik mengenai persaingan usaha kepada stakeholders sehingga mereka ikut (berperan). Lalu, pemerintah bekerja sama mendorong berbagai sektor dan provinsi untuk tingkatkan IPU,” kata Maman.

“Selain itu, ada alarm regulasi, di mana regulasi (hadir) sebagai komponen penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat. Perlu akselerasi skor IPU ke 6,33 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai kebijakan persaingan usaha yang adaptif dan terintegrasi mampu menciptakan iklim usaha yang adil di Indonesia.

“Penguatan kebijakan persaingan usaha yang terintegrasi dan adaptif menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang adil serta mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” kata Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Kementerian PPN/Bappenas Roby Fadillah di Jakarta, Senin.

Dalam forum “Competition Outlook 2026” bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Roby menyebutkan hal ini menyusul pentingnya peran persaingan usaha yang sehat demi mendorong produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, persaingan usaha menjadi salah satu fokus dalam RPJMN 2025-2029, khususnya pada Prioritas Nasional 5, Program Prioritas 5, dan Kegiatan Prioritas 8 untuk mencapai terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, dan mendukung terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global.

Selain itu, Roby mengatakan, persaingan usaha yang sehat dan ketat juga dapat mendorong adanya inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk yang pada akhirnya berdampak ke ketertarikan penanaman modal di Indonesia.

“Tekanan persaingan usaha yang didorong oleh regulasi yang kuat serta akses pemodalan yang baik akan membuat perusahaan mempunyai kebutuhan untuk keberlangsungan daya saing perusahaan jangka panjang perusahaan dalam bentuk investasi dalam inovasi,” kata Roby.

Namun, ia mengingatkan bahwa hubungan persaingan usaha dan inovasi dapat berlangsung dua arah, di mana inovasi dalam hal ini dapat mengubah struktur pasar.

“Dalam hal ini inovasi dapat menciptakan pasar baru, mengubah arah jalannya kompetisi di pasar, bahkan membuat pesaing keluar dari pasar atau menghindari kompetisi secara langsung,” ujarnya.

Persaingan pasar yang lebih tinggi secara umum, lanjutnya, dapat meningkatkan investasi korporasi dan nilai perusahaan, tapi juga efeknya dipengaruhi kepastian kebijakan ekonomi.

“Oleh karena itu, kebijakan persaingan usaha di sini sangatlah penting, untuk menciptakan level playing field dan membantu investasi inovasi agar dapat tersebar di seluruh pasar,” kata Roby.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

DEWAN Pers dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU untuk memperkuat persaingan usaha yang sehat terhadap platform digital dalam ekosistem pers.

“Kolaborasi dengan KPPU menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem pers yang adil. Media nasional harus dapat tumbuh dan bersaing secara sehat di tengah dominasi perusahaan platform digital,” kata Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Desember 2025.

Komaruddin menjelaskan, kerja sama ini menyasar pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh perusahaan platform digital. Menurut dia, monopoli oleh platform digital berpotensi merugikan industri pers nasional.

Lebih lanjut, ia mengatakan MoU ini bertujuan menciptakan iklim persaingan usaha yang adil di sektor pers serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas pelanggaran persaingan usaha oleh platform digital. Kedua lembaga juga ingin memperkuat posisi media nasional dalam menghadapi dominasi pemain digital global.

Ruang lingkup kerja sama mencakup koordinasi pencegahan pelanggaran persaingan usaha, pertukaran data dan informasi, kegiatan sosialisasi dan advokasi, serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia. Seluruh langkah ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat.

Menurut Komaruddin, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk melindungi kemerdekaan pers di era digital. Sementara itu, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan tugas lembaganya sejalan dengan semangat kerja sama ini.

Ia menilai MoU ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap platform digital. “Kami akan berkoordinasi secara erat melalui pertukaran data dan informasi. Langkah ini penting untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dalam ekosistem pers,” kata Fanshurullah.

Adapun Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi menilai, digitalisasi membawa tantangan baru bagi industri pers, terutama dalam distribusi konten dan keberlanjutan model bisnis. Dewan Pers, kata dia, ingin membangun mekanisme pertukaran data yang efektif.

“Kami juga akan melakukan sosialisasi dan advokasi bersama KPPU agar pemahaman soal persaingan usaha di sektor pers semakin kuat,” ujar Dahlan. Nota kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penandatanganan. Dewan Pers dan KPPU akan menindaklanjuti pelaksanaannya melalui perjanjian kerja sama terpisah.

JAKARTA - Dewan Pers dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat persaingan usaha yang sehat terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers. Penandatanganan MoU dilakukan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Nota Kesepahaman ini bertujuan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pers, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di bidang pers, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas pelanggaran persaingan usaha terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers, pertukaran data dan informasi, sosialisasi dan advokasi, serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kemerdekaan pers tidak terancam oleh praktik persaingan usaha tidak sehat di ranah digital.

"Kolaborasi dengan KPPU ini menegaskan komitmen bersama Dewan Pers - KPPU untuk menciptakan ekosistem pers yang adil, di mana media nasional dapat tumbuh dan bersaing secara sehat, terutama dalam menghadapi dominasi perusahaan platform digital," kata Komaruddin Hidayat.

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan KPPU memiliki tugas melakukan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha. Dia menyebut penandatanganan MoU dengan Dewan Pers ini adalah momentum penting untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi praktik monopoli, yang dilakukan oleh platform digital yang dapat merusak keberlangsungan industri pers.

"Kami akan berkoordinasi erat dalam pertukaran data dan informasi untuk memastikan persaingan usaha yang sehat terhadap platform digital dalam ekosistem pers dapat terwujud," kata M Fanshurullah Asa.

Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi menjelaskan aspek digitalisasi membawa tantangan baru bagi keberlanjutan pers, terutama terkait distribusi konten dan model bisnis.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat membangun mekanisme pertukaran data yang efektif untuk memantau perilaku pasar platform digital, serta melakukan sosialisasi dan advokasi bersama KPPU guna menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang isu persaingan usaha di sektor pers," ujarnya.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama yang terpisah.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa menegaskan urgensi dari reformasi hukum persaingan di era algoritma dan transformasi ekonomi digital.

"Kebijakan pemerintah dan undang-undang persaingan usaha harus mampu mendeteksi potensi monopoli sebelum pasar terdistorsi," katanya dalam pembukaan The 3rd Jakarta International Competition Forum (3JICF) di Danareksa Tower, Jakarta, Kamis.

Ia menilai transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi saat ini.

Bukan hanya sekadar perubahan proses transaksi, tapi juga struktur pasar tradisional yang dikenal selama ini.

"Kekuatan jaringan (network effects), akumulasi data raksasa, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma telah menciptakan hambatan masuk (entry barriers) yang sulit ditembus oleh pesaing baru, terutama UMKM," ujarnya.

Ia pun mengakui bahwa regulasi kerap tertinggal satu langkah di belakang teknologi.

Bentuk dominasi baru seperti self-preferencing (mengutamakan produk sendiri di platform miliknya) hingga algorithmic tacit collusion (kesepakatan harga diam-diam oleh mesin) menuntut pergeseran paradigma.

"Pendekatan reaktif berbasis kasus (case-by-case) harus bertransformasi menjadi pendekatan proaktif berbasis risiko (risk-based standard)," kata Fanshurullah.

Selain reformasi hukum, ia menilai langkah lainnya yang harus dilakukan adalah penyelarasan internasional, mengingat pasar digital tidak mengenal batas negara (borderless).

"Merger lintas negara dan akuisisi strategis atas data serta talenta digital menuntut kita berbicara dalam bahasa regulasi yang sama dengan komunitas global," ujar Fanshurullah.

Sebagai negara yang sedang dalam proses aksesi OECD dan anggota baru BRICS, ia menilai Indonesia perlu menyelaraskan standar, mulai dari interoperabilitas sistem hingga rezim notifikasi merger.

"Ini agar Indonesia tidak mengulangi eksperimen kebijakan yang mahal, melainkan langsung melompat mengadopsi praktik terbaik global," katanya.

Lebih jauh, Fanshurullah juga menyoroti pentingnya evolusi penegakan hukum, seperti pemanfaatan forensik digital atau kecerdasan buatan untuk mendeteksi persekongkolan tender (bid-rigging) dalam pengadaan publik.

"Serta perlindungan UMKM dari kontrak yang tidak seimbang di ekosistem platform, menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Penegakan hukum harus tajam dan berbasis data," ujar Fanshurullah.

Sementara itu, forum 3JICF ini mengusung tema "Legal Reform, International Alignment & Enforcement Evolution" yang diharapkan mampu menciptakan pasar yang bisa diperebutkan (contestable market), memacu inovasi, dan membangun ketahanan ekosistem ekonomi di masa mendatang.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat denda pelanggaran persaingan usaha tahun ini (per 30/11) mencapai angka Rp695 miliar.

Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu mengatakan, angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa negara tidak main main terhadap pelaku usaha yang merugikan publik.

“Denda besar ini bukan semata instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen,” kata Aru.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa denda yang telah dibayarkan per 2 Desember 2025 mencapai Rp52.909.065.048. Hal ini, lanjutnya, membuktikan upaya penegakan hukum persaingan usaha optimal dilakukan KPPU.

KPPU pun telah melakukan putusan terhadap 12 perkara di tahun ini termasuk kepada Google hingga TikTok.

Beberapa di antara 12 kasus yang telah ditangani KPPU yaitu Google dikenakan denda mencapai Rp 202 miliar dan masih belum inkrah, sementara Sany Group dikenakan denda Rp449 miliar, dan keterlambatan notifikasi oleh TikTok dengan denda Rp15 miliar.

Selain mengawal korporasi besar, Aru mengatakan KPPU juga menempatkan diri sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, masih terdapat berbagai kasus persekongkolan tender. Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur, mulai dari rumah sakit, jalan, hingga proyek energi, risiko penyelewengan anggaran melalui persekongkolan tender dapat meningkat signifikan,” ujar Aru.

“Penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando menilai, peningkatan kualitas persaingan usaha menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2025-2029.

“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,” kata Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, hal ini juga mengacu pada laporan World Bank B-Ready 2024 di mana Indonesia memiliki skor 52 dari 100, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam (57,67) dan Singapura (62,29). Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.

Studi menunjukkan, dibutuhkan peningkatan tingkat persaingan usaha sebesar 29 persen, atau skala indeks persaingan usaha sebesar 6,33 untuk tujuan tersebut.

Menurut Aru, persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan ekonomi, melainkan infrastrukturnya yang juga terbentuk dengan baik dan suportif.

"Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan,” ujar Aru.

Lebih lanjut, ia mengatakan KPPU juga memiliki peran vital untuk memastikan pasar bekerja sebagai alat pertumbuhan, bukan arena pertempuran bagi para pemburu rente.

Selama satu tahun pemerintahan berjalan, Aru mengatakan, paradigma pengawasan persaingan usaha di Indonesia telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai persaingan terpimpin (guided competition).

“Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden (Prabowo Subianto) sebagai ‘Serakahnomics’, sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil,” ujar Aru.

“Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi ‘Serakahnomics’. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan”, katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025