Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek telah menguntungkan pihak Google.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan Google terbukti diuntungkan dalam perkara ini sebagaimana fakta persidangan yang telah berjalan.

"Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang menjadi sasaran tujuan menguntungkan dalam perkara ini adalah korporasi Google, termasuk Google Asia Pacific dan Google Internasional selaku korporasi global pemilik produk Chrome OS, Google Cloud, dan Chrome Device Management yang menjadi objek dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022," ujar Purwanto di PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, dasar penilaian pihak Google diuntungkan dalam perkara ini lantaran Nadiem telah melakukan pertemuan strategis dengan jajaran eksekutif Google sejak awal masa jabatan.

Misalnya, Nadiem bertemu pertemuan dengan Presiden Google Asia Pacific, Scott Beaumont, untuk membahas program Google seperti Google for Education pada Februari 2020.

Selang dua bulan kemudian, Nadiem berinteraksi dengan pihak Google yaitu Caesar Sengupta melalui rapat daring yang juga membahas Chromebook.

"Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa saudara Caesar Sengupta adalah salah satu petinggi Google yang dulunya bertugas memasarkan Chromebook di Asia Pasifik, termasuk ke Indonesia, dan pada tahun 2021 saudara Caesar Sengupta menjabat sebagai Komisaris PT Gojek Tokopedia," imbuhnya.

Rangkaian pertemuan dengan eksekutif Google tersebut, kata Purwanto, telah menunjukkan adanya hubungan strategis yang substansial antara terdakwa selaku Menteri dengan korporasi Google yang melampaui pertemuan biasa antara pejabat publik dengan perusahaan teknologi.

Selanjutnya, tujuan menguntungkan korporasi Google tersebut juga terbukti dari perwujudan dari rangkaian investasi Google di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang sangat substansial dalam periode jabatan Nadiem.

Adapun, dari fakta persidangan terungkap bahwa total investasi Google ke PT AKAB selama periode 2017-2021 mencapai US$786,9 juta. Hakim menyatakan imvestasi itu sebagian besar terjadi dalam periode terdakwa menjabat sebagai menteri yaitu setelah 23 Oktober 2019.

"Korelasi antara waktu investasi-investasi Google tersebut dengan periode jabatan terdakwa dan dengan rangkaian kebijakan pengadaan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang tidak dapat dianggap kebetulan," pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim anggota, Andi Saputra menyatakan dissenting opinion dalam vonis eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook.

Andi merupakan satu dari empat majelis hakim yang menyatakan dissenting opinion. Andi dalam kesimpulannya menilai selama persidangan berlangsung, belum ada barang bukti yang meyakinkan yang menjerat Nadiem dalam perkara ini.

"Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang," ujar Andi di sidang putusan Nadiem, Selasa (30/6/2026).

Dia menilai, Nadiem pun tidak terbukti memiliki niat jahat atau perbuatan jahat yang mengindikasikan atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi.

Lebih jauh, Andi mengemukakan dalam duduk perkara kasus Chromebook mulai dari, pengadaan laptop, adanya kerugian negara dengan penambahan modal saham Google ke PT GoTo merupakan peristiwa yang tidak ada hubungannya.

"Adalah tiga peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Andi menyatakan Nadiem Makarim secara meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider penuntut umum.

"Maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis selama 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Selain pidana badan, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara lima tahun.

Google dilaporkan membatasi penggunaan model kecerdasan buatan (AI) Gemini oleh Meta setelah perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu meminta kapasitas komputasi yang lebih besar daripada yang dapat disediakan Google.

Laporan Financial Times yang dikutip Reuters menyebut Google telah memberi tahu Meta pada Maret, bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi seluruh kapasitas Gemini yang ingin dibeli Meta. Keterbatasan itu dilaporkan mengganggu dan menunda sejumlah proyek AI internal Meta.

Media industri Mobile World Live melaporkan pembatasan itu masih berlaku hingga saat ini. Menurut sumber Financial Times, Meta menjadi pelanggan yang paling terdampak karena permintaannya terhadap kapasitas komputasi AI jauh lebih besar dibandingkan klien Google lainnya.

Perkembangan ini menjadi salah satu indikasi paling jelas bahwa industri AI mulai menghadapi keterbatasan infrastruktur, meskipun perusahaan teknologi telah menggelontorkan miliaran dolar untuk chip, pusat data, dan pasokan listrik.

Reuters mencatat bahwa lonjakan kebutuhan komputasi untuk melatih dan menjalankan model AI kini melampaui kecepatan pembangunan infrastruktur baru. Akibatnya, bahkan perusahaan teknologi terbesar di dunia pun mulai menghadapi kelangkaan kapasitas komputasi.

Dikutip dari Mobile World Live, Meta menggunakan Gemini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari otomatisasi keamanan, layanan pelanggan, alat periklanan hingga sejumlah alur kerja pemrograman internal. Namun setelah aksesnya dibatasi, perusahaan mulai mengurangi ketergantungan terhadap model eksternal dan beralih ke model internal bernama Muse Spark.

Laporan Financial Times yang dirangkum Reuters juga menyebut Meta mendorong karyawannya menggunakan token AI secara lebih efisien. Token merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur konsumsi model AI, sehingga penghematan penggunaan token dapat menekan kebutuhan komputasi sekaligus biaya operasional.

Meski Meta menjadi pihak yang paling terdampak, pembatasan kapasitas tidak hanya dirasakan satu perusahaan. Financial Times melaporkan sejumlah pelanggan Google lainnya juga mengalami kendala serupa, meski dalam skala yang lebih kecil.

Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan AI tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas model atau jumlah talenta yang direkrut, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh akses terhadap infrastruktur komputasi dalam jumlah besar.

Untuk mengatasi kekurangan kapasitas tersebut, Google disebut terus menambah pasokan komputasi. Mobile World Live melaporkan perusahaan itu baru menandatangani kesepakatan senilai sekitar US$ 920 juta per bulan untuk menyewa kapasitas komputasi dari perusahaan milik Elon Musk, SpaceX.

Langkah serupa juga dilakukan perusahaan AI lainnya. Menurut Mobile World Live, Anthropic pada Mei meneken perjanjian kapasitas komputasi dengan SpaceX sekitar US$ 1,25 miliar per bulan. Kesepakatan-kesepakatan ini menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur AI kini menjadi komoditas strategis yang semakin langka.

Di sisi lain, Meta terus meningkatkan investasi AI dalam upayanya mengembangkan teknologi superintelligence. Namun berbeda dengan Google yang memiliki bisnis cloud publik besar, Meta masih mengandalkan kombinasi infrastruktur internal dan layanan pihak ketiga untuk menjalankan sebagian beban kerja AI-nya.

Kondisi ini memperlihatkan paradoks baru dalam industri AI. Di tengah perlombaan investasi bernilai ratusan miliar dolar untuk membangun model yang semakin canggih, kapasitas komputasi justru menjadi sumber daya yang semakin terbatas. Bahkan perusahaan sebesar Meta dan Google kini harus berebut akses terhadap infrastruktur yang dibutuhkan untuk menopang ambisi AI mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Google dilaporkan membatasi penggunaan model kecerdasan buatan (AI) Gemini oleh Meta Platforms Inc. setelah perusahaan media sosial tersebut mengajukan permintaan kapasitas komputasi awan yang melampaui kemampuan pasokan yang ada.

Berdasarkan laporan Mint, keterbatasan pasokan daya pemrosesan ini secara langsung mengganggu dan menunda lini masa eksekusi sejumlah proyek AI internal milik Meta.

Keterbatasan kapasitas pada server Google Cloud ini juga berdampak pada beberapa klien korporasi Google lainnya, namun Meta menjadi pihak yang menerima hantaman paling parah akibat akumulasi permintaan volume model AI yang luar biasa tinggi.

Google mengonfirmasi kepada manajemen Meta sekitar Maret tahun ini mengenai ketidaksanggupan mereka untuk memenuhi seluruh kuota kapasitas Gemini yang ingin dibeli.

Imbas dari pembatasan akses komersial ini, Meta terpaksa menginstruksikan para karyawannya untuk lebih efisien dalam mengonsumsi token AI, yang merupakan unit parameter pengukur intensitas penggunaan kecerdasan buatan.

Kelangkaan daya komputasi ini mencuat sebagai ironi baru di tengah masifnya realisasi belanja modal miliaran dolar AS yang digelontorkan raksasa teknologi untuk pengadaan cip serta pembangunan pusat data baru. Kendala infrastruktur fisik ini tercermin pada neraca keuangan Google Cloud, di mana pendapatan kuartal I/2026 sukses menyentuh angka US$20 miliar, namun laju pertumbuhan optimalnya terganjal oleh keterbatasan perangkat keras.

CEO Google, Sundar Pichai, menyatakan kendala daya komputasi menghalangi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkontribusi pada penumpukan pesanan (backlog) unit komputasi awan yang melonjak hampir dua kali lipat secara kuartalan.

Hubungan bisnis antara kedua raksasa periklanan digital ini sejatinya telah terjalin sejak September 2025 melalui penjajakan pemanfaatan model Gemini dan model sumber terbuka (open-source) Gemma.

Kerja sama tersebut awalnya dirancang agar Meta dapat menyelaraskan (fine-tune) algoritma periklanan mandiri menggunakan data eksternal milik Google guna mendongkrak efektivitas konversi iklan.

Meskipun bersaing ketat di pasar periklanan daring global, Meta tetap membuka opsi kemitraan strategis dengan Google maupun pengembang ChatGPT, OpenAI.

Kolaborasi komputasi ini ditargetkan untuk meningkatkan fitur percakapan pada asisten pintar Meta AI serta memperkuat fungsionalitas fitur-fitur berbasis kecerdasan buatan di seluruh aplikasi media sosial di bawah naungan ekosistem Meta.

Elon Musk kehilangan status sebagai triliuner dunia setelah kekayaannya kembali merosot ke bawah US$1 triliun.

Status yang baru disandang sekitar 12 hari itu hilang akibat anjloknya valuasi SpaceX dan perubahan perhitungan atas kepemilikan saham Tesla miliknya.

Berdasarkan perhitungan terbaru Forbes, kekayaan Musk kini diperkirakan mencapai sekitar US$962 miliar atau setara sekitar Rp17.244,66 triliun (kurs Rp17.925 per dolar AS), turun dari US$1 triliun yang sempat dicapai pada pertengahan Juni.

Musk sebelumnya mencetak sejarah sebagai orang pertama di dunia yang memiliki kekayaan lebih dari US$1 triliun setelah SpaceX melantai di bursa pada 12 Juni 2026. Kekayaannya saat itu diperkirakan mencapai US$1,1 triliun atau Rp19.718,71 triliun.

Hanya empat hari kemudian, tepatnya pada 16 Juni, lonjakan harga saham SpaceX hingga 40 persen sempat mendorong kekayaan Musk ke rekor tertinggi sekitar US$1,45 triliun.

Namun, kondisi tersebut tak bertahan lama. Hingga Selasa (23/6), harga saham SpaceX amblas sekitar 31 persen dari puncaknya sehingga turut memangkas nilai kekayaan Musk secara signifikan.

Selain pelemahan saham SpaceX, Forbes juga menghapus sekitar US$116 miliar nilai saham Tesla milik Musk dari perhitungan kekayaannya. Langkah itu diambil karena saham tersebut kini berstatus restricted stock atau saham dengan pembatasan tertentu.

Perubahan status saham itu terjadi setelah Musk menggunakan seluruh opsi saham yang diterimanya melalui paket kompensasi CEO Tesla pada 2018.

Paket kompensasi tersebut sempat dibatalkan pengadilan Delaware pada 2024, namun dipulihkan kembali oleh Mahkamah Agung Delaware pada 2025.

Setelah itu, Tesla dan Musk menandatangani perjanjian baru pada April 2026 yang mengubah opsi saham tersebut menjadi saham terbatas.

Berdasarkan perjanjian itu, Musk baru bisa memperoleh penuh saham tersebut apabila tetap menjabat sebagai CEO Tesla atau eksekutif yang bertanggung jawab atas pengembangan produk maupun operasional perusahaan hingga Januari 2028.

Meski demikian, Forbes menilai Musk masih berpeluang kembali menyandang status triliuner. Pasalnya, kontributor terbesar kekayaannya masih berasal dari kepemilikan sekitar 38 persen saham SpaceX yang saat ini bernilai sekitar US$796 miliar atau Rp14.267,10 triliun.

Artinya, jika valuasi SpaceX kembali menguat, kekayaan Musk berpotensi kembali menembus angka US$1 triliun.

Di luar itu, Musk tetap mempertahankan posisinya sebagai orang terkaya di dunia. Nilai kekayaannya masih tiga kali lipat lebih besar dibandingkan orang terkaya kedua, yakni salah satu pendiri Google Larry Page.

Page yang diperkirakan memiliki kekayaan sekitar US$284 miliar.

[Gambas:Youtube]

KOMPAS.com – Cek desil menjadi salah satu informasi yang banyak dicari masyarakat pada 2026, terutama oleh warga yang ingin mengetahui peluang menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Melalui layanan digital yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat kini dapat melakukan cek desil nik secara online hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.

Hasil pengecekan akan menunjukkan posisi seseorang dalam kelompok kesejahteraan yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Informasi cek desil bansos 2026 penting untuk diketahui karena status desil menjadi salah satu acuan dalam penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI, hingga sejumlah program perlindungan sosial lainnya.

Lantas, bagaimana cara cek desil secara online lewat HP?

Cara cek desil secara online 2026

- Cara cek desil lewat Google

Salah satu metode yang paling banyak digunakan masyarakat adalah cara cek desil lewat Google melalui situs resmi Kemensos. Berikut cara cek desil online lewat HP:

• Buka Google melalui browser di HP
• Akses laman resmi cek bansos kemensos go id, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan nomor NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul pada layar
• Klik tombol "Cari Data"
• Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.

Melalui metode cara cek desil lewat Google ini, pengguna dapat mengetahui status penerima bantuan, jenis bansos yang diterima, serta kategori desil yang tercatat dalam basis data pemerintah.

- Cara cek desil di Aplikasi Cek Bansos

Selain melalui website, masyarakat juga dapat melakukan cara cek desil di aplikasi cek bansos yang tersedia untuk perangkat Android maupun iPhone.

Berikut tahapan cara cek desil di Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai data kependudukan
• Klik tombol "Cari Data"
• Tunggu hingga informasi ditampilkan sistem.

Melalui cara cek desil di aplikasi cek bansos, masyarakat dapat melihat status bantuan sosial, data anggota keluarga, hingga posisi desil yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Metode ini juga menjadi salah satu cara paling praktis untuk melakukan cek desil nik kapan saja tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau dinas sosial.

Apa itu desil bansos?

Sebelum melakukan cek desil bansos, penting untuk memahami arti desil dalam sistem bantuan sosial pemerintah.

Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Dalam sistem ini, seluruh penduduk dibagi ke dalam 10 kelompok atau desil, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga paling tinggi.

Semakin kecil angka desil seseorang, semakin besar peluangnya menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Data yang digunakan dalam cek desil kemensos berasal dari DTSEN yang dikelola pemerintah dan diperbarui secara berkala untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Pembagian desil dalam data Kemensos

Hasil cek desil bansos 2026 umumnya akan menunjukkan kategori sebagai berikut:

• Desil 1: Kelompok miskin ekstrem.
• Desil 2: Kelompok miskin.
• Desil 3: Kelompok hampir miskin.
• Desil 4: Kelompok rentan miskin.
• Desil 5: Kelompok menuju kelas menengah.
• Desil 6 sampai desil 10: Kelompok menengah hingga ekonomi atas.

Melalui sistem cek desil kemensos, pemerintah dapat menentukan kelompok masyarakat yang berhak diprioritaskan dalam program bantuan sosial.

Secara umum:

• Desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas penerima PKH.
• Desil 1 hingga desil 5 berpeluang menerima BPNT atau Program Sembako.
• Desil 1 hingga desil 5 dapat memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI.
• Desil 1 hingga desil 5 berkesempatan menerima bantuan melalui program ATENSI.

Karena itu, banyak masyarakat yang rutin melakukan cek desil 1 sampai 10, cek desil kemensos sekaligus mengecek status desil mereka untuk mengetahui peluang mendapatkan bantuan pemerintah.

Kenapa nama tidak muncul saat cek bansos?

Tidak sedikit warga yang telah melakukan cek desil nik atau cek bansos kemensos, tetapi datanya belum muncul dalam sistem. Beberapa penyebab yang sering terjadi antara lain:

• Data kependudukan belum lengkap atau belum diperbarui
• Data masih dalam proses verifikasi dan validasi
• Penerima yang tercatat telah meninggal dunia
• Terdaftar sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD
• Memiliki anggota keluarga yang berstatus ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil cek desil bansos maupun status penerima bantuan sosial.

Jika hasil cek desil kemensos dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan usulan perbaikan data. Pengajuan dapat dilakukan melalui dua cara berikut:

1. Secara offline

Masyarakat dapat datang langsung ke kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat untuk menyampaikan usulan perubahan data.

2. Secara online

Usulan juga dapat diajukan melalui fitur "Usulan" yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan agar hasil cek desil bansos 2026 semakin akurat dan penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

Melakukan cek desil secara berkala dapat membantu masyarakat mengetahui posisi sosial ekonominya dalam basis data pemerintah.

Dengan memanfaatkan layanan cek desil nik, cara cek desil lewat Google, maupun cara cek desil di aplikasi cek bansos, warga dapat memantau status bantuan dengan lebih mudah.

Itulah informasi lengkap mengenai cek desil, mulai dari cara cek desil, cek desil kemensos, hingga cek desil bansos 2026 yang bisa dilakukan langsung lewat HP menggunakan NIK KTP.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Google DeepMind menjalin kemitraan riset dengan studio film independen A24 untuk mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bagi industri perfilman. Kesepakatan tersebut juga disertai investasi senilai US$75 juta atau sekitar Rp1,2 triliun ke A24.

Dalam pengumuman resmi pada Senin (22/6/2026), Google DeepMind menyebut kolaborasi tersebut bertujuan membantu sineas menciptakan alur kerja (workflow) dan teknik produksi baru dengan memanfaatkan AI. Menurut perusahaan, pengembangan teknologi akan dilakukan bersama para kreator agar alat yang dihasilkan sesuai kebutuhan industri kreatif.

Kemitraan itu disebut sebagai kolaborasi riset pertama yang mempertemukan laboratorium AI dengan studio film independen. Google DeepMind akan menyediakan akses ke infrastruktur dan riset AI miliknya, sementara para peneliti dan kreator dari kedua pihak akan bekerja sama mengembangkan berbagai alat produksi film.

Demis Hassabis, Co-founder dan CEO Google DeepMind, mengatakan pihaknya meyakini pengembangan teknologi AI yang dapat memberdayakan seniman harus dilakukan bersama para kreator sejak tahap awal.

"Dengan berkolaborasi sejak awal dengan para pembuat film dan pelaku industri seperti A24, kami dapat membangun fitur-fitur AI baru yang mendukung para kreator dalam menghasilkan karya yang autentik dan bermakna, sekaligus membantu mereka mewujudkan visi kreatifnya," ujarnya.

Laporan sejumlah media menyebut investasi Google ke A24 mencapai sekitar US$75 juta. Ini menjadi pertama kalinya Google mengambil kepemilikan saham di sebuah studio film. Meski demikian, kerja sama tersebut bersifat non-eksklusif dan Google tidak akan memperoleh akses ke katalog film maupun serial milik A24.

A24 menyatakan fokus kolaborasi bukan untuk menghasilkan film menggunakan AI secara penuh, melainkan menciptakan perangkat yang dapat membantu proses kreatif seperti penyusunan storyboard, produksi, hingga pascaproduksi. Salah satu alat yang sedang dikembangkan disebut berupa generator storyboard berbasis AI.

Namun, pengumuman tersebut memicu reaksi keras dari sebagian penggemar A24. Studio yang dikenal lewat film-film auteur seperti Midsommar, Hereditary, Everything Everywhere All at Once dan baru-baru ini sukses dengan Backrooms itu dinilai bertentangan dengan citra independen dan artistik yang selama ini melekat pada mereknya.

Kritikus khawatir keterlibatan A24 dapat memberikan legitimasi budaya terhadap teknologi AI yang selama ini menuai kontroversi terkait hak cipta, originalitas karya, serta potensi dampaknya terhadap lapangan kerja kreatif. Di media sosial, sejumlah penggemar bahkan menyerukan boikot terhadap studio tersebut.

Di sisi lain, A24 berargumen bahwa keterlibatan langsung para sineas dalam pengembangan teknologi justru penting agar penggunaan AI tetap berada di bawah kendali kreator, bukan ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan teknologi.

“Ini merupakan kemitraan riset. Kami bekerja bersama para peneliti DeepMind untuk mempelajari, mengembangkan, dan menyempurnakan berbagai teknologi baru, serta berperan aktif dalam membentuk alat dan alur kerja yang akan digunakan para kreator,” ujar Shin, tim komunikasi A24, seperti dikutip dari Wired.

Kolaborasi Google DeepMind dan A24 menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam upaya mengintegrasikan AI ke industri hiburan. Kesepakatan itu juga mencerminkan semakin eratnya hubungan antara perusahaan teknologi dan Hollywood, di tengah perdebatan yang masih berlangsung mengenai masa depan AI dalam proses kreatif.

Sejumlah perusahaan teknologi dan kripto global, mulai dari Google, Instagram, Facebook, TikTok hingga perusahaan analitik blockchain, sepakat memperkuat upaya pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal yang semakin marak di platform digital dan sistem pembayaran online.

Inisiatif itu diumumkan dalam forum bisnis yang digelar oleh organisasi konservasi satwa liar United for Wildlife milik Pangeran William dalam rangka London Climate Action Week 2026.

Sejumlah perusahaan teknologi, telekomunikasi, fintech, dan kripto berkomitmen memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), analisis data, serta teknologi blockchain untuk mendeteksi dan menghambat aktivitas perdagangan satwa liar ilegal.

Perusahaan yang terlibat antara lain Google, Meta yang menaungi Facebook dan Instagram, TikTok, Alibaba, Vodafone, Vodacom, Safaricom, PayPal, Chainalysis, TRM Labs, dan Luno, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Salah satu cara utama yang digunakan perusahaan teknologi yakni memanfaatkan AI dan sistem deteksi otomatis untuk menyaring unggahan, iklan, maupun transaksi yang diduga terkait perdagangan satwa liar.

Melalui Coalition to End Wildlife Trafficking Online, perusahaan-perusahaan teknologi mengembangkan filter otomatis, standardisasi kebijakan pelarangan perdagangan satwa liar, pelatihan moderator, serta mekanisme pelaporan konten mencurigakan oleh pengguna. Koalisi ini dibentuk bersama organisasi konservasi WWF, TRAFFIC, dan IFAW.

Menurut WWF, perusahaan anggota koalisi bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan sistem otomatis dalam mendeteksi daftar penjualan satwa liar dan produk turunannya, sekaligus mencegah pelaku berpindah dari satu platform ke platform lain.

Upaya itu telah menghasilkan jutaan tindakan penegakan. Pada 2021, perusahaan-perusahaan anggota koalisi melaporkan telah menghapus atau memblokir lebih dari 11,6 juta listing yang berkaitan dengan satwa dilindungi dan produk turunannya, termasuk gading gajah, sisik trenggiling, kura-kura, primata, hingga burung eksotis.

Perkembangan AI generatif juga membuka peluang baru dalam pengawasan perdagangan satwa liar.

Penelitian yang dipublikasikan pada 2025 menunjukkan, model bahasa besar atau large language model (LLM) dapat digunakan untuk mengidentifikasi iklan perdagangan satwa liar di marketplace secara lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan sistem menyisir jutaan iklan dan menemukan pola yang sulit dideteksi secara manual.

Penelitian lain menunjukkan teknologi machine learning mampu mengenali produk ilegal dari foto, seperti gading gajah, sisik trenggiling, dan bagian tubuh harimau dengan tingkat akurasi tinggi. Sistem ini bahkan dapat dioperasikan melalui aplikasi ponsel pintar untuk membantu aparat melakukan identifikasi di lapangan secara real time.

Perusahaan Kripto dan Blockchain Lacak Aliran Dana

Selain mengawasi konten, perusahaan kripto dan blockchain akan membantu dalam melacak aliran dana yang digunakan jaringan perdagangan satwa liar.

Reuters melaporkan perusahaan analitik blockchain seperti Chainalysis dan TRM Labs akan mendukung upaya identifikasi transaksi keuangan yang berpotensi terkait perdagangan satwa liar ilegal. Teknologi blockchain memungkinkan pelacakan pergerakan aset digital secara transparan sehingga dapat membantu mengungkap pola pembayaran dan jaringan pelaku.

Di sisi lain, perusahaan pembayaran online dan operator telekomunikasi akan memanfaatkan analisis data dan AI untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi lintas negara yang diduga terkait aktivitas perdagangan satwa liar.

Perdagangan satwa liar ilegal masih menjadi salah satu bisnis kriminal terbesar di dunia. Interpol memperkirakan nilai perdagangan satwa liar ilegal mencapai sekitar US$ 20 miliar per tahun, meski angka sebenarnya diyakini lebih tinggi.

Dalam operasi global yang melibatkan 134 negara pada 2025, aparat menyita hampir 30.000 satwa hidup, ribuan serangga eksotis, serta berton-ton daging satwa liar dan produk turunannya. Interpol juga mengidentifikasi sekitar 1.100 tersangka yang terlibat dalam jaringan perdagangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring dengan naiknya target penerimaan negara 2027, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mengintensifkan penerimaan pajak dari sejumlah sektor yang selama ini masih sulit disentuh otoritas. Namun, keinginan ini dibayangi oleh rendahnya potensi penerimaan dan tingginya overhead cost.

Untuk diketahui, DPR dan pemerintah telah menyetujui rentang target penerimaan negara pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Rentang target yang awalnya diajukan Presiden Prabowo Subianto di DPR Mei 2026 lalu, yakni 11,82% sampai 12,40% disepakati naik ke 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB.

Artinya, baik pihak eksekutif dan legislatif menyepakati untuk mengejar target minimal penerimaan negara 0,19% lebih tinggi tahun depan. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mengejar target defisit 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB.

Adapun pajak tetap menjadi tulang punggung penerimaan negara. Kontribusinya ke penerimaan negara secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 70%.

Pada 2027, DJP mengatakan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tetap dilakukan dengan dibekali Coretax. Beberapa sektor yang bakal lebih intensif untuk digali potensi penerimaan pajaknya meliputi shadow economy maupun underground economy, serta ekonomi digital.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat merespons berbagai pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR, pada rapat dengar pendapat (RDP), Senin (15/6/2026). Sejalan dengan pengajuan pagu indikatif anggaran DJP Rp5,4 triliun, tertinggi di seluruh unit Kemenkeu, otoritas pajak diminta DPR untuk lebih mengintensifkan pengejaran pajak terhadap sektor-sektor ekonomi tersebut.

Khususnya ihwal ekonomi digital, anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional yang banyak bergerak di ekonomi digital berkelit dari kewajiban pajak dengan rezim permanent establishment alias bentuk usaha tetap (BUT).

Masalahnya, rezim dimaksud sudah tak lagi relevan dengan kehadiran kelompok perusahaan big tech seperti Google, Instagram, YouTube, Netflix, Spotify dan masih banyak lagi. Perusahaan bermarkas di Amerika Serikat (AS) ini beraktivitas dan meraup keuntungan dari masyarakat Indonesia tanpa harus hadir secara fisik di Tanah Air.

Akan tetapi, otoritas sampai saat ini belum bisa memungut pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan-perusahaan teknologi ini.

"Di banyak negara sudah menerapkan pajak atas perusahaan-perusahaan ini seperti di Prancis, Italia, Inggris, bahkan Turki juga sudah menerapkan pajak. Jangan sampai bahwa kita hanya memajaki perusahaan-perusahaan dalam negeri saja. Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak punya keberanian untuk mendobrak keadilan pajak," ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu dalam forum tersebut.

Bimo pun mengamini keresahan mitra kerjanya dari cabang kekuaan legislatif ini. Untuk itu, menurutnya PR ke depan otoritas pajak adalah untuk mengejar penerimaan pajak dari sederet raksasa teknologi tersebut.

Saat ini, dia mengakui otoritas baru memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias PPN PMSE dari perusahaan-perusahaan big tech. Dengan demikian, beban pajak baru dipikul oleh konsumen alih-alih produsen (perusahaan).

Berdasarkan data DJP sampai kuartal I/2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital keseluruhan mencapai Rp50,51 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun yang dipungut melalui 262 pelaku PMSE.

Amazon, Google, Spotify, TikTok, Walt Disney, Meta, Microsoft, Alibaba dan lain-lain termasuk dalam pemungut PPN PMSE. Ke depan, dengan rezim pajak minimum global (GMT) yang kini sudah berlaku, Bimo menyebut bakal mengintensifkan penerimaan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

Perusahaan-perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan melebihi 750 juta euro akan bisa dipajaki oleh yurisdiksi tempat mereka beroperasi, seperti Indonesia, dengan tarif efektif minimal 15%.

"Kami akan intensifkan mulai 2026 ke 2027, hak pemajakan global minimum tax. Nah, yang mana masih menjadi PR kami adalah bagaimana seperti kasus Google yang pada saat itu ditetapkan BUT-nya di dalam tax treaty, juga bisa diperkuat bahwa kami bisa menetapkan BUT berdasarkan faktor produksi yang ada di Indonesia," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara ini juga menjamin bahwa sederet pemain global di sektor ekonomi digital sudah mulai terpantau oleh otoritas pajak. Dengan demikian, dia menyebut negara tidak akan kehilangan potensi pemungutan PPh dari perusahaan-perusahaan ini.

"Pemain-pemain global di bidang digital economy juga sudah tercatat sebagai wajib pajak di KPP Badora [Kantor Pelayanan ajak Badan dan Orang Asing], di KPP PMA [Penanaman Modal Asing] kami, jadi tidak serta-merta kami kehilangan potensi PPh-nya," terangnya.

Wajib Pajak Baru

Di sisi lain, Bimo turut memastikan pihaknya juga bakal fokus untuk menggali potensi penerimaan pajak dari underground economy dan shadow economy.

Menurutnya, sistem Coretax yang sudah lebih optimal turut mendorong penambahan WP baru. Integrasi data WP dengan pihak ketiga mendorong ekstensifikasi sehingga mendorong penambahan sekitar 50.000 WP baru. Di luar itu, terdapat penambahan sebanyak 24.672 WP sampai dengan 12 Juni 2026 yang bersumber dari reaktivasi WP dormant atau nonefektif.

Sampai dengan 12 Juni 2026 pula, Bimo mencatat ada penambahan 1,84 juta WP secara sukarela atau voluntary.

Terkait dengan reaktivasi WP yang sebelumnya dormant, Bimo menyebut hal ini merupakan langkah intensifikasi penerimaan pajak. Akan tetapi, langkah pengawasan yang dilakukan seirama dengan pengumpulan data basis pajak baru sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya ekstensifikasi.

"Tambahan wajib pajak baru 2026 ini menjadi basis yang baik untuk 2027," paparnya.

Bimo lalu menyebut ada tambahan penerimaan sekitar total Rp23,5 triliun dari perluasan basis pajak berdasarkan data hingga 31 Mei 2026. Perinciannya, Rp912,9 miliar dari WP baru, Rp1,96 triliun dari pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta Rp20,63 triliun dari reaktivasi WP yang sebelumnya dormant.

Meski demikian, Kepala Riset Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai ada dua hal lain yang lebih menentukan keberhasilan DJP dalam mendorong ekstensifikasi daripada Coretax semata. Pertama, pengoperasian Coretax tanpa adanya data pihak ketiga yang mencukupi dinilai tidak akan mampu mendorong ekstensifikasi.

"Ibarat mobil tanpa bahan bakar. Kalau tidak ada bahan bakarnya, mobil tersebut tidak akan jalan," terangnya kepada Bisnis.

Kedua, masalah basis pajak. Fajry menilai upaya menggenjot ekstensifikasi akan menjadi percuma ketika pendapatan masyarakat masih rendah. Hal ini pun turut memicu rendahnya tax ratio Indonesia, yang terakhir bertengger hanya di 9,31% terhadap PDB pada 2025.

Dari tren tax ratio yang melandai, penambahan signifikan jumlah WP tidak dibarengi dengan tambahan penerimaan. Tren ini terlihat sejak 2016, ketika dilakukannya reformasi perpajakan. Kemudian, selepas periode kenaikan harga komoditas pada 2022, tax ratio juga kian menurun.

"Ekstensifikasi sebetulnya sudah digalakkan ketika Tax Amnesty 2016-2017, namun realitanya? Penambahan WP baru tidak bisa mengerek tax ratio atau penerimaan pajak kita," ujarnya.

Mengenai dua fokus DJP pada 2027, Fajry menilai keduanya menghadapi tantangan yang berbeda. Untuk penerapan pajak minimum global, tantangannya dinilai minim karena cakupannya sangat terbatas.

Berdasarkan data DJP sebelumnya, ada sekitar 46 grup perusahaan multinasional yang memenuhi syarat kewajiban pelaporan GMT ke Indonesia berdasarkan laporan country-by-country 2021-2024. Otoritas pun mengakui potensinya juga tidak besar, yakni hanya total Rp4,49 triliun dari mekanisme Income Inclusion Rule (IIR) dan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT).

Di sisi lain, terkait dengan shadow economy atau underground economy, Fajry menilai keinginan ini sampai sekarang terbatas hanya wacana. Padahal, ini sudah masuk ke dalam janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kala Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Contohnya, belum ada informasi mengenai jumlah WP sektor tambang dan perkebunan ilegal yang sudah masuk ke dalam sistem pajak maupun hasil penerimaannya. Hal yang dilakukan pemerintah justru masih 'berburu di kebun binatang' dengan menyebarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) maupun menahan restitusi.

"Sektor tambang ataupun perkebunan ilegal pasti akan sulit karena pasti punya beking dan sulit secara geografis. Selama sektor ini belum ditertibkan secara hukum maka sulit untuk digarap oleh DJP," tuturnya.

Tantangan terbesar yang bakal dihadapi pemerintah dalam menggarap shadow maupun underground economy, lanjut Fajry, adalah tingginya biaya administrasi. Bentuknya dapat berupa biaya kepatuhan dari sisi WP maupun biaya administrasi bagi DJP.

Sebab mayoritas pelaku ekonomi 'informal' ini adalah pelaku usaha kecil dan mikro. Dia memprakirakan pemajakan sektor tersebut bakal sulit tanpa disertai terobosan administrasi.

Hal ini kendati DJP menyebut ongkos pemungutan pajak (cost of tax collection) Indonesia sebesar 0,84% pada 2026. Rasio anggaran terhadap penerimaan pajak ini mengalami tren penurunan dari 2021, dan masih lebih rendah dari China, Filipina dan India pada kisaran 0,9% sampai 1,9%.

"Nyatanya, 'overhead cost' tersebut lebih besar dibandingkan pajak yang dibayarkan atau penerimaan yang didapatkan. Banyak pelaku UMKM komplain ke saya, bahwa biaya mereka untuk comply jauh lebih besar dari pajak yang mereka bayarkan. Inilah kenapa sektor ini disebut sebagai sektor yang 'hard-to-tax' (HTT). Dari sudut kebijakan publik memang tidak ideal," pungkasnya.

JAKARTA - Google meluncurkan model kecerdasan buatan (AI) terbaru, Gemini 3.5 Live Translate, yang mampu melakukan terjemahan percakapan secara real-time untuk mendukung lebih dari 70 bahasa.

Tidak seperti versi sebelumnya yang mengharuskan pengguna menunggu hingga seluruh kalimat selesai diucapkan, fungsi baru ini melakukan terjemahan secara terus menerus dengan jeda hanya beberapa detik di belakang pembicara.

Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan audio yang lebih halus tanpa jeda yang terlihat, selain mempertahankan kinerja di lingkungan yang bising.

Menurut Google, kemampuan streaming audio real-time ini cocok untuk berbagai penggunaan termasuk panggilan suara, kelas online, dan siaran langsung, selain mendukung terjemahan berbagai bahasa dalam satu sesi.

Penyedia layanan transportasi online Grab termasuk di antara pengguna awal teknologi ini untuk memfasilitasi komunikasi antara pengemudi dan penumpang yang berbicara bahasa berbeda.

Aplikasi Google Translate kini mulai diperbarui dengan sistem Terjemahan Langsung Gemini 3.5 untuk pengguna Android dan iOS.

Melalui fitur ini, pengguna dapat mendengarkan terjemahan secara langsung hanya dengan menempelkan ponsel ke telinga tanpa perlu menggunakan earphone.

Bisnis.com, JAKARTA — Google dikabarkan menandatangani kesepakatan komputasi berskala besar dengan SpaceX menjelang penawaran umum perdana saham (IPO) perusahaan tersebut.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada regulator pada Jumat, Google akan membayar sekitar US$920 juta atau setara Rp16,56 triliun per bulan mulai Oktober 2026 hingga Juni 2029.

Melalui perjanjian tersebut, Google akan memperoleh akses ke sekitar 110.000 unit GPU Nvidia, CPU, memori, dan komponen pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Melansir TechCrunch, Sabtu (6/6/2026), skala kesepakatan itu serupa dengan kontrak yang sebelumnya diumumkan SpaceX bersama Anthropic pada akhir Mei 2026. Dalam kerja sama tersebut, Anthropic menyepakati pembayaran sekitar US$1,25 miliar atau Rp22,5 triliun per bulan hingga 2029 untuk menyewa seluruh kapasitas komputasi yang tersedia di pusat data Colossus 1 di dekat Memphis, Tennessee.

Fasilitas tersebut awalnya dibangun oleh xAI, yang kini menjadi bagian dari SpaceX, untuk mendukung pengembangan AI internal perusahaan. Berdasarkan rincian yang tersedia, kapasitas komputasi yang diperoleh Google diperkirakan hanya sekitar setengah dari kapasitas yang diakses Anthropic di Colossus 1.

Meski demikian, SpaceX tidak mengungkap pusat data yang akan digunakan Google. Sebelumnya, CEO SpaceX Elon Musk menyatakan bahwa pusat data Colossus 2 akan diprioritaskan untuk kebutuhan xAI.

Berbeda dengan Anthropic yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kapasitas komputasi, Google dinilai memiliki posisi yang jauh lebih kuat. Sejumlah estimasi bahkan menyebut perusahaan tersebut sebagai salah satu pemilik infrastruktur komputasi AI terbesar di dunia.

Dalam pernyataannya, Google mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan terhadap produk AI terbarunya.

“Google Cloud dan SpaceX telah lama menjadi mitra. Ini adalah perjanjian jangka pendek yang tepat waktu untuk memastikan kami memiliki kapasitas tambahan guna memenuhi lonjakan permintaan pelanggan terhadap platform agen AI kami, Gemini Enterprise, yang ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan kami,” kata perwakilan Google.

Di sisi lain, induk usaha Google, Alphabet, juga tengah meningkatkan belanja investasinya secara agresif. Perusahaan telah mengalokasikan lebih dari US$180 miliar atau sekitar Rp3.240 triliun untuk belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini dan memperkirakan nilai tersebut akan meningkat signifikan pada 2027.

Untuk mendukung kebutuhan pendanaan itu, Alphabet juga baru mengumumkan aksi penjualan saham senilai US$80 miliar atau sekitar Rp1.440 triliun.

Seperti kontrak dengan Anthropic, perjanjian antara Google dan SpaceX juga memuat klausul pembatalan. Kedua pihak memiliki hak untuk mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan 90 hari setelah 31 Desember 2026.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa akses Google terhadap pusat data akan ditingkatkan secara bertahap hingga September 2026 dengan biaya yang lebih rendah selama masa transisi.

Dokumen itu juga menyatakan bahwa apabila SpaceX gagal menyediakan akses terhadap jumlah GPU yang telah dijanjikan hingga 30 September 2026, maka setelah masa tenggang satu bulan, Google dapat segera mengakhiri perjanjian atau menerima jumlah GPU yang tersedia dengan penyesuaian biaya bulanan yang lebih rendah.

Pengumuman kerja sama tersebut disampaikan hanya sepekan sebelum saham SpaceX diperkirakan mulai diperdagangkan di bursa Nasdaq.

Berdasarkan dokumen yang diajukan kepada regulator pasar modal Amerika Serikat, perusahaan menargetkan penghimpunan dana sekitar US$75 miliar atau setara Rp1.350 triliun dengan valuasi mencapai US$1,75 triliun. Google sendiri merupakan salah satu investor lama di SpaceX.

Setelah IPO, nilai kepemilikan saham Google di perusahaan milik Elon Musk tersebut diperkirakan mencapai lebih dari US$100 miliar atau sekitar Rp1.800 triliun.

Selain kerja sama komputasi AI, kedua perusahaan juga dilaporkan tengah menjajaki pembangunan pusat data orbital di luar angkasa yang disebut-sebut menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang SpaceX setelah IPO.

KOMPAS.com - SpaceX menerima pembayaran 920 juta dollar AS (sekitar Rp 16 triliun) per bulan dari Google.

Google meminta SpaceX menyediakan kapasitas komputasi AI serta pusat data untuk operasional Gemini Enterprise.

"Menurut pengajuan peraturan pada hari Jumat, Google akan menggunakan sekitar 110.000 chip Nvidia. Unit pemrosesan grafis, serta prosesor pusat, memori, dan komponen lain yang ditempatkan di pusat data SpaceX. Perjanjian ini berlaku mulai Oktober tahun ini hingga Juni 2029 dengan tarif 920 juta dollar AS," lapor CNBC, Jumat (6/6/2026).

Menurut juru bicara Google Cloud, pihaknya harus memastikan kapasitas sementara yang besar di tengah lonjakan pelanggan yang menggunakan platformnya, kenaikan lebih tinggi dari yang diperkirakan.

"SpaceX menyatakan bahwa jika mereka gagal menyediakan akses ke jumlah GPU yang dijanjikan pada tanggal 30 September 2026, Google dapat segera mengakhiri perjanjian tersebut, atau menerima jumlah GPU yang disediakan dengan biaya yang lebih rendah setelah masa tenggang satu bulan," jelasnya.

Kedua belah pihak dapat mengakhiri perjanjian terhitung dengan pemberitahuan 90 hari sebelumnya.

Kesepakatan besar kedua

Selain Google, sebelumnya SpaceX berhasil mengamankan kesepakatan besar lain dengan Anthropic, perusahaan dibalik Claude AI.

Anthropic menyewa seluruh kapasitas komputasi SpaceX di pusat data Colossus 1 di Memphis, Tennesse.

Anthropic datang ketika Elon Musk menggabungkan SpaceX dengan perusahaan AI miliknya yakni xAI dalam satu entitas.

Hasilnya sebuah perusahaan teknologi lintas platform yang mampu menjawab kebutuhan komputasi di dunia.

IPO SpaceX

Meski belum diketahui tanggal pastinya, SpaceX dijadwalkan melakukan IPO atau penawaran saham perdana ke bursa saham minggu depan.

Valuasi SpaceX ditaksir mencapai 1,75 triliun dollar AS (Rp 31,6 kuadriliun) menjadikannya saham buruan baru para investor.

Musk telah mempromosikan model Grok dan chatbot xAI sebagai pesaing bagi produk-produk dari pemimpin AI seperti OpenAI, Anthropic, dan Google, tetapi produk-produk perusahaannya belum memberikan dampak yang signifikan di pasar yang sedang berkembang pesat ini.

"IPO ini diperkirakan akan menjadi tontonan pasar karena investor berkesempatan untuk ikut serta dalam visi Musk untuk menciptakan kekuatan gabungan di bidang antariksa dan kecerdasan buatan," lapor Straits Times, Jumat.

Kondisi pasar AI yang sedang naik diprediksi IPO SpaceX laku keras.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang