Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy merespons rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas rekrutmen tenaga pengawas gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada lulusan non-gizi.

Menurut Doddy, kebijakan tersebut muncul sebelum kerja sama formal antara BGN dan Persagi sehingga berisiko memengaruhi mutu layanan gizi di SPPG.

"Oh, itu karena belum ada MoU (nota kesepahaman) dengan kita. Ya, artinya kan kami sampaikan artinya kepada BGN untuk kita men-support, mencari ahli gizi, membantu mereka untuk pemenuhan (gizi)," kata Doddy di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menegaskan penyusunan menu gizi bukan sekadar menyiapkan makanan, melainkan soal perhitungan komposisi zat gizi, penentuan bahan pengganti, dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Doddy menilai perubahan kebijakan yang memperpendek pendidikan dan pelatihan bagi tenaga non-gizi memerlukan revisi peraturan presiden (perpres), dan bila tidak tepat dapat berdampak serius.

"Sampai yang menjamin nanti akhirnya penerima manfaatnya obesitas. Ya kan?" ujarnya.

Ia menekankan ahli gizi di SPPG harus berani menegakkan standar gizi dan profesionalisme dalam setiap penyusunan menu.

Ia mencontohkan pentingnya kemampuan teknis yang hanya dimiliki ahli gizi berpendidikan formal.

"Kan harus ahlinya. Sekolah dulu. Saya aja ke sekolah dulu," ujar Doddy.

Menurutnya, pelatihan singkat seperti tiga bulan tidak akan cukup untuk menyiapkan tenaga yang memahami risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.

Keahlian profesional dibutuhkan untuk memastikan komposisi makanan sesuai angka kecukupan gizi, menghindari risiko penyakit tidak menular, dan menjaga kualitas layanan MBG secara menyeluruh.

Wacana perekrutan tenaga non-gizi muncul setelah Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan jumlah sarjana gizi belum mencukupi untuk program MBG. Dadan menyebut prioritas awal tetap sarjana gizi, tapi untuk mengisi kekosongan, BGN mempertimbangkan lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan bidang lain yang memiliki pengetahuan dasar gizi.

Pernyataan itu memicu perdebatan publik karena dianggap mengurangi standar kompetensi tenaga ahli di dapur MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan keberadaan ahli gizi tetap menjadi komponen wajib dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan hal itu usai melakukan pertemuan dengan para ahli gizi yang tergabung dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) merespons perdebatan publik mengenai status profesi tersebut dalam program nasional itu.

"Satu, MBG tetap dan harus, wajib, perlu (ada) profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena harus diukur nanti. Saya ulang lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Zulhas menjelaskan peran ahli gizi tidak dapat dipisahkan dari tujuan program MBG yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kecukupan gizi menjadi penentu perkembangan fisik hingga kecerdasan anak.

"Ini tema penting kita bahas, karena kata kunci itu negara kita bisa maju tergantung SDM-nya, SDM itu orangnya, orang itu akan hebat apa tidak tergantung asupannya," ujarnya.

Ia menambahkan hasil program MBG direncanakan akan dievaluasi secara berkala.

"Asupannya itu membuat kita pintar, kuat atau tidak tergantung gizinya. Bicara gizi, ini para ahlinya, jadi MBG penting sekali menentukan, karena nanti akan diukur, akan diukur enam bulan kalau sudah dikasih makan bergizi, tingkat pertumbuhannya, fisiknya, IQ-nya dan lain-lain itu akan diukur," katanya.

Selain memastikan kewajiban keterlibatan ahli gizi, Zulhas juga mengajak para profesional di bidang tersebut untuk turut mengawasi konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula kini semakin marak.

"Kami tadi mengajak agar para ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan di mana pun. Tadi kami diskusi, sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula, atau gula tinggi, bahkan ada anak-anak," ujarnya.

Ia juga meminta edukasi gizi diperluas, baik di lingkungan sekolah maupun SPPG sebagai dapur pelaksana MBG.

"Mengajak ahli gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang tadi gulanya tinggi itu," kata Zulhas.

Zulhas juga menyoroti perlunya penguatan edukasi mengenai keamanan pangan, khususnya di lingkungan sekolah dan dapur penyelenggara MBG. Ia menyampaikan Persagi memiliki peran dalam membantu memberikan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat mengenai makanan yang aman serta layak dikonsumsi agar terhindar dari keracunan.

Upaya ini, menurut Zulhas, dilakukan secara dua arah, yakni penyempurnaan berkelanjutan di internal program MBG serta peningkatan literasi publik mengenai gizi dan keamanan pangan.

Polemik mengenai status ahli gizi di program MBG mencuat setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang menyebut program tersebut tidak memerlukan ahli gizi, melainkan pengawas gizi dengan latar pendidikan SMA yang mendapat pelatihan tiga bulan.

Wacana perubahan istilah ahli gizi memicu kritik hingga akhirnya Cucun meminta maaf dan menegaskan profesi ahli gizi tetap dioptimalkan dalam program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kemudian menjelaskan SPPG idealnya diisi sarjana gizi, tetapi jumlahnya saat ini belum mencukupi.