JAKARTA - Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyalurkan santunan kepada 1.448 anak yatim melalui gerakan sosial serentak di 12 titik wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan sosial itu digelar dalam rangka momentum Hari Asyura atau 10 Muharam 1448 Hijriah.

Santunan yang diberikan berupa perlengkapan sekolah dan uang saku tunai sebagai bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di bulan yang penuh kemuliaan. Kegiatan berlangsung serentak di 12 titik strategis, antara lain di wilayah Soreang, Solokanjeruk, Bojong, Majalaya, Nagrak, Maruyung, Rancaekek, Jalan Anyar, Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, dan Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Cucun juga menyampaikan salam dan pesan khusus dari Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), agar seluruh kader dan masyarakat terus menghidupkan semangat berbagi serta memperkuat kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian bersama.

"Saya menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar. Beliau berpesan agar semangat berbagi dan gotong royong terus dirawat sebagai kekuatan utama bangsa," ujar Kang Cucun.

Menurut Kang Cucun, Hari Asyura bukan sekadar peringatan dalam kalender Islam, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan memperluas manfaat bagi sesama. "Hari Asyura adalah momentum emas untuk mengetuk pintu langit melalui doa anak-anak yatim. Sebagai pimpinan DPR RI dan kader PKB, saya meyakini bahwa politik harus hadir dalam bentuk tindakan nyata,” ujarnya.

Selain melakukan giat santunan yatim, Kang Cucun juga meresmikan langsung hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) milik Iwan di Desa Cipedes. Hunian yang kini menjadi rumah sehat dan layak huni tersebut merupakan realisasi nyata dari program bedah rumah yang dikawal oleh tim Rumah Aspirasi Kang Cucun. Peresmian ini menegaskan bahwa kerja advokasi tidak hanya menyasar aspek pemenuhan kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi juga peningkatan kualitas infrastruktur papan masyarakat bawah.

“Santunan serta program bedah rumah rutilahu yang kita resmikan hari ini merupakan bagian dari komitmen politik kehadiran, yakni memastikan negara dan para pemimpinnya selalu dekat dengan rakyat, terutama mereka yang membutuhkan," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut.

Ia menambahkan, kondisi sosial dan ekonomi yang masih dihadapi sebagian masyarakat saat ini menuntut lahirnya gerakan berbagi yang lebih luas dan berkelanjutan. "Semangat berbagi hari ini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah kebutuhan sosial yang mendesak,” ujarnya.

“Di tengah berbagai tantangan kehidupan, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki untuk tidak menunda berbuat baik. Semakin banyak yang berbagi, semakin kuat pula ikatan sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat," sambungnya.

Kang Cucun berharap gerakan santunan serta peresmian Program Rumah Aspirasi di Desa Cipedes yang dilakukan pada momentum Muharram ini dapat menjadi inspirasi dan memantik gelombang solidaritas sosial yang lebih luas di berbagai daerah. Ia juga mengingatkan bahwa peringatan Muharram harus menjadi refleksi bersama atas berbagai persoalan sosial yang masih terjadi, terutama yang menyangkut perlindungan anak dan penyediaan hunian yang layak.

"Peringatan Muharam ini harus memicu gerakan hijrah sosial, sebuah transformasi kolektif untuk memastikan lingkungan kita aman, ramah bagi anak-anak, serta menghadirkan tempat tinggal yang sehat bagi keluarga berpenghasilan rendah seperti halnya kediaman Bapak Iwan. Tidak boleh ada lagi kekerasan terhadap anak, dan tidak boleh ada lagi warga kita yang terpaksa tinggal di rumah yang tidak layak. Melindungi dan membahagiakan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Dalam ajaran Islam, membantu sesama yang kesulitan dan menyayangi anak yatim menempati kedudukan yang sangat mulia. Karena itu, santunan dan bantuan fisik rumah yang diberikan dengan penuh keikhlasan bukan hanya menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang menerima, tetapi juga menjadi jalan keberkahan dan penguat solidaritas sosial bagi seluruh masyarakat.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri acara Haul Akbar ke-5 Muassis dan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Husaeni di Lebakbiru, Ciparay, Kabupaten Bandung. Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya transformasi pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai-nilai luhur keislaman.

Kang Cucun menekankan bahwa peringatan haul bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momen penting untuk merefleksikan dan mewarisi semangat perjuangan para pendiri (muassis). Menurutnya, para pendiri Ponpes Al-Husaeni telah memberikan keteladanan luar biasa dalam membangun lembaga pendidikan berbasis keyakinan, keikhlasan, dan kesabaran demi menyebarkan cahaya ilmu agama.

"Para masyayikh kita menjalani itu dengan ikhlas. Mereka menanam pohon yang buahnya dinikmati orang lain. Dan hari ini kita semua adalah buah dari pohon yang mereka tanam," ujarnya di hadapan keluarga besar pesantren, alumni, santri, dan para tokoh masyarakat yang hadir, Selasa (16/6/2026).

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menggaris bawahi komitmen negara terhadap dunia pesantren. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan pengakuan konstitusional bahwa pesantren memiliki posisi yang sejajar dalam sistem pendidikan nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut hanyalah sebuah pintu masuk. Menghadapi perubahan zaman yang cepat, dinamika lapangan kerja, dan kompleksitas tantangan ekonomi, ia mendorong pesantren untuk melengkapi kurikulum tradisional dengan keterampilan modern yang relevan.

“Kitab kuning, halaqah, sorogan, dan bandongan harus tetap hidup. Namun, pesantren yang kuat adalah pesantren yang mampu melengkapi santrinya dengan keterampilan, jiwa wirausaha (entrepreneurship), kemampuan literasi digital, serta semangat berkontribusi nyata pada masyarakat," tegas Kang Cucun.

Ia menambahkan, visualisasi santri masa kini harus melompat lebih jauh. Bangsa Indonesia membutuhkan figur santri yang tidak hanya hafidz dan menguasai fiqih muamalah, tetapi juga cakap mengelola koperasi pesantren, memahami sistem keuangan syariah modern, serta siap mendukung program ketahanan pangan nasional. Pihaknya optimis bahwa Pondok Pesantren Al-Husaeni memiliki modal sejarah dan tradisi yang kuat untuk melangkah ke arah kemandirian tersebut.

Di akhir sambutan, Kang Cucun mengajak semua elemen pesentren dan alumni untuk melanjutkan estafet perjuangan para muassis yang telah meletakkan fondasi kokoh bagi lembaga ini. "Tugas kita sekarang adalah menjaga apa yang sudah dibangun, memperluas apa yang sudah ada, dan menyerahkannya kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang jauh lebih baik," pungkasnya seraya menyampaikan ucapan selamat berhaul dan untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Husaeni.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menggelar aksi nyata peduli rakyat melalui penyelenggaraan Pasar Murah. Kegiatan sosial ini digelar di Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Penyelenggaraan pasar murah ini bertujuan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok, sekaligus memastikan warga sekitar pesantren dapat memenuhi kebutuhan pangan harian dengan harga yang sangat terjangkau.

Dalam sambutannya, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen konkret sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Kami memahami betul kondisi di lapangan, di mana kebutuhan pokok masyarakat cenderung meningkat. Melalui pasar murah ini, kami ingin memastikan kehadiran negara dan partai politik bukan sekadar kata-kata, melainkan kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya di meja makan dapur warga," ujar Cucun.

Pasar murah ini menyediakan ribuan paket sembako bersubsidi yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan dasar lainnya. Warga Ciheulang dan sekitarnya menyambut antusias pemenuhan kebutuhan ini, terlihat dari tertibnya antrean warga yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga.

Warga dan tokoh masyarakat Ciheulang turut mengapresiasi langkah cepat dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Kang Cucun. Kehadiran pasar murah ini dinilai sangat tepat sasaran karena menyasar langsung warga prasejahtera.

Melalui program baksos pangan ini, PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pro-rakyat, baik di tingkat legislatif DPR maupun melalui aksi-aksi sosial berbasis komunitas di daerah pemilihan.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjadi narasumber dalam talkshow panel bersama Keluarga Alumni Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (6/6/2026). Dalam forum tersebut, dia mendorong transformasi besar dalam dunia pendidikan pesantren agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus melahirkan santri yang kompetitif di tingkat global.

Dia juga menyoroti dua agenda strategis bagi masa depan pesantren, yakni pengawalan implementasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta percepatan peningkatan kapasitas santri dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Dia berpendapat, kehadiran UU Pesantren harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pesantren melalui empat pilar utama, yaitu rekognisi (pengakuan), afirmasi (keberpihakan), fasilitasi pendanaan melalui Dana Abadi Pesantren, serta penguatan fungsi sosial dan dakwah. Kang Cucun menegaskan bahwa penyusunan berbagai aturan turunan, baik dalam bentuk peraturan menteri maupun peraturan daerah, tidak boleh menambah beban birokrasi bagi pesantren.

“Setiap undang-undang harus memiliki implementasi yang nyata. Faktanya, belum semua alumni maupun pengelola pesantren memahami sepenuhnya ruang kehadiran negara melalui UU ini. Karena itu, kami meminta agar mekanisme aturan turunannya tidak dibuat rumit, terutama terkait rekognisi kelulusan dan akses anggaran. Kehadiran negara harus mempermudah, bukan membebani administrasi pesantren,” ujarnya.

Selain aspek regulasi, Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga menekankan pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Menurutnya, pesantren memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan standar pendidikan internasional tanpa kehilangan identitas dan karakter keislamannya.

Ia menilai kurikulum internasional seperti Cambridge Curriculum maupun International Baccalaureate dapat diadopsi dan dikembangkan sesuai karakteristik pesantren. “Pesantren bisa mengadopsi Cambridge maupun IB dengan pendekatan khas pesantren. Transformasi ini sangat penting. Semua pesantren harus adaptif terhadap percepatan teknologi. Bahkan dalam perkembangan AI saat ini, dibutuhkan kontribusi dari insan pesantren yang memiliki pemahaman agama yang kuat untuk menghadirkan perspektif etika dan nilai-nilai moral,” ujarnya.

Momentum dialog tersebut sekaligus menjadi penanda babak baru kepemimpinan organisasi alumni pesantren. Dalam acara yang berlangsung di Dome Pesantren Cipasung dan dihadiri ribuan alumni lintas generasi, Kang Cucun resmi dilantik sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Cipasung (MPP KAC) periode 2026–2031.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, KH. Ubaedillah, bertepatan dengan penyelenggaraan Haul Akbar pesantren. Pada kesempatan yang sama, turut dikukuhkan jajaran Majelis Pakar MPP KAC yang dibentuk sebagai wadah pemikiran strategis organisasi. Majelis ini diharapkan menjadi pusat kontribusi akademik, pengembangan gagasan, serta penyusunan rekomendasi berbasis kajian dan data dari para alumni lintas disiplin ilmu.

Acara pelantikan dan pengukuhan ini turut dihadiri para masyayikh dan keluarga besar Pesantren Cipasung antara lain KH. Acep Adang Ruhiyat, Acep Zamzam Noor, Rektor UNIK KH. Abdul Chobir, jajaran pengurus KAC serta ribuan alumni Ponpes Cipasung dari berbagai daerah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter demi mengatasi fenomena melemahnya kurs rupiah yang kini sudah tembus Rp18 ribu per dolar AS.

Menurut ia, Bank Indonesia memahami dari tahun ke tahun untuk melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi terhadap rupiah.

"Kita minta Menteri Keuangan untuk terus solid dengan Bank Indonesia menjalankan fungsi fiskal dan moneter ini," kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Cucun mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar mata uang itu harus benar-benar disikapi dengan baik.

Ia mengatakan bahwa saat ini DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.

Melalui UU P2SK itu, pemerintah bisa melakukan berbagai skema dan kreasi untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah itu.

"Itu penting ya, sekarang yang harus dilakukan segera. Mau siapa yang inisiatif, mau Menteri Keuangan atau BI melakukan konsolidasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyakini bahwa kementerian-kementerian terkait terus berupaya untuk mencegah tren turunnya nilai rupiah agar tidak semakin dalam.

Saan menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta agar upaya-upaya dilakukan sesegera mungkin.

"Ini harus memang benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu," kata Saan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bereaksi keras menanggapi mencuatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi tindakan asusila, terlebih di lingkungan institusi pendidikan agama.

"Negara tidak boleh mentolerir setiap kekerasan seksual, apalagi di dunia pesantren yang merupakan lembaga pencetak karakter anak bangsa. Dari dulu kita telah menyiapkan berbagai regulasi untuk melindungi semua anak didik," kata pria yang akrab disapa Kang Cucun, Rabu (6/5/2026).

Dia meminta aparat penegak hukum tidak ragu dalam menindak pelaku. Menurutnya, kasus di Pati sudah berada di luar batas kewajaran dan sangat mencederai martabat pesantren secara nasional.

"Saya minta aparat menegakkan hukum seberat-beratnya kepada pelaku agar terjadi efek jera. Sampaikan secara terbuka kepada publik karena ini sudah merusak citra pesantren. Padahal, melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kita berjuang agar lembaga ini mendapat rekognisi dan kesetaraan yang layak," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menyoroti peran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (khususnya bagian Pesantren) dalam melakukan fungsi pengawasan. Ia mendesak adanya instrumen ukur (denier) yang jelas untuk memantau keamanan santri secara optimal.

Beberapa poin krusial yang ditekankan di antaranya; Standar Pembinaan: Pesantren putri wajib memiliki pembina atau pengasuh dari kalangan perempuan guna menjamin keamanan dan kenyamanan santriwati. Pengetatan Izin: Kementerian Agama diminta tidak hanya sekadar mengeluarkan izin operasional tanpa memiliki mekanisme pengawasan yang kuat di lapangan.

Satgas Anti-Kekerasan: Mendorong pemerintah segera merealisasikan pembentukan Satgas Anti-Kekerasan di lingkungan pesantren yang telah digagas sebelumnya.

"Jangan sampai Kementerian Agama mengeluarkan izin tapi tidak tahu pengawasannya seperti apa. Sekarang sudah ada Dirjen Pesantren, saya kira harus segera membuat alat ukur pengawasan yang optimal. Ini saatnya pemerintah bertindak cepat agar orang tidak seenaknya mendirikan pesantren tanpa pengawasan yang kuat," pungkasnya.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan kunjungan CPB BSPS dan simulasi tender rakyat (PTT) di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (13/4/2026).

Dalam keterangannya, Cucun menuturkan pengawasan program pemerintah, khususnya yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari tugasnya di parlemen.

“Ini bagian dari pengawasan saya. Saya ingin melihat bagaimana program-program kinerja para bupati benar-benar menjadi program kerakyatan,” ujarnya.

Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah harus dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian layak. “Anggaran yang besar ini harus betul-betul bermanfaat untuk rakyat secara langsung dan dirasakan. Tadi kita lihat warga menerima rumah yang sudah direnovasi menjadi lebih baik,” katanya.

Selain sektor perumahan, Cucun juga menyinggung dampak program Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pertumbuhan pelaku UMKM. Di sisi lain, dia mengungkapkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan program BSPS, terutama terkait keterbatasan lahan.

Menurut dia, sebagian wilayah di daerah pemilihannya berada di kawasan perkebunan milik BUMN yang tidak dapat dibangun melalui skema BSPS. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, terdapat 24.000 unit rumah belum tersentuh olah program BSPS dan 17.000 unit rumah di atas lahan BUMN yang tidak bisa mendapatkan program BSPS.

Wilayah seperti Kertasari, Ciwidey, dan Pangalengan menjadi contoh lokasi dengan persoalan tersebut, karena banyak rumah warga berdiri di atas lahan milik BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara maupun Perhutani.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera dicarikan solusi agar masyarakat tetap mendapatkan hak atas hunian yang layak. Untuk mengatasi persoalan itu, dia berupaya mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra kerja di DPR, pemerintah, serta pihak BUMN guna membahas solusi bersama.

Salah satu opsi yang dibahas yakni pemberian izin pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu tanpa menghilangkan status kepemilikan, sehingga pembangunan rumah bagi masyarakat tetap dapat dilakukan.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menganggap, kehadiran sekolah rakyat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Program ini juga disebutnya bukti bahwa negara hadir.

Hal itu disampaikan Kang Cucun saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 8 April 2026. Dia menyebut kunjungannya bagian dari pengawasan terhadap implementasi program pendidikan berbasis kerakyatan yang diinisiasi pemerintah.

Kang Cucun mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini terkendala akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.

“Sekolah Rakyat adalah bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya.

Ia mengaku telah berdialog langsung dengan para siswa di sekolah tersebut. Dari perbincangan itu, diketahui bahwa banyak anak sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa mengenyam pendidikan formal.

“Saya sudah bertemu dengan anak-anak yang sekolah di sini. Mereka mengaku sebelumnya tidak terbayang bisa sekolah karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. Kehadiran Sekolah Rakyat ini benar-benar membantu mereka,” lanjutnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan inklusif dan berkualitas. Fasilitas yang disediakan dalam program ini mencakup ruang kelas yang layak, asrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, layanan makan bergizi, serta dukungan tenaga pengajar yang disiapkan secara khusus.

Selain itu, Sekolah Rakyat juga mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sebagai bekal masa depan siswa, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri.

Kang Cucun menilai fasilitas Sekolah Rakyat di Banjarbaru sudah cukup baik dan representatif, meskipun saat ini masih memanfaatkan gedung Balai Besar milik Kementerian Sosial.

“Untuk di Banjarbaru ini saya kira sudah bagus fasilitasnya. Meski gedungnya masih menempati balai besar milik Kemensos, namun sudah sangat representatif bagi para siswa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata political will pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang unggul di masa depan.

Kang Cucun juga berharap pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah yang saat ini tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera rampung.

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menekankan bahwa partai ini berdiri atas landasan dan fondasi nilai, bukan semata politik transaksional. Hal itu disampaikan Huda saat menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut, Rabu 8 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Huda menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari DPP PKB. Hal ini ditandai dengan penunjukan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan termasuk yang mendapat keberkahan karena langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI. Banyak DPW yang menginginkan beliau menjadi ketua, dan Alhamdulillah beliau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, kepada seluruh kader dan pejuang PKB di Kalimantan Selatan sejak 1998. “Salam hormat dari Gus Muhaimin untuk seluruh pejuang PKB di Kalimantan Selatan. Semoga perjuangan bapak dan ibu sekalian menjadi amal jariyah,” lanjutnya.

Ketua DPW PKB Jawa Barat itu menegaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki dua nilai utama yang menjadi kekuatan politik, yakni nilai perjuangan keagamaan dan semangat kebangsaan. Menurutnya, kedua nilai tersebut harus terus dijaga dan dipadukan dalam praktik politik.

“Gerakan politik tidak cukup hanya berbasis nasionalisme semata, tetapi harus menggabungkan semangat religiusitas dengan kecintaan pada tanah air,” tegasnya.

Ia menyebut, PKB merupakan partai yang secara konsisten memadukan dua nilai tersebut. Karena itu, PKB diyakini akan terus tumbuh sebagai partai masa depan. “Kalau ada pertanyaan partai mana yang menggabungkan religiusitas dan nasionalisme, maka jawabannya adalah PKB,” katanya.

Lebih lanjut, Huda menegaskan bahwa PKB dilahirkan sebagai representasi politik idealisme, yakni politik yang berpihak pada kepedulian terhadap umat dan rakyat secara bersamaan. “PKB adalah partai yang mengusung politik idealisme. Politik yang berbasis kepedulian, bukan pragmatisme. Karena itu, partai yang mengedepankan pragmatisme adalah lawan PKB,” ujarnya.

Huda mengaku optimistis kader PKB di Kalimantan Selatan siap menjadi garda terdepan dalam melawan praktik politik pragmatis. “Saya yakin di Kalimantan Selatan banyak kader PKB yang siap membasuh praktik politik pragmatisme,” tandasnya.

BLITAR - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun A. Syamsurijal membuka Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Blitar dan Kota Blitar, Sabtu (28/3/2026). Agenda ini menjadi momentum krusial konsolidasi internal partai dalam memperkuat struktur dan strategi menghadapi tantangan politik masa depan.

Cucun hadir mewakili Ketua Umum PKB Gus Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dalam kesempatan itu, Cucun menyampaikan pesan strategis kepada seluruh kader di Blitar Raya. Ia menegaskan filosofi perjuangan partai yang harus dipegang teguh oleh setiap pengurus dan simpatisan.

“Pesan Ketua Umum jelas, kita harus menanamkan sikap 'Merawat Akar, Menyapa Zaman'. PKB harus tetap kuat berpijak pada nilai-nilai tradisi dan basis konstituen, namun di saat yang sama harus adaptif dan progresif menjawab tantangan zaman yang kian berubah dengan sangat cepat,” ujar Cucun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Dalam kesempatan itu, Cucun mematok target tinggi bagi PKB Kabupaten Blitar dan Kota Blitar untuk menjadi pemenang mutlak pada Pemilu 2029. Ia memaparkan bahwa capaian saat ini merupakan modal kuat yang harus ditingkatkan, di mana PKB Kabupaten Blitar dan Kota Blitar harus bisa memenangkan hati rakyat Blitar.

“Target kita adalah menjadi pemenang pada Pemilu 2029. Muscab ini bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi ajang evaluasi dan penyusunan strategi agar PKB semakin solid dan mampu menjawab harapan masyarakat kapan pun dan di mana pun,” tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran petinggi partai dan tokoh penting, di antaranya Ketua Harian DPW PKB Jatim Thoriqul Haq, Bendahara DPW PKB Jatim Muchammad Solichul Umam, Anggota DPRD Provinsi Jatim Gus Tamim, Wakil Ketua PKB Jatim Ibu Khofida Ketua DPC dan PAC Se-Kabupaten Blitar Raya.

Turut hadir pula jajaran Dewan Syuro, perwakilan lintas partai politik, unsur Forkopimda, HIPMI, badan otonom (Banom) NU, Kesbangpol, KPU Kabupaten Blitar, serta ribuan kader dan simpatisan dari tingkat DPAC se-Blitar Raya. Melalui Muscab ini, PKB berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperkuat posisi politiknya di Jawa Timur.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan 2.500 konstituen di Gymnasium Si Jalak Harupat, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Bandung. Dalam pertemuan tersebut, dia membawa pesan penting terkait stabilitas keamanan nasional dan solidaritas global.

Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri, Kang Cucun mengimbau masyarakat untuk proaktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah masing-masing. Dia menekankan bahwa kondusifitas lingkungan adalah kunci kenyamanan dalam merayakan hari kemenangan.

“Saya mengajak seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kerukunan. Pastikan lingkungan kita aman, tertib, dan kondusif, terutama saat memasuki fase arus mudik Lebaran agar seluruh perjalanan masyarakat berjalan lancar dan selamat sampai tujuan,” ujar pria yang akrab disapa Kang Cucun ini dalam sambutannya.

Selain isu domestik, Kang Cucun juga menyoroti dinamika geopolitik internasional, khususnya konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah. Dia mengingatkan bahwa menjaga persatuan di dalam negeri adalah prioritas utama untuk membentengi bangsa dari dampak negatif ketidakstabilan global.

“Di tengah situasi dunia yang penuh tantangan, termasuk konflik di Timur Tengah, kita harus merapatkan barisan. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Mari kita perkuat ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa) agar Indonesia tetap damai dan terhindar dari segala bala bencana,” tambahnya.

Menutup pesannya, Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengajak para hadirin untuk memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa dan dunia. Dia berharap agar semangat Idulfitri dapat menjadi momentum bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

“Semoga negara kita Indonesia senantiasa dalam lindungan-Nya, dijauhkan dari marabahaya, dan semoga kondisi dunia segera pulih menjadi damai dan kondusif bagi semua umat manusia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Ketua Fraksi PKB DPRD/Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bandung H. Tarya Witarsa, Sekretaris FPKB DPRD/Bendahara DPC PKB Kabupaten Bandung Hadiat, dan Anggota FPKB Kabupaten Bandung Khoiril Anwar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kang Cucun sebagai kader PKB untuk terus hadir setiap saat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memastikan kehadiran negara di tengah-tengah konstituen.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) merupakan inisiatif DPR.

Cucun menjelaskan bahwa tidak mungkin revisi UU KPK dijalankan tanpa adanya Surat Perintah Presiden (Surpres).

"Masa DPR bisa jalan bahas undang-undang tanpa harus Surpres (Surat Perintah Presiden). Udah, itu jawabannya," kata Cucun di Kompleks Parlemen, dikutip Kamis (19/2/2026).

Cucun menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sudah cerdas dalam memaknai suatu informasi.

"Nah, masyarakat sudah cerdas sekarang, enggak mungkin ada undang-undang jalan tanpa surat dari presiden," sambungnya.

Di sisi lain, menurut Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi Presiden Prabowo Subianto belum membahas mengenai wacana revisi Undang-Undang KPK

"Belum ada, belum ada kita bahas," katanya.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa tidak ada pembahasan wacana UU KPK saat Prabowo bertemu dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Pemerintah, katanya, juga tidak berkeinginan merevisi undang-undang tersebut.

"Enggak ada, tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," jelasnya.

Ketika ditanya wartawan terkait pernyataan Jokowi yang menyetujui wacana itu, Prasetyo menyampaikan bahwa tidak ada hubungannya antara tanggapan Jokowi dengan Istana.

"Apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Enggak ada, belum ada," tuturnya.

Sebelumnya, Abraham Samad mengusulkan kepada Prabowo agar UU KPK dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019. Sebab, revisi UU KPK pada 2019 dinilai melemahkan kinerja lembaga antirasuah. Bahkan, menurutnya ,pemberantasan korupsi menurun setelah perubahan undang-undang.

Menanggapi hal tersebut, Presiden ke-7 Jokowi menyambut baik agar UU KPK kembali ke versi sebelum direvisi.

"Ya, setuju, bagus," kata Jokowi di Solo, Jumat (13/2/2026).

Jokowi menyatakan dirinya tidak pernah mengusulkan perubahan UU KPK dan bahwa itu merupakan usulan DPR RI.

"Saat itu, atas [UU KPK] inisiatif DPR RI direvisi. Tapi saya tidak pernah tanda tangan," ucap Jokowi.