Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani memberikan tanggapan terkait safari politik yang dilakukan oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Puan menjelaskan, safari politik adalah hak bagi semua warga negara Indonesia.

"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," katanya, dikutip Selasa (30/6/2026).

Kendati demikian, dia mengajak agar seluruh pihak menjaga kondusifitas di tengah dinamika global saat ini.

"Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (27/6/2026). Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh kader PSI, relawan, dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Setibanya di lokasi, Jokowi menyempatkan diri menyapa para relawan dan warga yang telah menunggu.

Kedatangan Jokowi ke Bandar Lampung bertujuan memberikan arahan kebangsaan dalam forum Rakorda DPD PSI. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan berbagai pandangan mengenai pentingnya menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

BEKASI - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatussalam Bekasi, KH Hambali mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai sarana hijrah kebangsaan. Hal itu dilakukan dengan memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan menumbuhkan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

KH Hambali menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan pawai 1.000 obor yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam di Desa Sukajadi Bekasi, Senin (15/6/2026).

"Momentum 1 Muharram bukan hanya mengingatkan kita untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga mengajak seluruh anak bangsa untuk berhijrah menuju Indonesia yang semakin kuat, bersatu, dan maju," ujar KH Hambali di Bekasi, dikutip Selasa (16/6/2026).

Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang berkembang, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar di ruang publik.

Menurut dia, penyebaran hoaks, fitnah, dan informasi yang bersifat provokatif dapat mengganggu harmoni sosial apabila tidak disikapi secara kritis dan bertanggung jawab.

"Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Karena itu, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar atau narasi yang dapat memecah belah persaudaraan. Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan alasan untuk saling bermusuhan," katanya.

KH Hambali menegaskan bahwa menjaga persatuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga generasi muda.

"Kita harus yakini apa yang dilakukan para pemimpin negeri ini khususnya pemerintah adalah hal yang baik, jadi kita wajib mendukung berbagai upaya pembangunan nasional yang sedang dijalankan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat", jelasnya.

Menurut dia, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup ruang kritik, karena kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

"Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab tentu diperlukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Namun, penyebaran fitnah, hoaks, dan narasi kebencian yang dapat merusak persatuan bangsa harus ditolak bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, KH Hambali berharap semangat hijrah yang terkandung dalam peringatan Tahun Baru Islam dapat menjadi energi positif bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah air.

Melalui doa bersama dan pawai 1.000 obor, lanjut dia, masyarakat diajak menyalakan cahaya harapan serta memperkuat komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Semoga 1 Muharram menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun optimisme bersama. Dengan doa, kebersamaan, dan kerja kolektif seluruh elemen bangsa, kita yakin Indonesia akan semakin maju, damai, dan bermartabat," pungkas KH Hambali.

JAKARTA - Menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan pergantian tahun Hijriyah ini sebagai titik balik memperkuat persatuan bangsa. Esensi dari hijrah di era modern adalah membuka ruang dialog yang sehat dan konsisten merawat tali persaudaraan antar-sesama.

Menurut Menag, tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk derasnya arus informasi di media sosial, sering kali memicu kesalahpahaman dan polarisasi. Oleh karena itu, semangat hijrah harus dimaknai sebagai perpindahan dari ego sektoral menuju kebersamaan.

"Hijrah bukan sekadar perpindahan kalender atau mengenang peristiwa historis masa lalu. Di era sekarang, hijrah yang paling kontekstual adalah berhijrah dari watak merasa benar sendiri menuju watak yang mau mendengar, berdialog, dan merangkul perbedaan," ujar Menag dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Dalam pesannya, Nasaruddin Umar menggarisbawahi pentingnya merawat tiga pilar persaudaraan yang menjadi fondasi kedamaian di Indonesia, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah bashariah

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meyakini, jika ketiga pilar ini dijaga melalui dialog yang santun dan terbuka, potensi perpecahan di tengah masyarakat dapat diredam sedini mungkin.

Selain mengimbau masyarakat secara umum, Menag juga menitipkan pesan khusus kepada para tokoh agama, dai, dan pengelola rumah ibadah. Menag meminta agar mimbar-mimbar keagamaan di Tahun Baru Hijriah ini diisi dengan narasi yang menyejukkan, bukan yang memecah belah.

"Mari kita jadikan masjid dan rumah ibadah kita sebagai pusat syiar yang damai, tempat di mana dialog dibangun, dan tempat di mana umat merasa diayomi," tambahnya.

Menutup keterangannya, Menag mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Ia berharap tahun yang baru ini membawa keberkahan, kedewasaan dalam berpolitik dan berwarganegara, serta memperkokoh Indonesia sebagai bangsa yang toleran dan maju.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Patra Dewa menyerukan gotong royong dan persatuan nasional kepada seluruh elemen bangsa di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan geopolitik. Dia berpendapat, kondisi dunia saat ini yang ditandai dengan fluktuasi harga komoditas, ancaman resesi, telah menciptakan efek domino yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Maka itu, menurut dia, diperlukan kesadaran kolektif untuk tidak terpecah oleh isu-isu yang dapat memecah belah keutuhan persatuan nasional. Dia mengajak seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, elite politik, tokoh masyarakat, hingga generasi muda, untuk kembali bergotong royong.

Dia menegaskan bahwa hanya dengan gotong royong dan persatuan nasional Indonesia bisa melewati badai global. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh narasi kebencian atau perbedaan pandangan yang sempit, sebab persatuan adalah aset paling berharga untuk menjaga stabilitas nasional di tengah krisis multidimensi.

Dia juga menekankan akan mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi bangsa. Ia mendorong agar negara tegas mengembalikan fungsi kedaulatan atas bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir korporasi atau pemilik modal asing.

Dia juga mengajak seluruh komponen yang memiliki aspirasi untuk menyampaikan pandangannya dengan tetap fokus mengedepankan dialog konstruktif. Menurutnya, perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan berbasis fakta.

Dengan mengedepankan dialog, lanjut dia, setiap persoalan dapat dicari solusi bersama tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional atau menimbulkan konflik horizontal yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Patra Dewa mengingatkan bahwa agenda sebenarnya yang harus menjadi fokus bersama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi, penegakan hukum dan ketergantungan ekonomi asing.

Dia menuturkan, gotong royong nasional harus dimaknai secara substansial, bukan sekadar slogan seremonial, dengan cara membangun sinergi antara kekuatan rakyat, pemerintah, dan sektor swasta yang berorientasi pada keadilan sosial. Sebagai penutup, dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan krisis global ini sebagai momentum evaluasi dan membangkitkan semangat nasionalisme ekonomi.

“Dengan menjalankan nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan, serta memperkuat ketahanan sosial melalui gotong royong. Indonesia tidak hanya mampu bertahan tetapi juga bisa tampil sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaulat,” ungkapnya, Senin (15/6/2026).

GMNI menyatakan siap untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal semua proses kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat dan menolak segala bentuk anarkisme yang ada di dalam negeri.

JAKARTA - Aktivis Muda Nasional Muhammad Fithrat Irfan mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari aktivis, akademisi, hingga mahasiswa untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Hal itu penting di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika politik yang dihadapi Indonesia.

“Perjalanan bangsa Indonesia dibangun melalui proses perjuangan yang panjang dengan pengorbanan jiwa, raga, darah, dan air mata para pendiri bangsa,” kata Komisaris Independen PT Electronic Data Interchange Indonesia, salah satu anak usaha Pelindo, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Fitrat, kondisi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Fitrat mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi ekonomi maupun politik untuk memecah belah persatuan nasional.

"Saya mengimbau kepada rekan-rekan aktivis, akademisi, maupun mahasiswa agar tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang ada untuk memecah belah anak bangsa," ujarnya.

Fitrat menilai setiap persoalan bangsa perlu dilihat secara objektif dan menyeluruh. Menurut Fitrat, proses pembangunan sebuah negara besar tidak pernah berlangsung secara instan, melainkan melalui berbagai tahapan dan tantangan.

"Negara yang besar selalu melalui proses panjang. Tidak ada negara yang tumbuh dan maju tanpa menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Karena itu, kita perlu memberi ruang kepada pemerintah untuk terus melakukan pembenahan," katanya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Fithrat juga menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut diharapkan tetap disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan bangsa serta rakyat.

"Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kritik itu dapat mendorong perbaikan dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Menurut Fithrat, pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program pembangunan dan reformasi tata kelola, termasuk pemberantasan korupsi serta pelaksanaan agenda Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.

Fitrat juga menyoroti tekanan ekonomi yang pernah terjadi tidak dapat dilepaskan dari situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk dinamika geopolitik internasional yang berdampak terhadap perekonomian berbagai negara.

"Situasi ekonomi global saat ini memang penuh tantangan. Banyak negara menghadapi tekanan yang sama akibat kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh elemen bangsa untuk menghadapinya," katanya.

Fithrat mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif seiring membaiknya sejumlah indikator ekonomi.

Fitrat juga memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjaga stabilitas nasional dan perekonomian, termasuk jajaran pemerintah yang terus berupaya memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

Fithrat mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan sebagai modal utama pembangunan bangsa. "Jangan pernah lelah mencintai bangsa dan negara ini. Indonesia merdeka karena perjuangan para pendahulu kita. Tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi terbaik bagi bangsa," ucapnya.

JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026, Ketua Bidang Advokasi dan Litigasi DPP PSI Irfan Aghasar mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksi ini sebagai fondasi utama menjaga persatuan, memperkuat keadilan sosial, dan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia dan dunia yang tengah menghadapi berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Menurut Irfan, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga kompas moral dan arah pembangunan bangsa yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik.

“Pancasila adalah rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Di atas segala perbedaan yang ada, Pancasila menjadi titik temu yang mempersatukan bangsa ini sejak kemerdekaan hingga hari ini. Karena itu, tugas kita bersama adalah menjaga dan mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan,” ujar Irfan, Senin (1/6/2026).

Tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga munculnya polarisasi sosial, penyebaran hoaks dan disinformasi, ujaran kebencian, serta meningkatnya sikap intoleransi yang dapat mengancam kohesi sosial dan persatuan nasional.

“Persatuan Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila ketiga harus terus dijaga. Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, bahkan berbeda keyakinan. Namun, kepentingan bangsa dan negara harus tetap menjadi prioritas utama demi menjaga keutuhan Indonesia,” katanya.

Sebagai praktisi hukum, Irfan menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam penegakan hukum nasional. Hukum harus hadir secara adil, memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menilai bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian yang terkandung dalam Pancasila juga memiliki relevansi global. Di tengah berbagai konflik dan ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan dan harmoni sosial.

“Tema tahun ini mengingatkan kita bahwa Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Indonesia harus terus menjadi contoh bahwa perbedaan dapat dikelola dalam semangat persaudaraan, toleransi, dan kerja sama,” ungkap Irfan.

Dia mengajak generasi muda menjadi pelopor pengamalan nilai-nilai Pancasila di era digital. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, meningkatkan literasi masyarakat, serta membangun ruang publik yang sehat dan produktif.

Dia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila harus terus hidup dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita sehari-hari. Jika seluruh elemen bangsa menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, saya yakin Indonesia akan semakin kuat, maju, berkeadilan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian serta peradaban dunia,” ujarnya.

JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Hal itu di tengah berbagai tantangan nasional maupun global yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut Shanty, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus terus hadir dalam setiap kebijakan dan kehidupan berbangsa sehari-hari.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman yang harus terus hidup dalam setiap kebijakan dan tindakan kita sebagai bangsa. Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika nasional, nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi semakin penting untuk dijaga,” ujar Shanty di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Ia menilai, momentum Hari Lahir Pancasila juga perlu dimaknai sebagai pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Momentum Hari Lahir Pancasila perlu menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Shanty menegaskan bahwa di tengah berbagai perbedaan pandangan yang muncul dalam kehidupan demokrasi, Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama yang mempersatukan bangsa.

“Di tengah berbagai perbedaan pandangan dan tantangan yang dihadapi bangsa, Pancasila harus terus menjadi titik temu yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, semangat toleransi, musyawarah, dan kebersamaan perlu terus diperkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan nasional serta menghadirkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Buddha yang memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE). Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam video yang ditayangkan pada Puncak Peringatan Hari Tri Suci Waisak 2570 BE/2026 pada Minggu, 31 Mei 2026.

“Di Hari Waisak ini, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan semangat Waisak tahun ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Semangat Waisak Tahun ini dengan Tema Dharma sebagai Sumber Moral dan Kebijaksanaan, Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena keberagamannya. Meskipun demikian, Presiden menekankan bahwa di tengah keberagaman, seluruh rakyat Indonesia dipersatukan oleh cita-cita membangun Tanah Air menjadi lebih baik.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Kita memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan tradisi, serta adat yang berbeda-beda. Namun kita dipersatukan oleh cita-cita yang sama, yaitu membangun Indonesia yang damai, yang adil, makmur, dan sejahtera,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan optimisme di tengah dinamika global. “Di tengah berbagi tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Negara menilai bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Raya Waisak memberikan pelajaran berharga. Nilai-nilai tersebut, menurut Presiden, juga menjadi fondasi penting dalam memperkokoh karakter bangsa.

“Saya yakin dan percaya bahwa nilai-nilai welas asih, toleransi, dan kebijaksanaan yang diajarkan dalam ajaran Budha akan semakin memperkokoh karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Raya Waisak sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan nasional. “Marilah kita jadikan peringatan Hari Raya Waisak ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan nasional, memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama,” imbuh Presiden.

Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. “Semoga cahaya kebijaksanaan, kedamaian, dan kasih sayang senantiasa menerangi langkah kita dalam membangun Indonesia yang maju, modern, kuat, dan harmonis,” pungkasnya.

JAKARTA - Krisis Timur Tengah yang membuat Amerika Serikat (AS) mencurahkan sebagian besar perhatian dan upayanya di kawasan tersebut berpotensi membuat fokus dari negara adidaya beralih dari Asia Tenggara . Setidaknya itu untuk sementara waktu.

Bagi para pengamat dan pemerhati geopolitik, hal tersebut berpotensi membuat Republik Rakyat China mendapatkan ruang lebih besar untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara.

Sekelompok pemerhati China yang tergabung dalam Forum Sinologi Indonesia (FSI) berpandangan bahwa tindakan asertif dan agresif China di Laut China Selatan LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang lebih panjang.

“Dalam 2 dasawarsa terakhir, China telah bersitegang dengan Vietnam, Indonesia, dan Filipina terkait upaya negara itu menegaskan kepemilikannya atas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ketiga negara di atas dengan dalih sembilan garis putus-putus (Nine dash-line),” ujar Ketua FSI Johanes Herlijanto dalam keterangannya usai penyelenggaraan seminar berjudul “Keketuaan Filipina dan Diplomasi Cina di ASEAN” di Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Padahal klaim kewilayahan berdasarkan garis putus-putus tersebut oleh pihak negara-negara Asia Tenggara dinilai bertentangan dengan UNCLOS,” kata Johanes yang juga akademisi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH).

Acara dipandu Dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden Muhammad Farid itu, menghadirkan Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir, sinolog yang juga Dosen Politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Dr Klaus Heinrich Raditio, serta peneliti mitra FSI Dr Ratih Kabinawa.

Dalam pemaparan para pembicara disampaikan bahwa China ternyata tidak hanya menunjukkan sikap agresif dalam aspek keamanan antara lain dengan melakukan strategi grey zone, yaitu menghadirkan gangguan di ZEE negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) melalui pengerahan milisi maritim yang dibayangi unit penjaga pantai China.

Namun, China juga berupaya menanamkan dominasi terhadap ASEAN melalui jalur-jalur diplomasi. Bahkan, ketika keketuaan ASEAN berada di tangan Filipina, negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali menjadi korban strategi grey zone China di atas, China ditengarai akan tetap berupaya meningkatkan pengaruhnya.

“Bejing seringkali meningkatkan kedekatan bilateralnya dengan anggota ASEAN yang sedang mendapat giliran menjadi ketua dari organisasi multilateral itu,” turut Ratih.

Menurut dia, strategi yang efektif bagi Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya dalam organisasi tersebut adalah melalui upaya memperkuat hubungan bilateral dengan masing-masing anggota ASEAN.

Pertanyaannya, bagaimana China melanjutkan upaya memengaruhi agenda ASEAN di saat organisasi ini diketuai Filipina? Pertanyaan ini penting mengingat akhir-akhir ini Filipina seringkali berada dalam ketegangan dengan Beijing sebagai akibat praktik Grey Zone negara itu di ZEE Filipina.

Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, Ratih merujuk pada proposal eksplorasi energi Bersama yang muncul sebagai solusi potensial bagi krisis energi yang sedang dihadapi negara itu akibat perang di Timur Tengah sebagai celah yang dapat dimanfaatkan Beijing untuk membangun kedekatan dengan Manila.

Pemilik gelar doktor dari Universitas Australia Barat (UWA) itu mengkhawatirkan adanya risiko Filipina gagal mendorong penyelesaian Kode Etik Prilaku (COC) di LCS bila eksplorasi bersama tersebut jadi dilaksanakan.

Dia mengimbau Manila berupaya keras memperkuat kerekatan di dalam ASEAN dan mengutamakan agenda ASEAN. “Manila harus memberikan penekanan terhadap agenda ASEAN, utamanya terselesaikannya COC yang dapat mengurangi potensi ketegangan di kawasan ini,” katanya.

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir menuturkan hubungan antara China dan ASEAN sangat menarik untuk diamati karena hubungan itu sangat unik dan diwarnai dengan sebuah paradoks, yaitu adanya ketidakpercayan (distrust) di antara kedua belah pihak, meski terdapat hubungan yang sangat dekat.

“China dan ASEAN berada dalam hubungan yang sangat dekat sekali. Keterlibatan China dengan ASEAN cukup dalam, sangat intensif, dan dalam berbagai aspek serta tingkatan,” ucapnya.

Namun pada sisi lain, rasa saling percaya antara ASEAN dan China belum memadai. Selain itu, insiden antara China dengan negara-negara ASEAN juga masih sering terjadi.

Dalam pandangan Ahmad, ketidakpercayaan yang muncul di kalangan negara-negara ASEAN pada China ada hubungannya dengan masalah di LCS. Namun, dia optimistis insiden akan semakin berkurang bila COC di LCS telah berhasil disepakati.

Pemerhati hubungan internasional dan pakar hubungan Indonesia-China Dr. Klaus Heinrich Raditio mengemukakan pandangan yang cenderung pesimistis mengenai niat China untuk menyelesaikan COC di tahun 2026. “Pertama posisi China di LCS sudah cukup kuat, kedua AS dan China sudah bergabung sebagai G2 yaitu kelompok yang terdiri dari dua negara tersebut,” ujarnya.

Hal di atas menyulitkan AS untuk turut serta dalam negosiasi COC. Karena itu, Klaus berpandangan bahwa persatuan ASEAN menjadi syarat mutlak bagi terselesaikannya COC di LCS. “Tanpa persatuan ASEAN, tak akan ada keberhasilan,” ucapnya.

Namun, penyandang gelar doktor dari Universitas Sydney Australia itu memiliki optimisme terhadap keketuaan Filipina. “Filipina memiliki posisi yang kuat di mata hukum,” katanya merujuk pada hasil Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 2016 yang menggugurkan klaim kepemilikan RRC pada sebagian besar wilayah LCS.

Bagi Klaus, tindakan Filipina yang menjadi satu-satunya yang berani menggugat China di Mahkamah Internasional perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa Filipina memiliki isu-isu domestik yang menjadi tantangan bagi peran negara itu di ASEAN.

Karena itu, Klaus menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai pemimpin informal dari ASEAN untuk memainkan peran sangat penting yaitu mempersatukan negara-negara ASEAN.

BANDUNG - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan sinergisitas seluruh elemen bangsa. Terutama dalam menjaga serta menciptakan situasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolri menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sekaligus membuka acara opening ceremony Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam (PERSIS) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 April 2026.

Sigit memaparkan bahwa, di situasi perkembangan teknologi dewasa ini terkadang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Di antaranya maraknya penyebaran misinformasi yang menyesatkan masyarakat. Belum lagi kejahatan lain yang merugikan warga seperti narkoba, cyber crime dan kejahatan seksual.

Oleh karena itu, untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan kejahatan tersebut diperlukan sinergisitas dan dukungan seluruh elemen Bangsa Indonesia.

"Tentunya harapan kita PERSIS dengan seluruh kekuatan dan kader yang dimiliki bisa bekerja sama dengan kami dengan Polri. Karena kami juga tentunya menyadari bahwa Polri tidak akan bisa berdiri sendiri, Polri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa," kata Sigit.

Kapolri menegaskan, Polri dan PERSIS ke depannya bakal terus meningkatkan sinergisitas dan soliditas demi menjaga situasi kamtibmas dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang muncul.

"Oleh karena itu tentunya saya mengharap ke depan kolaborasi persahabatan rasa kekeluargaan yang dimiliki Polri dan PERSIS akan terus terjalin dengan semakin baik, semakin kuat dan kita yakin bahwa dengan kita bersama-sama kita akan menghadapi berbagai tantangan bangsa yang kita hadapi sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi amanat nasional," ujarnya

Di sisi lain, Kapolri mengungkapkan soal situasi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Hal itu juga tentunya berdampak ke seluruh negara termasuk Indonesia.

Menurut Sigit, Presiden Prabowo Subianto terus melakukan upaya terbaik dengan meluncurkan sejumlah program untuk kebaikan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sigit menyebut, Presiden, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu dalam menghadapi segala bentuk tantangan global yang masuk ke dalam negeri.

"Jadi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama dan tentunya ini juga menjadi tugas dan PR dari para pemuda khususnya yang nanti akan menghadapi hal-hal seperti ini dan bagaimana kita bisa eksis, bisa ikut berkontribusi dan memiliki semangat untuk bersama-sama menjaga dan menghadapi situasi yang ada," ucap Sigit.

Indonesia, kata Kapolri, pernah berjuang bersama mengusir penjajahan. Menurut Sigit, para pejuang ketika itu mengutamakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.

Oleh sebab itu, Sigit meyakini, Indonesia dengan semangat nilai persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, akan bisa menghadapi segala bentuk tantangan yang ada.

"Kalau kita semua memiliki semangat yang sama, memiliki rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang memang itu menjadi karunia bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar polemik potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengenai memori kolektif peristiwa Ambon untuk dihentikan demi menjaga harmoni dan kohesi sosial di tengah masyarakat sebagai bentuk refleksi kebangsaan.

“MUI menegaskan kembali bahwa sejatinya seluruh ajaran agama berpijak pada nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap kemanusiaan. Dalam situasi apa pun, nilai-nilai luhur ini harus tetap menjadi ruh utama dalam setiap narasi publik. Agama hadir sebagai penyembuh dan perekat, bukan pemisah antar-sesama anak bangsa,” ungkap Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).

Zainut mengungkapkan bahwa MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan JK perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif.

“Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi yang menyimpang dari maksud aslinya,” katanya.

Zainut juga mengungkapkan bahwa MUI memandang sejarah perjalanan bangsa hendaknya diletakkan sebagai sumber kearifan (ibrah) untuk memperkuat pondasi kebangsaan. “Penting bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai hikmah dari setiap peristiwa masa lalu agar menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam merajut masa depan yang lebih harmonis dan penuh persaudaraan.”

Lihat video: Ceramah Kontroversi, Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polisi



Dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, Zainut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi yang menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan dalam berbangsa tercermin dari kemampuan mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.

MUI, kata Zainut, mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap informasi yang beredar. “Di tengah derasnya arus informasi media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas.”

Pada kesempatan itu, Zainut juga mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan yang berlarut-larut di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat beragama yang telah dibangun bersama.

“Mari kita tutup celah adu domba dan kembali fokus pada agenda kebangsaan yang lebih strategis. Tugas utama kita hari ini adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kebersamaan dan saling menghormati adalah modal utama Indonesia untuk terus melangkah maju sebagai bangsa yang beradab,” kata Zainut.

“Tokoh-tokoh bangsa adalah guru bagi kita semua. Mari kita rawat pesan-pesan perdamaian dengan lisan yang santun dan hati yang jernih. Masa depan Indonesia yang damai adalah amanah kolektif yang harus kita jaga dengan penuh kebijaksanaan,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengimbau seluruh elemen bangsa tetap menjaga stabilitas nasional dengan tidak terprovokasi isu-isu berkembang di ruang publik. Dinamika demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah persatuan bangsa.

“Masyarakat khususnya pemuda sebagai pilar bangsa harus mampu menjadi penyejuk di tengah situasi berkembang. Jangan sampai terjebak dalam arus informasi yang belum tentu benar dan justru memicu perpecahan,” ujar Haris, Senin (13/4/2026).

Dia menilai isu-isu yang mendorong pemakzulan di luar mekanisme konstitusional tidak hanya menimbulkan kegaduhan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu agenda pembangunan nasional.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sedang running dan mengakselerasi program prioritasnya di tengah gejolak geopolitik global, namun kok ada saja kelompok-kelompok yang menghasut dengan berbagai opini miring," katanya.

Haris mengajak seluruh jajaran KNPI di tingkat pusat hingga daerah untuk aktif mengampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan serta memperkuat solidaritas kebangsaan.

“KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami mengajak seluruh kader dan elemen pemuda untuk terus menyuarakan semangat persatuan,” ujarnya.

Dia menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo. Keberhasilan pembangunan memerlukan stabilitas politik dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan.

“Pemuda harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga arah pembangunan bangsa. Persatuan adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat,” katanya.

"Kita mesti lebih bijak menyikapi berbagai isu provokatif dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa", lanjutnya.