Airnya sudah mengalirnya kurang lebih sembilan ribu hektare sawah di sembilan kecamatan

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bendungan Krueng Pase di Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara selesai diperbaiki pasca rusak akibat bencana, dan kembali mengaliri air ke 8.922 hektare sawah masyarakat.

"Bendungan Krueng Pase sudah diperbaiki cepat. Airnya sudah mengalirnya kurang lebih sembilan ribu hektare sawah di sembilan kecamatan," kata Dody Hanggodo saat meninjau bendungan Krueng Pase, di Aceh Utara, Selasa.

Bendungan tersebut, kata dia, mengaliri air 8.922 hektare lahan persawahan masyarakat yang tersebar di delapan kecamatan dalam wilayah Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe (perbatasan).

Adapun delapan kecamatan di Aceh Utara yang dialiri air bendungan itu yakni Meurah Mulia, Samudera, Syamtalira Bayu, Matang Kuli, Syamtalira Aron, Tanah Luas, Nibong, Tanah Pasar. Serta untuk Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Dody berharap, dengan berfungsinya kembali bendungan tersebut, maka masyarakat dapat kembali bertani hingga menghasilkan panen minimal dua kali setahun.

"Dengan dialiri air ini, itu petani bisa panen minimum setahun dua kali, harapan kami bisa setahun tiga kali, harapannya," ujarnya.

Tetapi, masih terdapat masalah lain petani setempat, yaitu persoalan bantuan bibit dan pupuk. Persoalan ini, bakal disampaikan kepada Menteri Pertanian agar dapat ditindaklanjuti.

"Tadi ada permintaan dari para petani, tapi sudah saya sampaikan ke Pak Menteri Pertanian, mudah-mudahan ada stoknya yang bisa dikirim langsung ke Aceh Utara," kata Dody Hanggodo.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, mengucapkan rasa syukur karena Krueng Pase sudah dapat kembali dimanfaatkan oleh petani di sembilan kecamatan, mengingat mereka sudah 13 kali gagal panen sejak lima tahun terakhir.

"Kami mengucapkan terima kasih pak Menteri sudah terjun langsung ke Krueng Pase, memang ada sembilan kecamatan tertunda panen lantaran ambruknya bendungan. Paling penting hari ini dengan perhatian dari pusat, petani Aceh Utara kini sudah bisa kembali menanam padi," demikian Tarmizi Panyang.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tak berpengaruh besar terhadap angka produksi beras nasional.

Hal tersebut disampaikan Amran usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

“Itu insyaallah tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh karena stok kita sekarang ini 3,3 juta ton per Januari. Tidak pernah terjadi selama merdeka,” kata Amran.

Dia lantas mengatakan bahwa produksi beras pada bulan pertama tahun ini meningkat sekitar 700% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, atau sekitar 112.000 ton berbanding 14.000 ton.

Oleh karenanya, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis bahwa target produksi beras sebanyak 34,77 ton pada 2026 akan tetap terpenuhi.

Amran kemudian tak menampik bahwa sejumlah area persawahan di berbagai daerah terendam banjir karena peningkatan curah hujan, tetapi dia menyatakan bahwa jumlahnya tak banyak.

“Cuaca [hujan] itu berkah. Kenapa? Karena tanam. Yang susah kalau el nino, air susah. Bahwa ada yang teredam, iya, tetapi, persentasenya kecil,” tutur Amran.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewaspadai dampak cuaca ekstrem pada periode Februari–Maret 2026 terhadap kelancaran distribusi dan harga bahan pokok, khususnya menjelang momen Ramadan dan Lebaran tahun ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan bahwa faktor cuaca menjadi perhatian dalam rapat koordinasi persiapan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026 pekan ini, yang berfokus membahas jalur distribusi bahan pokok.

“Kita juga mendapatkan informasi dari BMKG, secara umum faktor cuaca itu normal, tetapi perlu diwaspadai pada Februari dan Maret itu beberapa wilayah tertentu seperti Sulawesi dan Papua itu akan ada kemungkinan hujan,” kata Iqbal usai pelaksanaan rakor di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan acuan tunggal Penataan Ruang Induk itu di tingkat provinsi mulai 2026. Kebijakan peta tata ruang baru itu disebut untuk menjaga keberlanjutan kawasan persawahan dan hutan, sekaligus menekan risiko bencana. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan sekitar 700.000 hektare area persawahan dan kawasan hijau yang selama ini terancam alih fungsi lahan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyebut Peta Ruang Induk diterapkan guna mengakhiri tumpang tindih lahan yang selama ini menghantui kelestarian hutan dan ketahanan pangan di Tanah Pasundan.

Dedi menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang berlaku mulai 2026 akan menjadi acuan tunggal dan bersifat mengikat bagi seluruh 27 kabupaten/kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menutup ruang negosiasi terhadap kawasan konservasi dan area pangan strategis.

"Orientasi utama tata ruang Jawa Barat adalah melindungi kawasan hutan, area persawahan, serta sumber air seperti rawa, daerah aliran sungai, dan kawasan resapan," ujar Dedi selepas Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Gedung Sate, Bandung dikutip dari Antara, Jumat (19/12/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak lagi dapat berlindung di balik aturan administratif apabila secara faktual pembangunan di suatu wilayah berpotensi menimbulkan bencana.

"Jika aturannya membolehkan tapi faktanya bisa menimbulkan bencana, saya lebih memilih menangani (mencegah) bencana. Kita harus berpihak pada keselamatan warga," katanya.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah provinsi menetapkan penataan ruang induk dan penertiban sempadan yang disinkronkan dengan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kabupaten dan kota diminta mengikuti garis kebijakan provinsi secara ketat, terutama dalam perlindungan kawasan hijau dan lahan pangan.

"Kabupaten dan kota tinggal mengikuti tata ruang induk provinsi, dan orientasi tata ruang kita itu adalah melindungi kawasan hutan, melindungi area persawahan," kata KDM.

Selain daratan, pemerintah provinsi juga melakukan intervensi terhadap kawasan perairan. Jawa Barat mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menetapkan garis sempadan sungai sebagai dasar hukum penertiban sertifikat lahan yang terlanjur terbit di kawasan terlarang.

Rapat koordinasi tersebut juga menyepakati percepatan sertifikasi aset negara untuk meminimalkan potensi sengketa lahan. Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat, Perhutani, dan PTPN disepakati bergerak bersama untuk mengamankan aset pemerintah.

"Hari ini sudah bersepakat untuk segera melakukan penanganan terhadap aset-aset negara di Jawa Barat agar segera tersertifikatkan," ucapnya.

Dedi menambahkan bahwa perlindungan terhadap sekitar 700.000 hektare kawasan hutan dan persawahan di Jawa Barat tidak boleh berhenti pada data administratif semata. Ia meminta kebijakan perlindungan ke depan berbasis pada kondisi riil tutupan lahan di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan akan melindungi setidaknya 7 juta hektare sawah produktif dalam rangka mencapai target swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa upaya menjaga lahan sawah produktif tetap di kisaran 7 juta hektare (Ha) dalam rangka memenuhi kebutuhan beras nasional yang ada di kisaran 35 juta ton per tahun.

"Kebutuhan beras kita secara nasional itu 35 juta ton," kata Nusron dalam agenda Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Pada saat yang sama, Nusron juga menyebut perlindungan area persawahan memang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12/2025 terkait Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam beleid tersebut, Prabowo menetapkan 87% Lahan Baku Sawah (LBS) harus ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B). Di mana, saat ini total KP2B masih sangat minim baru di kisaran 57% dari total area LBS.

"Agregat KP2B nya secara nasional berbasis RTRW Kabupaten/Kota hanya 57%. Gap-nya jauh banget [dari target]," jelasnya.

Untuk itu, dalam beberapa waktu ke depan pemerintah akan lebih ketat dalam mengawasi proses alih fungsi lahan persawahan. Sementara itu, saat ini total luas Lahan Baku Sawah (LBS) atau sawah produktif di Indonesia adalah 7,3 juta hektare.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggarap aturan terkait pelarangan alih fungsi lahan sawah secara mutlak.

Zulhas menyatakan bahwa pelarangan alih fungsi lahan sawah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid.

“Pak Nusran [Menteri ATR/BPN], kemarin dalam rapat terakhir meminta percepatan mengenai PP, perubahan PP atau Kepres, agar betul sawah itu nggak boleh lagi [alih fungsi]. Sudah selesai saya kira PP ini,” kata Zulhas dalam acara Agri Food Summit 2025: Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia, di Menara Bank Mega, Kamis (16/10/2025).