Bisnis.com, JAKARTA — Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza bakal menjalani sidang vonis perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang hari ini, Kamis (26/2/2026).

Selain Kerry, delapan terdakwa lainnya juga akan diadili dalam perkara ini, mereka yakni Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian, Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga; dan Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; dan Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Selanjutnya, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak juga akan menjalani sidang tuntutan.

"Untuk putusan, kita tunda pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul 13.00 WIB," ujar ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Di samping itu, Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso menyatakan bahwa pihaknya melalui jaksa penuntut umum (JPU) siap membawa seluruh terdakwa klaster pertama dalam perkara ini.

"Iya [menghadirkan terdakwa pada 13.00 WIB]," tutur Riono saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (26/2/2026).

Sekadar informasi, sebelum menjalani sidang tuntutan, seluruh terdakwa telah dituntut oleh JPU dengan pidana 14-18 tahun penjara denda denda masing-masing Rp1 miliar.

Selain itu, sembilan terdakwa ini juga dituntut membayar uang pengganti dengan variasi yang berbeda. Khusus Kerry, diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp13,4 triliun dalam perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi dan memegang peran strategis dalam pengelolaan minyak, gas bumi, serta energi nasional. Sejak resmi berdiri pada 1968, dinamika kepemimpinan di tubuh Pertamina tercermin dari pergantian Direktur Utama yang mengikuti arah kebijakan pemerintah dan tantangan industri energi global.

Pergantian Direktur Utama Pertamina dari masa ke masa tidak hanya menandai perubahan struktural organisasi, tetapi juga mencerminkan perkembangan tata kelola BUMN energi di Indonesia. Setiap periode kepemimpinan berlangsung dalam konteks ekonomi, regulasi, serta agenda strategis yang berbeda.

Peran Direktur Utama dalam Struktur Pertamina

Direktur Utama Pertamina merupakan pimpinan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan, perumusan kebijakan strategis, serta pengelolaan aset dan investasi. Dalam pelaksanaannya, Direktur Utama bekerja bersama jajaran direksi untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pencapaian target perusahaan.

Dalam struktur tata kelola BUMN, Direksi Pertamina berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan Kementerian BUMN bertindak sebagai wakil negara selaku pemegang saham.

Daftar Direktur Utama Pertamina dari Masa ke Masa

Mengacu pada catatan historis Pertamina, berikut daftar Direktur Utama Pertamina sejak awal pendirian perusahaan:

1. Ibnu Sutowo (1968-1976)
2. Piet Haryono (1976-1981)
3. Joedo Soembono (1981-1984)
4. Abdul Rachman Ramly (1984-1988)
5. Faisal Abda'oe (1988-1996)
6. Soegijanto (1996-1998)
7. Martiono Hadianto (1998-2000)
8. Baihaki Hakim (2000-2003)
9. Ariffi Nawawi (2003-2004)
10. Widya Purnama (2004-2006)
11. Ari Hernanto Soemarno (2006-2009)
12. Karen Agustiawan (2009-2014)
13. Muhammad Husein (2014)
14. Dwi Soetjipto (2014-2017)
15. Yenni Andayani (2017)
16. Elia Massa Manik (2017-2018)
17. Nicke Widyawati (2018 - 2024)
18. Simon Aloysius Mantiri (2024-sekarang)

Mekanisme Pergantian Direktur Utama

Pergantian Direktur Utama Pertamina dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta Keputusan Menteri BUMN. Mekanisme ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku bagi BUMN.

Direktur Utama dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila terdapat pertimbangan strategis, restrukturisasi organisasi, evaluasi kinerja, atau kebutuhan penyesuaian kebijakan perusahaan dengan arah pembangunan nasional. Proses tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian korporasi negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menghadiri sidang perkara tata kelola minyak pada hari ini, Selasa (20/1/2026) sebagai saksi. Dalam pemeriksaannya, Nicke menjelaskan tugas BUMN menjadi paling rumit di dunia.

Dia menjelaskan khusus untuk Pertamina, tidak hanya menjalankan tugas seperti perseroan terbatas seperti umumnya, lebih dari itu, Pertamina mengelola minyak dan gas dari hulu ke hilir.

“Jadi, memang mungkin di seluruh dunia hanya BUMN di Indonesia yang mempunyai misi yang sangat rumit seperti ini,” ujar Nicke dalam keterangannya di sidang pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan misi Pertamina bukan hanya mencari keuntungan, tapi amanah menjalankan fungsi public service obligation (PSO).

“Selain itu, kita harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan perusahaan-perusahaan lokal,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya Pertamina pun mesti berani masuk ke bisnis perintis, di mana swasta tidak bisa masuk.

Nicke sendiri merupakan Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024. Nicke mulai berkarir di Pertamina pada 2017 sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik, Rantai Pasokan, dan Infrastruktur.

Pada hari ini, Nicke hadir sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nicke, Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun hadir untuk memberikan keterangannya sebagai saksi.

Sebelumnya, Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso menyampaikan Nicke dkk bakal dimintai keterangan soal pelaksanaan tata kelola minyak di persidangan tersebut.

"Saksi-saksi tersebut akan diminta menjelaskan bagaimana tata kelola Pertamina ketika mereka menjabat, di mana dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan," kata Riono kepada wartawan dikutip Selasa (20/1/2026).

Di samping itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Nicke dkk dihadirkan saksi untuk terdakwa dari anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza dan terdakwa Riva Siahaan.

"Iya [dihadirkan sebagai saksi] untuk dua-duanya," tutur Anang.

Sebelumnya, Kerry Andrianto, Riva Siahaan hingga terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp285 triliun akibat dari praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ini.

Adapun, Kerry juga diduga telah mendapatkan keuntungan secara total Rp3 triliun atas perbuatannya dalam penyewaan kapal hingga terminal BBM dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan Pertamina dan tata kelola sektor energi nasional dari praktik-praktik tidak sehat, termasuk permainan impor dan manipulasi harga yang dinilainya merugikan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

“Kita harus akui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa terjadi manajemen dan permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu pun menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang mendorong impor energi demi keuntungan pribadi. Menurutnya, praktik tersebut dilakukan oleh segelintir elite yang memanfaatkan celah kebijakan untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyat.

“Ada orang-orang pintar tapi serakah, mengatur mau impor dari luar. Dengan impor itu mereka manipulasi harga dan mengutip keuntungan sehingga segelintir orang kaya raya di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.

Prabowo menegaskan, sejak awal menjabat sebagai Presiden, dirinya bertekad membenahi Pertamina sebagai perusahaan energi strategis nasional. Ia mengaku secara khusus menunjuk Simon Aloysius sebagai Direktur Utama Pertamina dan memberi mandat tegas untuk menjaga integritas.

“Saya beri tugas: jangan korupsi, jangan cari kaya di atas kepercayaan ini,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, posisi Direktur Utama Pertamina sangat strategis karena mengelola perusahaan bernilai sekitar US$100 miliar. Oleh karena itu, ia memberikan kewenangan luas kepada jajaran manajemen untuk melakukan pembenahan internal, termasuk memberhentikan pejabat yang dinilai tidak berintegritas.

“Saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega,” ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa praktik markup merupakan bentuk penipuan dan pencurian yang tidak dapat ditoleransi. Ia menilai perkembangan teknologi saat ini membuat praktik tersebut semakin mudah terdeteksi.

“Markup itu penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Sekarang teknologi sudah ada, cepat ketahuan,” tegasnya.

Dia menambahkan, negara membutuhkan manajemen Pertamina yang amanah dan profesional untuk mengelola kekayaan nasional. Pemerintah, lanjut Prabowo, tidak akan mentoleransi praktik-praktik lama yang merusak kepercayaan publik.

“Negara dan bangsa menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik. Kita harus malu dengan bangsa lain dan terutama malu dengan rakyat kita sendiri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) mengumumkan pengunduran diri direktur utama perseroan Julfi Hadi.

Sekretaris Perusahaan PGEO Kitty Andhora menyampaikan lewat keterbukaan informasi bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri Julfi Hadi selaku Direktur Utama Perseroan melalui surat tertanggal 25 November 2025.

"Selanjutnya, sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 33/2014, Perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri," tulis Kitty, dikutip Jumat (28/11/2025).

Dalam perkembangan terakhir, PGEO mencatat koreksi terhadap laba bersih perseroan pada kuartal III/2025 sebesar 22,17% menjadi US$104,28 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu akibat sejumlah hal.

Manager Corporate Communication & CSR PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Muhammad Taufik mengatakan sepanjang kuartal III/2025, perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 4,20% yoy menjadi US$318,86 juta.

Namun demikian hingga kuartal III/2025, kinerja perseroan mencerminkan fase transisi di mana terdapat proyek strategis mulai masuk tahap operasional penuh, yaitu Lumut Balai Unit 2. Hal ini, lanjutnya, berdampak pada meningkatnya beban depresiasi dan biaya operasional di periode berjalan.

"Sementara laba bersih terkoreksi 22,17% yoy menjadi US$104,28 juta. Tekanan terhadap margin terutama terjadi akibat penguatan Yen Jepang terhadap dolar AS," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (7/11/2025).

Secara keseluruhan, dia menilik kinerja hingga saat ini masih berada pada jalur yang sejalan dengan rencana kerja tahun ini. Taufik memaparkan sebagian besar investasi yang dilakukan bersifat jangka panjang dan kontribusinya terhadap profitabilitas akan mulai terlihat secara bertahap dalam periode mendatang.

Selain itu PGEO juga menjaga fundamental keuangan yang solid, tercermin dari posisi kas yang sehat dan struktur pendanaan yang terkendali. Hal ini memastikan kemampuan PGEO untuk melanjutkan ekspansi secara berkelanjutan serta menjaga daya saing perseroan ke depan.

Adapun hingga saat ini, perseroan belum melakukan perubahan terhadap target kinerja tahun 2025 dan tetap fokus menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. Sejauh ini, PGEO telah mengidentifikasi potensi panas bumi sebesar 3 GW dari berbagai WKP yang dikelola.