BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand mulai menggulirkan langkah stimulus ekonomi besar-besaran untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang mulai tertekan akibat konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, dan melemahnya daya beli masyarakat.

Kabinet Thailand pada Mei 2026 menyetujui tambahan pinjaman baru sebesar 200 miliar baht atau sekitar Rp 108,16 triliun (asumsi kurs Rp 540,83 per baht) untuk membiayai program subsidi konsumen dan bantuan biaya hidup masyarakat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga konsumsi domestik di tengah tekanan ekonomi global.

iStockphoto/Derek Brumby Bendera Thailand. Indonesia Perbarui Ejaan Nama Negara Asing, Thailand Jadi Tailan dan Paraguay Jadi Paraguai

Mengacu pada laporan Reuters, dikutip pada Jumat (22/5/2026), Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan, tambahan pembiayaan tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup akibat dampak perang di Timur Tengah.

Langkah itu muncul di tengah perlambatan ekonomi Thailand yang masih dibayangi tingginya utang rumah tangga dan lemahnya konsumsi domestik.

Bank sentral Thailand sebelumnya juga mempertahankan suku bunga acuan di level 1 persen, level terendah dalam lebih dari tiga tahun.

Bank of Thailand menilai perang di Timur Tengah berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan biaya bisnis dan menurunnya daya beli rumah tangga.

Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi Thailand tahun 2026 hanya mencapai 1,5 persen, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,9 persen.

Di sisi lain, inflasi diperkirakan meningkat tajam seiring lonjakan harga energi global.

Bank sentral Thailand memproyeksikan inflasi rata-rata mencapai 2,9 persen pada 2026, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya sebesar 0,3 persen.

SHUTTERSTOCK/TWSTOCK Ilustrasi pemandangan kota Bangkok, Thailand. Kota yang sering dikunjungi di dunia sepanjang 2025.

Pertumbuhan ekonomi Thailand kuartal I 2026 melampaui perkiraan

Meski menghadapi tekanan eksternal, ekonomi Thailand pada kuartal I 2026 masih mencatat pertumbuhan di atas ekspektasi pasar.

Data National Economic and Social Development Council (NESDC) menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) Thailand tumbuh 2,8 persen secara tahunan pada periode Januari-Maret 2026.

Angka tersebut lebih tinggi dibanding perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan pertumbuhan hanya sebesar 2,2 persen.

Secara kuartalan, ekonomi Thailand tumbuh 0,7 persen setelah disesuaikan secara musiman. Pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan ekspor, konsumsi masyarakat, investasi swasta, manufaktur, dan belanja pemerintah.

NESDC menyebutkan, pertumbuhan kuartal pertama juga didorong ekspansi sektor manufaktur dan konsumsi pemerintah. Konsumsi serta investasi swasta juga masih meningkat pada awal tahun.

Namun, di balik capaian tersebut, pemerintah Thailand tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun penuh di kisaran 1,5 persen sampai 2,5 persen.

Nitithanprapas mengatakan, tekanan ekonomi diperkirakan mulai terasa lebih besar pada kuartal kedua.

“Ke depan, masih ada badai yang terbentuk, bersama kenaikan harga minyak dan inflasi yang lebih tinggi,” kata dia.

Ia mengatakan, ekspor dan daya beli masyarakat diperkirakan melemah pada kuartal kedua akibat perang di Timur Tengah.

Reuters melaporkan, tingkat pengangguran Thailand juga meningkat menjadi 0,91 persen pada kuartal pertama 2026, naik dibanding 0,70 persen pada kuartal sebelumnya.

Unsplash Ilustrasi lalu lintas di kota Bangkok, Thailand, Pemerintah Thailand Gratiskan Transportasi Umum untuk Kurangi Polusi Udara

Pemerintah siapkan stimulus dan subsidi konsumen

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah Thailand mulai menyiapkan berbagai stimulus tambahan.

Pada awal Mei 2026, pemerintah menyetujui dekrit pinjaman sebesar 400 miliar baht atau sekitar Rp 216,33 triliun.

Dana tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup sekaligus mendukung transisi energi bersih.

Selain itu, pemerintah Thailand juga akan meluncurkan program subsidi konsumen pada Juni 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menopang konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi domestik.

Reuters melaporkan, stimulus tersebut disiapkan ketika ekonomi Thailand terpukul oleh perang di Timur Tengah dan tingginya utang rumah tangga.

Dalam laporan lain, kabinet Thailand juga menyetujui program bantuan ekonomi baru di bawah kerangka anggaran sebesar 157 miliar baht atau sekitar Rp 84,91 triliun.

Program bertajuk “Thai Help Thai Plus” tersebut disebut akan mencakup pemegang kartu kesejahteraan negara dan sekitar 30 juta masyarakat umum.

Pemerintah berharap stimulus dan bantuan konsumsi dapat menjaga aktivitas ekonomi domestik ketika sektor eksternal mulai melambat.

NESDC menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Thailand pada 2026 masih akan ditopang konsumsi swasta, investasi swasta, belanja pemerintah, dan program pinjaman pemerintah.

Tekanan datang dari perang dan harga energi

Konflik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang membebani prospek ekonomi Thailand tahun ini.

SHUTTERSTOCK/CRAIG SCHULER Ilustrasi pemandangan kota Bangkok, Thailand. Turis China ramai-ramai batalkan liburan ke Thailand.

Kenaikan harga minyak global dinilai meningkatkan biaya produksi dan transportasi, sekaligus mengurangi kemampuan belanja masyarakat.

Bank sentral Thailand menilai tekanan inflasi akibat energi akan membuat inflasi berada di atas target 1 hingga 3 persen selama empat kuartal berturut-turut mulai tahun ini.

Meski demikian, bank sentral menyebut kondisi tersebut belum mengarah pada stagflasi.

Asisten Gubernur Bank of Thailand Don Nakornthab mengatakan, kebijakan moneter selanjutnya akan bergantung pada apakah risiko inflasi atau risiko pertumbuhan ekonomi yang menjadi lebih dominan.

“Pada tahap ini, belum perlu khawatir mengenai stagflasi,” kata Nakornthab.

Bank sentral Thailand juga menilai lemahnya konsumsi domestik dan tingginya utang rumah tangga masih menjadi tantangan utama ekonomi negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Thailand pada 2025 sebelumnya hanya mencapai 2,4 persen, tertinggal dibanding sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Pariwisata Thailand ikut menghadapi tekanan

Selain konsumsi domestik dan ekspor, sektor pariwisata Thailand juga menghadapi tantangan tambahan.

Pemerintah Thailand merevisi target kunjungan wisatawan asing tahun 2026 menjadi 32 juta wisatawan, turun dari target sebelumnya sebanyak 35 juta wisatawan.

Penurunan target tersebut terjadi di tengah meningkatnya biaya perjalanan global dan dampak konflik geopolitik terhadap mobilitas wisatawan.

Thailand juga memperketat aturan bebas visa dengan memangkas masa tinggal bebas visa dari 60 hari menjadi 30 hari.

Kebijakan tersebut diberlakukan setelah muncul kekhawatiran mengenai penyalahgunaan fasilitas bebas visa oleh sebagian warga negara asing.

SHUTTERSTOCK Kawasan perkantoran di Kota Bangkok, Thailand. Batas negara Thailand sebelah utara adalah negara Laos dan Myanmar.

Pemerintah Thailand menegaskan, aturan baru tersebut ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan sistem imigrasi dan aktivitas bisnis ilegal.

Sektor pariwisata selama ini menyumbang hingga sekitar 20 persen terhadap produk domestik bruto Thailand.

Namun, pelemahan kunjungan wisatawan pada awal 2026 membuat pemerintah mulai lebih berhati-hati terhadap prospek ekonomi tahun ini.

Utang pemerintah diperkirakan meningkat

Di tengah berbagai stimulus yang digelontorkan, rasio utang pemerintah Thailand diperkirakan ikut meningkat.

Reuters melaporkan, Menteri Keuangan Thailand memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan mencapai 68 persen pada 2026.

Meski meningkat, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal utang pemerintah Thailand sebesar 70 persen terhadap PDB.

Pemerintah Thailand menilai tambahan pinjaman masih diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli masyarakat.

Selain bantuan biaya hidup, sebagian stimulus juga diarahkan untuk mendukung transisi energi bersih.

Di sisi lain, ekspor Thailand diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi tahun ini.

NESDC memperkirakan pertumbuhan ekspor Thailand pada 2026 mencapai 9,6 persen.

Namun, tekanan geopolitik global dan harga energi dinilai tetap menjadi risiko utama yang harus diwaspadai pemerintah Thailand dalam menjaga stabilitas ekonomi dan konsumsi domestik sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Berlawanan arah dengan keputusan Bank Indonesia hari ini yang menahan suku bunga acuan BI Rate ke level 4,75%, Bank sentral Thailand (Bank of Thailand/BOT) memutuskan memangkas suku bunga acuan ke level terendah sejak 2022. Langkah penurunan bunga ini untuk menopang ekonomi yang tertekan penguatan baht serta meningkatnya ketidakpastian politik.

Komite Kebijakan Moneter atau Monetary Policy Committee (MPC) BOT pada Rabu (17/12/2025) memutuskan secara bulat memangkas suku bunga repo satu hari sebesar 25 basis poin menjadi 1,25%. Ini merupakan pemangkasan kelima dalam 14 bulan terakhir.

“Dengan perlambatan ekonomi yang terlihat jelas serta meningkatnya berbagai risiko, kebijakan moneter dapat dibuat lebih akomodatif untuk memastikan kondisi keuangan mendukung pemulihan ekonomi dan meringankan beban utang kelompok rentan,” ujar MPC dalam pernyataannya dilansir dari Bloomberg.

Pelonggaran moneter lanjutan dinilai krusial bagi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu, yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi serangkaian guncangan, mulai dari dampak tarif resiprokal Amerika Serikat, banjir parah di provinsi-provinsi selatan, hingga bentrokan perbatasan yang mematikan dengan Kamboja.

Seiring dengan keputusan tersebut, bank sentral juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi 1,5% dari sebelumnya 1,6%, sejalan dengan perlambatan konsumsi dan ekspor.

Nilai tukar baht memangkas penguatan sekitar 0,3% setelah pengumuman penurunan suku bunga, dan bergerak relatif stabil di level 31,51 per dolar AS pada pukul 14.15 waktu setempat.

BOT menyatakan reli baht didorong oleh perubahan ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Federal Reserve AS serta faktor-faktor spesifik Thailand. Meski demikian, MPC akan meningkatkan pemantauan ketat terhadap pergerakan mata uang tersebut. Komite juga akan mempertimbangkan langkah-langkah pengelolaan transaksi valuta asing yang memberi tekanan signifikan terhadap baht.

Ketidakpastian politik kembali mencuat setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen awal bulan ini, membuka jalan bagi pemilihan umum pada 8 Februari. Kondisi tersebut membuat Thailand berada di bawah pemerintahan sementara dengan ruang fiskal yang terbatas.

Pemangkasan suku bunga diharapkan dapat meredakan tekanan akibat penguatan baht yang pesat sepanjang bulan ini, yang membebani kinerja ekspor dan sektor pariwisata.

Menjelang keputusan suku bunga, baht sempat menguat ke level tertinggi dalam lebih dari empat tahun dan telah terapresiasi lebih dari 8% sepanjang tahun berjalan, menjadikannya mata uang dengan kinerja terbaik kedua di Asia.

Sementara itu, harga konsumen Thailand masih berada di wilayah negatif sejak April, terutama dipengaruhi faktor sisi penawaran. Thailand juga tercatat kesulitan menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral sebesar 1%–3% selama sebagian besar dekade terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan manufaktur dan penurunan kunjungan wisatawan membuat pertumbuhan ekonomi Thailand melambat lebih dalam dari perkiraan pada kuartal III/2025.

Melansir Bloomberg pada Senin (17/11/2025), Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) melaporkan produk domestik bruto (PDB) Thailand pada periode Juli–September 2025 terkontraksi 0,6% secara kuartalan. Angka ini lebih dalam dari proyeksi survei Bloomberg yang memperkirakan penurunan 0,3%.

Kontraksi tersebut menjadi penurunan PDB kuartalan pertama sejak akhir 2022 dan yang terdalam sejak pertengahan 2021.

Secara tahunan, ekonomi Thailand tumbuh 1,2% pada kuartal III/2025, meleset dari konsensus 1,6% dan melambat dari pertumbuhan 2,8% pada kuartal sebelumnya. NESDC memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV akan melambat menjadi 0,6% secara tahunan.

Lembaga tersebut juga memperkirakan laju pertumbuhan pada 2026 dapat serendah 1,2%, turun dari proyeksi 2% pada tahun ini.

Menurut NESDC, seluruh mesin utama ekonomi Thailand tersendat pada kuartal lalu, mencakup ekspor, produksi manufaktur, konstruksi, belanja pemerintah, serta jasa pariwisata.

Data tersebut menegaskan tekanan pada ekonomi Thailand akibat tarif Amerika Serikat, kondisi ekspor global yang lebih menantang, transisi politik dalam negeri, serta melemahnya sektor pariwisata. Thailand menjadi negara kedua di kawasan setelah Filipina yang gagal memenuhi ekspektasi pertumbuhan kuartal III.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul—perdana menteri ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir—telah meluncurkan program stimulus konsumsi senilai US$1,36 miliar. Gubernur Bank of Thailand yang baru juga berkomitmen menangani tingginya utang rumah tangga.

Kepala NESDC Onfa Vejjajiva mengatakan pihaknya tidak memperkirakan terjadinya resesi teknis, yaitu kontraksi dua kuartal berturut-turut, karena sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih mampu menahan dampak pelemahan ekspor pada akhir tahun.

Ekonomi Thailand kini diproyeksikan tumbuh 2% pada tahun ini, dari realisasi 2,5% pada 2024. Inflasi umum yang berada di wilayah negatif selama tujuh bulan terakhir diperkirakan rata-rata minus 0,2% tahun ini, sementara surplus transaksi berjalan diproyeksikan mencapai 2,8% dari PDB.

Pada tahun depan, laju pertumbuhan diperkirakan kembali melambat dengan kisaran 1,2%–2,2%.

Arah pemulihan ekonomi Thailand juga akan bergantung pada hasil negosiasi tarif dengan AS yang kini terancam setelah Presiden AS Donald Trump menangguhkan kesepakatan damai yang sebelumnya dinegosiasikan kedua pihak.

Anutin, yang tengah berupaya memperbaiki ekonomi sekaligus memperkuat dukungan menjelang pemilu yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2026, harus menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan domestik yang bernuansa nasionalistik.

Ekonom Capital Economics, Shivaan Tandon, menilai pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah tren dapat mendorong Bank of Thailand memangkas suku bunga kebijakan ke level 1% dari saat ini 1,5% dalam beberapa kuartal mendatang.

“Bank sentral akan berupaya melakukan bagiannya untuk mendongkrak aktivitas ekonomi,” tulisnya.