Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Thailand resmi memperketat ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dengan mewajibkan izin tertulis bagi eksportir mulai 7 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Kerajaan sebagai Pengumuman No. 1/2026 oleh Komite Pusat tentang Harga Barang dan Jasa.

Berdasarkan aturan itu, setiap pelaku usaha yang ingin mengekspor CPO wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekretaris jenderal komite dimaksud.

Permohonan izin diajukan melalui Kantor Komite Pusat tentang Harga Barang dan Jasa di bawah Departemen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Thailand.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa izin ekspor hanya berlaku untuk satu kali pengiriman. Eksportir juga wajib mematuhi detail yang tercantum dalam izin, mulai dari jenis produk, volume, periode pengiriman, hingga negara tujuan. Pengiriman yang tidak memenuhi ketentuan akan dianggap sebagai ekspor ilegal.

Adapun kebijakan ini berlaku secara nasional selama satu tahun sejak tanggal implementasi, kecuali terdapat perubahan melalui pengumuman baru.

Regulasi tersebut secara spesifik mencakup CPO dengan kode tarif bea cukai 1511.10.00. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan pada sektor energi dan perdagangan global.

Pemerintah Thailand menilai konflik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan penggunaan biodiesel di dalam negeri.

Pada saat yang sama, permintaan ekspor CPO Thailand juga menunjukkan tren peningkatan. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi memperketat pasokan domestik.

Melalui kebijakan ini, pemerintah Thailand bertujuan mengendalikan volume distribusi CPO agar tetap seimbang antara kebutuhan konsumsi, industri, dan energi, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri sepanjang tahun.

Kebijakan pengendalian ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Harga Barang dan Jasa B.E. 2542 (1999) dan ditandatangani pada 26 Maret 2026 oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand, Suphajee Suthumpun, selaku Ketua Komite Pusat tentang Harga Barang dan Jasa.

Bisnis.com, JAKARTA - Banjir besar di Thailand selatan melumpuhkan ekspor komponen teknologi dan suku cadang otomotif dari pusat logistik Hat Yai, membuka peluang bagi Indonesia dan Vietnam merebut pasar regional.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (2/12/2025), Kementerian Perdagangan Thailand menyebut Hat Yai kini menjadi titik kemacetan utama distribusi ekspor.

“Hat Yai telah menjadi bottleneck kami. Meskipun pos lintas batas masih beroperasi, faktanya sebagian besar rute menuju pos tersebut tergenang banjir atau tidak dapat dilalui,” ungkap kementerian dikutip dari Bloomberg.

Dengan terputusnya jalan utama dan dihentikannya layanan kereta api, arus pengiriman barang ke Malaysia nyaris terhenti. Kondisi itu membuat para eksportir tidak dapat mengirimkan produk mereka. “Para eksportir praktis tidak bisa memindahkan barang keluar,” tambah kementerian.

Jutaan warga Thailand terdampak bencana ini. Sekitar 800.000 rumah tangga mengalami kerusakan serius, sementara lebih dari 100.000 unit kendaraan dilaporkan hilang atau rusak.

Pemerintah memperkirakan nilai kerugian mencapai sekitar 500 miliar baht atau setara US$15,6 miliar. Universitas Kamar Dagang Thailand menyebut banjir kali ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah di wilayah Thailand selatan.

Kementerian Perdagangan menilai gangguan berulang terhadap rantai pasok dapat menggerus kepercayaan terhadap Thailand sebagai pusat distribusi regional.

“Disrupsi berulang seperti ini merusak kepercayaan terhadap keandalan Thailand sebagai hub rantai pasok. Jika kami tidak bisa menjamin ketepatan pengiriman, pembeli akan mencari pemasok lain,” ujar kementerian melalui kantor Trade Policy and Strategy Office.

Kementerian memperingatkan Vietnam dan Indonesia tidak akan menunggu hingga Thailand pulih. “Jika pembeli luar negeri beralih ke pemasok alternatif sekarang, akan sangat sulit untuk merebut kembali pasar di kemudian hari,” lanjut pernyataan tersebut.

Thailand berpotensi menghadapi tambahan kerugian hingga US$400 juta per bulan apabila kondisi banjir terus berlanjut. Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi komponen elektronik, suku cadang otomotif, hingga lateks pekat.

Dalam beberapa kasus, banjir juga menghambat penerbitan sertifikat asal barang atau certificate of origin yang dibutuhkan untuk proses ekspor.

Selain itu, medan wilayah Hat Yai yang berbentuk cekungan, khususnya di Provinsi Songkhla yang menjadi daerah terdampak terparah, nyaris memutus akses eksportir ke pos lintas batas Sadao dan Padang Besar. Kedua titik tersebut selama ini menangani sekitar 96% perdagangan lintas batas Thailand–Malaysia.

Bencana banjir terjadi di penghujung tahun yang penuh tantangan bagi Thailand. Pada Maret, negara tersebut terdampak gempa besar di Myanmar, sementara pada Juli terjadi bentrokan perbatasan dengan Kamboja yang menewaskan puluhan orang.

Dari sisi ekonomi, produk domestik bruto (PDB) Thailand tercatat menyusut 0,6% pada kuartal III/2025 dibandingkan kuartal sebelumnya. Banjir kali ini diperkirakan akan semakin menekan sektor pariwisata nasional yang sejak beberapa waktu terakhir telah menunjukkan perlambatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan manufaktur dan penurunan kunjungan wisatawan membuat pertumbuhan ekonomi Thailand melambat lebih dalam dari perkiraan pada kuartal III/2025.

Melansir Bloomberg pada Senin (17/11/2025), Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC) melaporkan produk domestik bruto (PDB) Thailand pada periode Juli–September 2025 terkontraksi 0,6% secara kuartalan. Angka ini lebih dalam dari proyeksi survei Bloomberg yang memperkirakan penurunan 0,3%.

Kontraksi tersebut menjadi penurunan PDB kuartalan pertama sejak akhir 2022 dan yang terdalam sejak pertengahan 2021.

Secara tahunan, ekonomi Thailand tumbuh 1,2% pada kuartal III/2025, meleset dari konsensus 1,6% dan melambat dari pertumbuhan 2,8% pada kuartal sebelumnya. NESDC memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV akan melambat menjadi 0,6% secara tahunan.

Lembaga tersebut juga memperkirakan laju pertumbuhan pada 2026 dapat serendah 1,2%, turun dari proyeksi 2% pada tahun ini.

Menurut NESDC, seluruh mesin utama ekonomi Thailand tersendat pada kuartal lalu, mencakup ekspor, produksi manufaktur, konstruksi, belanja pemerintah, serta jasa pariwisata.

Data tersebut menegaskan tekanan pada ekonomi Thailand akibat tarif Amerika Serikat, kondisi ekspor global yang lebih menantang, transisi politik dalam negeri, serta melemahnya sektor pariwisata. Thailand menjadi negara kedua di kawasan setelah Filipina yang gagal memenuhi ekspektasi pertumbuhan kuartal III.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul—perdana menteri ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir—telah meluncurkan program stimulus konsumsi senilai US$1,36 miliar. Gubernur Bank of Thailand yang baru juga berkomitmen menangani tingginya utang rumah tangga.

Kepala NESDC Onfa Vejjajiva mengatakan pihaknya tidak memperkirakan terjadinya resesi teknis, yaitu kontraksi dua kuartal berturut-turut, karena sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih mampu menahan dampak pelemahan ekspor pada akhir tahun.

Ekonomi Thailand kini diproyeksikan tumbuh 2% pada tahun ini, dari realisasi 2,5% pada 2024. Inflasi umum yang berada di wilayah negatif selama tujuh bulan terakhir diperkirakan rata-rata minus 0,2% tahun ini, sementara surplus transaksi berjalan diproyeksikan mencapai 2,8% dari PDB.

Pada tahun depan, laju pertumbuhan diperkirakan kembali melambat dengan kisaran 1,2%–2,2%.

Arah pemulihan ekonomi Thailand juga akan bergantung pada hasil negosiasi tarif dengan AS yang kini terancam setelah Presiden AS Donald Trump menangguhkan kesepakatan damai yang sebelumnya dinegosiasikan kedua pihak.

Anutin, yang tengah berupaya memperbaiki ekonomi sekaligus memperkuat dukungan menjelang pemilu yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2026, harus menyeimbangkan kepentingan perdagangan dan domestik yang bernuansa nasionalistik.

Ekonom Capital Economics, Shivaan Tandon, menilai pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah tren dapat mendorong Bank of Thailand memangkas suku bunga kebijakan ke level 1% dari saat ini 1,5% dalam beberapa kuartal mendatang.

“Bank sentral akan berupaya melakukan bagiannya untuk mendongkrak aktivitas ekonomi,” tulisnya.