Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum kepada negara-negara yang memajaki perusahaan digital AS. Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara tersebut.

Dilansir dari BBC, Trump mengatakan di platform media sosialnya Truth Social bahwa banyak negara di Eropa telah membahas pemberlakuan pajak terhadap perusahaan digital AS. Beberapa negara pun hampir melakukannya.

Dia pun memperingatkan bahwa sanksi berat akan diterapkan segera apabila negara-negara menerapkan pajak bagi perusahaan digital AS.

"Harap perhatikan pernyataan ini untuk menunjukkan bahwa negara mana pun yang memberlakukan pajak semacam itu akan segera dikenakan tarif 100% untuk semua barang yang dikirim ke Amerika Serikat," tulis Trump dilansir dari BBC pada Sabtu (27/6/2026).

Di sisi lain, Inggris sebenarnya telah menerapkan pajak semacam itu sejak 2020. Pajak jasa digital 2% di Inggris berlaku bagi perusahaan-perusahaan mesin pencari utama, platform media sosial, dan e-commerce dengan pendapatan global dari bisnis digitalnya melebihi £500 juta.

Kondisi tersebut berdampak kepada beberapa raksasa digital AS, termasuk Apple, Google, Meta, dan Amazon yang menghasilkan lebih dari £800 juta pada 2024–2025.

Pada April 2026 pun, Trump sebenarnya telah mengatakan bahwa Inggris menghadapi tarif besar karena diduga menargetkan perusahaan-perusahaan besar AS dengan pajak.

"Mereka pikir mereka akan mendapatkan keuntungan mudah, itulah sebabnya mereka semua memanfaatkan negara kami," kata Trump saat itu.

Prancis, Italia, dan Spanyol juga mengenakan pajak layanan digital sebesar 3% kepada perusahaan besar yang beroperasi di negaranya. Kemudian, beberapa negara Uni Eropa lainnya telah menerapkan atau mengusulkan pajak serupa, mengacu data kelompok nirlaba Tax Foundation.

Bisnis.com, JAKARTA— Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia memiliki dasar hukum untuk mengenakan pajak kepada platform over the top (OTT) global yang memperoleh manfaat ekonomi besar dari pasar domestik meski tidak memiliki kantor fisik di Tanah Air.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam konsepSignificant Economic Presence(SEP) yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui skema itu, negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital asing yang menjalankan aktivitas ekonomi signifikan di Indonesia.

“SEP itu adalah terkait dengan hak kita untuk memajaki, ada hak dari negara untuk memajaki setidaknya dari sisi perusahaan itu meskipun dia tidak punya kantor fisik di Indonesia, tetapi dia mempunyai aktivitas yang signifikan di Indonesia,” kata Huda dalam acara Diseminasi Hasil Studi: Tata Kelola Industri Over The Top di Indonesia di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, aktivitas OTT global di Indonesia sudah sangat besar, terlihat dari tingginya pemanfaatan bandwidth dan jumlah pengguna. Karena itu, Celios mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen perpajakan yang tersedia, baik melaluiwithholding tax,digital services tax(DST), maupun penerapan SEP.

Huda menilai hingga saat ini masih terdapat potensi penerimaan negara yang belum tergarap dari aktivitas ekonomi digital lintas negara. Di sisi lain, beban penerimaan negara dari sektor digital masih lebih banyak berasal dari pungutan kepada konsumen.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino. Dia menilai terdapat ketimpangan perlakuan antara pelaku digital domestik dan platform global yang beroperasi di Indonesia.

Menurut Harris, perusahaan digital lokal harus membayar pajak penghasilan badan, membangun infrastruktur, menyerap tenaga kerja, serta mematuhi berbagai regulasi yang berlaku.

“Sementara pemain-pemain global ini enggak bayar pajak, enggak bangun infrastruktur apa-apa. Infrastrukturnya Netflix itu infrastrukturnya 100% pakai pemain lokal,” kata Harris.

Dia mencontohkan layanan OTT seperti Netflix yang memanfaatkan jaringan operator telekomunikasi nasional untuk menjangkau pelanggan di Indonesia.

Harris menegaskan konsep SEP dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital global yang memperoleh manfaat ekonomi besar dari pasar domestik.

“Maka solusinya apa? Pakai konsep Significant Economic Presence. Ini, dengan seperti ini kita berhak pajakin. Walaupun sistem pajaknya nanti mau pakai withholding, mau pakai yang lain, kita intinya adalah nomor satu kita berhak memajakin,” katanya.

Berdasarkan data dipaparkan Celios, jumlah pengguna layanan OTT global diproyeksikan mencapai sekitar 3,76 miliar orang pada 2025 atau setara 48% populasi dunia.

Pertumbuhan terjadi di berbagai segmen layanan, mulai dari video berlangganan (subscription video on demand), video transaksional (transaction video on demand), hingga layanan unduhan digital.

Di Indonesia, basis pengguna internet juga didominasi kelompok usia produktif. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan jumlah pengguna internet dari Generasi Z mencapai 62,39 juta jiwa, disusul milenial sebanyak 57,64 juta jiwa dan Generasi X sebanyak 34,71 juta jiwa. Besarnya populasi pengguna internet tersebut menjadi pasar potensial bagi berbagai platform digital global.

Pada saat yang sama, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi internet menunjukkan tren meningkat. Setelah berada di kisaran Rp84.387 per bulan pada 2018 dan Rp98.595 pada 2019, rata-rata pengeluaran internet rumah tangga sempat turun menjadi Rp60.780 pada 2020. Namun, nilainya kembali meningkat menjadi Rp127.392 pada 2021, Rp137.343 pada 2022, dan mencapai Rp146.189 pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA— Rendahnya pendanaan yang masuk ke startup Indonesia disinyalir karena kepercayaan investor global terhadap perusahaan rintisan di dalam negeri mengalami penurunan. Pemodal global lebih percaya menaruh dana mereka di perusahaan rintisan Singapura.

Pendanaan startup di Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai US$340 juta atau sekitar Rp5,72 triliun dengan asumsi kurs Rp16.844 per dolar AS. Capaian tersebut berdasarkan laporan Southeast Asia Startup Funding Report 2025 yang dirilis DealStreetAsia.

Nilai pendanaan tersebut setara dengan 6,3% dari total investasi startup di Asia Tenggara pada periode yang sama. Angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan Singapura yang mendominasi pendanaan startup di kawasan Asia Tenggara sepanjang 2025.

Singapura mencatat sebanyak 283 transaksi dengan total nilai pendanaan mencapai sekitar US$4,20 miliar atau setara Rp70,75 triliun.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan secara regional Singapura telah menjadi pusat keuangan di Asia Tenggara, di mana banyak perusahaan digital menempatkan kantor mereka di negara tersebut.

“Perusahaan-perusahaan bonafide misal Meta ataupun Google, memiliki kantor perwakilan Asia Tenggara dan menempatkannya di Singapura,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (25/2/2026).

Selain itu, Huda menyebut perusahaan-perusahaan venture capital global juga memilih Singapura sebagai pusat bisnis mereka di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, secara keuangan investor dinilai lebih percaya terhadap Singapura dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Huda menambahkan arus investasi dari venture capital umumnya akan “mampir” terlebih dahulu ke Singapura sebelum masuk ke Indonesia, Malaysia, maupun negara Asia Tenggara lainnya.

Dia menambahkan salah satu faktor utama yang membuat investasi banyak mengalir ke Singapura adalah ekosistem keuangan yang telah matang, didukung oleh regulasi yang dinilai menguntungkan bagi venture capital maupun perusahaan digital. Bahkan, menurutnya, sejumlah perusahaan digital di Indonesia memiliki perusahaan gabungan yang ditempatkan di Singapura untuk mempermudah akses pendanaan.

“Ada beberapa aturan dan insentif di Singapura yang membuat pengembangan di sana jauh lebih maju,” katanya.

Secara tahunan, Huda mengatakan data dari dealroom.co menunjukkan adanya “rebound” investasi ke perusahaan digital di Indonesia jika dibandingkan dengan tahun 2024. Pada 2026, menurutnya, apabila tidak terjadi kejadian serius, kinerja investasi seharusnya dapat tumbuh lebih positif.

Meski demikian, dia menilai capaian tersebut masih cukup jauh apabila dibandingkan dengan periode puncak investasi pada 2021.

“Sektor keuangan seperti bank digital, BNPL, hingga pinjaman daring masih bisa menjadi penopang bagi ekosistem digital kita. Terutama bank digital dan BNPL yang memang sedang naik daun,” ungkapnya.

Sementara itu, laporan DealStreetAsia juga mencatat Malaysia menempati posisi berikutnya setelah Indonesia dengan 40 transaksi dan nilai pendanaan sekitar US$0,26 miliar atau setara Rp4,38 triliun. Vietnam menyusul dengan 36 transaksi senilai sekitar US$0,36 miliar atau sekitar Rp6,06 triliun.

Adapun Filipina membukukan 23 transaksi dengan nilai sekitar US$0,12 miliar atau setara Rp2,02 triliun. Thailand mencatat 10 transaksi senilai sekitar US$0,08 miliar atau sekitar Rp1,35 triliun, sementara Kamboja membukukan tiga transaksi dengan nilai sekitar US$0,02 miliar atau setara Rp336,9 miliar.

Dari sisi tahapan pendanaan, laporan tersebut mencatat pemulihan transaksi pada paruh kedua 2025 lebih banyak ditopang oleh pendanaan tahap lanjut (late-stage). Sebaliknya, volume transaksi tahap awal (early-stage) cenderung menurun secara bertahap sepanjang semester kedua.

Kondisi tersebut turut memengaruhi distribusi pendanaan di negara-negara dengan ekosistem startup yang masih bergantung pada pendanaan tahap awal, termasuk Indonesia.

Sepanjang 2025, Asia Tenggara juga melahirkan empat startup unicorn baru. Mayoritas perusahaan dengan valuasi di atas US$1 miliar tersebut berbasis di Singapura. Empat unicorn baru yang tercatat pada 2025 antara lain Ultragrn.ai, Synut, Thunes, dan Ashita Group, yang masing-masing bergerak di sektor teknologi hijau, enterprise technology, layanan pembayaran lintas negara, serta manufaktur dan perdagangan terintegrasi.

Sementara itu, tidak terdapat tambahan unicorn baru dari Indonesia sepanjang 2025.

Jakarta: PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 270 karyawan pada Oktober 2025.

Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang sebagai bagian dari upaya efisiensi organisasi perusahaan.

Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Blibli, Eric Winarta, menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan bisa beroperasi secara lebih efektif dan efisien di tengah dinamika bisnis digital yang terus berubah.

“Dengan penuh pertimbangan mendalam, pada bulan Oktober 2025, perseroan perlu untuk melakukan penyesuaian organisasi untuk memastikan perseroan dapat bergerak lebih efektif dan efisien dengan tujuan untuk membuka peluang pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi Perseroan dan para pemegang saham,” ujar Eric Winarta dalam keterangan resmi disampaikan dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis, 6 November 2025.

Penyesuaian organisasi bersifat permanen

Menurut Eric, proses penyesuaian organisasi ini sudah dimulai dan selesai pada bulan Oktober 2025. Langkah tersebut bersifat permanen, artinya tidak ada skema lain seperti pengalihan ke kontrak baru ataupun relokasi ke unit lain.

“Penyesuaian organisasi yang dilaksanakan perseroan pada bulan Oktober 2025 bersifat permanen, dan tidak terdapat skema lain seperti pengalihan ke kontrak maupun relokasi ke unit lain,” jelasnya.

Langkah efisiensi biaya operasional

Blibli menegaskan bahwa langkah PHK ini merupakan bagian dari strategi efisiensi biaya operasional yang lebih luas.

Selain penyesuaian organisasi, perusahaan juga telah dan akan menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi lainnya untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tantangan ekonomi dan kompetisi industri e-commerce yang semakin ketat.

“Penyesuaian organisasi ini merupakan salah satu langkah efisiensi biaya operasional perseroan, selain dari pada langkah-langkah efisiensi biaya lainnya yang telah dan akan diimplementasikan oleh perseroan,” jelas Eric.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

JAKARTA - Transformasi bisnis bukan sekadar digitalisasi, tetapi juga perubahan mindset, budaya organisasi, dan cara perusahaan menciptakan nilai tambah untuk seluruh stakeholder. Hal ini diungkap Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok salam acara Business Gathering yang digagas Ultra Business Solution (UBOS) di Penang Bistro, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dalam talkshow bertajuk “Leadership, Integrity, and Transformation: Insights for Corporate Leaders,” Ultra Corporation sebagai perusahaan teknologi yang bergerak di solusi voucher digital , rewards, dan loyalty terlengkap di Indonesia, melalui brand B2B unggulannya ini melibatkan puluhan pemimpin korporasi dari sektor perbankan, multifinance, retail, dan berbagai industri lainnya.

Ahok mengatakan, bahwa seorang pemimpin ideal harus responsif, adaptif, berorientasi pada solusi, dan tetap berpegang teguh pada integritas serta nilai-nilai perusahaan. Dikatakannya inovasi Ultra Voucher dan UBOS sejalan dengan kebutuhan perusahaan masa kini dalam membangun sistem rewards yang transparan dan efisien.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa sistem voucher digital tidak hanya membantu mengoptimalkan biaya operasional, juga memberikan pengalaman langsung bagi penerima manfaat, sekaligus mempermudah monitoring data penggunaan secara real time sehingga menjadi tepat sasaran. Hal ini dapat mempermudah sistem pemberian rewards bahkan bantuan dengan lebih sesuai untuk siapapun.



Chief Commercial Officer UltraCorp, Riky Boy H. Permata mengatakan, inovasi di tengah dinamika ekonomi dan percepatan digitalisasi menjadi peranan penting saat ini dalam pertumbuhan perusahaan atau bisnis. Sistem pemberian berupa voucher, rewards & loyalty dapat diimplementasikan secara lintas fungsi dan lintas industri.

"Selain itu, dengan adanya produk signature gift card kami seperti Ultra Voucher Gift Card atau UVGC, para pelaku bisnis atau perusahaan dapat lebih mudah melakukan promosi produk, campaign marketing, program insentif karyawan hingga pendukung kebijakan perusahaan. Ultra Voucher dan UBOS hadir untuk membantu perusahaan dalam membangun kultur apresiasi yang berkelanjutan serta memperkuat loyalitas stakeholder,” tutur Riky.

Menurutnya, pihaknya akan terus mendukung pertumbuhan bisnis nasional dengan menghadirkan platform rewards yang fleksibel, terintegrasi, dan sesuai dengan tren kebutuhan mitra perusahaan di Indonesia.

Selain talkshow inspiratif, Business Gathering UBOS dengan tema “Unlocking Corporate Rewards With a Voucher Ecosystem” juga menampilkan sesi networking lunch, company update, testimoni klien, hingga games berhadiah. Acara ini menjadi ajang kolaboratif di mana para corporate leaders saling berbagi pengalaman dan gagasan tentang pengembangan program rewards dan loyalitas berbasis data bersama UBOS.

Acara ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi transformasi rewards digital dan loyalitas perusahaan yang relevan di era bisnis modern, sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi perusahaan yang ingin tumbuh berkelanjutan.