REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan guna mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan.

"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Ahad (28/6/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari total sekitar 1.000 BUMN, saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan.Presiden menyebut jumlah BUMN akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan-perusahaan negara.

"Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah BUMN yang akan tersisa.

Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya beban organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan. Terlebih, perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.

Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara."Sebanyak 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10.Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa, saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayaroverhead," tegas Prabowo.

Prabowo meminta proses penataan BUMN tersebut segera diselesaikan sehingga dalam dua tahun ke depan BUMN diharapkan menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menanggapi usulan para akademisi agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk riset dan inovasi. Prabowo menilai usulan tersebut baik, namun menekankan pentingnya kondisi perusahaan yang mampu menghasilkan laba.

"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sebanyak 240 BUMN telah ditutup karena mengalami kerugian. Pemerintah pun saat ini sedang bergeliat untuk merampingkan jumlah BUMN.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengatakan bahwa sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI, dirinya merasa kaget dengan jumlah perusahaan pelat merah itu. Dia mengira selama ini jumlah BUMN mencapai sekitar 300. Ternyata, jumlahnya mencapai 1.000.

"Sekarang kita tutup 240 BUMN, ditutup. Tidak ada yang untung. Rugi terus. Ini perusahaan negara, milik rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo pun mengatakan saat ini pemerintah tengah bergeliat merampingkan jumlah BUMN. Target, pemerintah akan menutup 800 BUMN.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah," ujarnya.

Presiden pun menyatakan bahwa selain membukukan kinerja keuangan yang merugi, beban pun didapatkan. Dalam satu BUMN, terdapat 8 direksi dan komisaris yang membawa beban gaji besar.

"Anda bisa bayangkan itu kalau dihitung 4 direksi sama 4 komisaris. 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta per bulan, berapa itu? Ada gajinya yang bisa di atas itu, sudah rugi, minta bonus lagi," jelasnya.

Dalam upaya menutup ratusan BUMN itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah menghemat dana triliunan rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah restrukturisasi BUMN karya untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola perusahaan. Transformasi ini dinilai krusial untuk menjaga kesehatan sektor konstruksi nasional di tengah tekanan ekonomi.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan, percepatan restrukturisasi menjadi fokus utama bersama Danantara. “Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah restrukturisasi BUMN karya agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dony menekankan pentingnya perbaikan laporan keuangan yang lebih realistis dan kredibel. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan transparansi juga menjadi fondasi utama dalam transformasi yang dijalankan.

“BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola dan perbaikan kinerja keuangan sebagai bagian dari restrukturisasi berkelanjutan,” ujar Dony.

Langkah ini bertujuan memperkuat fondasi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Transformasi tidak hanya menyasar aspek finansial, tetapi juga perbaikan tata kelola dan disiplin operasional.

“Melalui langkah ini, BUMN karya diharapkan menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Dony.

Pemerintah menilai BUMN karya memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, restrukturisasi dilakukan secara terarah agar mampu menopang proyek pembangunan secara berkelanjutan.

Ke depan, BP BUMN bersama Danantara akan terus mengawal proses transformasi ini. “Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dony.

Bisnis.com, JAKARTA — Data terbaru Carbon Majors menunjukkan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan negara mendominasi emisi global sepanjang 2024 dengan kontribusi mencapai 57% dari total emisi karbon dioksida (CO₂) fosil dunia.

Di antara korporasi yang ditelusuri, sebanyak 32 entitas menyumbang 50% emisi CO₂ fosil global pada 2024, turun dari 38 perusahaan lima tahun sebelumnya. Temuan ini menunjukkan konsolidasi emisi pada kelompok entitas yang kian menyempit.

Adapun emisi dari perusahaan dalam basis data Carbon Majors meningkat di seluruh kawasan pada 2024 dibandingkan 2023. Perusahaan Asia tetap menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi hampir sepertiga emisi global yang tercatat.

Pada 2024, lima pengemisi terbesar yang dimiliki negara mencakup perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Arab Saudi, Saudi Aramco; perusahaan batu bara asal India, Coal India; CHN Energy milik pemerintah China; National Iranian Oil Co., yang dikendalikan pemerintah Iran; dan Gazprom milik Rusia. Perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab atas 18% emisi CO₂ dari bahan bakar fosil dan semen global atau setara 7,8 gigaton CO₂e pada 2024.

Emisi Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Co., dan Gazprom tercatat meningkat pada 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, lima pengemisi terbesar milik investor mencakup ExxonMobil dan Chevron asal Amerika Serikat, perusahaan migas asal Inggris Raya Shell dan BP, serta terakhir ConocoPhillips dari AS. Lima perusahaan ini menyumbang 5,5% emisi global atau 2,4 gigaton CO₂e.

Analisis terbaru atas data 2024 menunjukkan emisi perusahaan-perusahaan dalam basis data tersebut terus meningkat dibandingkan dengan 2023, sementara produksi makin terkonsentrasi pada segelintir entitas.

“Produsen fosil yang dikendalikan negara mendominasi, mewakili 17 dari 20 pengemisi terbesar dunia, mencerminkan hambatan politik dalam percepatan aksi iklim,” ungkap Carbon Majors.

Analis Senior InfluenceMap Emmett Connaire mengatakan bahwa basis data Carbon Majors menunjukkan bahwa setiap tahun emisi global makin terkonsentrasi pada kelompok produsen beremisi tinggi yang makin kecil, sementara produksi keseluruhan terus meningkat. Pada saat yang sama, para pengemisi besar ini terus menggunakan lobi untuk menghambat transisi yang telah lama dinyatakan penting oleh komunitas ilmiah.

“Pembaruan data ini menegaskan pentingnya bukti yang ketat untuk menentukan akuntabilitas atas kerugian terkait iklim, dengan menghubungkan aktivitas korporasi dan dampak iklim ke ranah hukum, legislatif, dan regulasi,” kata Connaire.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Eksekutif UNFCCC sekaligus pendiri Global Optimism Christiana Figueres berpandangan bahwa meski investasi energi bersih dan elektrifikasi kini hampir dua kali lipat dibandingkan bahan bakar fosil secara global, para raksasa karbon tetap bertahan pada produk usang yang mencemari dan menyesatkan publik soal dampak nyata dari tindakan mereka.

“Namun mereka tidak akan mampu menghambat lebih lama. Data ini menjadi alat bagi mayoritas pihak yang mendorong solusi berbasis sains dan akuntabilitas,” katanya.

Ketua dan pendiri Fossil Fuel Treaty Initiative Tzeporah Berman menambahkan bahwa perjanjian bahan bakar fosil global menjadi kebutuhan mendesak untuk fondasi pertanggungjawaban para raksasa penghasil emisi ini.

Analisis Carbon Majors disebutnya memperlihatkan kenyataan bahwa sekelompok korporasi fosil yang sangat kuat dan terkonsentrasi bukan hanya mendominasi emisi global, tetapi juga secara aktif melemahkan ambisi pemerintah dalam aksi iklim.

“Peningkatan produksi dan penolakan terang-terangan terhadap penghapusan bertahap bahan bakar fosil, seperti terlihat pada COP30, menunjukkan hambatan sistemik terhadap kemajuan,” katanya.

Pada COP30 tahun lalu, koalisi yang terdiri atas lebih dari 80 negara memang mengusulkan peta jalan transisi untuk menghapus pemakaian bahan bakar fosil, tetapi rencana tersebut terhambat oleh penolakan negara-negara produsen migas utama.

Data Carbon Majors menunjukkan 17 dari 20 pengemisi terbesar dikendalikan oleh pemerintah negara-negara yang menolak peta jalan tersebut, yakni Arab Saudi, Rusia, China, Iran, Uni Emirat Arab, Aljazair, Irak, Qatar, dan India. Ketujuh belas entitas ini memproduksi 38% emisi CO₂ dari fosil dan semen pada 2024. Tiga entitas lainnya adalah Shell yang berbasis Inggris serta Chevron dan ExxonMobil dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri tercatat tidak menghadiri KTT COP30.

Adapun basis data Carbon Majors merupakan satu-satunya kumpulan data yang melacak emisi dari produsen minyak, gas, batu bara, dan semen terbesar dunia sejak 1854. Dengan pembaruan data 2024, analisis ini menunjukkan 70% emisi CO₂ fosil antropogenik sejak Revolusi Industri dapat ditelusuri ke 178 entitas korporasi dan negara dalam basis data tersebut. Dalam periode tersebut, hanya 22 perusahaan menyumbang sepertiga atau 33,4% emisi CO₂ fosil global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengaku akan merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rosan menyebut jumlah BUMN—baik induk perusahaan maupun anak, cucu, hingga cicit usaha—saat ini terlalu gemuk.

“Saat ini tahu tidak, berapa banyak BUMN yang ada di Indonesia? Kita pikir awalnya sekitar 800, tetapi ternyata dalam kenyataannya berkembang terus di 12 sektor dan kini mencapai hampir 1.044,” ujar Rosan dalam acara HIPMI–Danantara Indonesia Business Forum 2025 bertajuk “Berdikari Bersama Danantara Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rosan mengaku sedang menyisir daftar BUMN yang akan dikonsolidasikan, baik melalui merger maupun likuidasi. Ia menargetkan jumlah BUMN dalam lima tahun ke depan hanya berkisar 230–340 perusahaan.

“Kita tidak bicara jumlah, kita bicara kualitas. Saya juga bilang, kalau di kita bukan bicara hanya profit and loss, tetapi juga sumber daya manusia,” ucap Rosan.

Ia menyampaikan kehadiran Danantara merupakan momentum besar dalam penataan perusahaan pelat merah. Meski baru dibentuk pada tahun ini, Rosan mengatakan Danantara mengantongi total aset senilai satu triliun dolar AS, menjadikannya sovereign wealth fund kelima terbesar di dunia.

“Yang paling penting, kita konsolidasi, kita optimalkan aset, kita create more value, itu salah satu tugasnya,” kata Rosan.

Rosan menambahkan, peningkatan kinerja BUMN ke depan juga akan ditopang oleh aturan baru terkait dividen yang selama ini disetor ke negara melalui Kementerian Keuangan. Dalam UU BUMN terbaru, seluruh dividen dapat digunakan Danantara untuk berinvestasi.

“Dividen kita tahun ini, walaupun diterima secara bertahap, mencapai sekitar Rp140 triliun. Kalau dikalikan lima, nilainya mencapai Rp750 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu semuanya dana ekuitas, belum leverage,” tutur Rosan.

Dengan modal tersebut, Rosan meyakini kehadiran Danantara dapat menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Ia juga berkomitmen memberantas praktik negatif di lingkungan BUMN.

Rosan menghapus pemberian bonus atau tantiem kepada seluruh komisaris BUMN. Ia menilai tantiem tersebut kerap menjadi celah munculnya praktik negatif di tubuh perusahaan pelat merah.

Menurut Rosan, skema tersebut mendorong terjadinya window dressing atau manipulasi laporan keuangan agar tampak memiliki profit tinggi, sehingga berdampak pada besaran tantiem yang diterima komisaris.

“Tahun depan saya akan melakukan koreksi terhadap beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar. Tidak ada lagi di BUMN yang mempercantik buku atau kelihatan profitnya besar, tapi ketika bagi dividen mesti pinjam duit dulu ke bank,” tegas Rosan.