Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memetakan sejumlah wilayah di Indonesia yang menjadi target penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Jeffri Huwae menjelaskan pemetaan beberapa daerah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesuksesan proyek percontohan penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang dilakukan di wilayah Gunung Botak, Maluku.

Jeffri menuturkan, beberapa daerah diketahui telah teridentifikasi memiliki aktivitas tambang ilegal, seperti Manado, Palu, Palembang, dan lainnya.

"Ada spot-spot yang sudah ditentukan. Kita kemungkinan bisa melakukan [penindakan] di Manado, di Palu, bisa kita lakukan di Kalimantan Timur, bisa juga kita lakukan di Palembang," kata Jeffri saat ditemui di Ambon, Maluku, dikutip Senin (29/6/2026).

Jeffri menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mengevaluasi dampak dan efek kejut dari operasi penegakan hukum yang sedang berjalan di Gunung Botak. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas wilayah berikutnya.

Dia menuturkan pemerintah membuka kemungkinan memulai rangkaian penindakan dari kawasan timur Indonesia.

Meski demikian, pemilihan lokasi akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas PETI serta efektivitas langkah penindakan yang selama ini telah dilakukan oleh instansi lain.

Selain itu, pemerintah juga akan mengukur potensi dampak dari setiap operasi agar kebijakan penegakan hukum yang diterapkan mampu memberikan hasil yang signifikan.

"Spotnya kita akan melihat, tergantung dengan tingkat kerusakan dan juga apakah sudah dilakukan penindakan yang efektif oleh pihak lain. Kemudian kira-kira kalau kita dengan kebijakan penegakan hukum kita yang ada, spot yang kita tentukan itu memberikan dampak yang signifikan atau tidak," kata Jeffri.

Jeffri mengatakan, pendekatan penegakan hukum pertambangan ilegal yang selama ini mengandalkan pola penertiban konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi skala persoalan tambang ilegal yang terus meluas.

Menurutnya, keterbatasan personel dan banyaknya lokasi tambang ilegal membuat pendekatan berbasis peta jalan atau road map tidak efektif diterapkan.

"Dalam penindakan hukum terhadap ilegal mining ini Kami tidak menggunakan lagi metode-metode yang konservatif," ujar Jeffri.

Dia menjelaskan praktik pertambangan ilegal saat ini sudah mencapai ratusan lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan masa kerja efektif yang terbatas, pendekatan penertiban satu per satu dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, Jeffri mengatakan, pihaknya menerapkan kebijakan penindakan hukum yang lebih fleksibel dengan memilih titik-titik strategis yang dinilai dapat memberikan dampak paling besar terhadap penurunan aktivitas tambang ilegal.

Menurutnya, fokus penindakan tidak lagi diarahkan kepada pelaku lapangan berskala kecil, melainkan kepada pihak yang menyediakan pendanaan bagi operasi tambang ilegal.

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik di Terminal Peti Kemas Batu Ampar sebagai upaya menjaga efisiensi rantai pasok dan memperkuat daya saing kawasan.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano mengatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan kepelabuhanan mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi daya saing dunia usaha.

"Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.

Sebagai bagian dari proses tersebut, implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar ditunda hingga 31 Agustus 2026.

Sementara untuk pengguna jasa yang telah membayar sesuai dengan tarif yang baru, BP Batam akan mengembalikan selisih dari tarif yang sudah dibayarkan.

Keputusan tersebut merupakan hasil dialog bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna jasa, dan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai konteks, BP Batam sempat mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian (kenaikan) tarif layanan peti kemas.

Perka tersebut mengatur kenaikan Container Handling Charge (CHC) untuk kontainer luar negeri, seperti ukuran 20 kaki yang ditetapkan sebesar 87 dolar AS per box.

Namun menurut Denny, transformasi Terminal Peti Kemas Batu Ampar telah dilakukan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, dan perluasan konektivitas pelayaran internasional.

Upaya tersebut tercermin dari peningkatan volume bongkar muat peti kemas TPK Batu Ampar yang mencapai 222.131 Twenty Foot Equivalent Units (TEUs) pada periode Januari-Mei 2026 atau tumbuh 16 persen, dengan produktivitas bongkar muat mencapai 40 box per jam.

“Hasil pembahasan bersama pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang dikelola BP Batam hanya berkontribusi sekitar 18 persen terhadap total biaya logistik Batam-Singapura,” katanya.

Sementara itu, biaya logistik sisanya berasal dari komponen feeder dan transshipment.

Oleh karena itu, BP Batam akan terus memperkuat ruang dialog dengan para pelaku logistik guna mengkaji secara terbuka keterkaitan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan kedepannya.

"Target kami kedepannya bisa menghadirkan pelayanan pelabuhan yang lebih modern dan meningkatkan kepercayaan investor. Karena itu, setiap kebijakan akan kami susun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha," tutup Denny.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang, bagian dari Pelindo Group, mencatat arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang mencapai 50.287 TEUs hingga Mei 2026, ditopang ekspor komoditas unggulan dari Provinsi Lampung.

"Arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang menunjukkan tren positif hingga Mei 2026, pertumbuhan throughput sebesar 7,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK, Daniel Setiawan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas tercatat mencapai 50.287 TEUs, meningkat dari 46.824 TEUs pada periode yang sama tahun 2025.

"Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang," ujarnya.

Menurutnya capaian tersebut menunjukkan aktivitas arus barang yang terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi dan perdagangan di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Ia menuturkan pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional, menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung.

"Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya.

Dia mengatakan peningkatan throughput terutama ditopang pertumbuhan ekspor sejumlah komoditas unggulan. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37 persen, diikuti frozen shrimp sebesar 28,90 persen, nanas sebesar 22,93 persen, serta refined glycerine sebesar 21,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, arus peti kemas domestik maupun internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hingga Mei 2026, throughput domestik tercatat mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, throughput internasional mencapai 22.124 TEUs atau meningkat 4,21 persen secara tahunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut menunjukkan tren perdagangan yang positif.

Pada April 2026, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai 504,59 juta dolar Amarika Serikat (AS) atau meningkat 43,29 persen dibandingkan April 2025. Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar 172,40 juta dolar Amerika Serikat atau naik 51,56 persen secara tahunan.

Pertumbuhan aktivitas perdagangan tersebut turut mendorong peningkatan arus logistik dan pergerakan peti kemas yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

Kinerja positif Area Panjang turut mendukung pertumbuhan trafik peti kemas IPC TPK secara nasional. Hingga Mei 2026, IPC TPK membukukan throughput sebesar 1,49 juta TEUs atau meningkat 6,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan pertumbuhan sebesar 7,4 persen, Area Panjang menjadi area dengan pertumbuhan tertinggi kedua di lingkungan IPC TPK hingga Mei 2026.

Sebagai terminal peti kemas utama di Provinsi Lampung, IPC TPK Panjang terus memperkuat layanan operasional melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pelayaran hingga pengguna jasa.

"Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan," katanya.

Dengan tren positif tersebut, IPC TPK Panjang semakin memperkuat perannya sebagai gerbang logistik strategis yang mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional di Provinsi Lampung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, AMBON — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membongkar kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sebanyak 25 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan, para tersangka diduga berperan dalam mendukung operasional PETI. Hal tersebut mulai dari pembangunan akses jalan tambang, pembangunan kolam penampungan dan fasilitas pengolahan, pendirian laboratorium penyulingan emas, hingga pembangunan sarana penunjang lainnya.

Dia menjelaskan, dari total 25 tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut, sebanyak 1 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan 24 lainnya warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan China.

"Saat ini, tersangka WNI telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sementara itu, 12 tersangka WNA ditahan di Rutan Ambon dan 12 WNA lainnya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang karena berada di luar wilayah hukum Indonesia," kata Jeffri dalam Konferensi Pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis (25/6/2026)

Jeffri menjelaskan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang (UU) No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 2/2025, junto Pasal 20 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan penyesuaian pidana dalam UU No. 1/2026.

Dia menjelaskan, permasalahan tambang ilegal di Gunung Botak bukanlah hal baru. Jeffri menuturkan, penanganan terkait kasus ini telah dilaksanakan sejak 2011 lalu, tetapi tidak pernah selesai.

Jeffri melanjutkan, upaya penyelesaian hingga ke tahap penetapan tersangka merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura hingga kepolisian setempat.

"Berkat optimalisasi kami dengan Pangdam dan Kapolda, kondisi Gunung Botak kini jauh lebih aman. Yang kami tangani saat ini hanya residu, yakni pihak-pihak dari luar yang masih mencoba mengganggu proses tata kelola sumber daya alam di Maluku yang diinisiasi oleh Gubernur lewat pemberdayaan masyarakat melalui izin pertambangan rakyat di Gunung Botak," jelasnya.

Dia mengatakan, penetapan tersangka dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM bersama Badan Reserse Kriminal Polri sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus menekan aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di kawasan Gunung Botak.

Dalam proses penyidikan, tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Gakkum ESDM yang didampingi Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli dari berbagai instansi, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku, Imigrasi Kelas I TPI Ambon, dan Kodam XV/Pattimura.

Penyidik juga melakukan penyegelan dan penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara, yakni di kawasan Gunung Botak, Kota Namlea, Ambon, dan Jakarta.

Menurut Jeffri, penetapan tersangka dilakukan setelah status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 3 April 2026.

"Keputusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh melalui rangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bahan keterangan, serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei dan 22 Juni 2026," katanya.

Dia menambahkan penyidik saat ini tengah melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Jeffri menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan apabila ditemukan fakta baru yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali menambahkan, ke depannya pemerintah daerah akan berupaya mengelola pertambangan di Gunung Botak secara transparan dengan berlandaskan asas-asas normatif serta tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM agar dapat mewujudkan pengelolaan Gunung Botak yang menyejahterakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku," jelasnya.

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyebut sektor investasi dan kinerja logistik menjadi penggerak utama ekonomi kawasan, seiring dengan meningkatnya realisasi investasi, aktivitas ekspor, dan penguatan bidang logistik di wilayah tersebut pada awal 2026.

Pelaksana Harian Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan peran Batam memiliki arti strategis bagi perekonomian di wilayah Indonesia bagian barat.

“Pertumbuhan investasi dan sektor logistik menunjukkan bahwa Batam semakin dipercaya dunia usaha dan memberikan efek berantai ke sektor industri, perdagangan, dan jasa,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Sabtu.

Sebelumnya, BP Batam mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp17,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 102,85 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan meningkat 68,92 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Selain itu, kinerja logistik dari layanan direct call atau pelayaran langsung internasional di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Data operasional Batu Ampar Container Terminal menunjukkan, jumlah direct call internasional pada Januari-Mei 2026 mencapai 106 call. Jumlah tersebut meningkat 212 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatatkan 34 call.

Selanjutnya, volume peti kemas yang dilayani melalui layanan pelayaran langsung internasional tercatat mencapai 58.237 Twenty Foot Equivalent Units (TEUs) pada periode Januari-Mei 2026, meningkat 125 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 25.904 TEUs.

Capaian tersebut menyumbang 24 persen dari total volume peti kemas internasional yang ditangani pada periode yang sama, sekaligus mencerminkan semakin kuatnya peran TPK Batu Ampar sebagai gerbang perdagangan internasional.

Sementara itu, kinerja ekspor Batam juga membuka tahun 2026 dengan sinyal positif di pasar global.

BP Batam mencatat, Amerika Serikat kembali menjadi motor utama dengan lonjakan ekspor sebesar 30,71 persen atau mencapai 860,32 juta dolar AS pada periode Januari hingga Februari 2026. Singapura menempati posisi kedua dengan nilai ekspor sebesar 704,47 juta dolar AS atau tumbuh 4,52 persen.

India mencatat lonjakan tertinggi dengan pertumbuhan mencapai 410,23 persen atau sebesar 344,67 juta dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan capaian pada triwulan pertama di tahun 2026, Li Claudia berkomitmen agar pihaknya akan terus memperkuat ekosistem kepelabuhanan yang terintegrasi guna mendukung arus logistik, investasi, dan mobilitas yang berkelanjutan.

"Capaian ini membuktikan bahwa Batam memiliki daya saing yang semakin kuat. Meningkatnya aktivitas logistik, ekspor, dan investasi menjadi indikator bahwa Batam berada pada jalur pertumbuhan yang tepat sebagai gerbang perdagangan dan investasi di wilayah Indonesia bagian barat," katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

mendukung daya saing industri dan investasi di Kota Batam

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyebut jumlah direct call atau pelayaran langsung internasional di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar meningkat 212 persen secara tahunan pada periode Januari-Mei 2026.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano menilai perkembangan tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi Batam dalam jaringan logistik regional, khususnya di jalur perdagangan internasional kawasan Selat Malaka.

"Jaringan direct call internasional TPK Batu Ampar saat ini telah menjangkau sedikitnya tujuh negara utama di Asia. Konektivitas ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kelancaran rantai pasok dan memperkuat peran Batam sebagai pusat logistik, perdagangan, dan industri yang terintegrasi dengan pasar global," kata Denny dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Rabu.

Ia mengatakan pertumbuhan jumlah pelayaran langsung sangat signifikan. Jumlah direct call internasional pada Januari-Mei 2026 mencapai 106 call, meningkat 212 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatatkan 34 call.

“Dari sisi volume peti kemas tercatat sebanyak 58.237 Twenty Foot Equivalent Units (TEUs) atau meningkat 125 persen dari 25.904 TEUs peti kemas direct call di periode Januari-Mei 2025,” kata dia.

Peningkatan jumlah kunjungan kapal dan volume peti kemas pelayaran langsung tersebut menjadi indikator semakin kuatnya daya saing pelabuhan Batam dalam mendukung arus perdagangan internasional dan konektivitas logistik kawasan.

la berkomitmen bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan bersama mitra pengelola, termasuk pengembangan fasilitas terminal, digitalisasi layanan, serta kolaborasi dengan pelayaran internasional guna membuka peluang rute-rute baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional.

"Dengan pertumbuhan direct call dari sisi kunjungan kapal dan volume peti kemas, Terminal Peti Kemas Batu Ampar semakin menunjukkan perannya sebagai gerbang logistik internasional yang strategis dan pusat distribusi perdagangan di kawasan Selat Malaka," katanya.

Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam Benny Syahroni menambahkan bahwa capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelayaran internasional terhadap layanan dan fasilitas di TPK Batu Ampar.

"Peningkatan frekuensi layanan dan volume peti kemas direct call menjadi indikator bahwa berbagai upaya peningkatan layanan, efisiensi operasional, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan BP Batam telah berjalan pada arah yang tepat," ujar Benny.

la menambahkan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan frekuensi layanan dari pelayaran eksisting serta hadirnya layanan baru.

Jika pada periode Januari-Mei 2025 pelayaran langsung internasional hanya dilayani oleh SITC dan Evergreen, maka pada periode Januari-Mei 2026 jaringan layanan tersebut semakin diperkuat dengan bergabungnya Samudera dan COSCO Shipping.

Disebutkan, layanan pelayaran langsung internasional dilayani oleh SITC sebanyak 55 call dengan volume 32.266 TEUs, Evergreen sebanyak 30 call dengan volume 14.792 TEUs, Samudera sebanyak 11 call dengan volume 7.103 TEUs, serta COSCO Shipping sebanyak 10 call dengan volume 4.077 TEUs.

Menurut Benny, kehadiran layanan baru tersebut memperluas pilihan konektivitas bagi pelaku usaha dan memberikan efisiensi yang lebih baik dalam distribusi barang ekspor maupun impor.

"Semakin banyaknya pelayaran yang membuka layanan direct call ke Terminal Peti Kemas Batu Ampar memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha karena dapat mempersingkat waktu pengiriman, meningkatkan kepastian jadwal, serta menekan biaya logistik. Hal ini tentu akan mendukung daya saing industri dan investasi di Kota Batam,” tambahnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Aktivitas logistik nasional menunjukkan tren positif pada awal 2026. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat arus peti kemas mencapai 6,42 juta TEUs hingga April 2026, naik sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,99 juta TEUs.

Menurut Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global. Peningkatan arus peti kemas ini tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik.
 
“Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4 persen, dengan aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen,” ujar Achmad.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Peningkatan arus ekspor dan impor sekaligus mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara. Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN.

Baca Juga

Pelindo Catat 3 Pelabuhan Terpadat selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026, Apa Saja?

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia. Struktur perdagangan ini memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas juga mencatat pertumbuhan positif. Komoditas tersebut antara lain lemak dan minyak hewan/nabati yang tumbuh 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta berbagai produk kimia 12,27 persen.

Baca Juga

H-2 Lebaran, Pelindo Regional 2 Sukses Layani 119 Ribu Penumpang

Pertumbuhan ekspor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri pengolahan dan perdagangan komoditas bernilai tambah masih terus berjalan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas manufaktur dan perdagangan nasional.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis sebesar 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen. Struktur impor ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pertumbuhan arus peti kemas juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional, antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi perdagangan nasional tetap aktif.

Peningkatan throughput internasional di berbagai terminal utama juga menandakan adanya penguatan aktivitas logistik dan perdagangan pada kawasan-kawasan industri utama di Indonesia.

Pada arus domestik, peningkatan distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia menjadi sinyal penting bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergerak di wilayah barat Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pertumbuhan domestik sekitar 8 persen, antara lain didorong oleh meningkatnya pengiriman peti kemas menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak tumbuh sekitar 2 persen, didukung oleh peningkatan layanan menuju Makassar, Kendari, dan Berau. Pelabuhan Makassar juga mencatat pertumbuhan sekitar 7 persen, yang ditopang oleh pergerakan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan palawija seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.

Pertumbuhan arus domestik tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Distribusi barang antarpulau yang tetap tumbuh menunjukkan bahwa konektivitas logistik nasional berjalan baik dalam mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, penguatan layanan pelabuhan menjadi semakin penting. Produktivitas terminal, digitalisasi layanan, kesiapan peralatan, keandalan fasilitas, serta integrasi rantai pasok nasional perlu terus ditingkatkan agar arus barang tetap lancar, efisien, dan kompetitif.

Konektivitas logistik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, hilirisasi industri, serta pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong Badan Usaha Pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas.

"Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan rekomendasi teknis penetapan terminal peti kemas dari fasilitas yang sebelumnya berstatus multipurpose. Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut," ungkap Masyhud. 

Pada periode 2025 hingga April 2026, sebanyak 12 lokasi terminal telah ditetapkan, termasuk di antaranya Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai terminal peti kemas. Pemerintah juga telah menetapkan standar kinerja pelayanan operasional, termasuk kinerja bongkar muat peti kemas dan kinerja peralatan yang digunakan. Evaluasi terhadap standar tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Di sisi lain, pertumbuhan arus peti kemas juga direspons melalui penguatan pembangunan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan nasional. Pada periode 2025–2026, pemerintah bersama BUMN kepelabuhanan dan dukungan APBN mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan eksisting melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, peningkatan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, serta percepatan digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Lebih lanjut Dirjen Masyhud menjelaskan, dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah telah dilakukan di 74 lokasi di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan pelabuhan hub and spoke, mengembangkan pelabuhan pengumpul dan pengumpan di kawasan timur Indonesia, mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri dan hilirisasi, serta memperkuat konektivitas logistik nasional.

“Penguatan infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan perdagangan intra-Asia dan agenda transformasi ekonomi nasional. Dengan kapasitas dan kualitas layanan yang semakin baik, pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan,” pungkas Masyhud.

Editor: Puti Aini Yasmin

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat kontribusi kepada negara mencapai Rp1,73 triliun sepanjang 2025 untuk menyokong fiskal dan mendukung pembangunan nasional.

“Dukungan ini menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra di Surabaya, Rabu.

Kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp55,59 miliar, serta pembayaran konsesi sebesar Rp224,5 miliar.

Dari total pajak yang disetorkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp485,45 miliar. Selain itu, terdapat kontribusi signifikan dari PPh Pasal 25/29 senilai Rp360,13 miliar dan PPh Pasal 21 sebesar Rp267,35 miliar.

Widyaswendra mengatakan kontribusi perusahaan kepada negara merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia optimistis dengan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan maka sektor kepelabuhanan diproyeksikan akan terus menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Efisiensi layanan terminal petikemas juga diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang, memperkuat daya saing ekspor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Hal itu diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan nasional tumbuh 8,98 persen secara tahunan pada triwulan IV-2025.

“Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor logistik menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Meningkatkan kapasitas bongkar muat wilayah Sumatera Bagian Selatan, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang menambahan satu unit Quay Container Crane (QCC) berjenis Post Panamax. Datang menggunakan MV Zheng Hua 37 asal China pada Kamis (14/5/2026), Crane baru ini menambah 3 crane yang sebelumnya ada di kawasan pelabuhan.

Manager IPC TPK Area Panjang, Anang Subagyono menjelaskan, penambahan crane selaras dengan upaya pihak merespons lonjakan volume arus petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24% pada tahun lalu. Rekor Tertinggi, IPC Terminal Petikemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs Sepanjang 2025

"Kami ingin memastikan IPC TPK Panjang mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa seiring meningkatnya aktivitas logistik dan arus petikemas di wilayah Sumatera Bagian Selatan," ujar Anang saat meninjau kedatangan alat tersebut dalam siaran persnya, Sabtu (16/5/2026).

Peningkatan kapasitas tersebut sejalan dengan pertumbuhan arus petikemas IPC TPK Panjang yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, terminal mencatat arus petikemas sebesar 128.675 TEUs atau tumbuh sekitar 24% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 103.700 TEUs.

Secara teknis, QCC Post Panamax ini memiliki keunggulan outreach sepanjang 45 meter dengan jangkauan 16 hingga 17 baris petikemas. Spesifikasi ini memungkinkan pelabuhan untuk melayani kapal-kapal dengan kapasitas yang lebih besar secara lebih efisien.

Awal Tahun 2026, Pertumbuhan Petikemas IPC TPK Tumbuh 8,7 Persen



Sebelum dioperasikan secara penuh, alat ini akan melalui serangkaian tahapan mulai dari instalasi sistem, uji beban (commissioning test), hingga integrasi dengan sistem operasional terminal (TOS).

"Kedatangan unit QCC Post Panamax ini menandai babak baru modernisasi di Pelabuhan Panjang. Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur yang kami miliki tidak hanya mampu menopang tren peningkatan operasional saat ini, tetapi juga siap menjadi katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya," tutup Anang.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mencatatkan kinerja yang positif di saat industri logistik global menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta ketegangan geopolitik.

Dalam keterangan di Surabaya, Rabu, kinerja sejumlah Terminal Peti Kemas (TPK) domestik menunjukkan tren positif pada triwulan I-2026 termasuk terhadap 10 terminal yang mampu melampaui target hingga Maret 2026.

TPK tersebut yaitu TPK Nilam yang mencapai target 118,24 persen, TPK Semarang 117,26 persen, TPK Sorong 109,02 persen, TPK Kendari 107,03 persen, TPK Teluk Lamong 105,1 persen, dan TPK Merauke 103,86 persen.

Kemudian juga TPK Surabaya 102,09 persen, TPK Jayapura 101,36 persen, TPK Makassar 100,75 persen, dan IPC Terminal Petikemas 100,6 persen.

Capaian ini mencerminkan tingginya aktivitas bongkar muat serta meningkatnya arus distribusi barang di masing-masing daerah termasuk wilayah timur Indonesia.

Di TPK Sorong arus peti kemas (throughput) tercatat mencapai 16.131 TEUs atau tumbuh 10 persen dibandingkan target perusahaan hingga Maret 2026 sebesar 14.616 TEUs.

Peningkatan ini antara lain dipicu momentum angkutan barang selama Idul Fitri, serta tambahan arus peti kemas dari perubahan pola distribusi (transhipment) kapal PT SPIL yang kini melalui Pelabuhan Sorong.

Terminal Head TPK Sorong Welta Selfie menyebutkan pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari proses transformasi terminal.

“Pelabuhan Sorong yang sebelumnya beroperasi secara konvensional kini telah berkembang menjadi terminal petikemas yang lebih modern dan terstandardisasi,” ujarnya.

Sementara di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke arus petikemas meningkat sekitar 10 persen seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Banyak material pembangunan dan alat berat masuk dari Pulau Jawa,” kata Kepala Cabang PT SPIL Merauke Puji Harmoko.

Selain itu, komoditas yang masuk ke TPK Merauke juga mengalami perubahan yakni buah, bawang, hingga hasil perkebunan mulai berdatangan dalam jumlah lebih besar sehingga membuka potensi ekonomi baru bagi wilayah paling timur Indonesia.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ratusan orang dan organisasi masyarakat sipil menggalang petisi keadilan untuk aktivis KontraS Andrie Yunus . Petisi ini merupakan solidaritas dan tuntutan keadilan atas kasus yang dinilai sebagai kekerasan serius terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Hingga saat ini, petisi bertajuk "Keadilan untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum" telah ditandatangani 125 individu dari berbagai latar belakang baik akademisi, aktivis, dan unsur masyarakat lainnya, serta 156 organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi mahasiswa dan lembaga non-pemerintah.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, peristiwa ini merupakan tanda bahaya serius bagi demokrasi dan ruang sipil yang harus segera direspons secara kolektif.

"Kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil, termasuk jurnalis dan aktivis bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri melainkan telah berulang kali terjadi," ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Dia juga menyoroti persoalan mendasar terkait independensi peradilan. Jika penyelesaian kasus ini diserahkan kepada peradilan militer, maka problem utama yang muncul adalah lemahnya independensi.

"Momentum kasus ini harus dimanfaatkan untuk kembali menguatkan tuntutan reformasi sektor keamanan dan pertahanan secara menyeluruh," katanya.

Zainal juga menilai peradilan militer memiliki perbedaan mendasar dibandingkan peradilan umum, terutama dalam hal keterbukaan dan mekanisme pengawasan yang cenderung terbatas. Kondisi ini berkontribusi pada lemahnya akuntabilitas publik.

Pengamat Sosial Politik Sukidi menuturkan kehadiran masyarakat sipil dalam forum ini merupakan bentuk kesadaran publik untuk bersolidaritas dan membersamai Andrie Yunus sebagai bagian dari komunitas sipil yang lebih luas.

"Teror terhadap aktivis tidak lagi dapat dilihat semata sebagai gejala otoritarianisme melainkan telah mengarah pada praktik totalitarianisme yang mengancam kebebasan sipil secara fundamental," katanya.

Guru Besar Universitas Brawijaya Ali Safaat menambahkan kasus ini harus menjadi perhatian bersama dan didorong penyelesaiannya secara berkeadilan bagi korban.

"Pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna menjamin transparansi, independensi, dan akuntabilitas dalam proses pengungkapan kasus," ujarnya.

JAKARTA - Jakarta International Container Terminal (JICT) menandai 27 tahun operasionalnya dengan mempertegas peran dalam perdagangan global sekaligus mendorong transformasi menuju green port. Sebagai salah satu terminal peti kemas terbesar di Indonesia, JICT mencatat throughput lebih dari 2 juta TEUs pada 2025.

Kemudian, telah menangani lebih dari 50 juta TEUs secara kumulatif yang memperkuat posisinya sebagai simpul utama arus logistik nasional dan internasional.

“Kami terus memperkuat peran JICT dalam perdagangan global melalui peningkatan kinerja operasional dan transformasi berkelanjutan,” ujar Direktur Utama JICT Ade Hartono pada syukuran HUT ke-27 di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Langkah yang dilakukan antara lain konversi alat operasional seperti RTG berbasis listrik, digitalisasi layanan, hingga pengelolaan lingkungan termasuk program penghijauan. “Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan emisi tanpa mengorbankan produktivitas,” katanya.

Pada momentum ini, JICT juga meluncurkan seragam baru yang merepresentasikan penguatan standar dan profesionalisme. JICT juga menghadirkan Klinik Satelit sebagai bagian dari pemenuhan aspek ‘Fit To Work’ pekerja. “Ini semua menjadi simbol transformasi budaya dan empowerment seluruh Insan JICT,” katanya.

Managing Director Hutchison Ports Southeast Asia Stephen Ashworth menegaskan posisi strategis JICT dalam jaringan global. “JICT merupakan bagian penting dalam jaringan global kami dengan standar operasional dan efisiensi yang kompetitif di kawasan,” katanya.

Dengan tema “27 Years Empowering Global Trade”, JICT menegaskan arah transformasi menuju pelabuhan yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.