Bisnis.com, AMBON — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membongkar kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sebanyak 25 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan, para tersangka diduga berperan dalam mendukung operasional PETI. Hal tersebut mulai dari pembangunan akses jalan tambang, pembangunan kolam penampungan dan fasilitas pengolahan, pendirian laboratorium penyulingan emas, hingga pembangunan sarana penunjang lainnya.

Dia menjelaskan, dari total 25 tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut, sebanyak 1 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan 24 lainnya warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan China.

"Saat ini, tersangka WNI telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sementara itu, 12 tersangka WNA ditahan di Rutan Ambon dan 12 WNA lainnya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang karena berada di luar wilayah hukum Indonesia," kata Jeffri dalam Konferensi Pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis (25/6/2026)

Jeffri menjelaskan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang (UU) No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 2/2025, junto Pasal 20 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan penyesuaian pidana dalam UU No. 1/2026.

Dia menjelaskan, permasalahan tambang ilegal di Gunung Botak bukanlah hal baru. Jeffri menuturkan, penanganan terkait kasus ini telah dilaksanakan sejak 2011 lalu, tetapi tidak pernah selesai.

Jeffri melanjutkan, upaya penyelesaian hingga ke tahap penetapan tersangka merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura hingga kepolisian setempat.

"Berkat optimalisasi kami dengan Pangdam dan Kapolda, kondisi Gunung Botak kini jauh lebih aman. Yang kami tangani saat ini hanya residu, yakni pihak-pihak dari luar yang masih mencoba mengganggu proses tata kelola sumber daya alam di Maluku yang diinisiasi oleh Gubernur lewat pemberdayaan masyarakat melalui izin pertambangan rakyat di Gunung Botak," jelasnya.

Dia mengatakan, penetapan tersangka dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM bersama Badan Reserse Kriminal Polri sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus menekan aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di kawasan Gunung Botak.

Dalam proses penyidikan, tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Gakkum ESDM yang didampingi Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli dari berbagai instansi, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku, Imigrasi Kelas I TPI Ambon, dan Kodam XV/Pattimura.

Penyidik juga melakukan penyegelan dan penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara, yakni di kawasan Gunung Botak, Kota Namlea, Ambon, dan Jakarta.

Menurut Jeffri, penetapan tersangka dilakukan setelah status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 3 April 2026.

"Keputusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh melalui rangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bahan keterangan, serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei dan 22 Juni 2026," katanya.

Dia menambahkan penyidik saat ini tengah melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Jeffri menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan apabila ditemukan fakta baru yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali menambahkan, ke depannya pemerintah daerah akan berupaya mengelola pertambangan di Gunung Botak secara transparan dengan berlandaskan asas-asas normatif serta tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM agar dapat mewujudkan pengelolaan Gunung Botak yang menyejahterakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bea Cukai Soekarno-Hatta mengungkap maraknya upaya penyelundupan emas ke luar negeri melalui jalur penumpang internasional dalam satu bulan terakhir.

Dari 12 kasus yang berhasil digagalkan sejak April hingga Mei 2026, mayoritas pelaku merupakan warga negara asing (WNA) asal China dengan tujuan penerbangan ke Hong Kong.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan, total emas yang diamankan mencapai 17,55 kilogram dengan nilai sekitar Rp 45,73 miliar.

“Penindakan kami laksanakan berdasarkan hasil pengawasan dan analisis terhadap barang bawaan penumpang internasional yang terindikasi membawa komoditas bernilai tinggi tanpa pemenuhan ketentuan ekspor sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Hengky dalam keterangannya, pada Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, modus yang digunakan pelaku beragam, mulai dari menyimpan emas di dalam koper, saku pakaian, hingga dipakai sebagai aksesori seperti kalung untuk mengelabui pemeriksaan petugas.

Kasus pertama terungkap pada 16 April 2026 saat seorang WNI berinisial LCD yang hendak terbang ke Hong Kong kedapatan membawa 60 keping emas seberat 3.018 gram senilai Rp 7,6 miliar.

Namun, tren penyelundupan semakin meningkat pada Mei 2026 dan didominasi WNA asal China. Salah satu kasus terbesar terjadi pada 19 Mei 2026 ketika petugas menggagalkan upaya penyelundupan 10 kilogram emas berbentuk cast bar senilai Rp 26,18 miliar yang dibawa penumpang berinisial FH tujuan Hong Kong.

Sehari setelahnya, dua WNA asal China kembali diamankan karena membawa emas batangan dengan total berat hampir 1,3 kilogram. Penindakan serupa terus berlanjut hingga 24 Mei 2026 ketika petugas mengungkap tujuh kasus sekaligus dalam sehari.

Hengky mengatakan seluruh kasus masih dalam tahap penelitian kepabeanan dan pengujian laboratorium untuk memastikan kadar emas sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

“Terhadap para pelaku kami periksa secara intensif guna mendalami peran tiap-tiap pihak, serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional,” kata dia.

Bea Cukai juga tengah melakukan pengembangan informasi dan koordinasi lintas instansi guna mendalami dugaan adanya pola penyelundupan terorganisasi melalui jalur penumpang internasional.

Menurut Hengky, pengawasan terhadap lalu lintas barang bernilai tinggi kini diperketat, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait tata niaga emas.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur pengenaan bea keluar terhadap ekspor emas dalam berbagai bentuk, seperti dore, ingot, cast bar, granules, hingga minted bars.

“Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung hilirisasi industri nasional sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari komoditas bernilai tinggi,” ujar Hengky.

Ia menegaskan setiap penumpang yang membawa emas atau perhiasan emas ke luar negeri wajib memberitahukan barang bawaannya kepada Bea Cukai sesuai ketentuan PMK Nomor 203/PMK.04/2017.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) membongkar kasus tindak pidana terkait praktik penipuan dengan modus SMS blast e-tilang palsu.

Dittipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji menyampaikan penindakan ini dengan penipuan terkait laporan palsu e-tilang yang mencatut nama instansi pemerintah, yaitu Kejaksaan Agung RI.

"Dalam laporan tersebut diketahui beredar 11 tautan phishing yang tampilannya menyerupai website resmi pembayaran e-tilang milik Kejaksaan Agung RI dengan URL asli," ujar Himawan di Bareskrim, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, pelaku menggunakan nomor tidak dikenal untuk mengirimkan pesan link e-tilang. Setelah diklik, link itu akan membawa korban ke situs e-tilang palsu dengan tampilan web yang mirip dengan situs asli.

Kemudian, karena situs tersebut menyerupai web asli, korban pun memasukkan data pribadi dan data kartu kreditnya. Setelah itu, kartu kredit korban bakal melakukan transaksi debit ilegal atau unauthorized debit transaction.

"Karena korban meyakini website tersebut asli, korban memasukkan data pribadi dan data kartu kreditnya," imbuhnya.

Dalam perkara ini, penyidik Ditsiber Bareskrim Polri telah mengamankan lima tersangka di Jawa Tengah dan Banten. Dari penangkapan itu, penyidik mendapati bahwa praktuk culas ini dikendalikan oleh WNA China.

"Operasionalnya adalah pelaku warga negara asing China mengendalikan warga negara Indonesia sebagai pelaku yang di Indonesia, untuk memasang kartu-kartu SIM ke dalam SIM box atau modem pool. Kemudian sistem tersebut dikendalikan dengan jarak jauh atau auto remote dari China," pungkasnya.

Sekadar informasi, perangkat SIM Box yang dioperasionalkan tersangka ini bisa mengirimkan SMS Phising ke 3.000 nomor ponsel milik masyarakat dalam satu hari.

Adapun, perkiraan keuntungan atau komisi yang diterima oleh para tersangka berdasarkan akumulasi transaksi akun kripto yaitu sebanyak Rp235 juta hingga Rp890 juta. Keuntungan itu dihitung sejak 2025 hingga Januari 2026.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 51 juncto Pasal 35 UU No.1/2024 dan atau Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan atau Pasal 3, 4, 5, dan 10 UU No.8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 607 ayat 1 huruf a, b, dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU No.1/2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun dan denda Rp12 miliar.

JAKARTA - Dua warga negara asing (WNA) China yang mengendalikan sindikat penipuan online modus phising melalui SMS blast e-tilang palsu tengah diburu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas kedua pengendali tersebut sudah dikantongi polisi.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri dan Interpol.

"Untuk dua pengendali China ini, kita sedang dalami dan kita sudah mendapat identitas, koordinasi dengan Hubinter dan Interpol. Kita terbitkan red notice dan kita juga melakukan komunikasi intens dengan China, karena di situ tertera alamat pengirimannya," kata Himawan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Kepolisian saat ini tengah memvalidasi data lokasi para pengendali tersebut untuk memastikan keberadaan mereka di Negeri Tirai Bambu. "Kita pastikan apakah memang benar alamatnya di sana atau alamat yang palsu untuk itu dua," tuturnya.

Dia menjelaskan, cara kedua WNA China merekrut para tersangka di Indonesia, dimulai melalui ruang digital. Para pengendali memanfaatkan grup chat untuk menawarkan kerja sama ilegal tersebut kepada calon eksekutor di Indonesia.

"Kemudian dua pengendali ini melakukan komunikasi awalnya dengan membuat grup chat dikirimkan, kemudian membuat grup, membuat grup sehingga itu ditawarkan. Ditawarkan apakah bersedia," ungkapnya.

Selain melalui komunikasi daring, tim dari China bahkan sempat menyambangi Indonesia untuk memberikan pelatihan teknis operasional alat SMS blast yang digunakan dalam aksi penipuan ini. "Kemudian diawali dengan pertemuan, sempat ada yang hadir dari China ke sini untuk melihat situasinya seperti apa dan kemungkinan mengajarkan bagaimana cara beroperasi alat ini. Nah, itu setelah itu baru dikirimkan dari China kepada pelaku yang ada di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, sindikat penipuan online modus phishing melalui SMS blast e-tilang palsu dibongkar Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Lima orang tersangka yang diduga dikendalikan oleh warga negara asing (WNA) asal China ditangkap dalam kasus tersebut.

Kelima tersangka itu adalah inisial WTP (29), FN (41), RW (40), BAP (38), dan RJ (29). Modus operandinya adalah mengirimkan pesan singkat berisi tagihan denda pelanggaran lalu lintas yang disertai tautan (link) palsu.

"Pengungkapan kasus tindak pidana siber modus SMS blast ini, yaitu dengan mengedepankan tautan link phishing yang palsu menggunakan modus e-tilang yang mencatut nama instansi pemerintah, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

JAKARTA - Sindikat penipuan online modus phishing melalui SMS blast e-tilang palsu dibongkar Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Lima orang tersangka yang diduga dikendalikan oleh warga negara asing (WNA) asal China ditangkap dalam kasus tersebut.

Kelima tersangka itu adalah inisial WTP (29), FN (41), RW (40), BAP (38), dan RJ (29). Modus operandinya adalah mengirimkan pesan singkat berisi tagihan denda pelanggaran lalu lintas yang disertai tautan (link) palsu.

"Pengungkapan kasus tindak pidana siber modus SMS blast ini, yaitu dengan mengedepankan tautan link phishing yang palsu menggunakan modus e-tilang yang mencatut nama instansi pemerintah, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini terkuak setelah adanya laporan dari masyarakat dan pihak Kejaksaan Agung pada Desember 2025. Tim patroli siber menemukan sedikitnya 124 tautan website phishing yang tampilannya menyerupai situs resmi pembayaran e-tilang milik Kejaksaan Agung.

Salah satu korban melaporkan kehilangan dana di kartu kreditnya setelah mengklik tautan dari nomor tak dikenal. "Korban diarahkan ke situs e-tilang palsu yang tampilannya sangat mirip dengan situs resmi milik Kejaksaan. Karena korban meyakini website tersebut asli, korban memasukkan data pribadi dan data kartu kreditnya. Sehingga terjadi transaksi debit ilegal atau unauthorized debit transaction pada kartu kredit korban sebesar 2.000 Riyal Arab Saudi, atau setara dengan Rp8.800.000," kata Himawan.

Dia memerinci, pelaku WTP berperan sebagai pelaku utama yang mengoperasikan perangkat dan melakukan SMS blasting sejak September 2025. FN menyediakan jasa SMS blast dengan klien WN asing serta mengelola kartu SIM sejak Juli 2025, dibantu RW dalam operasionalnya.

Sementara BAP menjadi operator utama perangkat blasting sejak Februari 2025, dan RJ bertugas menyediakan atau menjual kartu SIM yang sudah teregistrasi. Berdasarkan pemeriksaan, kelimanya merupakan kaki tangan yang menerima instruksi langsung dari China melalui aplikasi Telegram dengan akun Lee SK dan Daisy Qiu.

"Penyidik melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap kelima tersangka, dan menemukan fakta bahwa kejahatan ini dikendalikan langsung oleh warga negara asing asal China. Yang para tersangka di Indonesia ini merupakan kaki tangan atau perpanjangan tangan yang menerima dan menjalankan perintah dari warga negara asing asal China tersebut," ujar Himawan.

Dia menambahkan, para pelaku di Indonesia mengoperasikan alat bernama SIM Box atau modem pool yang dikirim langsung dari Shenzhen, China. Alat ini mampu mengirimkan hingga 3.000 SMS phishing dalam satu hari. Sistem ini dikendalikan secara jarak jauh (auto remote) oleh WNA China melalui aplikasi Terminal Vendor System (TVS).

Atas aksinya, para tersangka menerima gaji bulanan dalam bentuk mata uang kripto atau USDT, mulai dari 1.500 USDT atau sekitar Rp 25 juta hingga 4.000 USDT atau sekitar Rp 67 juta, tergantung jumlah SIM box yang dioperasikan. “Komisi tersebut secara rutin ditukarkan ke mata uang Rupiah setiap bulannya,” ucapnya.

Total keuntungan yang telah diraup para tersangka pun mencapai ratusan juta rupiah. Tersangka BAP tercatat menerima total akumulasi mencapai Rp890 juta sejak Februari 2025.

Kelima tersangka dijerat Pasal 51 juncto Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024; serta Pasal 3, 4, 5, dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 607 ayat 1 huruf a, b, dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Dua warga negara asing (WNA) asal China diringkus otoritas terkait usai melakukan pencurian atas sejumlah uang milik penumpang lain ketika berada di dalam pesawat Citilink rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB).

Kedua tersangka yang berhasil ditangkap adalah pelaku berinisial WM dan LJ. Keduanya diduga bekerja sama melakukan tindak pencurian di dalam pesawat udara (in-flight theft).

Kepala Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya Agus Winarto menjelaskan tindak pencurian tersebut menimpa korban asal Malaysia di dalam penerbangan bernomor QG716 rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB), Kamis (22/1/2026) lalu.

"Korban mendapati uangnya sejumlah Rp5 juta dan 500 dolar Amerika Serikat telah diambil dari tas kabinnya," ungkap Agus, Rabu (4/2/2026).

Agus membeberkan kejadian berawal dari laporan yang diterima pada sekitar pukul 12.30 WIB dari tim Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi yang kebetulan sedang berada dalam penerbangan yang sama.

"Menurut keterangan korban, kejadian berlangsung pada sekitar pukul 11.15 WIB ketika dirinya meninggalkan kursinya untuk ke toilet," ucapnya.

Agus menjelaskan aksi para pelaku awalnya diketahui oleh seorang awak kabin. Korban diberitahu bahwa seorang pelaku yang diketahui berinisial WM terlihat oleh sang awak kabin tengah mengambil tas miliknya yang tersimpan di kabin atas (overhead bin).

Ketika kembali ke bangkunya, korban lantas menemukan tas yang sebelumnya berada di kabin atas sudah dalam keadaan terbuka dan sejumlah uang tunai miliknya raib digondol. Pemeriksaan pun kemudian dilakukan oleh korban bersama awak kabin.

"Pemeriksaan bersama awak kabin kemudian dilakukan, dan pada saat itulah secara tiba-tiba tersangka melempar sejumlah uang ke arah kursi korban," paparnya.

Atas perbuatannya, keduanya langsung diamankan dan digiring ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya setibanya di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Agus, ketika pemeriksaan pelaku mengakui telah mengambil uang milik korban.

"Dalam pemeriksaannya, WM mengakui telah mengambil uang milik korban, meski sebelumnya mengklaim keliru mengira tas tersebut miliknya," tambah Agus.

Agus menerangkan korban memang telah memaafkan aksi pelaku. Namun, keduanya tetap harus menjalani pemeriksaan dan proses hukum dinyatakan tetap berlanjut.

Kedua tersangka pun akan dijatuhi Tindakan Administrasi Keimigrasian sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa pendeportasian ke negara asal dan penangkalan.

"Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan orang asing yang melakukan pelanggaran atau mencurigakan agar melapor ke kantor imigrasi terdekat," pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon mengamankan 8 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Penindakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Depok.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon Komang Trisna Diatmika mengatakan pengamanan dilakukan pada Senin (26/1/2026) melalui operasi pengawasan keimigrasian di lokasi usaha yang dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 8 WNA berada di area perusahaan dan terindikasi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka gunakan.

"Petugas kami menemukan 8 WNA berada di lingkungan perusahaan dan diduga terlibat dalam aktivitas yang tidak diperbolehkan berdasarkan izin tinggalnya," kata Komang Trisna Diatmika, Rabu (28/1/2026).

Menurut Komang, kedelapan WNA tersebut masing-masing berinisial FZ (41), HL (64), JL (30), JJ (42), WY (53), YX (48), YL (47), dan KL (44).

Berdasarkan pemeriksaan dokumen perjalanan, seluruhnya diketahui masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA).

Dia menambahkan bahwa VoA merupakan izin tinggal yang hanya diperuntukkan bagi kunjungan singkat, seperti kegiatan wisata, kunjungan keluarga, atau urusan tertentu yang tidak bersifat bekerja.

Visa tersebut tidak membolehkan pemegangnya untuk melakukan aktivitas produktif, khususnya di lingkungan perusahaan.

"Hasil pendalaman di lapangan menunjukkan para WNA tersebut diduga melakukan aktivitas pekerjaan, antara lain pekerjaan konstruksi serta pengoperasian peralatan di area perusahaan," tutur dia.

Selain itu, petugas juga menemukan fakta para WNA tersebut tinggal di mes yang berada di dalam kawasan perusahaan tempat mereka beraktivitas. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Cirebon Deny Haryadi menyampaikan bahwa sebagian dari WNA tersebut baru tiba di Indonesia pada pertengahan hingga akhir Januari 2026.

Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Cirebon menerapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Para WNA tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Saat ini mereka telah ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Cirebon sambil menunggu proses pendeportasian ke negara asal," katanya.

Imigrasi Cirebon mencatat sepanjang tahun 2025 pihaknya telah mendeportasi sedikitnya 28 WNA dari berbagai negara karena pelanggaran aturan keimigrasian. Kasus tersebut mencakup penyalahgunaan izin tinggal hingga aktivitas kerja ilegal.

Komang menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ia juga mengapresiasi peran serta masyarakat yang aktif memberikan informasi kepada aparat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan keberadaan atau aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan publik," pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting menyoroti peristiwa penyerangan terhadap karyawan perusahaan dan lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur)-6 Kodam Tanjungpura oleh sejumlah pekerja asing asal China. Dia menyatakan penyerangan yang berlangsung di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Minggu 14 Desember 2025 itu tidak boleh diperlakukan sebagai insiden biasa.

Selamat Ginting menyatakan, peristiwa ini adalah alarm serius bagi kedaulatan negara dan sistem pengamanan nasional, terutama di wilayah yang kaya sumber daya alam 9SDA). Fakta bahwa para pekerja asing tersebut memiliki izin kerja yang telah berakhir, namun tetap berada dan bekerja di Indonesia, sudah merupakan pelanggaran hukum.

"Pelanggaran itu menjadi jauh lebih serius ketika mereka melakukan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat negara. Negara mana pun di dunia tidak akan mentolerir tindakan seperti ini," kata Selamat Ginting dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dia menyebut bahwa yang lebih memprihatinkan lagi, penyerangan dilakukan dengan senjata tajam, soft gun, dan benda keras. Sementara prajurit TNI yang berada di lokasi tidak membawa senjata dan justru harus menyelamatkan diri karena kalah jumlah.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan langsung terhadap otoritas negara, bukan sekadar konflik industrial atau kesalahpahaman di lapangan.

Kejadian ini juga mengungkap celah besar dalam pengawasan tenaga kerja asing, khususnya di sektor pertambangan. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tanpa izin kerja aktif patut dievaluasi secara menyeluruh.

Investasi asing seharusnya membawa manfaat ekonomi dan alih teknologi, bukan menciptakan rasa tidak aman dan potensi konflik sosial di daerah.

"Aspek lain yang tak kalah penting adalah penggunaan drone oleh warga negara asing di area hutan dan pertambangan. Dalam perspektif pertahanan dan keamanan, drone bukan sekadar mainan teknologi, melainkan alat yang dapat digunakan untuk pemetaan wilayah dan pengumpulan data," beber Selamat Ginting.

Oleh karena itu, ketika aparat menegur aktivitas tersebut lalu justru disambut dengan kekerasan, muncul pertanyaan besar tentang niat, kepatuhan, dan pengawasan terhadap aktivitas asing di wilayah strategis Indonesia.

"Pemerintah perlu bersikap tegas dan jernih. Penegakan hukum terhadap pelaku harus berjalan tanpa ragu dan tanpa beban politik," tegasnya.

Hubungan diplomatik antarnegara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelanggaran hukum oleh individu atau korporasi. Justru ketegasan hukum akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang ramah investasi, tetapi tidak lemah dalam menjaga aturan.

Kasus Ketapang, lanjut dia, juga menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu datang dalam bentuk agresi militer. Ancaman non-militer, seperti kekerasan oleh aktor asing di wilayah strategis, dapat sama berbahayanya jika dibiarkan.

"Negara perlu memperkuat koordinasi antara TNI, Polri, imigrasi, dan pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terulang," tandas Selamat Ginting.

Pada akhirnya, publik menunggu kehadiran negara secara nyata. Ketegasan dalam kasus ini bukan untuk memusuhi asing, melainkan untuk memastikan bahwa siapa pun yang berada dan berusaha di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia.

"Kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan dan Ketapang telah memberi kita peringatan yang terlalu mahal untuk diabaikan," tegasnya.

PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) buka suara terkait pemeriksaan sejumlah pekerja asal China oleh Kantor Imigrasi Ketapang, menyusul insiden di area tambang emas perusahaan tersebut di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pemeriksaan itu dilakukan setelah 15 warga negara China dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ketapang untuk mendalami status keimigrasian mereka di tengah kasus dugaan penyerangan terhadap petugas keamanan tambang dan prajurit TNI.

Direktur Utama PT SRM Li Changjin menyatakan tuduhan penyerangan terhadap anggota TNI tidak memiliki bukti kuat. Ia menyebut para pekerja justru menjadi korban dalam insiden tersebut.

"Justru para pekerja Tionghoa tersebut yang menjadi korban penganiayaan. Mereka dipukuli dan diinjak dalam truk, hingga mengalami luka-luka lebam di bagian punggung, dada dan paha," kata Li dalam keterangan resmi, Jumat (19/12).

Li menyebut terdapat sembilan pekerja asing yang mengalami penganiayaan, dan semuanya merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Ketapang.

Ia juga menyampaikan para pekerja tersebut telah menjalankan aktivitas teknis di tambang SRM selama bertahun-tahun, sebelum terjadi konflik internal dan pendudukan ilegal lokasi tambang oleh pihak tertentu.

Li menilai rumor soal penyerangan terhadap TNI berasal dari pihak yang disebutnya bernama Firman dan Imran. Ia menuding keduanya menyebarkan tuduhan tersebut dan menduduki area pertambangan secara ilegal.

"Firman dan Imran secara ilegal menduduki lokasi pertambangan SRM dan tanah milik Pamar Lubis. Mereka menggunakan TNI, untuk menjaga kawasan SRM," ujarnya.

Li juga mempertanyakan dasar pengerahan prajurit TNI ke area tambang. Menurutnya, klaim bahwa pekerja melakukan penyerangan dan merusak kendaraan tidak sesuai dengan bukti.

"Tak ada bukti signifikan dalam video yang beredar memperlihatkan pekerja teknis SRM merusak mobil dan menyerang anggota TNI. Tapi justru merekalah yang menjadi korban pemukulan saat dibawa menuju tempat imigrasi," katanya.

Li meminta penyelidikan dilakukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pemukulan. Ia juga menyampaikan adanya sengketa internal perusahaan yang kini tengah berproses di kepolisian terkait dugaan pemalsuan dokumen dan perebutan kepemilikan perusahaan.

Sebelumnya, pihak Imigrasi Ketapang telah memastikan pemeriksaan terhadap 15 WNA asal China tersebut.

Imigrasi menyatakan proses verifikasi keimigrasian masih berjalan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Pemeriksaan itu dilakukan seiring penanganan polisi atas insiden yang terjadi di area tambang PT SRM.

Kementerian ESDM buka suara terkait penyerangan yang dilakukan oleh 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China terhadap empat anggota TNI Batalyon Zipur 6/SD di kawasan tambang emas Ketapang, Kalimantan Barat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum ESDM) Rilke Jeffri Huwae mengatakan masih memantau perkembangan kasus tersebut. Apabila kasusnya terkait dengan penganiayaan, maka hal tersebut di luar wewenang instansinya.

"Terkait kejadian tersebut, bukan merupakan wewenang dari Ditjen Gakkum ESDM sepanjang terkait dengan perbuatan penganiayaan. Itu merupakan wewenang dari Kepolisian," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Ia juga mengaku belum mengetahui motif WNA China menyerang TNI. Namun, koordinasi dengan Kepolisian terus dilakukan untuk mengetahui duduk perkara kasus yang terjadi di kawasan tambang emas tersebut.

"Jika ada indikasi, terkait dengan tugas dan kewenangan Ditjen Gakkum ESDM, maka ini akan direspon oleh Ditjen Gakkum ESDM," katanya.

Sementara, terkait dengan status PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) masih dalam pantauan Kementerian ESDM, termasuk status izin usaha pertambangannya.

"Ditjen Gakkum ESDM secara aktif memantau status PT SRM, termasuk status izin usaha yang sedang berproses di Pengadilan dan status pimpinan/staf Perusahaan yang terkait dengan tindak pidana tambang," tegasnya.

Sebelumnya, TNI AD mengungkap kronologi penyerangan yang dilakukan oleh 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China terhadap 4 anggota Batalyon Zipur 6/SD, di Ketapang, Kalimantan Barat.

Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra menyebut insiden ini terjadi pada Minggu (14/12) di PT SRM ketika sedang dilaksanakan Latihan Dalam Satuan.

Yusub menjelaskan ketika itu anggota yang sedang latihan mendapatkan informasi dari pihak keamanan jika terlihat drone terbang di seputaran area latihan.

"Selanjutnya anggota melakukan pengejaran serta mendatangi lokasi orang yang mengoperasikan drone, ternyata drone tersebut dioperasionalkan 4 orang WNA asal Beijing," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Ia mengatakan pada saat itu anggota berupaya meminta keterangan dari keempat WNA terkait alasan penerbangan drone. Akan tetapi, Yusub menyebut secara tiba-tiba muncul 11 WNA lainnya dan langsung menyerang anggota dengan senjata tajam, airsoft gun dan alat setrum.

Yusub menjelaskan dengan kondisi yang tidak seimbang, anggota tersebut langsung kembali ke area perusahaan untuk menghindari kemungkinan terburuk. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dari anggota TNI dalam insiden tersebut.

"Motif penyerangan dan penerbangan drone ini masih didalami. Kerugian materiil akibat penyerangan itu berupa kerusakan berat pada 1 unit Mobil Perusahaan jenis Hilux dan 1 unit sepeda motor vario milik karyawan PT SRM," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Terpadu tangkap WNA China yang selundupkan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna WNA China itu berinisial MY. Dia kedapatan membawa lima paket serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni.

Adapun, praktik penyelundupan ini bermula terdeteksi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar. Satgas ini bertugas mengawasi penyelundupan pertambangan.

"Seorang Warga Negara Asing berkebangsaan China berinisial MY, diamankan setelah kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

Anang menambahkan, MY bakal menyelundupkan bahan mineral itu melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).

Sementara itu, terhadap MY kini tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh aparat terkait. Kemudian, untuk bahan mineral nikel yang akan diselundupkan juga bakal diteliti.

"Saat ini pelaku sudah diproses lebih lanjut oleh aparat terkait dan barang bukti bahan mineral yang diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait," imbuh Anang.

Sebagai informasi, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak tahun 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.

Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara.

Sebagai tindak lanjut, sejak 29 November 2025 di Bandara Khusus PT IWIP, pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, BMKG, AirNav Indonesia, AvSec, karantina ikan, hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan.

Melalui Satgas Terpadu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan ketat guna memastikan setiap aktivitas penerbangan di Bandara Khusus PT IWIP berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap 43 Warga Negara Asing (WNA) di tempat hiburan malam di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa, 14 Oktober 2025. Mereka ditangkap karena melanggar izin tinggal.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman l menuturkan, operasi itu dilakukan setelah adanya informasi yang diterima pada 10 Oktober 2025 terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh sejumlah WNA di lokasi tersebut.

“Operasi ini kami lakukan untuk memastikan izin tinggal WNA digunakan sesuai peruntukannya. Dari hasil pemeriksaan awal, kami mendapati sejumlah orang asing yang bekerja tanpa izin tinggal yang sah,” kata Yuldi, Jumat (17/10/2025).

Yuldi menjelaskan 16 petugas dari Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian mengamankan sebanyak 38 WNA asal China, 3 WN Vietnam, 1 WN Malaysia, dan 1 orang asal Taiwan.

“Dari seluruh WNA yang diperiksa, 20 orang perempuan bekerja sebagai lady companion (LC), terdiri dari 17 WN China, 2 WN Vietnam, dan 1 WN Malaysia,” ujarnya.

Para LC tersebut menggunakan izin tinggal kunjungan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan bekerja. Sementara itu, 17 laki-laki warga negara China ditemukan bekerja sebagai pekerja konstruksi dan pelayan dengan jenis izin tinggal yang serupa.

“Selain itu, 4 orang berperan sebagai supervisor serta 2 orang berperan sebagai penyalur atau koordinator pemandu lagu asing juga diketahui menggunakan izin tinggal yang tidak sesuai dengan kegiatan mereka di Indonesia,” ungkapnya.

Para WNA tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni penyalahgunaan izin tinggal kunjungan untuk kegiatan bekerja.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Imigrasi akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh WNA terkait izin tinggal dan aktivitas mereka, serta memanggil pihak pengelola tempat hiburan yang diduga memberikan kesempatan bekerja kepada WNA tanpa izin yang sesuai.

Yuldi menambahkan, bagi WNA yang terbukti melanggar, akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

“Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum keimigrasian secara konsisten. Penegakan ini bukan hanya untuk menertibkan keberadaan orang asing, tetapi juga untuk memastikan hanya warga negara asing yang patuh hukum dan membawa manfaat yang tinggal serta beraktivitas di Indonesia,” jelas dia.