REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menilai legalitas usaha dan integrasi data masih menjadi pekerjaan rumah utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, penyelesaian dua persoalan tersebut akan menentukan keberhasilan UMKM untuk berkembang dan naik kelas.

Gandung mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 61 hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja.

"Namun upaya digitalisasi dan peningkatan skala usaha UMKM tidak akan berdampak jika dua persoalan mendasar ini belum tuntas yaitu legalitas yang belum lengkap dan data UMKM yang masih terfragmentasi,” kata Gandung dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Gandung, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, PIRT, maupun NPWP badan. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan KUR, masuk ke rantai pasok BUMN, hingga mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog.

“Bank dan lembaga pembiayaan butuh kepastian hukum. Marketplace dan BUMN butuh dokumen legal. Kalau legalitasnya belum beres, UMKM akan terus terjebak di level mikro,” ujar politisi Golkar dari Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Selain legalitas, Gandung menyoroti data UMKM yang masih tersebar di berbagai sektor dan platform. Menurut dia, kondisi tersebut membuat program bantuan dan pembinaan pemerintah belum berjalan optimal karena pelaku usaha harus berulang kali mengisi data yang sama.

“Ini membuat pemerintah sendiri kewalahan memberikan stimulus kepada UMKM yang mau dibantu atau dibesarkan. Integrasi data bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keadilan bagi pengusaha UMKM,” ujar Gandung.

Ia menegaskan penguatan ekosistem UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh agar digitalisasi berjalan beriringan dengan kepastian usaha dan kemudahan akses pembiayaan.

“Digitalisasi, legalitas, dan data terintegrasi adalah kunci agar UMKM bisa naik kelas,” ucap Gandung.

Bisnis.com, JAKARTA - Di Indonesia ada beberapa legalitas dan izin usaha yang wajib dimiliki. Beberapa legalitas dan izin tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, HAKI, dan legalitas lain, tergantung dari setiap jenis usahanya masing-masing.

Bagi Anda yang ingin terjun menjadi pebisnis UMKM di Indonesia harus memiliki izin usaha tersebut agar bisnis Anda tidak mengalami masalah.

Dilansir dari laman UMKM.go.id, berikut surat izin usaha yang harus dimiliki pebisnis

1. NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang digunakan baik oleh usaha perorangan, badan hukum, maupun badan usaha. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain sebagai identitas, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Hak Akses Kepabeanan. Kamu bisa mengurus NIB lewat Online Single Submission (OSS).

2. Sertifikat Halal

Sertifikat halal penting dimiliki karena merupakan jaminan bagi konsumen bahwa produk yang kamu jajakan telah memenuhi standar kehalalan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, sesuai dengan syariah Islam.

3. HAKI

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat penting bagi UMKM yang memiliki merek dagang, desain, atau inovasi produk. Pendaftaran HAKI bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan dan mencegah pihak lain menggunakan merek atau karya tanpa izin.

4. PIRT

PIRT adalah singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Izin ini wajib dimiliki UMKM yang memproduksi pangan dalam skala rumah tangga. Izin ini menunjukkan bahwa produk panganmu telah lolos uji kelayakan dan aman untuk dikonsumsi.

5. Izin BPOM

Buat Teman UMKM yang memproduksi obat, kosmetik, dan berbisnis makanan minuman di luar skala rumah tangga, maka wajib memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

6. Izin Lingkungan

Izin lingkungan wajib dimiliki oleh UMKM yang menjalankan bisnis di sektor usaha yang punya dampak pada lingkungan, seperti industri manufaktur atau pengolahan. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Izin lingkungan ini bisa berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), tergantung pada skala dan dampak usaha yang dijalankan.