REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menilai legalitas usaha dan integrasi data masih menjadi pekerjaan rumah utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, penyelesaian dua persoalan tersebut akan menentukan keberhasilan UMKM untuk berkembang dan naik kelas.

Gandung mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 61 hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja.

"Namun upaya digitalisasi dan peningkatan skala usaha UMKM tidak akan berdampak jika dua persoalan mendasar ini belum tuntas yaitu legalitas yang belum lengkap dan data UMKM yang masih terfragmentasi,” kata Gandung dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Gandung, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, PIRT, maupun NPWP badan. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan KUR, masuk ke rantai pasok BUMN, hingga mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog.

“Bank dan lembaga pembiayaan butuh kepastian hukum. Marketplace dan BUMN butuh dokumen legal. Kalau legalitasnya belum beres, UMKM akan terus terjebak di level mikro,” ujar politisi Golkar dari Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Selain legalitas, Gandung menyoroti data UMKM yang masih tersebar di berbagai sektor dan platform. Menurut dia, kondisi tersebut membuat program bantuan dan pembinaan pemerintah belum berjalan optimal karena pelaku usaha harus berulang kali mengisi data yang sama.

“Ini membuat pemerintah sendiri kewalahan memberikan stimulus kepada UMKM yang mau dibantu atau dibesarkan. Integrasi data bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keadilan bagi pengusaha UMKM,” ujar Gandung.

Ia menegaskan penguatan ekosistem UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh agar digitalisasi berjalan beriringan dengan kepastian usaha dan kemudahan akses pembiayaan.

“Digitalisasi, legalitas, dan data terintegrasi adalah kunci agar UMKM bisa naik kelas,” ucap Gandung.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke UMKM untuk memitigasi risiko gagal bayar di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyampaikan pertumbuhan kredit UMKM pada 2025 jauh lebih kecil dibandingkan 2024, mencerminkan ekonomi UMKM yang mengalami stagnansi bahkan penurunan.

Menurutnya, lesunya kredit di segmen ini tidak lepas dari penurunan daya beli masyarakat menengah serta pelaku usaha yang masih wait and see sehingga memiliki efek berantai ke UMKM sebagai pendukung dari sektor produksi.

“Kelesuan ini menjadikan Lembaga Jasa Keuangan lebih berhati-hati di pembiayaan UMKM, untuk mencegah kegagalan bayar dari kredit sektor UMKM,” kata Ganda kepada Bisnis, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Tekanan di segmen UMKM diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun ini. Ganda menuturkan, risiko segmen UMKM cukup merata di seluruh sektor industri baik sektor UMKM konsumsi seperti makanan, maupun sektor UMKM produksi yang menjadi bagian ekosistem pelaku usaha yang lebih besar.

Oleh karena itu, Ganda menilai bahwa lembaga jasa keuangan wajib memiliki strategi filtering yang baik dan monitoring usaha untuk menghadapi peluang dan risiko tersebut

Di sisi lain, dalam menciptakan pertumbuhan UMKM yang sehat tanpa meningkatkan risiko, Bank Syariah Indonesia (BSI) menilai pentingnya dukungan pemerintah dalam hal integrasi data dan pendampingan berkelanjutan.

“Dukungan pemerintah tidak bisa berhenti pada akses modal saja. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah integrasi data dan pendampingan berkelanjutan,” kata Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy kepada Bisnis, dikutip pada Senin (12/1/2025).

Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengungkapkan bahwa perbankan cukup selektif dalam memberikan kredit pada segmen konsumsi dan UMKM. Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami koreksi pada November 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan minat penyaluran kredit perbankan umumnya masih baik, tercermin pada persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang semakin longgar.

“Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Kondisi ini lantas memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM. Pada November 2025, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,64% (year on year/YoY).