Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pelaporan keuangan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menuturkan divisi penilaian perusahaan BEI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pelaporan keuangan single window tersebut.

“Sekarang masih koordinasi ya [dengan Kemenkeu]. Kami belum tahu teknisnya, nanti disampaikan ya,” ujar Jeffrey pekan lalu.

Sebelumnya, Jeffrey juga menuturkan kebijakan ini menjadi bagian dari modernisasi tata kelola pelaporan keuangan nasional. Jeffrey menuturkan BEI mendukung financial report single window tersebut.

Sebagaimana diketahui, mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan terbuka alias emiten akan mulai menyetorkan laporan keuangan mereka secara terpusat ke satu platform di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2026. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2025 tentang Pelaporan Keuangan.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu Masyita Crystallin menjelaskan bahwa platform satu pintu atau single window itu akan berlaku dengan sistem piloting pada 2026, untuk perusahaan terbuka atau yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Laporan keuangan (lapkeu) oleh perusahaan terbuka yang melantai di bursa itu bakal disampaikan ke platform bersama di bawah Kemenkeu, yakni Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).

"Untuk Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) akan dilakukan piloting untuk perusahaan terbuka pada tahun 2026. Tahun 2027 sesuai dengan PP 43/025 akan diterapkan secara penuh kepada emiten dan perusahaan publik di sektor pasar modal," terang Masyita kepada Bisnis, dikutip Kamis (27/11/2025).

Masyita menyebut platform terbuka itu turut digunakan oleh otoritas dan lembaga lain yang terlibat di jasa keuangan. Selain Kemenkeu, PBPK turut digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, kementerian/lembaga serta pelaku usaha sektor keuangan yang meliputi perbankan, lembaga pembiayaan dan lain-lain.

Akan tetapi, nantinya PBPK akan berada di bawah pengendalian Kemenkeu. "Pengelolaan sistem PBPK dibawah Kementerian Keuangan," ujar mantan staf khusus Menteri Keuangan (Menkeu) era Sri Mulyani itu.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Rabu (19/11/2025), eselon I Kemenkeu berlatar belakang ekonom itu membuka peluang untuk mewajibkan PBPK bagi perusahaan terbuka secara selektif. Hal ini guna memastikan sistem pelaporan keuangan single window itu bisa berjalan dengan baik.

Dia menyebut pihaknya akan memberlakukan PBPK secara bertahap dan ditargetkan penerapannya secara penuh pada 2027. Untuk itu, Kemenkeu akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turun dari PP No.43/2025 guna mempersiapkan industri dan regulator.

Sementara itu, melalui keterangan terpisah secara tertulis, otorita menjelaksan bahwa pelaporan secara terpusat bertujuan untuk membangun sistem pelaporan keuangan secara terintegrasi, efisien dan kredibel lintas sektor. Itu sejalan juga dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Harapannya, pelaporan melalui PBPK itu bisa memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi rujukan andal untuk pengambilan keputusan korporasi maupun kebijakan publik.

Targetnya, pelaporan melalui platform terpusat itu berlaku untuk perusahaan sektor jasa keuangan, sektor riil maupun entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

Selama masa piloting dan transisi ke pemberlakuan penuh sampai paling lambat 2027, pemerintah juga mempertimbangkan kapasitas pelaku UMKM agar tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan tana terbebani secara biaya maupun administratif.

"Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data, sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha namun pada saat yang sama memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran," terang Masyita secara terpisah melalui siaran pers.

Bisnis.com, JAKARTA — Cengkeraman pemerintah dinilai bakal semakin kuat ke pasar modal. Selain berpeluang mengambil kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan terbuka akan mulai menyampaikan laporan keuangannya secara terpusat ke platform milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dua jalur masuk penguatan peran Kemenkeu di pasar modal sama-sama berasal dari Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Berdasarkan revisi terbaru yakni UU No.4/2026, Kemenkeu, Bank Indonesia (BI) dan Danantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI).