Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat segera melakukan audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten guna mengatasi krisis kepercayaan pasar.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pasar modal domestik tengah menghadapi tekanan berat sepanjang semester I/2026, yang ditandai dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus lebih dari 30%.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah manajemen baru bursa saat ini jauh melampaui target penambahan jumlah investor ataupun mengejar kuantitas pencatatan emiten baru.

Menurutnya, prioritas utama yang tidak bisa ditunda adalah memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, setelah mendapat sorotan tajam dari penyedia indeks internasional yakni MSCI dan FTSE Russell.

“Direksi baru harus segera berkolaborasi dengan OJK dan KSEI untuk melakukan review menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten, khususnya yang masuk dalam sorotan MSCI dan FTSE Russell,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Guna memulihkan kenyamanan investor global, manajemen baru BEI disarankan segera membentuk tim kerja khusus atau task force untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pihak MSCI dan FTSE Russell.

Melalui tim itu, BEI harus menyerahkan laporan perkembangan terkait perbaikan aksesibilitas pasar serta keandalan data saham beredar di publik (free float). Sebab, investor asing dinilai membutuhkan kepastian hukum dan likuiditas yang riil.

Di sisi lain, Nafan juga menyoroti perlunya pembenahan dari sisi mikro struktur perdagangan domestik untuk memulihkan psikologis pasar yang sedang tertekan.

“BEI perlu meninjau kembali kebijakan transaksi seperti mekanisme Full Call Auction [FCA] atau aturan perdagangan lainnya yang selama ini dipersepsikan mengurangi transparansi pembentukan harga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Harmoni Harum Propertindo tercatat menambah kepemilikan sebanyak 16,5 juta saham REAL jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (29/6/2026), Harmoni Harum melakukan dua transaksi pembelian di pasar reguler pada 24 Juni 2026. Transaksi dilakukan pada kisaran harga Rp50–Rp51 per saham.

Adapun, pembelian tersebut terdiri atas 9.356.500 saham di harga Rp51 per saham dan 7.143.500 saham di harga Rp50 per saham.

Dengan transaksi tersebut, kepemilikan PT Harmoni Harum Propertindo meningkat dari 1.033.160.000 saham (15,57%) menjadi 1.049.660.000 saham (15,82%). Tujuan transaksi disebutkan sebagai investasi dengan status kepemilikan langsung.

Aksi beli yang dilakukan menjelang RUPS dinilai menjadi sinyal positif karena menunjukkan kepercayaan pemegang saham strategis terhadap prospek dan arah pengembangan bisnis Perseroan.

Di tengah dinamika pasar, peningkatan kepemilikan oleh pemegang saham utama kerap menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor dalam menilai keyakinan internal terhadap nilai jangka panjang perusahaan.

Pelaku pasar kini menantikan agenda serta keputusan yang akan dihasilkan dalam RUPS REAL, yang diharapkan dapat memberikan arah strategis bagi pengembangan bisnis Perseroan ke depan.

Manajemen REAL menyebut dengan adanya aksi akumulasi dari pemegang saham strategis menjelang RUPS, saham REAL berpotensi menjadi salah satu emiten yang menjadi perhatian investor dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Direktur sekaligus Corporate Secretary REAL, Sjafardamsah, memborong 2 juta lembar saham melalui pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menjelang RUPST yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

Di pasar modal, aksi akumulasi saham oleh direksi lazim dipandang sebagai indikator kepercayaan internal terhadap prospek usaha perusahaan. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis, manajemen memiliki visibilitas yang lebih dalam terhadap kondisi operasional, strategi ekspansi, hingga agenda korporasi yang sedang dipersiapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kewajiban kepemilikan saham publik atau free float berlaku bagi seluruh emiten perbankan, termasuk bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) I.

Dalam pemenuhannya, bank dapat melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham, termasuk melalui penggabungan atau merger dua atau lebih bank.

Penegasan tersebut muncul ketika OJK menjelaskan arah penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI I.

Regulator menekankan bahwa konsolidasi tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis dan strategi korporasi masing-masing bank, bukan sebagai kewajiban khusus untuk memenuhi ketentuan saham publik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ketentuan free float berlaku untuk seluruh emiten bank yang tercatat di pasar modal.

“Terkait dengan kewajiban free float di sektor perbankan, hal ini berlaku untuk seluruh emiten bank termasuk KBMI I,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

Menurut Dian, pemenuhan kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian struktur kepemilikan saham hingga jumlah saham publik yang dipersyaratkan terpenuhi. Salah satu opsi yang disebut regulator adalah penggabungan dua atau lebih bank.

“Kewajiban free float bagi emiten perbankan yang tercatat di pasar modal dapat dipenuhi melalui penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya sampai dengan jumlah free float saham terpenuhi antara lain melalui penggabungan dua atau lebih bank,” kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) hingga saat ini bertambah menjadi 13 emiten seiring dengan sorotan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap aspek investability pasar saham RI.

Melansir data BEI, hingga 2 April 2026, BEI telah memberikan peringatan kepada investor terhadap total 9 saham yang memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Beberapa di antaranya antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), hingga PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII).

Satu bulan kemudian, dua emiten kembali masuk dalam daftar panjang ini. Keduanya antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) yang baru melantai di BEI pada 10 April 2026 dan PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI).

Terhadap TCPI, BEI mencatat bahwa saham perseroan dimiliki oleh sejumlah pemegang saham yang menguasai 94,10% dari total saham dalam bentuk warkat dan non warkat TCPI. Sementara terhadap WBSA, BEI mencatat 95,82% saham perseroan digenggam oleh sejumlah tertentu pemegang saham WBSA.

Teranyar pada Juni 2026, daftar tersebut kembali bertambah dengan dua emiten dinyatakan memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi. Kedua emiten tersebut antara lain PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) dan PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU).

Saham MGRO disebut dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 93,76% dari total saham MGRO. Sementara saham SATU dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 94,27% saham perseroan.

Meskipun begitu, BEI menegaskan bahwa pengumuman HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan di pasar modal RI.

Dengan demikian, terdapat 13 emiten di BEI yang telah tercatat dalam daftar HSC. Kondisi ini bertambah dari 9 emiten selepas MSCI menyoroti aspek investability pasar saham RI.

Teranyar, dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Di satu sisi, lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratan free float minimum menjadi 15%. Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pengumuman MSCI Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026, MSCI memberikan sejumlah catatan terhadap aksesibilitas pasar modal Indonesia.

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang diliris pada Jumat (19/6/2026), penyedia indeks global tersebut menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham, kualitas arus informasi, ketersediaan informasi berbahasa Inggris, serta indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai memengaruhi pembentukan harga yang wajar di pasar saham Indonesia.

Sorotan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena aksesibilitas pasar merupakan salah satu komponen penting dalam proses klasifikasi MSCI.

Di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik sepanjang tahun ini, sejumlah analis menilai tantangan utama Indonesia saat ini bukan semata terkait status klasifikasi pasar, melainkan bagaimana meningkatkan transparansi, kualitas informasi, serta kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik.

Laporan MSCI juga memicu diskusi lebih luas mengenai kualitas free float, integritas pembentukan harga saham, serta efektivitas reformasi pasar modal yang tengah dijalankan regulator dan Bursa Efek Indonesia.

Apa yang Menjadi Sorotan Utama MSCI?

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-".

Menurut MSCI, kekhawatiran tersebut muncul akibat masih terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Kondisi tersebut dinilai membatasi kemampuan investor institusi global untuk menilai jumlah saham beredar yang sebenarnya (true free float) serta menggunakan harga pasar sebagai acuan dalam penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Mengapa Transparansi Kepemilikan Saham Menjadi Penting?

Bagi investor institusi global, transparansi struktur kepemilikan merupakan bagian penting dalam menilai tingkat investabilitas suatu saham.

MSCI menilai ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dapat menyulitkan investor untuk mengidentifikasi free float yang sebenarnya. Akibatnya, investor menghadapi tantangan dalam menilai likuiditas riil suatu saham maupun kualitas pembentukan harga di pasar.

Sejumlah analis menilai isu tersebut telah menjadi perhatian investor global dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait pertanyaan mengenai pemegang saham pengendali akhir pada sejumlah emiten dan kualitas free float di pasar domestik.

Mengapa Information Flow Diturunkan?

Selain masalah kepemilikan saham, MSCI juga mencatat bahwa informasi mengenai perusahaan dan pasar modal Indonesia belum selalu tersedia secara memadai dalam bahasa Inggris.

Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan bagi investor internasional dalam memperoleh informasi secara setara dan tepat waktu.

Bagi investor global, kualitas pasar tidak hanya ditentukan oleh ukuran dan likuiditas, tetapi juga oleh kemudahan memperoleh informasi yang kredibel, transparan, dan sesuai standar internasional.

Apakah MSCI Hanya Menyoroti Transparansi?

Tidak.

MSCI juga memberikan sejumlah catatan lain terkait aksesibilitas pasar Indonesia.

Pada aspek pasar valuta asing, MSCI menilai Indonesia belum memiliki pasar valuta asing offshore yang efisien. Selain itu, masih terdapat sejumlah pembatasan di pasar domestik, termasuk kewajiban bahwa transaksi valuta asing harus berkaitan dengan transaksi efek.

MSCI juga mencatat bahwa:

• Fasilitas overdraft bagi investor asing dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi belum diperbolehkan.
• Transfer aset secara natura (in-kind transfer) hanya diperkenankan dalam kondisi tertentu.
• Aktivitas stock lending telah tersedia tetapi masih terbatas pada saham tertentu dan jangka waktu maksimal 90 hari.
• Praktik short selling telah diperbolehkan namun masih disertai sejumlah pembatasan.

Apa Dampaknya bagi Investor dan Pasar Saham Indonesia?

Sejumlah analis menilai risiko terbesar bukanlah perubahan klasifikasi pasar, melainkan kemungkinan bertahannya diskon valuasi Indonesia di mata investor global.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai laporan MSCI memperkuat kekhawatiran yang selama ini berkembang mengenai transparansi pasar, kualitas free float, serta integritas pembentukan harga saham.

Selama belum ada perbaikan yang nyata pada aspek-aspek tersebut, investor asing berpotensi tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia.

Risiko yang muncul bukan hanya berkurangnya minat investasi baru, tetapi juga meningkatnya risk premium yang dibebankan investor terhadap pasar Indonesia.

Bagaimana Respons OJK?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan mayoritas penilaian MSCI terhadap aksesibilitas pasar Indonesia masih berada pada kategori tertinggi.

Menurut OJK, dari 18 kriteria yang dinilai MSCI:

• 10 kriteria memperoleh nilai double plus (++);
• 6 kriteria memperoleh nilai single plus (+);
• 2 kriteria memperoleh penilaian negatif (-), yakni Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level.

OJK menilai masukan MSCI sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang sedang dijalankan bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI, dan pelaku industri.

Dalam beberapa bulan terakhir, regulator telah melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk peningkatan kualitas data kepemilikan saham, penguatan keterbukaan informasi, pengembangan pelaporan beneficial ownership, serta penguatan pengawasan perdagangan.

Bagaimana Respons Bursa Efek Indonesia?

Bursa Efek Indonesia menyatakan akan melanjutkan reformasi pasar modal yang saat ini berjalan.

BEI menegaskan perbaikan akan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari infrastruktur perdagangan, penyempurnaan regulasi, hingga penguatan pengawasan pasar.

Bursa berharap langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi, integritas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia sehingga mampu memperkuat kepercayaan investor domestik maupun global.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada MSCI Annual Market Classification Review yang dijadwalkan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Selain itu, beberapa isu yang masih menjadi fokus investor antara lain:

• Transparansi struktur kepemilikan saham;
• Kualitas free float emiten;
• Ketersediaan informasi berbahasa Inggris;
• Integritas pembentukan harga saham;
• Efektivitas reformasi pasar modal yang sedang dijalankan regulator dan BEI.

Fakta Penting

• MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari "+" menjadi "-".
• MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi.
• Informasi perusahaan dan pasar yang belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris menjadi salah satu catatan utama.
• OJK menyebut 10 dari 18 kriteria penilaian MSCI masih berada pada kategori tertinggi.
• Regulator dan BEI menyatakan reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan.
• Hasil MSCI Annual Market Classification Review dijadwalkan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Baca Selengkapnya

1. MSCI Beri Catatan untuk Pasar Modal RI, dari Free Float hingga Informasi Berbahasa Inggris
2. MSCI Tetapkan Indonesia di Emerging Market, Soroti Problem Transparansi
3. MSCI Turunkan Penilaian Transparansi Pasar Modal RI
4. MSCI Sorot Isu Transparansi, IHSG Dibayangi Aksi Investor Asing
5. Analis: MSCI Masih Soroti Transparansi Pasar Modal RI
6. OJK Tanggapi Review MSCI, Janji Perkuat Transparansi Pasar Modal RI
7. OJK: Mayoritas Penilaian MSCI terhadap Pasar Modal RI Tetap di Level Tertinggi
8. Review MSCI Dinilai Jadi Momentum Benahi Kualitas Pasar Modal RI
9. BEI Umumkan Upaya Lanjutan Bersih-bersih Pasar Modal usai Review MSCI
10. Skenario Rebound IHSG jelang Tinjauan Klasifikasi Pasar MSCI 24 Juni 2026

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil pengolahan dan peringkasan sejumlah artikel Bisnis.com yang membahas tema yang sama. Seluruh fakta, data, kutipan, dan informasi bersumber dari reportase Bisnis.com, sedangkan penyajian dibantu AI.

IDXChannel—Simak informasi menarik tentang IPO PRDL. PT Prodia Diagnostic Line dijadwalkan untuk initial public offering (IPO) pada 9 Juli 2026. Perusahaan ini memproduksi alat kesehatan diagnostik dan merupakan entitas asosiasi PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA).

Saat ini, proses penawaran perdana PRDL masih dalam tahap penawaran awal. Perseroan membuka harga awal di Rp100 hingga Rp120 per unit. Dari IPO ini, PRDL menargetkan perolehan dana segar sebanyak Rp62,74 miliar.

Penawaran awal berlangsung mulai 18 Juni hingga 23 Juni. Selanjutnya, penawaran umum dibuka pada 1–7 Juli, dilanjutkan dengan penjatahan efek pada 7 Juli, distribusi saham pada 8 Juli, dan penawaran perdana di pasar pada 9 Juli.

Masih ada waktu bagi investor yang tertarik mengikuti penawaran perdana ini untuk mengulik informasi terkait bisnis, kepemilikan, dan penggunaan dana IPO. Berikut ini adalah ringkasannya, dilansir dari prospektus PT Prodia Diagnostic Line Tbk.

4 Informasi Menarik tentang IPO PRDL

1. Bisnis Perseroan

Bisnis Prodia Diagnostic Line adalah industri alat kesehatan, industri alat ukur dan alat uji elektronik, perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. Serta jasa kalibrasi/metrologi dan aktivitas pengujian atau kalibrasi alat kesehatan.

Bisnis utama perseroan terletak pada produksi alat kesehatan. Sementara bisnis penunjangnya adalah jasa kalibrasi, perdagangan besar alat lab, industri alat ukur dan alat uji. PRDL memiliki merek sendiri bernama Proline.

Perseroan memiliki pabrik di Cikarang dengan kapasitas terpasang rata-rata di atas 80 persen dan kapasitas terpakai lebih dari 90 persen.

2. Dari Mana Prospeknya?

PRDL memiliki 1.083 SKU aktif dengan beragam segmen produk. Mulai dari hematologi, imunologi, biomolekular, urinalisis, dan sebagainya. Saat ini, perseroan melayani lebih dari 7.000 fasilitas di Indonesia.

Selain itu, perseroan mengambil peluang dari pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah secara konsisten. Program skrining gratis ini didukung dengan alokasi anggaran senilai Rp3,4 triliun pada 2025.

Selain itu, perseroan berencana untuk berpartisipasi dalam pengadaan untuk sembilan jenis pemeriksaan sesuai dengan portofolio produk yang telah diproduksi secara rutin. Sebagai informasi, CKG menguji 13 jenis penyakit.

Kemudian, dalam prospektusnya, perseroan juga menyebut bahwa industri In Vitro Diagnostics di Indonesia berpeluang untuk tumbuh, didukung oleh komitmen pemerintah dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

3. Siapa Pemiliknya?

Berdasarkan akta pendirian, terdapat tiga pihak pendiri yang menyetorkan dan menempatkan modal di Proline. Yakni Drs Soesanto Natanel, Dr Hubertus Susilaganda Sutoyo, dan asosiasinya PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA).

Lalu berdasarkan perubahan anggaran dasar terakhir saat prospektus dibuat, berikut ini adalah susunan kepemilikan saham di PRDL sebelum IPO:

• PT Prodia Utama 622,20 juta saham (51 persen)
• PT Prodia Widyahusada Tbk 475,80 juta saham (39 persen)
• Diasys Diagnostic System GmbH 122 juta saham (10 persen)

Setelah IPO, susunan kepemilikan saham PRDL akan berubah menjadi:

• PT Prodia Utama 622,20 juta saham (35,70 persen)
• PT Prodia Widyahusada Tbk 475,80 juta saham (27,30 persen)
• Diasys Diagnostic System GmbH 122 juta saham (7 persen)
• Publik 522,90 juta saham (30 persen)

Dalam IPO ini perseroan akan melepas 522,90 juta saham baru kepada masyarakat. Adapun total sahamnya nanti akan berjumlah 1,74 juta saham. Nilai sahamnya Rp50 per unit dan harga yang ditawarkan adalah Rp100-Rp120 per unit.

4. Untuk Apa Dananya?

Dari IPO ini, perseroan mengincar dana sebanyak-banyaknya Rp62,74 miliar. Mayoritas dana IPO, senilai Rp35,66 miliar, akan digunakan untuk membayar pelunasan pokok fasilitas kredit ke PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN).

Lalu 28,92 persen lainnya akan digunakan untuk belanja modal, termasuk dan tidak terbatas pada pembelian mesin dan alat kalibrasi, kendaraan, sistem perangkat lunak, penambahan AHU Lab Biomolekuler, dan sebagainya.

Sisanya, akan digunakan untuk moda kerja perseroan, tetapi tidak terbatas pada pembelian bahan baku, biaya produksi dan pengembangan, serta marketing.

Itulah informasi menarik tentang IPO PRDL.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Dato Sri Tahir kembali mengurangi kepemilikannya di PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO). Pendiri Grup Mayapada itu melepas sebanyak 6,53 juta saham emiten properti tersebut pada pertengahan Juni 2026.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Jumat (19/6/2026), Tahir menjual 6.535.947 lembar saham MPRO pada 17 Juni 2026.

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan Tahir di MPRO menyusut menjadi 1.079.820.263 saham atau setara 10,86% dari sebelumnya sebanyak 1.086.356.210 saham atau 10,93% hak suara.

“Tujuan transaksi tersebut adalah untuk menjual saham MPRO,” demikian keterangan perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (19/6/2026).

Secara rinci, Tahir melepas 6.535.947 saham MPRO di harga Rp7.650 per lembar. Dengan demikian, pendiri Grup Mayapada tersebut diperkirakan mengantongi dana segar sekitar Rp49,99 miliar dari aksi divestasi itu.

Sebelumnya, pada 9 Juni 2026, Tahir juga tercatat mengurangi kepemilikannya di MPRO dengan menjual sebanyak 26,14 juta saham di harga Rp7.775 per lembar. Dari transaksi tersebut, Tahir diperkirakan meraup dana sekitar Rp203,26 miliar.

Adapun, Tahir merupakan salah satu pemegang saham utama MPRO. Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek per akhir Mei 2026, pemegang saham dengan porsi di atas 5% selain Tahir adalah Jonathan Tahir dengan kepemilikan 34,22%, Grace Dewi Riady sebesar 8,49%, Dewi Victoria Riady sebesar 8,49%, serta Jane Dewi Tahir dengan kepemilikan 8,49%.

Di pasar reguler, saham MPRO terpantau turun 4,11% atau 300 poin ke level Rp7.000 per saham pada perdagangan Jumat (19/6/2026) hingga pukul 09.40 WIB. Sepanjang tahun berjalan 2026, saham emiten properti tersebut telah terkoreksi 39,13%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan penilaian pada aspek arus informasi atau information flow pasar modal Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya positif.

Keputusan tersebut diambil karena masih adanya kekhawatiran investor terkait aksesibilitas pasar yang dipengaruhi minimnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Jumat dini hari (19/6/2026) WIB, MSCI menyoroti kesetaraan akses informasi bagi investor asing.

Menurut lembaga tersebut, informasi mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat tidak selalu tersedia secara lengkap dalam bahasa Inggris.

MSCI juga mencermati adanya indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang dinilai dapat mempengaruhi proses pembentukan harga yang wajar di pasar.

Kondisi tersebut dinilai membatasi kemampuan investor asing dalam menilai besaran saham beredar di publik atau free float emiten Indonesia.

“Masalah terkait kelayakan investasi masih ada akibat keterbatasan transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar. Informasi pasar saham yang terperinci tidak selalu diungkapkan dalam bahasa Inggris,” tulis MSCI dalam laporannya, Jumat.

Selain itu, MSCI juga menyoroti keterbatasan transaksi efek menggunakan valuta asing (valas) di Indonesia.

Dalam laporannya, MSCI menyebut belum tersedianya fasilitas overdraft bagi investor asing, yakni fasilitas yang memungkinkan penggunaan saldo negatif sementara untuk menyelesaikan transaksi.

MSCI turut memberikan perhatian terhadap mekanisme perdagangan short selling yang masih disertai sejumlah pembatasan.

Adapun MSCI Global Market Accessibility Review merupakan laporan yang diterbitkan untuk menilai dan memantau perkembangan aksesibilitas di masing-masing pasar modal.

Laporan tersebut juga bertujuan memberikan masukan kepada otoritas pasar terkait berbagai area yang menurut investor asing belum memenuhi standar internasional dan masih memerlukan perbaikan.

Meski masih memberikan sejumlah catatan terhadap pasar modal Indonesia, MSCI tetap menempatkan Indonesia dalam kategori Emerging Market.

Sementara itu, hasil MSCI Annual Market Classification Review atau tinjauan tahunan klasifikasi pasar modal akan diumumkan pada 23 Juni 2026.

“Informasi mengenai pasar tersebut akan tersedia pada 23 Juni 2026, bersamaan dengan pengumuman MSCI 2026 Annual Market Classification Review,” lanjut MSCI.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai penurunan penilaian Indonesia oleh MSCI Inc. pada aspek Information Flow dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review mencerminkan masih adanya tantangan struktural terkait transparansi pasar modal domestik.

MSCI dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada Kamis (18/6/2026) menurunkan penilaian Indonesia dari “+” menjadi “-” pada aspek Information Flow.

Hal itu dipicu oleh kekhawatiran terhadap ketidakjelasan struktur kepemilikan saham (shareholding structure) serta indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

MNC Sekuritas menjelaskan ada sejumlah poin utama dalam laporan terbaru MSCI, yakni tidak ada perubahan status Indonesia sebagai Emerging Market (EM). Kejelasan lebih lanjut kemungkinan akan diperoleh pada MSCI Annual Market Classification Review tanggal 24 Juni 2026.

"MSCI juga tidak memberikan pembaruan apa pun terkait status freeze Indonesia. Perubahan paling penting dalam revieu tahun ini adalah penurunan penilaian Information Flow dari "+" menjadi "-"," tulis tim analis MNC Sekuritas.

Menurut tim analis MNC Sekuritas, ada tiga isu utama yang menjadi sorotan MSCI. Pertama, transparansi struktur kepemilikan saham masih terbatas, sehingga investor lebih sulit mengidentifikasi free float sebenarnya.

Kedua, adanya kekhawatiran terhadap praktik perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading) yang dapat mengganggu proses pembentukan harga (price discovery) dan efisiensi pasar.

Ketiga, Informasi terkait emiten dan pasar belum selalu tersedia dalam Bahasa Inggris, sehingga mengurangi aksesibilitas bagi investor internasional.

Senada, tim analis BRIDS menilai laporan MSCI menjadi sinyal bahwa isu transparansi free float dan kualitas price discovery masih menjadi perhatian investor global terhadap pasar saham Indonesia.

“MSCI menyoroti bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga,” tulis BRIDS dalam risetnya.

Dalam laporannya, MSCI menyebut kondisi di Indonesia dapat membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilaifree floatyang sebenarnya, serta mengandalkan harga pasar untuk keperluan pembentukan portofolio dan replikasi indeks.

Hal serupa juga disebut terjadi di Turki, terutama pada saham-saham berkapitalisasi kecil, yang dapat memperburuk proses pembentukan harga serta meningkatkan volatilitas pasar.

Akibat kondisi tersebut, MSCI menurunkan penilaian pada aspek Information Flow untuk kedua negara tersebut.

Selain isu transparansi kepemilikan saham, MSCI juga mencatat beberapa hambatan lain di pasar Indonesia, antara lain:

• Informasi perusahaan belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris
• Belum adanya pasar valuta asing offshore yang efisien serta adanya pembatasan di pasar onshore
• Transaksi valuta asing harus terkait dengan transaksi efek
• Fasilitas overdraft bagi investor asing tidak diperbolehkan dalam proses kliring dan penyelesaian
• Transfer aset secara in-kind hanya diperbolehkan pada kondisi tertentu
• Stock lending diperbolehkan namun terbatas pada efek tertentu dengan tenor maksimal 90 hari
• Short selling diizinkan, namun masih dengan sejumlah pembatasan

Meski terdapat penurunan pada sejumlah aspek, status Indonesia sebagai emerging market tetap tidak berubah. Namun, BRIDS menilai isu tata kelola dan transparansi masih menjadi perhatian utama investor global ke depan.

MSCI sendiri menggunakan lima kriteria utama dalam menilai aksesibilitas pasar, yakni keterbukaan kepemilikan asing, arus modal, efisiensi operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka institusional.

Hasil penilaian tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses klasifikasi pasar global yang memengaruhi komposisi indeks investasi internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI Inc. menurunkan penilaian Indonesia pada aspek transparansi informasi pasar akibat persoalan struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu mekanisme pembentukan harga yang wajar.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Penurunan tersebut menjadikan Indonesia bersama Turki sebagai dua negara yang mengalami kemunduran aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

Meski demikian, MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market.

MSCI menyebut penurunan penilaian tersebut dipicu oleh persoalan struktural berupa minimnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut secara material membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk kebutuhan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap kualitas tata kelola dan transparansi pasar modal Indonesia. MSCI menilai persoalan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi aksesibilitas investasi bagi investor asing.

Selain masalah kepemilikan saham, MSCI juga mencatat bahwa informasi rinci mengenai emiten dan pasar saham Indonesia belum selalu tersedia secara memadai dalam bahasa Inggris. Kondisi tersebut dinilai menciptakan hambatan bagi investor internasional dalam memperoleh informasi secara setara.

Pada aspek hak investor asing, MSCI juga masih menemukan keterbatasan akses informasi perusahaan. Sementara itu, dari sisi pasar valuta asing, Indonesia dinilai belum memiliki pasar offshore yang efisien serta masih menerapkan sejumlah pembatasan transaksi valuta asing domestik.

MSCI turut menyoroti tidak diperbolehkannya fasilitas overdraft bagi investor asing dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi. Selain itu, transfer aset secara natura atau in-kind transfer hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Di pasar efek, aktivitas peminjaman saham atau stock lending telah diperbolehkan, tetapi masih terbatas pada saham tertentu dengan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari. Praktik short selling juga telah tersedia, namun masih disertai sejumlah pembatasan operasional.

MSCI menyebut secara keseluruhan terdapat lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok negara berkembang (emerging markets). Namun, penurunan yang terjadi dipicu oleh persoalan struktural berupa kurangnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

MSCI menjelaskan bahwa Global Market Accessibility Review disusun untuk memantau perkembangan aksesibilitas masing-masing pasar sekaligus memberikan masukan kepada regulator mengenai area yang masih belum memenuhi standar internasional menurut investor institusi global.

Penilaian tersebut mencakup lima aspek utama, yakni keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka kelembagaan.

Kelima indikator tersebut menjadi bagian penting dalam penentuan klasifikasi pasar MSCI, bersama faktor ukuran pasar, likuiditas, dan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara.

Adapun hasil MSCI 2026 Annual Market Classification Review yang menentukan status pasar Indonesia akan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global, MSCI, memberikan sejumlah catatan terhadap aksesibilitas pasar modal Indonesia, mulai dari transparansi struktur kepemilikan saham, ketersediaan informasi dalam bahasa Inggris, hingga berbagai pembatasan operasional bagi investor asing.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang mencakup penilaian terhadap 79 pasar tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang (emerging market) yang mengalami penurunan penilaian.

MSCI menyoroti masalah struktural berupa kurangnya transparansi kepemilikan saham serta indikasi praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang memengaruhi kriteria Information Flow.

MSCI menilai kekhawatiran aksesibilitas pasar di Indonesia muncul akibat kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang mengganggu proses pembentukan harga yang wajar (proper price formation).

Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global untuk menilai jumlah saham beredar yang sebenarnya (true free float) dan mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Sejalan dengan temuan tersebut, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-".

"Kekhawatiran terkait kelayakan investasi masih berlanjut akibat terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham dan perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Selain itu, MSCI juga mencatat informasi rinci mengenai pasar saham Indonesia tidak selalu tersedia dalam bahasa Inggris. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan bagi investor asing untuk memperoleh informasi secara memadai.

Di luar aspek transparansi dan informasi pasar, MSCI turut memberikan sejumlah catatan lain terhadap pasar modal Indonesia.

Pada kriteria Equal Rights to Foreign Investors, MSCI menilai informasi terkait perusahaan belum selalu tersedia secara mudah dalam bahasa Inggris.

Kemudian pada aspek Foreign Exchange Market Liberalization Level, MSCI menyoroti belum adanya pasar valuta asing offshore yang efisien. Di sisi lain, pasar valuta asing domestik masih memiliki sejumlah pembatasan, termasuk kewajiban bahwa transaksi valuta asing harus terkait dengan transaksi efek.

Dari sisi Clearing and Settlement, MSCI mencatat fasilitas overdraft bagi investor asing masih dilarang.

Sementara itu, pada aspek Transferability, transfer aset secara natura (in-kind transfer) hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

MSCI juga mencatat aktivitas stock lending telah diperbolehkan di Indonesia, tetapi masih terbatas pada saham tertentu dengan durasi kontrak peminjaman maksimal 90 hari. Adapun praktik short selling telah diizinkan, tetapi masih disertai sejumlah pembatasan.

Laporan aksesibilitas pasar tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian klasifikasi pasar MSCI.

Selain aksesibilitas, MSCI turut mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi serta ukuran dan likuiditas pasar dalam menentukan status suatu negara sebagai pasar maju (developed market), pasar berkembang (emerging market), pasar frontier (frontier market), maupun pasar standalone.

MSCI dijadwalkan mengumumkan hasil MSCI 2026 Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Kamis (18/6/2026). GOTO memperoleh restu untuk melakukan buyback Rp3,5 triliun, serta mengangkat kembali Agus Martowardojo sebagai komisaris utama perseroan.

Manajemen GOTO dalam keterangan resminya menuturkan persetujuan tersebut mencakup penunjukan kembali Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, Marjorie Tiu Lau sebagai Komisaris Independen dan Santoso Kartono sebagai Komisaris, seiring dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan Juni 2026.

Hans Patuwo, Direktur Utama Grup GoTo Gojek Tokopedia, menyampaikan pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham serta persetujuan atas seluruh agenda yang diajukan pada RUPS hari ini.

“Seiring dengan berjalannya tahun 2026, kami tetap fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada GoTo setiap harinya, termasuk mitra pengemudi, konsumen, dan mitra pedagang kami,” ujar Hans, Kamis (18/6/2026).

Para pemegang saham juga menyetujui usulan dan pembaruan terkait strategi pengelolaan modal Perseroan, termasuk rencana pembelian kembali saham (share buyback) untuk periode 2026-2027 hingga Rp3,5 triliun.

Persetujuan juga diberikan untuk serangkaian agenda administratif, termasuk Laporan Tahunan GoTo Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan Tahun Buku 2025, Kompensasi dan Remunerasi bagi Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Agus Martowardojo, Komisaris Utama GoTo, mengatakan pihaknya mengapresiasi jajaran Direksi atas capaian kinerja yang kuat. Hal ini membuktikan disiplin eksekusi serta kepemimpinan yang baik.

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas komitmen mereka dalam menjaga standar tata kelola perusahaan yang tinggi. Kami memiliki keyakinan penuh bahwa Perseroan berada di jalur yang tepat untuk menjaga momentum yang kuat ini demi mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia,” ucap Agus.

Dengan pengangkatan kembali para Komisaris tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut, efektif terhitung sejak penutupan RUPST dan RUPSLB.

Dewan Komisaris dan Direksi GOTO

Komisaris

• Komisaris Utama: Agus D. W. Martowardojo
• Komisaris Independen: John A. Prasetio
• Komisaris Independen: Dirk Van den Berghe
• Komisaris Independen: Marjorie Tiu Lao
• Komisaris: Wishnutama Kusubandio
• Komisaris: Andre Soelistyo
• Komisaris: Santoso Kartono

Direksi

• Direktur Utama: Hans Patuwo
• Wakil Direktur Utama: Catherine Hindra Sutjahyo
• Direktur: Simon Tak Leung Ho
• Direktur: Monica Lynn Mulyanto
• Direktur: R.A. Koesoemohadiani
• Direktur: Wuzhen (William) Xiong
• Direktur: Sudhanshu Raheja