Bisnis.com, JAKARTA — Platform perdagangan emasdigital di China, Jie Wo Rui, membekukan akses penarikan dana nasabah dan layanan pengiriman fisik logam mulia secara sepihak.

Situasi gagal bayar ini memaksa Pemerintah Distrik Luohu, Shenzhen, turun tangan dengan membentuk satuan tugas khusus untuk mengambil alih pengawasan operasional dan aset perusahaan.

Otoritas setempat mengintervensi menyusul menyusul gelombang protes dari ribuan investor yang tidak dapat mencairkan saldo simpanan mereka di tengah isu krisis likuiditas perusahaan.

Tim khusus pemerintah kini bertugas mengaudit aset, memantau manajemen, dan memverifikasi data utang kepada para korban.

Insiden ini menjadi pukulan keras bagi sektor perdagangan komoditas emas digital di China. GuruFocus melaporkan ketegangan memuncak ketika investor dari berbagai wilayah mendatangi kantor pusat Jie Wo Rui di Shenzhen karena panik tidak bisa menarik uang mereka.

Kekhawatiran investor terbukti beralasan setelah platform resmi menghentikan seluruh transaksi penarikan tunai pada 20 Januari 2026. Data menunjukkan antrean pengajuan penarikan dana dalam sistem telah menembus angka 20.000 orang.

Menurut beberapa sumber, estimasi kerugian pada kasus kegagalan platform sejenis ini dapat melebihi 10 miliar yuan atau sekitar Rp24 triliun. Jie Wo Rui diketahui menarik dana ritel melalui program mini (mini-programs) di WeChat dengan skema "emas pra-penetapan harga".

Model bisnis ini memungkinkan nasabah membayar deposit kecil untuk mengunci harga emas dengan janji transaksi di masa depan. Skema ini menawarkan daya tarik leverage tinggi yang sukses memikat sekitar 150.000 pengguna terdaftar.

Namun, investigasi awal mengungkap indikasi malaadministrasi keuangan. Banyak konsumen melaporkan dana top-up mereka ditransfer ke rekening pribadi atau akun Alipay perorangan, alih-alih masuk ke rekening perusahaan resmi.

Analis media keuangan menilai struktur ini menempatkan platform sebagai lawan transaksi langsung bagi nasabah. Hal ini menciptakan risiko sistemik di mana platform rentan kolaps saat harus memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan.

Melansir dari Tiger Trade, Senin (2/2/2026), seorang nasabah bernama Dong Yu melaporkan saldo lebih dari 21.000 RMB atau Rp50 juta serta ribuan gram logam mulia miliknya tidak bisa ditarik.

Bahkan, permohonan pengambilan fisik perak yang diajukannya pada pertengahan Januari dibatalkan sepihak oleh sistem.

Kegagalan Jie Wo Rui memicu efek domino pada industri fintech emas. Beberapa platform serupa di WeChat seperti "Yundiandang" dan "Baoma Buying Gold" dilaporkan ikut menangguhkan operasi mereka secara mendadak.

Merespons desakan publik, manajemen Jie Wo Rui menawarkan skema penyelesaian berupa pengembalian dana 20% dari pokok atau cicilan bertahap. Namun, opsi ini dinilai merugikan dan ditolak oleh mayoritas nasabah yang menuntut pengembalian penuh.

Pada 28 Januari, manajemen memperbarui syarat likuidasi yang mewajibkan nasabah menandatangani surat pengampunan pidana untuk mendapatkan penyelesaian. Saat ini, proses verifikasi klaim masih berlangsung di bawah pengawasan ketat satgas pemerintah China.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut bahwa platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal bisa mulai ditunjuk untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar (marketplace) pada 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sudah ada sekitar 240 PMSE yang kini berhak untuk memotong dan memungut pajak dari sekitar hingga Rp9 triliun per tahun.

"Ada sekitar mungkin 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah terdaftar, sudah kami berikan hak untuk memotong dan memungut pajak dengan revenue performance sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun per tahun," terangnya, dikutip Jumat (30/1/2026).

Bimo mengatakan, otoritas pajak bakal meningkatkan jumlah penunjukan platform digital luar negeri itu agar bisa mengoptimalkan potensi penerimaan transaksi digital. Selanjutnya, dia bakal memperluas penunjukannya terhadap platform dalam negeri.

"Kami berharap mudah-mudahan di tahun 2026 platform digital dalam negeri juga nantinya akan kami wajibkan untuk memungut pajak sesuai dengan kondisi dari merchant-merchant yang ada di platform digital tersebut," lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun otoritas fiskal tidak hanya menggunakan metode penunjukkan PMSE dalam memperluas basis penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini juga sejak 2025 telah menerapkan pajak minimum global (global minimum tax).

Penerapan pajak minimum global itu memungkinkan pemerintah memajaki perusahaan asing yang menjalankan usahanya di negara tersebut, dengan laba konsolidasi sebesar 750 juta euro per tahun.

"Kami bisa mulai meng-exercise hak pemajakan kami terhadap investasi-investasi yang selama ini mendapatkan tax holiday di Indonesia sepanjang konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun. Kami akan bisa mengambil hak pemajakan 15% dari 22% rate untuk corporate income tax yang selama ini kami bebaskan," terang Bimo.

Adapun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik Rp440,1 triliun dari realisasi penerimaan pajak 2025 lalu sebesar Rp1.917,6 triliun.