Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut bahwa platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal bisa mulai ditunjuk untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar (marketplace) pada 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sudah ada sekitar 240 PMSE yang kini berhak untuk memotong dan memungut pajak dari sekitar hingga Rp9 triliun per tahun.

"Ada sekitar mungkin 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah terdaftar, sudah kami berikan hak untuk memotong dan memungut pajak dengan revenue performance sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun per tahun," terangnya, dikutip Jumat (30/1/2026).

Bimo mengatakan, otoritas pajak bakal meningkatkan jumlah penunjukan platform digital luar negeri itu agar bisa mengoptimalkan potensi penerimaan transaksi digital. Selanjutnya, dia bakal memperluas penunjukannya terhadap platform dalam negeri.

"Kami berharap mudah-mudahan di tahun 2026 platform digital dalam negeri juga nantinya akan kami wajibkan untuk memungut pajak sesuai dengan kondisi dari merchant-merchant yang ada di platform digital tersebut," lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun otoritas fiskal tidak hanya menggunakan metode penunjukkan PMSE dalam memperluas basis penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini juga sejak 2025 telah menerapkan pajak minimum global (global minimum tax).

Penerapan pajak minimum global itu memungkinkan pemerintah memajaki perusahaan asing yang menjalankan usahanya di negara tersebut, dengan laba konsolidasi sebesar 750 juta euro per tahun.

"Kami bisa mulai meng-exercise hak pemajakan kami terhadap investasi-investasi yang selama ini mendapatkan tax holiday di Indonesia sepanjang konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun. Kami akan bisa mengambil hak pemajakan 15% dari 22% rate untuk corporate income tax yang selama ini kami bebaskan," terang Bimo.

Adapun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik Rp440,1 triliun dari realisasi penerimaan pajak 2025 lalu sebesar Rp1.917,6 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall sebesar Rp 271,7 triliun setelah realisasi hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun. Kondisi ini menjadi beban awal bagi pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak 2026 yang dipatok meningkat signifikan.

Target penerimaan pajak 2026 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun, di luar penerimaan cukai. Target tersebut naik 22,9 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2025, sehingga memerlukan upaya ekstra dan strategi yang lebih presisi.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai shortfall penerimaan pajak 2025 tergolong sangat dalam. Menurut dia, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab pelemahan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu.

“Shortfall penerimaan pajak 2025 sangat dalam karena paling tidak ada tiga hal yang menjadi penyebab utama,” ujar Ajib dalam keterangannya kepada Republika, dikutip Ahad (11/1/2026).

Ajib menjelaskan, faktor pertama adalah sistem core tax yang belum berjalan sesuai perencanaan awal. Kondisi tersebut justru membuat penerimaan pajak tersendat dan menyebabkan ekstensifikasi serta intensifikasi pajak tidak optimal sepanjang 2025.

Faktor kedua berasal dari sisi ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi yang melandai dan secara riil tidak merata. Jumlah kelas menengah yang secara konsisten menopang belanja terus menyusut sehingga penerimaan pajak terkonstraksi,” ujarnya.

Adapun faktor ketiga adalah keputusan pemerintah untuk tidak melakukan ijon penerimaan pajak pada Desember 2025. “Sehingga penerimaan pajak benar-benar mencerminkan penerimaan riil tahun tersebut,” kata Ajib. Ia menilai langkah ini berisiko menekan penerimaan 2025, tetapi di sisi lain mencegah kontraksi penerimaan pada awal 2026.

“Jika ijon pajak dilakukan, potensi penerimaan pajak 2025 akan terdongkrak. Namun, dampaknya penerimaan Januari–Maret 2026 akan terkonstraksi. Ini langkah yang cukup berani dilakukan oleh Menteri Keuangan,” ujarnya.

Terkait proyeksi 2026, Ajib memperkirakan penerimaan pajak berpotensi tidak sepenuhnya mencapai target. Perhitungannya didasarkan pada empat variabel utama, yakni realisasi penerimaan 2025, potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak, penerimaan yang tidak diijon pada 2025, serta faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Dari empat variabel penghitungan potensi penerimaan tersebut, penerimaan pajak 2026 berpotensi mencapai Rp 2.291 triliun,” kata Ajib. Angka tersebut setara dengan 97,19 persen dari target penerimaan pajak 2026.

Namun, Ajib menegaskan proyeksi tersebut mensyaratkan keseriusan pemerintah pada sejumlah aspek. “Pertama, core tax harus berfungsi optimal,” tegasnya.

Menurut dia, optimalisasi sistem tersebut penting agar layanan, ekstensifikasi, dan intensifikasi perpajakan berjalan sesuai rencana serta menciptakan level playing field yang adil bagi dunia usaha. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pendekatan edukasi kepada wajib pajak.

“Penerimaan seharusnya bertumpu pada kesadaran pembayaran, bukan law enforcement,” ucapnya.

Hal ini dinilai sejalan dengan sistem self-assessment yang dianut Indonesia. Ajib juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung fungsi budgetair tanpa mengganggu sektor riil.

“Ketiga, mendorong regulasi yang pro-budgetair tanpa mengganggu sektor riil,” ungkapnya.

Salah satu contohnya adalah penerapan Global Minimum Tax yang tetap proinvestasi, tetapi berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Dengan konsistensi kebijakan serta masa penyesuaian yang memadai, Ajib optimistis penerimaan pajak 2026 masih dapat membaik.

“Pajak akan kembali menjadi fungsi penerimaan dan pengatur ekonomi yang optimal,” harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengubah pendekatan pemungutan pajak pada 2026, dari strategi penegakan hukum (law enforcement) yang agresif menjadi pendekatan edukasi dan peningkatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai perubahan strategi ini krusial untuk mengejar target penerimaan pajak 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun, atau naik signifikan 22,9% dari realisasi 2025 (Rp1.917,6 triliun).

Menurutnya, sepanjang 2025 pemerintah cenderung terlalu mengedepankan pendekatan law enforcement. Padahal, sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah self assessment, yang mana Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

"Penerimaan seharusnya bertumpu pada kesadaran pembayaran, bukan law enforcement. Terkait hal ini, otoritas juga perlu memperbaiki pola komunikasi publik. Hal ini sejalan dengan komitmen reformasi struktural Kementerian Keuangan," ungkap Ajib dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).

Dia meyakini realisasi penerimaan pajak 2025 yang hanya mencapai Rp1.917,6 triliun (87,6% dari target APBN) atau mengalami shortfall sebesar Rp271,7 triliun, disebabkan oleh tiga faktor utama.

Pertama, implementasi Coretax System yang belum berjalan sesuai perencanaan awal, sehingga menghambat ekstensifikasi dan intensifikasi. Kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menyusutnya jumlah kelas menengah yang menekan daya beli.

Ketiga, keputusan Menteri Keuangan Purbaya untuk tidak melakukan praktik 'ijon' penerimaan pajak pada Desember 2025. Ajib mengapresiasi langkah ini sebagai tindakan berani yang membuat penerimaan mencerminkan kondisi riil ekonomi, meski berdampak pada shortfall yang dalam.

"Kalau ijon pajak [pembayaran pajak di muka] dilakukan, potensi penerimaan pajak 2025 akan terdongkrak. Tetapi efeknya, penerimaan Januari—Maret 2026 akan terkontraksi," jelasnya.

Proyeksi dan Prasyarat 2026 dari Apindo

Melihat tantangan 2026, Ajib memproyeksikan penerimaan pajak berpotensi mencapai Rp2.291 triliun atau setara 97,19% dari target, dengan asumsi empat variabel.

Variabel tersebut meliputi: basis penerimaan 2025 (Rp1.917,6 triliun), optimalisasi Coretax (potensi Rp120 triliun atau 0,5% PDB), potensi penerimaan yang tidak di-ijon pada 2025 (estimasi Rp100 triliun), serta faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi (Rp153,4 triliun).

Kendati demikian, Ajib menegaskan angka proyeksi tersebut hanya bisa dicapai dengan beberapa catatan serius. Selain pergeseran dari law enforcement ke edukasi, pemerintah harus memastikan Coretax berfungsi optimal untuk menciptakan level playing field yang adil bagi dunia usaha.

Selain itu, regulasi yang dilahirkan harus bersifat budgetair tanpa mengganggu sektor riil.

"Contoh di antaranya adalah pemberlakuan Global Minimum Tax [pajak minimum global] yang tetap pro dengan investasi, tetapi berpotensi meningkatkan penerimaan. Selanjutnya, skema dan program tax expenditure yang lebih tepat sasaran," tambahnya.

Dunia usaha, lanjut Ajib, mengapresiasi terobosan fiskal Purbaya sepanjang tahun lalu. Hanya saja, konsistensi regulasi yang pro-dunia usaha diperlukan agar pajak kembali menjadi fungsi penerimaan dan pengatur ekonomi yang optimal.

Strategi 'Sikat' Underinvoicing & Pengemplang Pajak ala Purbaya

Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan lagi menoleransi kebocoran penerimaan negara demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5,4% tanpa memperlebar defisit anggaran.

Purbaya mengungkapkan bahwa strategi yang biasa-biasa saja (business as usual) dalam pengumpulan pendapatan negara sudah tidak relevan. Dia mencontohkan, realisasi penerimaan pajak 2025 yang tercatat turun 0,7% dari Rp1.942,6 triliun pada 2024 menjadi Rp1.917,6 triliun pada 2025.

"Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi, dalam waktu sebulan dua bulan kita akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu mengaku mendapat teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang pada Selasa (6/1/2026) terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo, kata Purbaya, mempertanyakan apakah negara akan terus membiarkan diri "dikibulin" atau dikelabui oleh aparat dan pengusaha nakal.

Oleh sebab itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing (memanipulasi nilai faktur lebih rendah dari aslinya) dalam ekspor komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara.

Berdasarkan temuan tim LNSW (Lembaga National Single Window), Purbaya mendeteksi adanya 10 perusahaan sawit besar yang melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

"Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi," jelasnya.

Selain sawit, otoritas fiskal juga membidik operasi bisnis ilegal alias industri liar yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA), khususnya dari China, di sektor baja dan bahan bangunan.

Purbaya membeberkan modus operasi perusahaan-perusahaan ini adalah menjual barang secara tunai (cash basis) langsung ke klien tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyayangkan adanya indikasi pembiaran oleh oknum otoritas pajak dan bea cukai selama ini.

"Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih," ungkapnya.

Dia menargetkan perbaikan signifikan dalam enam bulan masa jabatannya. Jika tidak ada perubahan maka Purbaya menyebut ancaman perampingan pegawai Bea Cukai seperti yang disampaikan Prabowo kepadanya beberapa waktu lalu bukan isapan jempol belaka.

"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana [Prabowo], kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Saya akan selamatkan supaya 16.000 pegawai itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya jelek kita akan rumahkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema perpajakan side-by-side oleh Amerika Serikat yang menggantikan Global Minimum Tax (GMT) dinilai tidak akan menganggu skema perpajakan global maupun menggerus potensi penerimaan negara Indonesia.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa mekanisme Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) yang telah diadopsi Indonesia tetap berlaku efektif, meski AS mendapatkan pengecualian dari pajak minimum global/Pilar Dua OECD.

Skema perpajakan side-by-side, sambungnya, memang tidak lagi mematuhi mekanisme Income Inclusion Rules (IIR) dan Undertaxed Payment Rule (UTPR) dalam pajak minimum global. Hanya saja, skema side-by-side tetap sejalan dengan mekanisme QDMTT.

"Pemerintah Indonesia masih bisa mengenakan pajak tambahan jika perusahaan asal AS memiliki tarif efektif kurang dari 15% [lewat mekanisme QDMTT]. Jadi, kita tidak perlu takut akan kebocoran basis pajak, hal itu tidak terjadi," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Fajry menjelaskan bahwa skema side-by-side justru membuktikan komitmen AS untuk menjaga eksistensi pajak minimum global. Instrumen ini dinilai tetap ampuh mencegah praktik penghindaran pajak ke yurisdiksi bertarif rendah serta menahan laju penurunan tarif pajak penghasilan korporasi (PPh Badan) atau race to the bottom seperti tujuan skema pajak global OECD.

Oleh sebab itu, dia melihat pengecualian perusahaan multinasional asal AS tidak akan mengubah Negeri Paman Sam menjadi surga pajak (tax haven). Pasalnya, meski tidak tunduk pada IIR ataupun UTPR, korporasi AS tetap terikat aturan domestik yang ketat.

Fajry menjelaskan mekanisme Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) yang kini bertransformasi menjadi Non-Continental Taxable Income (NCTI) dalam rancangan undang-undang One Big Beautiful Bill (OBBA).

"Sebaliknya, tarif efektif dari NCTI jauh lebih besar dibandingkan tarif efektif dari GMT," tambahnya.

Dari sisi geopolitik, Fajry menganalisis manuver Kementerian Keuangan AS ini sebagai upaya penyelarasan insentif fiskal, khususnya terkait riset dan pengembangan (R&D). Langkah ini dinilai wajar mengingat AS tengah berkompetisi ketat dengan China dalam supremasi teknologi, seperti artificial intelligence atau akal imitasi (AI).

Langkah serupa, menurutnya, juga terlihat pada kebijakan insentif fiskal era pemerintahan Joe Biden lewat Inflation Reduction Act (IRA) maupun CHIPS Act.

Bagi Indonesia, dia menilai perkembangan ini tidak mengganggu peta jalan implementasi pajak internasional yang telah disusun.

"Kita masih on-track dengan timeline [peta jalan] yang sudah ada. Sampai sekarang saya belum melihat ancaman besar dari hal tersebut bagi Pemerintah Indonesia," tutup Fajry.

AS Berhasil Hindari Pajak Minimum Global

Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menegaskan bahwa kesepakatan pajak minimum global atau Pilar Dua OECD/G20 tidak akan berlaku bagi perusahaan multinasional asal Negeri Paman Sam usai mencapai kesepakatan multilateral.

Bessent menyatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Eksekutif Hari Pertama (Day One Executive Orders) Presiden AS Donald Trump yang secara tegas menganulir kesepakatan Pilar Dua OECD/G20 yang sebelumnya diajukan oleh pemerintahan presiden sebelumnya, Joe Biden. Menurutnya, proposal era Biden tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum bagi AS.

"Hari ini, Pemerintahan [Trump] memenuhi janji tersebut. Melalui koordinasi erat dengan Kongres, Kementerian Keuangan bekerja untuk mencapai kesepakatan dengan lebih dari 145 negara dalam OECD/G20 Inclusive Framework," ungkap Bessent dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (6/1/2026).

Bessent menjelaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut, perusahaan yang berkantor pusat di AS akan tetap tunduk hanya pada pajak minimum global AS, sekaligus mendapatkan pengecualian dari ketentuan Pillar Dua OECD/G20.

Kesepakatan yang bertajuk "side-by-side agreement" ini dinilai mengakui kedaulatan pajak AS atas operasi perusahaan AS di seluruh dunia, sekaligus menghormati kedaulatan pajak negara lain atas aktivitas bisnis di dalam batas wilayah mereka masing-masing.

Lebih lanjut, Bessent menyoroti bahwa kesepakatan ini penting untuk melindungi nilai kredit penelitian dan pengembangan (R&D) AS serta insentif investasi lainnya yang telah disetujui Kongres. Perkembangan tersebut dinilai krusial untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, sejalan dengan visi AS untuk memimpin inovasi dan kemajuan teknologi.

"Kesepakatan ini merupakan kemenangan bersejarah dalam menjaga kedaulatan AS dan melindungi pekerja serta bisnis Amerika dari jangkauan ekstrateritorial yang berlebihan," katanya.

Ke depan, Kementerian Keuangan AS berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan negara-negara asing guna memastikan implementasi penuh dari kesepakatan ini. Selain itu, sambung Bessent, AS akan berupaya membangun stabilitas pajak internasional serta bergerak menuju dialog konstruktif terkait perpajakan ekonomi digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melanjutkan kebijakan insentif pajak berupa tax holiday pada 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tengah menyiapkan regulasi untuk melanjutkan insentif pajak itu.

Untuk diketahui, aturan pemberian tax holiday itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.69/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan regulasi untuk keberlanjutan tax holiday.

"Lanjut, lanjut. Jadi PMK tax holiday itu sedang kami proses untuk dilanjutkan 2026," ungkap Febrio kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Akan tetapi, Febrio menyebut aturan baru tax holiday tahun depan bukan hanya memperpanjang periode pemberlakuannya. Penerapannya akan mengacu kepada rezim pajak minimum global (global minimum tax) sebesar 15%.

"Karena dengan adanya global minimum tax, kami boleh memberikan tax holiday itu kan jadinya sampai 15% yang minimum. Jadi berarti 22% dikurang 15% berarti kan 7%," jelas Febrio.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyebut, sebagaimana rezim global minimum tax yang diusung forum G20, tax holiday dengan persentase penuh bisa memicu base erosion profit shifting (BEPS).

Dengan demikian, konsep pembebasan tarif pajak bagi investor tidak lagi 100% atau seluruh tarif pajak penghasilan (PPh) badan 22% full dihilangkan.

"Karena kalau kami berikan tax holiday full, itu artinya dia akan bayar pajak 15% nya ke negara asalnya dia. Itu sama saja kami mensubsidi APBN negara lain, nah itu kami enggak mau. Sedang kami rumuskan PMK untuk tax holiday-nya sudah sedang diperpanjang. Nanti yang 2026-nya itu tetap berlanjut," pungkas Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Group of Twenty atau G20 kembali mengeluarkan Leaders' Declaration sebelum penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang tahun ini diselenggarakan di Afrika Selatan. Pada deklarasi itu, negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia masih menyoroti berbagai masalah dalam rencana penerapan pajak minimum global (global minimum tax).

Untuk diketahui, pajak minimum global sebesar 15% termasuk dalam Pilar 2 pajak global yang ditawarkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta G20. Aturan itu mengharuskan penerapan pajak sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro.

Dengan demikian, dunia bisa mengurangi persaingan antarnegara untuk menetapkan tarif pajak rendah (race to the bottom) demi menarik investasi. Belakangan, lebih dari 49 negara, termasuk Indonesia yang merupakan anggota G20, sudah mulai menerapkan Pilar 2 pajak global itu di peraturan perundang-undangannya.

Pada G20 South Africa Summit: Leaders' Declaration, khususnya di bagian sistem perpajakan internasional, para negara anggota menyatakan bakal terus terlibat secara konstruktif untuk menangani kekhawatiran terkait dengan Pilar 2 pajak minimum global.

Tujuan bersama negara-negara G20 ke depan adalah untuk mencari solusi yang seimbang dan praktis serta diterima oleh seluruh pihak sesegera mungkin. Solusi penerapan global minimum tax (GMT) itu dinilai perlu mencakup komitmen untuk memastikan setiap risiko substansial yang mungkin teridentifikasi terkait dengan kesetaraan.

"Termasuk pembahasan tentang perlakuan yang adil terhadap insentif pajak berbasis substansi, dan risiko erosi basis pajak dan pengalihan laba (BEPS), ditangani dan akan memfasilitasi kemajuan lebih lanjut untuk menstabilkan sistem perpajakan internasional, termasuk dialog konstruktif tentang tantangan perpajakan yang timbul dari digitalisasi ekonomi," bunyi Leaders' Declaration G20 Afrika Selatan, dikutip Bisnis, Minggu (23/11/2025).

Sebagaimana Deklarasi G20 tahun lalu yang dipimpin Brasil, upaya-upaya penerapan pajak minimum global juga akan dibahas antara negara-negara anggota, serta mempertahankan kedaulatan pajak masing-masing negara.

Masih merujuk pada G20 Brasil, khususnya pada Deklarasi Tingkat Menteri atas Kerja Sama Perpajakan Internasional, negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu tahun ini juga memutuskan untuk tetap menyambut keputusan Inclusive Framework (IF) dalam mengadopsi pendekatan secara bertahap dan berbasis bukti. Tujuannya yakni untuk melihat mobilitas global serta untuk memahami interaksi antara kebijakan pajak, ketimpangan serta pertumbuhan.

Negara-negara G20 juga menyoroti langkah serupa oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation. Mereka menyatakan bakal tetap bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain, dengan memastikan agar tidak ada upaya-upaya yang terduplikasi.

Di sisi lain, negara-negara anggota turut menyambut laporan inventarisasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dari OECD dan G20. Laporan ini menunjukkan bahwa kemajuan signifikan dapat dicapai melalui kerja sama.

"Terdapat peluang untuk memperluas pencapaian ini dengan kerangka kerja OECD baru yang akan memungkinkan yurisdiksi yang berkepentingan untuk memperkuat transparansi perpajakan internasional atas properti tidak bergerak secara sukarela," bunyi deklarasi tersebut.

Tidak hanya itu, negara-negara G20 juga menggarisbawahi ihwal Domestic Resource Mobilization (DRM) sebagai tujuan bersama. Di bawah Presiden Afrika Selatan, DRM dipandang sebagai sumber pendanaan paling efektif. Tidak hanya itu, administrasi penerimaan juga dinilai sebagai pilar esensial bagi sistem perpajakan.

"Koordinasi dan kolaborasi di antara penyedia pembangunan kapasitas adalah penting, serta pendekatan terstruktur terhadap reformasi—yang dimiliki negara, dipimpin oleh negara, yang memenuhi kontrak sosial dengan wajib pajak–sangatlah berharga. Kami menantikan Konferensi Platform untuk Kolaborasi Pajak (PCT) tentang Pajak dan Pembangunan DRM di Tokyo tahun depan," pungkasnya.

Adapun dalam catatan Bisnis pada deklarasi G20 Brasil tahun lalu, usulan pengenaan pajak minimum untuk orang super kaya alias high net worthindividual (HNWI) juga belum disepakati sepenuhnya oleh negara-negara anggota.

Berdasarkan hasil Leaders' Declaration Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Brasil Hari Pertama, G20 menyatakan bahwa akan menghargai setiap kedaulatan perpajakan setiap negara. Untuk diketahui, individu dengan kekayaan sangat tinggi atau HNWI adalah orang yang memiliki aset likuid setidaknya US$1 juta setelah memperhitungkan kewajiban mereka.

Forum hanya akan memastikan bakal terlibat secara kooperatif agar memastikan para individu dengan kekayaan sangat tinggi atau high net worth individual (HNWI) dipajaki secara efektif.

"Dengan penghormatan penuh terhadap kedaulatan pajak, kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan individu dengan kekayaan sangat tinggi dipajaki secara efektif," bunyi dokumen Leaders' Declaration KTT G20 Brasil Hari Pertama, yang diterbitkan pada Senin (18/11/2024).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama dengan Kementerian Keuangan masih merampungkan insentif yang difokuskan untuk menarik investor menanamkan modalnya, sebagai pengganti tax holiday.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, insentif seperti tax holiday makin tak menarik saat ini karena pemberlakuan global minimum tax (GMT). Di Indonesia, GMT berlaku per 1 Januari 2025.

"Karena insentif tradisional seperti tax holiday, tax allowance, terkesan mutlak dan tidak semenarik dulu," kata Tirta dalam agenda diskusi FPCI dengan tema APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Oleh sebab itu, ia mengatakan, dalam merancang insentif baru pengganti tax holiday, BKPM bersama Kementerian Keuangan tengah mendesain bentuk insentif yang benar-benar baru, supaya investor semakin tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kita rancang bersama mereka upaya yang lebih terkoordinasi, termasuk langkah perencanaan bersama antara DJP, Kementerian Keuangan dan kementerian kita, termasuk menciptakan insentif baru agar lebih efektif," tegasnya.

Rancangan insentif baru ini, kata Tirta, menjadi penting karena seberapapun insentif pembebasan pajak yang diberikan pemerintah kepada investor, akan tetap merugikan pemerintah bila tidak didesain dengan bentuk insentif baru. Sebab, ada batasan tarif GMT 15% yang berlaku di semua negara.

"Kalau kita coba beri insentif ke mereka, katakanlah di bawah 15%, seperti pemerintah negara asalnya boleh ambil pajaknya, marginnya jadi beda, kan? Misalnya, pajak Indonesia 10%, 5% sisanya akan diambil kembali oleh negara asal tempat kantor pusat investornya berdiri," papar Tirta.

Karena insentif baru ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Tirta mengaku belum bisa bicara detail bentuk-bentuk yang tengah didesain. Ia hanya memastikan, insentif itu akan rampung dalam waktu dekat.

"Karena kami ingin menarik investor asing sebanyak mungkin. Jadi, ada beberapa desain atau beberapa skenario. Tapi kami masih mengerjakan lebih detail dalam skenario-skenario ini. Kami bergerak cepat karena semoga kementerian kami bisa mengeluarkan hal semacam ini untuk menarik investor asing," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sebetulnya masih memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025.

Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku masih merancang insentif pajak baru yang akan diterapkan sebagai pengganti insentif tax holiday.

Insentif tax holiday menjadi tidak relevan untuk diterapkan karena pemerintah telah menerapkan pemberlakuan global minimum tax (GMT) di Indonesia.

"Kita lagi merancang itu," kata Bimo saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

"GMT nya kita terapkan dulu," tegasnya.

Bimo menjelaskan, rancangan insentif pengganti tax holiday itu akan berpedoman pada upaya memperdalam pohon industri yang sudah ada di Indonesia.

"Jadi hilirisasinya makin bagus, makin dalam, otomatis distribusi manfaatnya juga makin oke," tuturnya.

Sempat beredar informasi insentif baru pengganti tax holiday akan berupa cash subsidy untuk sektor investasi strategis, refundable tax credit, dan nonrefundable tax credit, namun Bimo membantahnya.

"Enggak, enggak," ucap Bimo singkat.