Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dalam penegakan regulasi perlindungan anak di ruang siber dengan memasukkan sekitar 16.000 platform digital ke dalam profil berisiko tinggi jika belum melakukan pendaftaran secara mandiri.

Keputusan ini berimplikasi pada pelabelan otomatis sistem elektronik tersebut sebagai platform yang tidak ramah digunakan oleh anak-anak sekaligus memicu pengetatan pengawasan operasional oleh pemerintah.

Otoritas pengawas ruang digital bergerak cepat untuk mengklasifikasikan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak kunjung memberikan laporan pemenuhan standar Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP Tunas). Hingga saat ini baru sebagian kecil pelaku industri digital yang menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap regulasi baru tersebut.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan ketimpangan angka kepatuhan ini menunjukkan masih banyak pelaku industri yang belum mengintegrasikan sistem keamanan anak dalam platform mereka. Ketidakhadiran laporan mandiri ini memaksa pemerintah mengambil tindakan preventif demi keselamatan publik.

“Total masih ada 16.000 yang belum mendaftar. Mereka yang belum mendaftar akan otomotif ditetapkan sebagai platform dengan profil berisiko tinggi,” ujar Alexander saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, Alexander juga mengatakan bahwa platform digital terus melakukan deaktivitas akun pengguna yang di bawah 16 tahun. Salah satunya dilakukan oleh META.

Induk Facebook, Instagram, dan Whatsapp itu telah menonaktivkan 185.000 akun sebagai bentuk kepatuhan terhadap PP Tunas.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan bersama platform global lainnya seperti YouTube dan TikTok, total konten yang ditindak telah mencapai kisaran 4,8 juta hingga 4,9 juta unit. Tingginya angka intervensi digital pada tiga platform utama ini memperkuat urgensi penerapan standardisasi perlindungan anak secara menyeluruh.

Sebelumnya, pada 9 Juni 2026 Komdigi mencatat sebanyak 175 platform digital telah melakukan self-assessment atau penilaian mandiri terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS hingga 9 Juni 2026.

Self-assessment bagi penyelenggara platform digital tersebut merupakan bagian dari kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mulai diterapkan secara penuh pada akhir Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan 175 PLF tersebut berada di bawah naungan 64 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Komdigi untuk dievaluasi lebih lanjut.

“Sudah tepat tiga bulan sejak PP TUNAS diimplementasikan pada akhir Maret 2026. Saat ini ada sekitar 175 PLF yang dinaungi oleh 64 PSE yang sudah melakukan self-assessment dan menyerahkannya kepada Kemkomdigi,” kata Meutya.

Sejumlah platform yang telah menyampaikan hasil self-assessment berasal dari berbagai kategori layanan digital. Pada kategori layanan over-the-top (OTT) atau streaming terdapat Netflix, Vidio, HBO Max, dan Disney+. Sementara itu, kategori gim mencakup Roblox, PUBG Online, Crossfire, Age of Empires Mobile, Valorant, Free Fire, dan Mobile Legends.

Adapun pada kategori e-commerce, platform yang telah melaporkan hasil penilaian mandiri antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Sementara pada kategori sistem pembayaran terdapat DANA, GoPay, dan Flip.id. Adapun ChatGPT dan Grab masuk dalam kategori layanan lainnya.

Meutya menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang wajib dievaluasi dalam self-assessment tersebut. Aspek tersebut meliputi identifikasi tingkat risiko platform terhadap pengguna anak di bawah usia 16 tahun, potensi paparan konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan perundungan, kesiapan serta akurasi sistem verifikasi usia, mekanisme moderasi konten, hingga ketersediaan fitur pengawasan orang tua (parental control).

Setelah seluruh dokumen self-assessment diterima, Komdigi akan melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan antrean laporan yang masuk. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan kategori risiko masing-masing platform dan kesesuaiannya bagi kelompok usia tertentu.

Meutya menjelaskan bahwa karena PP TUNAS menggunakan pendekatan berbasis risiko, setiap risiko yang muncul harus ditelaah secara individual sehingga proses evaluasi membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah mengukur berbagai jenis risiko yang dapat dihadapi anak saat menggunakan platform digital.

“Di antaranya risiko terkait konten, risiko kontak dengan orang yang tidak dikenal, risiko kecanduan, risiko kesehatan, dan berbagai risiko lainnya,” katanya.

Menurut Meutya, Indonesia memilih mekanisme yang tidak hanya berfokus pada perlindungan anak, tetapi juga mendorong platform melakukan perbaikan fitur dan tata kelola agar semakin aman bagi pengguna anak. Pendekatan tersebut berbeda dengan sejumlah negara yang menerapkan pembatasan secara menyeluruh terhadap akses anak ke media sosial. Dalam pendekatan Indonesia, platform juga didorong untuk melakukan perubahan dan peningkatan sistem perlindungan.

“Karena itu kami mengukur perubahan-perubahan yang mereka lakukan, termasuk fitur-fitur yang dibuat agar lebih aman bagi anak-anak,” kata Meutya.

Dia juga mengingatkan platform yang belum menyampaikan hasil self-assessment agar segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak, platform tersebut berpotensi otomatis dikategorikan sebagai platform dengan risiko tinggi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara terkait anggapan bahwa kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang online akan berujung pada pungutan pajak baru.

Ia menegaskan NIB tidak memiliki kaitan dengan kebijakan perpajakan, melainkan berfungsi sebagai legalitas dasar bagi pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital.

Budi mengatakan muncul persepsi di media sosial yang mengaitkan kewajiban NIB dengan penambahan beban pajak bagi pelaku usaha e-commerce.

Menurut dia, anggapan tersebut tidak tepat karena setiap kegiatan usaha, baik yang dijalankan perseorangan maupun badan usaha, memang diwajibkan memiliki NIB sebagai identitas resmi usaha.

"NIB itu sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Saya lihat teman-teman di medsos seolah-olah kena pajak, enggak ada hubungannya," ujar Budi dalam konferensi pers di Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Ia menjelaskan kepemilikan NIB bertujuan memberikan kepastian legalitas bagi pelaku usaha. Dengan status usaha yang resmi, pelaku usaha dinilai akan lebih mudah mengakses layanan perbankan maupun pembiayaan untuk mengembangkan bisnis.

"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah," imbuhnya lebih lanjut.

Selain itu, legalitas usaha juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara daring.

Menurut Budi, identitas usaha yang jelas menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat kredibilitas penjual di marketplace maupun platform digital lainnya.

"NIB atau seller itu juga butuh kepercayaan dari konsumen. Kalau konsumen tidak percaya ya tidak bisa jual. Salah satunya kepercayaan itu adalah legalitas usaha," katanya.

Pemerintah sebelumnya resmi mewajibkan seluruh pedagang daring di marketplace memiliki NIB melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan tersebut mulai berlaku efektif sejak 8 Juni 2026.

Regulasi baru itu disusun untuk memperkuat tata kelola perdagangan digital yang melibatkan tiga pihak utama, yakni penjual, platform digital, dan konsumen.

Pemerintah ingin memastikan seluruh pihak memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas perdagangan secara elektronik.

Budi mengatakan pemerintah juga memberikan masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pelaku usaha yang baru memulai bisnis diberikan waktu enam bulan untuk mengurus NIB, sedangkan pelaku usaha yang telah beroperasi mendapat masa penyesuaian selama 18 bulan.

Ia menegaskan proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS).

"Ngurus NIB gratis dan gampang. Semua cukup online. Kalau sudah lengkap juga sebentar selesai," ujarnya.

Menurut Budi, pihaknya juga siap memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pembuatan NIB.

Langkah tersebut dilakukan agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan maupun peluang pengembangan usaha.

Sebagai informasi, NIB merupakan identitas resmi usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

Nomor tersebut berfungsi sebagai perizinan dasar untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, pemilik toko online mandiri, hingga pelaku usaha yang menerima pesanan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebanyak 19 penyelenggara sistem elektronik (PSE) telah menyerahkan laporan penilaian mandiri (self-assessment) terkait kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) hingga Senin (8/6).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid merinci jumlah tersebut mencakup para raksasa teknologi yang menaungi delapan platform besar. Platform global yang dimaksud meliputi Instagram, Threads, Facebook, BigoLive, X (dahulu Twitter), YouTube, TikTok, hingga Roblox.

"Jadi ini sudah tepat 3 bulan dari pertama Peraturan Menteri dikeluarkan yaitu pada Maret tahun 2026, sehingga tadi kami baru dilaporkan untuk saat ini ada sekitar 19 PSE (penyelenggara sistem elektronik), total 68 PLF (produk layanan fitur)," ujar Meutya dilansir dari Antara, Selasa (8/6/2026).

Masuknya laporan dari 19 platform ini menjadi sinyal positif terhadap respons industri atas kebijakan pelindungan anak di ranah digital. Kendati demikian, penyerahan berkas ini baru merupakan tahap awal dari rangkaian pengawasan ketat yang disiapkan pemerintah.

Menurut Meutya, otoritas terkait tidak akan langsung menelan mentah-mentah hasil laporan tersebut. Pihaknya bakal menelaah satu persatu indikator risiko dari hasil penilaian mandiri tiap-tiap platform.

Proses verifikasi ini diproyeksikan memakan waktu beberapa bulan guna memastikan hasil akhir profil risiko dari masing-masing PSE valid dan sesuai realitas di lapangan.

Bagi para pelaku industri digital yang masih mengulur waktu atau belum memenuhi ketentuan penilaian mandiri profil risiko layanannya sesuai aturan PP Tunas, Meutya mengimbau manajemen perusahaan untuk segera mengambil tindakan nyata dan berkoordinasi dengan kementerian.

"Tentu kita harapkan agar segera melaporkan, segera menyampaikan self-assessment-nya. Kemudian untuk yang sudah masuk, kita akan nilai secara hati-hati mengenai profil risikonya," kata Meutya.

Sebelumnya, pada akhir April lalu, Komdigi memberikan sinyal kuat terkait batas akhir pengumpulan dokumen ini. Otoritas menetapkan tanggal 6 Juni 2026 menjadi batas akhir bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melaporkan evaluasi mandiri atau self-assessment risiko kepada Pemerintah sejalan dengan implementasi regulasi tersebut.

Dalam aturan pelaksana PP Nomor 17 Tahun 2025, ketentuan evaluasi mandiri ini mengikat bagi seluruh PSE yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia. Otoritas memperlakukan aturan ini secara setara tanpa membedakan apakah cakupan layanan platform tersebut berskala global ataupun lokal.

"Untuk platform-platform lain juga kita mengingatkan untuk melakukan self-assessment dengan batas waktu yaitu 6 Juni tahun ini. Jadi kalau yang belum silakan segera memberikan self-assessment-nya agar tidak bertumpuk di ujung," kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, akhir April lalu.

Pemerintah memastikan pengawasan pasca-tenggat akan berjalan objektif. Hasil evaluasi mandiri dari tiap-tiap PSE itu nantinya bakal dinilai kembali oleh Pemerintah melalui tim yang didedikasikan khusus di internal Komdigi. Tim ini bertugas memetakan sejauh mana fitur perlindungan anak diimplementasikan.

Langkah mitigasi dan sanksi tegas juga membayangi para pelanggar regulasi ini. Apabila nantinya ada PSE yang tidak memenuhi ketentuan evaluasi mandiri sejalan PP Tunas untuk melindungi anak di ruang digital, Pemerintah akan melakukan penegakan aturan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan. Budi mengatakan revisi aturan tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan digital atau e-commerce yang mencakup penjual (seller), platform, dan konsumen.

“Sekarang Kemendag sedang merevisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, salah satu poin perubahan dalam revisi aturan tersebut berkaitan dengan transparansi biaya yang dikenakan platform kepada penjual.

“Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya. Biaya admin atau biaya apa pun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform-nya,” ujarnya.

Selain transparansi biaya, pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemendag juga mewajibkan platform menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi permasalahan dalam transaksi digital.

Budi mengatakan pemerintah ingin menciptakan hubungan yang setara antara penjual dan platform dalam ekosistem perdagangan digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

“Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan platform digital berisiko tinggi menyediakan fitur pembatasan komunikasi bagi pengguna anak sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Kebijakan ini ditujukan untuk menutup celah praktik child grooming dan risiko penculikan anak di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai memperketat penerapan aturan tersebut, yang menyasar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko tinggi, termasuk YouTube, TikTok, Instagram, hingga Roblox. Platform-platform dalam kategori ini diwajibkan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Kewajiban itu mengharuskan pengelola platform melakukan perubahan materiil terhadap fitur-fitur yang tersedia, guna memastikan pengguna anak tidak terpapar risiko digital saat beraktivitas di ruang siber.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menekankan bahwa aspek utama yang harus dipenuhi PSE adalah mekanisme verifikasi usia. Setiap platform wajib memastikan validitas usia penggunanya melalui sistem verifikasi yang mumpuni.

"PSE juga harus memastikan mitigasi terhadap risiko kontak yang mungkin terjadi di dalam platform," ujarnya di acara Bisnis Indonesia Forum, dilansir Rabu (6/5/2026).

Salah satu bentuk implementasinya adalah pembatasan fitur komunikasi pada kategori usia tertentu.

Sebagai contoh, dia menyebutkan fitur percakapan atau chat pada platform Roblox yang akan dinonaktifkan khusus untuk pengguna di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah ini dipandang krusial sebagai pencegahan praktik child grooming sekaligus menekan risiko penculikan anak yang bermula dari interaksi daring.

Selain risiko kontak, PSE juga dituntut bertanggung jawab penuh terhadap risiko konten. Moderasi konten bagi anak kini harus lebih mendalam dan spesifik.

Konten untuk anak tidak lagi hanya dibatasi pada pelarangan muatan perjudian maupun pornografi. Platform juga dilarang menayangkan konten yang membahayakan keselamatan nyawa pengguna anak.

Kriteria konten anak juga turut mempertimbangkan kesesuaian dengan tahap perkembangan usia. Pemerintah mendorong standarisasi yang membedakan konten layak untuk anak usia 3–5 tahun dengan kelompok usia 6–9 tahun. Perbedaan kebutuhan di setiap jenjang usia ini membuat moderasi konten menjadi jauh lebih kompleks, terutama ketika anak-anak menjadi pengguna aktif media sosial.

Seluruh kewajiban tersebut harus dijalankan PSE berdasarkan hasil penilaian risiko mandiri yang menjadi acuan dalam penentuan fitur perlindungan anak di masing-masing platform.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merilis formula skema denda administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak patuh terhadap PP Tunas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi kepada PSE yang tidak mematuhi kebijakan PP Tunas. Dalam hal ini, Komdigi untuk pertama kalinya mengembangkan skema denda administratif.

“Ini adalah pertama kali kami menerapkan formula dalam skema denda administratif. Dalam proses ini, kami juga melakukan alokasi yang proporsional untuk denda administratif,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lustarini juga menjelaskan pendekatan yang digunakan bersifat proporsional berbasis indeks pelanggaran dan skala usaha PSE. Terdapat empat komponen dalam indeks pelanggaran, yaitu dampak terhadap anak, periode atau durasi pelanggaran, upaya mitigasi risiko, serta riwayat pelanggaran sebelumnya.

Selain itu, terdapat batas maksimum denda (cap). Nilai denda tidak akan melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan berdasarkan skala usaha PSE, yaitu:
- Skala mikro: maksimal Rp1 miliar
- Skala kecil: maksimal Rp5 miliar
- Skala menengah: maksimal Rp10 miliar
- Skala besar/global: maksimal 6% dari total pendapatan global perusahaan

Rumus Perhitungan Denda

Besaran denda administratif dihitung menggunakan formula khusus yang mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Secara sederhana, denda ditentukan berdasarkan hasil penilaian indeks pelanggaran yang kemudian dikalikan dengan batas maksimum denda yang berlaku.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

Denda = (Total Indeks Pelanggaran ÷ 4) × Batas Maksimum Denda

Adapun penegakan aturan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dengan mengedepankan pembinaan dan kepatuhan. Terdapat empat tingkatan sanksi yaitu teguran tertulis sebanyak 1–3 kali, denda administratif, penghentian sementara, dan terakhir pemutusan akses.

Apabila PSE menunjukkan iktikad baik, seperti melakukan perbaikan sistem atau membayar denda, proses pengawasan dapat diselesaikan tanpa perlu eskalasi sanksi lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepastian berusaha.

Mekanisme Pengajuan Keberatan (Hak Sanggah PSE)

PSE juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan
PSE mengajukan keberatan secara tertulis setelah menerima keputusan sanksi.

1. Pemrosesan (Maksimal 20 hari)
Menteri atau Direktur Jenderal memproses permohonan keberatan. Jika melebihi batas waktu, permohonan dianggap diterima.

1. Penetapan (Maksimal 5 hari)
Jika dikabulkan, pemerintah akan memproses pencabutan atau penundaan sanksi.

4. Penyampaian (Maksimal 7 hari)
Keputusan akhir disampaikan secara resmi kepada PSE. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) membuka peluang bagi startup untuk mengembangkan teknologi verifikasi usia di platform digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan PP Tunas dapat menjadi ruang bagi pelaku industri, khususnya startup, untuk menghadirkan inovasi teknologi yang mampu memastikan usia pengguna secara lebih akurat.

“Ini juga merupakan peluang sebenarnya, karena memang teknologi ini pasti terus berkembang,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajukDunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman?di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan untuk memastikan teknologi verifikasi yang digunakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, PSE juga diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menyediakan teknologi tersebut, selama tetap menjamin perlindungan anak dan keandalan sistem.

“Artinya ada perlindungan anak, ada perlindungan data pribadinya juga yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mediodecci menyampaikan pemerintah berharap inovasi teknologi verifikasi usia ini dapat berkembang menjadi solusi nasional yang andal. Menurutnya, industri perlu didorong untuk menghadirkan teknologi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak di ruang digital.

Dia menambahkan, apabila teknologi yang dikembangkan terbukti andal, maka hal tersebut berpotensi menjadi proyek strategis yang dikembangkan di dalam negeri.

Sebagai gambaran, PP Tunas mengatur kewajiban PSE dalam melindungi anak di ruang digital, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia pengguna.

Dalam ketentuan Pasal 7, PSE diwajibkan menyediakan sistem verifikasi usia serta menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan pengguna sesuai dengan batas usia minimum pada produk, layanan, dan fitur yang disediakan.

Verifikasi ini dapat dilakukan secara mandiri oleh PSE atau melalui kerja sama dengan penyedia teknologi pihak ketiga. Namun, seluruh mekanisme tersebut harus memenuhi standar perlindungan data pribadi serta menjamin keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan.

Selain itu, aturan ini juga mengklasifikasikan kategori usia pengguna anak, mulai dari di bawah 13 tahun, 13 hingga di bawah 16 tahun, hingga 16 sampai di bawah 18 tahun. Setiap kategori memiliki ketentuan berbeda, termasuk kebutuhan persetujuan orang tua serta pembatasan akses terhadap fitur tertentu.

Dalam implementasinya, PP Tunas juga mengatur sanksi administratif bagi PSE yang tidak patuh, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses.

Dari sisi urgensi, data yang dipaparkan Komdigi menunjukkan tingginya penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 80,66%, dengan jumlah pengguna sekitar 229,94 juta. Tingginya akses ini juga diiringi dengan besarnya paparan anak terhadap ruang digital, tercermin dari indikator penggunaan pada kelompok anak yang mencapai sekitar 79,73.

Sejumlah indikator turut menunjukkan peningkatan risiko terhadap anak di ruang digital dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, proporsi anak yang mengalami paparan risiko tertentu meningkat dari 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% pada 2023, atau naik sekitar 1,6 kali. Bahkan, pada indikator lain, kenaikan risiko tercatat lebih signifikan, dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023, atau meningkat sekitar 2,7 kali lipat.

Selain itu, gejala depresi dan kecemasan pada anak perempuan dilaporkan tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki, yang semakin menegaskan adanya dampak serius dari aktivitas digital terhadap kesehatan mental anak. Kondisi ini memperkuat urgensi kehadiran regulasi seperti PP Tunas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menginformasikan kewajiban dan larangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas)

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan bahwa PP Tunas merupakan sabuk pengaman (safety belt) yang berfungsi sebagai perlindungan sekaligus standar keamanan dengan mengatur akuntabilitas PSE.

Lustarini juga menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025, terdapat tiga komponen wajib yang harus disediakan oleh PSE.

Ketiga kewajiban tersebut di antaranya adalah penyediaan informasi batas minimum usia pengguna, mekanisme verifikasi usia pengguna anak, serta mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur (PLF) atau potensi pelanggaran hak anak.

“Selama ini yang dilakukan adalah pengguna melakukan self-declaration, artinya pengguna digital dapat bersifat anonim,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Oleh karena itu, terdapat prinsip pengaturan dalam PP Tunas yang harus dipahami oleh PSE. Komdigi membagikan kewajiban dan larangan bagi PSE sebagaimana diatur dalam PP Tunas.

Berikut 10 kewajiban PSE beserta larangannya:

Kewajiban PSE:

1. Menyediakan fitur persetujuan orang tua atau wali anak.
2. Mengonfigurasi produk, layanan, dan fitur (PLF) dengan tingkat privasi tinggi.
3. Memberikan notifikasi terkait pelacakan lokasi anak.
4. Menyelenggarakan PLF sesuai dengan fungsi dan usia anak.
5. Melakukan edukasi dan pemberdayaan serta melaporkannya kepada Menteri.
6. Memastikan pihak yang bekerja sama dengan PSE mematuhi ketentuan pelindungan anak.
7. Bertanggung jawab atas pelindungan data pribadi pada perangkat atau mainan yang terhubung dengan internet.
8. Memberikan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan.
9. Menunjuk pejabat yang bertugas dalam pelindungan data pribadi.
10. Menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi.

Larangan PSE dalam PP Tunas di antaranya adalah tidak melakukan profiling terhadap anak, tidak mengumpulkan data geolokasi anak secara tidak semestinya, serta tidak menerapkan nudge technique dalam penyelenggaraan produk, layanan, dan fitur (PLF).

Selain itu, Pasal 3 PP Tunas mengatur objek atau pihak yang wajib mengikuti ketentuan ini, yaitu PSE publik (lembaga atau instansi negara yang menyediakan layanan digital untuk masyarakat) serta PSE privat (perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia).

Aturan ini tidak hanya berlaku untuk aplikasi khusus anak, tetapi juga mencakup dua kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Tunas, yaitu PLF khusus anak dan PLF yang mungkin diakses oleh anak.

Tidak berhenti di situ, Pasal 5 PP Tunas juga mengatur aspek risiko yang harus dimitigasi oleh pemilik platform agar anak tetap aman saat beraktivitas di ruang digital.

Aspek tersebut meliputi risiko interaksi berbahaya, konten negatif, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, ketergantungan, serta kesehatan psikologis dan fisiologis.

Lustarini menambahkan, dalam proses penilaian terdapat total 58 instrumen atau pertanyaan yang harus dijawab oleh penyelenggara sistem elektronik untuk mengukur profil risiko layanan.

Namun, penting untuk dipahami kategori risiko tinggi tidak berarti produk tersebut buruk atau berbahaya secara umum. Di masyarakat sering muncul anggapan risiko tinggi identik dengan sesuatu yang harus dihindari, padahal tidak selalu demikian. Penetapan risiko tinggi kerap terjadi karena layanan tersebut memang tidak dirancang untuk digunakan oleh anak-anak.

“Ini bukan mengukur jelek atau tidaknya suatu produk digital, melainkan apakah produk tersebut diperuntukkan bagi anak atau bukan,” jelasnya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan profil risiko dalam PP Tunas juga berlaku bagi platform digital, sepertik perusahaan e-commerce dan finansial teknologi (fintech), yang kemungkinan digunakan oleh anak.

Diskusi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau PP Tunas kerap terfokus pada delapan platform besar yang dianggap memiliki risiko tinggi, seperti TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube. Namun, cakupan regulasi ini jauh lebih luas dari sekadar platform media sosial populer.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan regulasi ini berlaku bagi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik lingkup publik maupun privat.

Dalam sektor privat, setidaknya terdapat enam kategori layanan yang wajib tunduk pada aturan ini. Sektor tersebut meliputi mesin pencari (search engine), e-commerce dan marketplace, layanan teknologi finansial (fintech), perbankan, hingga penyedia layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

“Jadi tidak terbatas pada media sosial,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Mediodecci mengatakan platform yang masuk dalam lingkup PP Tunas nantinya memiliki kewajiban melakukan penilaian profil risiko berdasarkan tujuh aspek krusial. Ketujuh poin tersebut mencakup risiko kontak, konten, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, ketergantungan atau adiksi, serta dampak terhadap kesehatan psikologis dan fisiologis anak.

Untuk melakukan penilaian tersebut, PSE perlu menjawab 58 instrumen pertanyaan yang telah disiapkan pemerintah. Hasil jawaban ini menjadi penentu apakah platform masuk dalam kategori profil risiko tinggi atau rendah.

Terkait kriteria, tidak semua PSE otomatis wajib tunduk pada regulasi. Kewajiban ini hanya berlaku bagi layanan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti apakah produk tersebut dirancang khusus untuk anak atau memiliki potensi besar diakses oleh anak.

Pengukuran kriteria ini mengacu pada kertas kerja yang diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2025 (KM 142).

Platform yang memang didesain secara spesifik untuk pengguna dewasa berusia 18 tahun ke atas tidak termasuk dalam cakupan kewajiban ini. Namun, pembuktian status tersebut harus melalui mekanisme validasi yang ketat.

Mediodecci memaparkan terdapat indikator pembatasan akses yang menjadi acuan, seperti penggunaan sistem autentikasi berlapis atau persyaratan kepemilikan identitas tertentu.

Contohnya, layanan yang mewajibkan pengguna memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau aplikasi yang mensyaratkan kepemilikan kartu kredit maupun metode pembayaran khusus. Mekanisme seperti ini secara tidak langsung menyaring akses pengguna di bawah umur.

Seluruh mekanisme tersebut harus terdokumentasi dalam kertas kerja KM 142. Dokumen ini menjadi bukti apakah suatu PSE masuk dalam cakupan regulasi atau sebaliknya. Bagi PSE yang memenuhi syarat, proses penilaian profil risiko menjadi tahap yang wajib dilalui sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak di ruang digital nasional. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap ekosistem digital Indonesia lebih aman bagi seluruh lapisan pengguna, terutama generasi muda.

Bisnis.com, JAKARTA — Wikimedia Foundation menyelesaikan proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Sejalan dengan hal tersebut maka akses Wikipedia akan kembali normal.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan Wikimedia Foundation sudah menuntaskan tahapan pendaftaran. Saat ini, otoritas sedang memproses normalisasi akses Wikipedia bagi masyarakat luas.

Pemerintah mengapresiasi inisiatif Wikimedia Foundation dalam memenuhi kewajiban administratif tersebut. Kewajiban pendaftaran PSE sendiri bertujuan menciptakan tata kelola sistem elektronik yang tertib, transparan, serta akuntabel di Tanah Air.

“Kami memproses normalisasi akses Wikipedia,” kata Alexander dikutip, Kamis (30/4/2026)

Alexander menegaskan setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab penuh atas layanan dan fitur operasional di Indonesia. Melalui pendaftaran ini, ada kejelasan mengenai pihak penanggung jawab serta mekanisme koordinasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap entitas digital di Indonesia dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perundang-undangan. Langkah pendaftaran ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang sehat.

Dalam pertemuan terakhir dengan Komdigi, Wikimedia Foundation memberikan klarifikasi mengenai posisinya. Organisasi ini beroperasi sebagai lembaga global yang didukung komunitas sukarelawan lintas negara, termasuk di Indonesia melalui Wikimedia Indonesia.

Pihak Wikimedia Foundation mengonfirmasi Wikimedia Indonesia merupakan entitas terpisah. Pernyataan ataupun pandangan yang disampaikan oleh Wikimedia Indonesia, termasuk melalui media sosial, tidak merepresentasikan posisi resmi Wikimedia Foundation sebagai subjek kewajiban pendaftaran PSE.

Pembedaan status hukum ini menjadi poin penting bagi publik untuk memahami siapa pihak yang memikul tanggung jawab operasional atas sistem elektronik yang terdaftar. Klarifikasi ini menutup spekulasi mengenai hubungan antar-entitas dalam konteks pemenuhan kewajiban regulasi di Indonesia.

Komdigi berkomitmen untuk terus mendampingi seluruh PSE dalam memenuhi kewajiban regulasi. Langkah ini bertujuan mewujudkan ruang digital Indonesia yang tertib, adil, serta melindungi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip pelindungan data pribadi serta hak asasi manusia.

Kehadiran Wikipedia sebagai PSE terdaftar diharapkan membawa dampak positif bagi akses informasi masyarakat. Dengan normalisasi akses, pengguna di Indonesia dapat kembali memanfaatkan ensiklopedia digital tersebut untuk keperluan edukasi dan literasi.

Pendaftaran ini menjadi bukti kesiapan entitas teknologi global dalam beradaptasi dengan kerangka hukum nasional, sekaligus memperkuat tata kelola ruang digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan Wikimedia Foundation secara resmi memulai proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), seiring komunikasi intensif yang dijalin bersama pemerintah guna menjamin keberlanjutan layanan ensiklopedia daring tersebut di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen Wikimedia mematuhi regulasi lokal sekaligus memperkokoh tata kelola ruang digital nasional.

Sejak 23 April 2026, kata Meutya, telah berlangsung pertemuan dengan Wikimedia Foundation. "Kami menjalin kontak langsung dengan kantor pusat di San Francisco, termasuk kehadiran perwakilan mereka secara fisik di kantor Komdigi,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Kewajiban pendaftaran tersebut bersandar pada landasan hukum Peraturan Pemerintah No.71/2019 serta Peraturan Menteri Kominfo No.5/2020.

Regulasi ini menyasar seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa terkecuali. Meuyta memaparkan seluruh PSE wajib terdata dalam administrasi negara, mencakup entitas mancanegara, lokal, organisasi berorientasi laba, hingga lembaga nirlaba.

Proses pendaftaran Wikimedia Foundation kini memasuki fase awal berupa penyerahan dokumen administratif kepada otoritas terkait. Pemerintah memproyeksikan seluruh prosedur tuntas dalam waktu singkat.

Meutya menyebut kebijakan pendaftaran PSE bukan langkah mendadak, melainkan instrumen yang telah berlaku sejak 2019 demi memberikan jaminan perlindungan konsumen.

“Ini berada dalam kerangka perlindungan pengguna serta penegakan hukum. Seluruh platform wajib tunduk pada regulasi berlaku di wilayah hukum Indonesia,” ucap Meutya.

Pemerintah secara khusus mengapresiasi sikap kooperatif pengelola Wikipedia tersebut karena menghormati kebijakan kedaulatan digital nasional.

Dalam pertemuan terkini, kedua belah pihak mencapai kesepahaman krusial mengenai urgensi pendaftaran. Sebelumnya, platform ini sempat menghadapi tantangan administratif serius berupa potensi pemblokiran akses jika ketentuan tidak terpenuhi. Namun, dialog terbuka antara pemerintah dan perwakilan San Francisco berhasil memitigasi risiko tersebut.

Pemerintah memandang kewajiban pendaftaran PSE sebagai bagian integral dari upaya memperkuat ekosistem digital agar lebih aman dan tertib bagi publik. Langkah Wikimedia ini diharapkan menjadi preseden positif bagi platform global lainnya dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintah Indonesia.

Melalui kesepakatan ini, sinergi antara otoritas digital dan platform penyedia pengetahuan diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi inklusif serta berkelanjutan.

Kehadiran dokumen legal dari Wikimedia menjadi fondasi penting bagi jaminan perlindungan data serta akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik di masa depan. Kelancaran proses ini memastikan masyarakat tetap dapat mengakses sumber informasi edukatif secara aman di bawah payung hukum Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons, terancam ditutup sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) apabila tidak segera menyelesaikan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia hingga 23 April 2026. Adapun kebijakan tersebut diyakini tidak mengganggu arus informasi.

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menilai seandainya Komdigi menghentikan sementara platform wikipedia, arus informasi tetap akan berjalan seperti biasa. Pasalnya, Wikipedia selama ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dasar, yang mana masyarakat memiliki banyak alternatif untuk mengakses informasi tersebut.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan pemerintah melalui Komdigi telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang kepada Wikimedia Foundation untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, platform tak kunjung mematuhi.

“Di Indonesia ada aturan main terkait dengan penyelenggara sistem elektronik dan Wikimedia ini kan ternyata masih belum memenuhi ketentuan itu, ya patut memang ditegur gitu,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Ardi menilai pemberian tenggat waktu yang berulang justru berpotensi menggerus integritas dan reputasi Komdigi apabila tidak diikuti dengan ketegasan penegakan aturan.

Menurutnya, langkah penegakan aturan tersebut keliru jika dikaitkan dengan upaya mengendalikan arus informasi. Regulasi mengenai PSE, lanjutnya, sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi sebelumnya tidak ditegakkan secara ketat. Komdigi di bawah pimpinan Meutya Hafid berada dalam jalur yang benar untuk menegakan aturan tersebut.

Dia mengingatkan jika aturan tidak ditegakkan, akan muncul risiko baru yang sulit diprediksi, terutama di tengah perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang membuat arus informasi semakin bebas.

“Jadi harus ada ketegasan, paling tidak kita dipandang oleh industri, kita punya ketegasan dan penekatan aturan, jadi kalau diberikan kelonggaran waktu dan sebagainya terus-menerus, ya ini terusnya taruhannya ya reputasi, reputasi Komdigi itu sendiri,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Bisnis telah mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi terkait status pendaftaran Wikimedia, namun belum memperoleh respons.

Sebelumnya, pada 15 April 2026, Komdigi memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan pendaftaran PSE lingkup privat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujar Alexander dalam keterangan resmi, Rabu (15/04/2026).

Dia menegaskan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh platform, termasuk Wikimedia Foundation yang beroperasi di Indonesia. Per 15 April, Wikimedia diberikan waktu tujuh hari kerja untuk mendaftar. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.

Menurut Alexander, ultimatum tersebut diberikan setelah pemerintah sebelumnya memberikan sejumlah perpanjangan waktu sejak 2025. Pemberitahuan awal telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025 agar segera mendaftar sebagai PSE lingkup privat.

Dalam prosesnya, Wikimedia beberapa kali mengajukan perpanjangan waktu, namun hingga batas akhir yang ditetapkan tetap belum memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah bahkan sempat melakukan pembatasan terbatas pada 25 Februari 2026 dengan memblokir akses ke domain autentikasi (auth.wikimedia.org).

Komdigi juga telah mengundang Wikimedia untuk membahas pendaftaran pada April 2026, namun hingga tenggat terakhir diberikan, proses registrasi belum juga diselesaikan.

Sebagai langkah penegakan hukum, pemerintah kemudian memberikan perpanjangan waktu terakhir selama tujuh hari. Alexander menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila tidak ada kepatuhan.

“Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” kata Alexander.

Pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk memastikan legalitas operasional, pelindungan data pengguna, serta tata kelola ruang digital.

Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, disebutkan penyelenggara sistem elektronik yang tidak mendaftar dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses atau pemblokiran layanan.

Alexander menegaskan bahwa proses pendaftaran PSE tidak dipungut biaya dan diberlakukan secara setara, baik bagi platform komersial maupun nirlaba, termasuk Wikimedia Foundation.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutupnya.

Dampak ke Komunitas Wikimedia

Di sisi lain, komunitas Wikimedia Indonesia menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap ekosistem pengetahuan terbuka. Dalam pernyataan terbuka, mereka menegaskan bahwa yang dibatasi bukan akses membaca, melainkan akses kontributor.

“Dengan pembatasan akses login, Wikimedian akan kesulitan memperbarui artikel Wikipedia agar tetap andal. Dengan pembatasan pendaftaran akun, kontributor baru yang ingin berbagi pengetahuan akan terhambat,” tulis pernyataan tersebut.

Komunitas juga menggambarkan kondisi ini sebagai paradoks dalam akses informasi, di mana masyarakat masih dapat membaca Wikipedia, tetapi ruang untuk berkontribusi—seperti menulis atau memperbarui artikel—menjadi terbatas.

Selain itu, mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada pelestarian bahasa daerah karena dapat menghambat penutur asli dalam menulis dan mendokumentasikan bahasa ibu mereka, sehingga berisiko mempercepat kepunahan.

Komunitas menegaskan bahwa kontribusi sukarelawan merupakan tulang punggung Wikipedia. Tanpa peran para kontributor, pembaruan informasi akan semakin sulit dilakukan dan penyebaran pengetahuan berpotensi terhambat.

Dalam pernyataan sikapnya, komunitas Wikimedia Indonesia mendesak pemerintah mencabut pembatasan akses login dan pendaftaran, serta tidak menerapkan kebijakan serupa di masa mendatang.

Timeline Evaluasi Kepatuhan PSE Wikimedia Foundation

14 November 2025: Kemkomdigi mengirim notifikasi awal kewajiban pendaftaran PSE
21 November 2025: Wikimedia meminta perpanjangan waktu, disetujui
1 Desember 2025: Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, disetujui
6 Januari 2026: Wikimedia meminta perpanjangan lagi, dengan batas final 20 Januari 2026
28 Januari 2026: Batas waktu final tidak dipenuhi, Kemkomdigi kirim surat rencana pemblokiran
28 Januari–25 Februari 2026: Tidak ada tanggapan dari Wikimedia
25 Februari 2026: Dilakukan pembatasan terbatas pada domain auth.wikimedia.org
7 April 2026: Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan
9 April 2026: Wikimedia menyampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia
13 April 2026: Wikimedia masih belum mendaftar PSE
15 April 2026: Diberikan perpanjangan terakhir selama 7 hari sebelum potensi pemblokiran