REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah segera mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE lokal memungut Pajak Penghasilan atas transaksi pedagang di marketplace dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan aturan teknis kebijakan ini telah rampung dan kini menunggu persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Aturan sudah siap, tinggal menunggu Pak Menteri berkenan meluncurkan kebijakan ini,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Kebijakan ini menyasar pedagang daring di marketplace domestik, termasuk pelaku usaha kecil, dengan mekanisme pemungutan PPh dilakukan langsung melalui platform tempat mereka berjualan. Pemerintah berharap sistem ini membuat tata kelola perpajakan sektor ekonomi digital lebih tertib dan menciptakan perlakuan yang setara dengan PMSE asing yang lebih dulu dikenakan kewajiban serupa.

Pemerintah menilai penerimaan dari sektor digital penting untuk mendukung pembiayaan program publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini memberi kepastian bagi pedagang terkait kewajiban perpajakan mereka.

Dalam konteks target penerimaan pajak 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis capaian dapat melampaui sasaran jika tren awal tahun terjaga. Bimo mencatat, realisasi pajak Januari 2026 tumbuh 30 persen dibanding periode sama tahun lalu.

“Ceteris paribus, kalau kita pertahankan 30 persen, pasti bisa,” katanya.

Bimo mengingatkan, penerimaan pajak bersifat fluktuatif, seperti tahun lalu yang sempat terkontraksi hingga 40 persen. Pada awal tahun, restitusi biasanya belum banyak dibayarkan sehingga realisasi tampak lebih tinggi.

Sepanjang 2025, restitusi pajak mencapai Rp361 triliun dan tahun ini DJP berupaya membuat proses restitusi lebih teratur. “Kami adjust supaya kalau restitusi segitu, bruto penerimaan harus lebih tinggi,” jelas Bimo.

Untuk menjaga momentum, DJP menyiapkan sejumlah langkah seperti ekstensifikasi wajib pajak, percepatan elektronifikasi layanan, penguatan sistem Coretax, serta pembenahan administrasi.

“Kami butuh extra effort untuk perluas basis, perbaiki administrasi lebih efisien dan cepat,” tegasnya.

DJP juga menekankan pentingnya integritas aparatur pajak untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung peningkatan penerimaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut bahwa platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal bisa mulai ditunjuk untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar (marketplace) pada 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sudah ada sekitar 240 PMSE yang kini berhak untuk memotong dan memungut pajak dari sekitar hingga Rp9 triliun per tahun.

"Ada sekitar mungkin 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah terdaftar, sudah kami berikan hak untuk memotong dan memungut pajak dengan revenue performance sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun per tahun," terangnya, dikutip Jumat (30/1/2026).

Bimo mengatakan, otoritas pajak bakal meningkatkan jumlah penunjukan platform digital luar negeri itu agar bisa mengoptimalkan potensi penerimaan transaksi digital. Selanjutnya, dia bakal memperluas penunjukannya terhadap platform dalam negeri.

"Kami berharap mudah-mudahan di tahun 2026 platform digital dalam negeri juga nantinya akan kami wajibkan untuk memungut pajak sesuai dengan kondisi dari merchant-merchant yang ada di platform digital tersebut," lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun otoritas fiskal tidak hanya menggunakan metode penunjukkan PMSE dalam memperluas basis penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini juga sejak 2025 telah menerapkan pajak minimum global (global minimum tax).

Penerapan pajak minimum global itu memungkinkan pemerintah memajaki perusahaan asing yang menjalankan usahanya di negara tersebut, dengan laba konsolidasi sebesar 750 juta euro per tahun.

"Kami bisa mulai meng-exercise hak pemajakan kami terhadap investasi-investasi yang selama ini mendapatkan tax holiday di Indonesia sepanjang konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun. Kami akan bisa mengambil hak pemajakan 15% dari 22% rate untuk corporate income tax yang selama ini kami bebaskan," terang Bimo.

Adapun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik Rp440,1 triliun dari realisasi penerimaan pajak 2025 lalu sebesar Rp1.917,6 triliun.