Di tengah upaya mempercepat transformasi bisnis, PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengantongi pinjaman baru senilai SG$ 345 juta atau setara Rp 5,32 triliun. Fasilitas pinjaman sindikasi itu memiliki nilai maksimal SG$ 385 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), fasilitas tersebut terdiri atas term loan hingga SG$ 345 juta dan revolving loan hingga SG$ 40 juta. Pembiayaan itu diberikan kepada tiga entitas anak TOBA, yakni Cora Environment Group Pte Ltd (CEG), SBT Invest Pte Ltd, dan Taonga Holdings Pte Ltd.

Tak hanya itu, sindikasi pinjaman melibatkan sejumlah bank internasional, dengan DBS Bank Ltd bertindak sebagai coordinating bank, mandated lead arranger and bookrunner, agent, common security agent, serta existing hedge counterparty.

Adapun Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of China Limited, E.Sun Commercial Bank, Malayan Banking Berhad (Maybank), RHB Bank Berhad, Societe Generale, Taishin International Bank Co Ltd, dan Natixis Singapore Branch menjadi pemberi pinjaman.

Analis Ciptadana Sekuritas, Rizal Rafly menilai keterlibatan banyak bank internasional mencerminkan kepercayaan terhadap strategi TOBA dalam memperkuat portofolio bisnis berkelanjutan. Menurutnya, lembaga keuangan global umumnya menerapkan proses uji kelayakan yang ketat sebelum menyalurkan pembiayaan. Ini terutama berlaku untuk proyek infrastruktur, transisi energi, dan bisnis yang memiliki arus kas jangka panjang.

Dengan demikian, partisipasi para kreditur tersebut menunjukkan TOBA mulai dipandang sebagai emiten yang memiliki posisi strategis dalam tema transisi energi dan ekonomi berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar refinancing, tetapi juga sinyal bahwa pemberi pinjaman melihat bisnis baru TOBA, terutama pengelolaan limbah dan energi bersih, memiliki prospek kredit yang layak,” ujar Rizal dalam analisisnya, Selasa (30/6).

Dia juga menyoroti masuknya Natixis dan Societe Generale sebagai pemberi pinjaman dalam sindikasi tersebut. Menurut dia, kehadiran dua bank asal Prancis itu memperkuat eksposur lembaga keuangan Eropa dalam struktur pendanaan TOBA.

Di kawasan Asia, bank-bank Eropa dikenal aktif membiayai proyek-proyek bertema lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), transisi energi, infrastruktur berkelanjutan, serta ekonomi sirkular. Ia menilai adanya Natixis dan Societe Generale dinilai dapat memperluas akses TOBA terhadap sumber pendanaan internasional sekaligus memperkuat kredibilitas perseroan di mata investor global.

“Ini juga memberi sinyal bahwa bisnis pengelolaan limbah yang dikembangkan perseroan mulai dipandang memiliki profil kredit menarik,” ujar Rizal.

Adapun TOBA akan menggunakan dana dari fasilitas pinjaman tersebut untuk melunasi sebagian pinjaman lama milik SBT Invest dan Taonga, sekaligus membiayai kebutuhan modal kerja serta belanja modal SBT Invest beserta anak usahanya.

Perseroan menyatakan langkah ini sebagai bagian dari strategi mengoptimalkan struktur pembiayaan, baik melalui penurunan biaya pendanaan, perpanjangan tenor, maupun peningkatan fleksibilitas dalam mengelola kewajiban keuangan.

Rizal mengatakan, struktur pembiayaan yang lebih efisien dinilai dapat memberi ruang bagi TOBA untuk mempercepat transformasi bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, TOBA secara bertahap mengurangi ketergantungan pada bisnis batu bara dengan memperbesar porsi usaha di sektor pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan ekosistem kendaraan listrik.

Transformasi tersebut sejalan dengan komitmen TBS2030, yakni mengubah TOBA dari perusahaan berbasis batu bara menjadi perusahaan yang berfokus pada bisnis berkelanjutan dalam empat tahun mendatang. Strategi itu diwujudkan melalui ekspansi di sektor pengelolaan limbah, kendaraan listrik, dan energi terbarukan.

Pergeseran portofolio bisnis mulai tercermin pada kinerja keuangan perseroan. Pada kuartal I 2026, TOBA membukukan pendapatan sebesar US$ 86,3 juta, naik 20,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Segmen pengelolaan limbah menjadi penyumbang terbesar dengan pendapatan US$ 52 juta atau sekitar 60,2% dari total pendapatan.

Sementara itu, segmen kendaraan listrik menyumbang 3,7%. Rizal menilai perubahan komposisi pendapatan tersebut memperkuat daya tarik TOBA di mata investor maupun kreditur.

Di tengah meningkatnya fokus pasar terhadap dekarbonisasi, ekonomi sirkular, dan pembiayaan berkelanjutan, TOBA dinilai memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu emiten yang identik dengan tema transisi energi di pasar modal Indonesia.

“Jika transformasi ini terus berjalan konsisten, TBS berpotensi memperoleh valuasi yang lebih baik karena pasar tidak lagi melihatnya semata sebagai emiten batu bara, tetapi sebagai platform bisnis berkelanjutan dengan eksposur pada waste management, renewable energy, dan EVecosystem,” ujar Rizal.

IDXChannel - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) memperoleh pinjaman sindikasi dengan total komitmen hingga USD385 juta atau setara Rp5 triliun dari bank-bank terkemuka yang beroperasi di Singapura.

Pinjaman sindikasi tersebut dipimpin oleh DBS Bank. Hal ini penting untuk memperkuat bisnis pengelolaan limbah atau waste management TOBA lewat ketiga anak usahanya di Singapura, yakni CEG, SBT Invest, dan Taonga yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseroan.

Fasilitas kredit tersebut mencakup pinjaman berjangka (term loan) dengan plafon USD345 juta dan kredit fleksibel (revolving loan) hingga USD40 juta. Dengan demikian, keseluruhan komitmen fasilitas pinjaman mencapai USD385 juta.

Manajemen TOBA menyatakan, fasilitas pinjaman ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk mengoptimalkan struktur pendanaan anak usahanya.

"Melalui transaksi fasilitas pinjaman ini, diharapkan perseroan memperoleh struktur pembiayaan yang lebih efisien," katanya dalam keterbukaan informasi, Jumat (26/6/2026).

Pinjaman jumbo itu sebagian besar akan digunakan untuk melunasi pinjaman lama (refinancing) milik SBT Invest dan Tonga, yang diharapkan dapat menekan biaya pendanaan (cost of fund), tenor pinjaman, hingga fleksibilitas yang lebih baik. Kemudian sisanya akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure atau capex), dan modal kerja ketiga anak usahanya tersebut.

Dipimpin DBS Bank, bank-bank yang terlibat dalam kredit sindikasi tersebut yakni Bangkok Bank, Bank of China Singapore, Maybank Singapore, RHB Singapore, Societe Generale, dan Natixis yang baru pertama kali ikut dalam tahap ini.

DBS Bank dalam hal ini bertindak selaku Coordinator Bank, Mandated Lead Bank, Arranger and Bookrunner, Agent, Common Security Agent, hingga Existing Hedge Counterparty.

TOBA mengumumkan fasilitas pinjaman ini mengingat nilainya yang sangat besar, mencerminkan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, karena pinjaman ini diterima langsung dari bank, perseroan tidak wajib untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham atau menyusun kewajaran transaksi dari Penilai.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan segera memberlakukan tarif di Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) Seksi 4 Segmen Sinaksak–Simpang Panei sepanjang 12,55 kilometer.

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan pemberlakuan tarif tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6938/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif.

“Ruas tol ini memberikan dampak signifikan, terutama dalam memperlancar akses dari dan menuju kawasan wisata Danau Toba,” ujar Dindin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Sebelum beroperasi secara komersial, ruas tol tersebut telah difungsikan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 serta arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Selama periode Nataru, ruas tersebut dilalui sebanyak 599.514 kendaraan. Sementara pada masa Lebaran 2026, volume lalu lintas tercatat mencapai 77.098 kendaraan.

Hamawas memastikan ruas tol tersebut telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebelum diberlakukan tarif. Perseroan juga menyiapkan berbagai fasilitas operasional, antara lain 16 armada layanan, 32 personel, 30 kamera pengawas (CCTV), dan empat papan informasi digital atau Variable Message Sign (VMS).

Sebelumnya, ruas Sinaksak–Simpang Panei juga telah dinyatakan lulus Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) serta memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dengan predikat bintang lima untuk aspek pelayanan dan keselamatan.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keselamatan dan etika berkendara di jalan tol, pentingnya kecukupan saldo kartu Uang Elektronik, serta memberikan informasi mengenai manfaat jalan tol dan rencana pemberlakuan tarif Ruas Tol Sinaksak–Simpang Panei,” pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Sumatra Utara menargetkan penguatan jejaring dan perluasan kerja sama antar negara khususnya yang memiliki situs geologi (geopark)dalam event wisata Geotourism Festival (Geofest) ke-7 tahun 2026 yang digelar di Danau Toba pada Juli mendatang.

General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark Azizul Kholis mengatakan ajang internasional ini merupakan momentum bagi Toba Caldera UNESCO Global Geopark (UGGp) untuk memperkuat jejaring dengan berbagai geopark dari sejumlah negara. Ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kunjungan wisata serta meningkatkan posisi Kaldera Toba dalam jaringan geopark dunia.

“Melalui kolaborasi ini, Kaldera Toba berpeluang masuk ke dalam paket perjalanan geopark kawasan Asia Pasifik,” ujar Azizul, Rabu (24/6/2026).

Sebagai badan yang ditunjuk mengelola Kaldera Toba, Azizul menyebut pihaknya telah merencanakan penguatan kerja sama dengan sejumlah geopark seperti Geopark Lenggongdi Malaysia, geopark di Thailand, serta Filipina.

Kerja sama itu akan dicanangkan saat penyelenggaraan Geofest ke-7 yang digelar mulai tanggal 1-5 Juli 2026.

Geofest ke-7 di Kawasan Danau Toba tahun ini rencananya dihelat di tiga kabupaten yakni Simalungun, Samosir, dan Karo.

Azizul menyebut berbagai agenda telah disiapkan mulai dari penandatanganan kerja sama antar Geopark yang masuk dalam jaringan global di bawah UNESCO, seminar penguatan tata kelola geopark, hingga forum ilmiah internasional.

Azizul juga mengumumkan akan ada peresmian 40 geosite baru di wilayah Sumatra Utara dalam perhelatan tersebut yang diharapkan semakin memperkaya pilihan destinasi bagi wisatawan, sekaligus memperpanjang lama kunjungan mereka di kawasan Danau Toba.

“Kita akan tambah Geosite Kaldera Toba sebanyak 40 situs. Jadi, pengunjung punya pilihan yang lebih banyak dan juga akan menambah waktu kunjungan,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut Adryanta Putra Ginting mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Geofest ke-7 yang tahun ini digelar di Danau Toba.

Adryanta menilai kegiatan berskala internasional ini berpotensi besar memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat lokal.

“Kami akan berikan dukungan penuh terhadap event ini, apalagi ini skalanya sudah internasional. Mudah-mudahan akan mendorong perekonomian lokal, peningkatan jumlah kunjungan dan juga popularitas Danau Toba di dunia,” kata Adryanta.

Medan (ANTARA) - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata olahraga kelas dunia usai menggelar lari lintas alam Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia.

"Ini momentum Sumut sukses menggelar ajang sport tourism tingkat internasional. Selama dua hari kegiatan berjalan lancar," kata Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman Harahap usai menyerahkan piala kepada para juara Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia di Waterfront City, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Minggu.

Ia mengatakan penyelenggaraan lari lintas alam bertaraf internasional yang menjadi bagian Ultra-Trail du Mont-Blanc (UMTB) 2026 Seri Dunia tersebut berjalan dengan lancar.

Ajang lari lintas alam Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia melombakan enam kategori, yakni 100 kilometer (100K), 60K, 28K, 10K, 5K, dan kategori anak-anak.

Di antaranya kategori 100K pelari asal Jepang Hiroyuki Matsuda tercatat sebagai juara pertama dengan waktu 12 jam 45 menit 22 detik. Posisi kedua pelari Indonesia Sobari Herdiana dengan waktu 13 jam 02 menit 26 detik, dan posisi ketiga Priya Rai dengan waktu 13 jam 17 menit 18 detik.

Untuk kategori 60K pelari Indonesia Yusri Nanda menjadi tercepat dengan waktu 7 jam 30 menit 17 detik. Posisi kedua Hardiman Purba dengan waktu 8 jam 9 menit 32 detik, dan Jiahan Ma dari China menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 8 jam 46 menit 25 detik.

"Kami berharap ajang ini semakin memperkenalkan Danau Toba ke masyarakat internasional, sekaligus memperkuat daya tariknya destinasi wisata olahraga unggulan," kata Sulaiman menjelaskan.

Hiroyuki Matsuda, Juara Pertama Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia kategori 100K mengatakan gembira karena meraih kemenangan lintas alam menjadi bagian UMTB 2026 Seri Dunia ini.

Menurutnya, lintasan Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia tersebut sangat menantang, namun tetap memberikan pengalaman yang luar biasa.

"Sangat senang, sangat menantang. Namun saya terus berusaha, dan akhirnya memenangkannya. Aku sangat senang,” kata Hiroyuki.

Ia juga mengaku terpukau akan keindahan Danau Toba seluas lebih dari 1.145 kilometer persegi, dan berencana kembali mengikuti perlombaan serupa di masa mendatang.

"Saya akan datang lagi ke sini, dan saya akan ajak orang-orang lain ke sini untuk ikutan,” ujar dia.

Pihaknya juga mengapresiasi penyelenggaraan ajang internasional ini yang berlangsung dengan lancar dan sukses.

"Saya juga memuji dukungan masyarakat lokal yang turut menyukseskan kegiatan tersebut," kata Hiroyuki.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menyatakan belum melihat adanya indikasi bahwa rencana penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) akan memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan.

Meski demikian, perusahaan masih menunggu terbitnya regulasi tersebut beserta aturan pelaksanaannya untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif.

Pernyataan itu disampaikan manajemen TOBA dalam tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait rencana pemerintah menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA.

PIXABAY/ANATOLY STAFICHUK Ilustrasi batu bara, pertambangan batu bara.

“Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan serta informasi yang tersedia di media massa saat ini, perseroan tidak melihat adanya indikasi bahwa rencana penerapan PP Tata Kelola Ekspor SDA akan menimbulkan dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan,” tulis manajemen TOBA, dikutip pada Senin (1/6/2026).

Perseroan menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional melalui penerbitan regulasi tersebut.

Namun, perusahaan menegaskan masih menunggu aturan resmi sebelum dapat menilai secara menyeluruh dampaknya terhadap operasional maupun kinerja bisnis.

Dampak operasional dan keuangan masih dikaji

TOBA mengungkapkan belum dapat melakukan penilaian komprehensif terhadap potensi dampak operasional dari penerapan PP Tata Kelola Ekspor SDA karena regulasi dan aturan turunannya belum diterbitkan.

"Perseroan belum dapat melakukan penilaian secara komprehensif terhadap dampak operasional yang mungkin timbul," tulis manajemen.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Kajian serupa juga dilakukan terhadap potensi dampak pada kondisi keuangan perusahaan, termasuk terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, dan arus kas.

Menurut TOBA, kajian tersebut mencakup sejumlah aspek seperti mekanisme pembayaran, tata kelola ekspor, serta ketentuan lain yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam regulasi pemerintah.

Namun, karena PP dan aturan pelaksanaannya belum terbit, perusahaan belum dapat mengukur besaran dampak finansial yang mungkin muncul.

Cermati dampak terhadap kontrak dan pembiayaan

Selain aspek operasional dan keuangan, TOBA juga tengah mengkaji kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan berdasarkan perjanjian yang berlaku dengan pelanggan maupun pihak ketiga lainnya.

Perusahaan juga menelaah potensi pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan yang dimiliki perseroan.

Dalam kajian tersebut, TOBA mempertimbangkan kemungkinan perubahan pada aspek penetapan harga, mekanisme pembayaran, tata kelola ekspor, dan berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi kegiatan usaha perusahaan.

Di sisi lain, perseroan masih melakukan kajian terhadap potensi risiko hukum yang mungkin timbul, termasuk risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual berdasarkan perjanjian yang berlaku.

Siapkan langkah mitigasi

Sebagai langkah mitigasi, TOBA menyatakan terus melakukan kajian internal terhadap potensi dampak regulasi tersebut terhadap aspek operasional, keuangan, maupun kontraktual perusahaan.

Kajian dilakukan sambil menunggu terbitnya PP Tata Kelola Ekspor SDA dan aturan pelaksanaannya.

Selain itu, perusahaan juga aktif memantau perkembangan penyusunan regulasi serta melakukan komunikasi dengan pelaku industri pertambangan batubara melalui Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI).

SHUTTERSTOCK/SMALL SMILES Ilustrasi batu bara.

"Perseroan terus memantau perkembangan penerbitan regulasi terkait serta secara aktif melakukan komunikasi dan diskusi dengan pelaku usaha di sektor pertambangan batubara melalui Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)," tulis perseroan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan PP terkait Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai eksportir tunggal atau pelaksana ekspor satu pintu (single entry).

Kebijakan ini resmi berlaku untuk membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola yang lebih transparan.

Seluruh proses ekspor komoditas SDA strategis dijalankan melalui PT DSI guna memperbaiki validitas data, memperkuat posisi tawar, serta meningkatkan penerimaan negara.

Pada tahap awal, kebijakan ini berlaku khusus untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy (paduan besi).

Tata kelola ini diterapkan untuk menekan praktik kecurangan perdagangan internasional, seperti manipulasi harga ekspor (under invoicing dan trade misinvoicing) serta mencegah pelarian devisa.

Kebijakan ini berjalan beriringan dengan aturan repatriasi Devisa Hasil Ekspor atau DHE SDA untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperkuat ekonomi dalam negeri.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan, ada tiga surat utang yang dicatatkan di Bursa dalam sepekan (18-22 Mei 2026). Ketiganya yakni dua obligasi dari PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) dan satu sukuk dari PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR).

Pada Senin (18/5/2026), Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 oleh PT TBS Energi Utama Tbk mulai dicatatkan di BEI. Obligasi dicatatkan dengan nominal sebesar Rp175 miliar dengan hasil pemeringkatan idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat dalam penerbitan ini.

Kemudian pada Jumat (22/5/2026), BEI mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap III Tahun 2026 yang diterbitkan oleh PT Samudera Indonesia Tbk. Surat berharga syariah tersebut dicatatkan dengan jumlah pokok Rp700 miliar dan memperoleh hasil pemeringkatan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari PEFINDO, dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

Di hari yang sama, Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap III Tahun 2026 yang diterbitkan oleh PT Energi Mega Persada Tbk. Obligasi tersebut dicatatkan dengan jumlah pokok sebesar Rp500 miliar dan memperoleh hasil pemeringkatan idA+ (Single A Plus) dari PEFINDO, dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi.

Sepanjang 2026, total emisi obligasi dan sukuk yang telah tercatat di BEI mencapai 62 emisi dari 41 emiten senilai Rp67,84 triliun. Sementara itu, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 697 emisi dengan outstanding sebesar Rp569,01 triliun dan USD148,82 juta, diterbitkan oleh 135 emiten.

Adapun Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat di BEI berjumlah 188 seri dengan nilai nominal Rp6.803,28 triliun dan USD352,10 juta, sedangkan Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 7 emisi senilai Rp3,57 triliun.

(Rahmat Fiansyah)

Harga saham PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) ditutup melonjak 7,18% ke Rp 448 pada perdagangan hari ini, Jumat (22/5). Namun saham perusahaan waste management itu tercatat masih terkoreksi 19,28% dalam lima hari terakhir.

Penurunan saham TOBA diikuti dengan lesunya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang kian terpukul hingga merosot 28,74% secara year to date (ytd) dan kapitalisasi pasarnya menjadi Rp 10.658 triliun. Meskipun begitu, Mirae Asset Indonesia menargetkan harga saham TOBA bisa naik ke Rp 710, Rp 780, dan Rp 875.

Sementara Analis BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey, menilai harga saham TOBA saat ini sudah berada di bawah nilai wajarnya setelah tertekan koreksi IHSG secara keseluruhan. Menurutnya, lesunya saham TOBA lebih dipengaruhi sentimen makro pasar alih-alih perubahan fundamental perseroan.

"Ketika pasar berada dalam fase risk-off, valuasi saham sering kali terkoreksi lebih dalam dibandingkan perubahan nilai intrinsik perusahaan yang sebenarnya," ungkap Andhika dalam analisisnya, Jumat (22/5).

Salah satu sentimen yang menekan saham-saham berbasis komoditas belakangan ini yaitu pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) selaku badan yang menangani urusan ekspor sumber daya alam (SDA) RI, termasuk untuk sektor batu bara. Kehadiran entitas baru pelat merah tersebut ikut memicu koreksi pada mayoritas saham emiten batu bara di Indonesia.

Namun, Andhika menilai dampak kebijakan itu terhadap TBS Energi Utama seharusnya relatif terbatas. Menurutnya, struktur pendapatan TOBA mayoritas kontribusi bisnis perseroan berasal dari segmen non-batu bara.

“Ini perubahan struktural yang belum sepenuhnya tercermin dalam valuasi pasar saat ini," tambahnya.

Ia juga mengatakan, TOBA dalam beberapa tahun terakhir konsisten membangun portofolio bisnis baru sehingga tidak lagi bergantung pada batu bara. Saat ini, perseroan telah memiliki lini usaha pengelolaan sampah (wastemanagement), kendaraan listrik, hingga energi terbarukan.

Andhika menilai portofolio bisnis tersebut relatif lebih tahan terhadap gejolak pasar komoditas. Perubahan model bisnis itu terlihat dari kinerja kuartal pertama 2026.

Mayoritas pendapatan TOBA kini ditopang segmen bisnis baru, dengan waste management menjadi kontributor terbesar mencapai sekitar US$ 52 juta atau menyumbang sekitar 60% terhadap total pendapatan perseroan.

Selain memperluas sumber pendapatan, segmen waste management juga dinilai memberi keuntungan dari sisi mata uang. Pasalnya, kata Andhika, sebagian besar pendapatan bisnis ini dibukukan dalam dolar AS dan dolar Singapura seiring ekspansi TOBA ke Singapura.

Menurut Andhika, struktur pendapatan tersebut dapat menjadi natural hedge terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. “Ini menjadi nilai tambah yang relevan terutama di tengah kondisi makro saat ini," katanya.

Dengan valuasi yang sudah terdiskon Andhika menilai saham TOBA berada dalam posisi yang menarik untuk dicermati investor jangka menengah hingga panjang. "Kami melihat ada ruang untuk re-rating valuasi," ucap Andhika.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mengungkapkan Indonesia akan mengekspor listrik energi bersih ke Singapura dengan kapasitas 3 gigawatt. Proyek itu ditargetkan mulai berjalan akhir tahun ini.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan, Pemerintah RI sudah bertemu dengan jajaran pemimpin di Singapura. Ia menyebut saat ini sudah ada sejumlah perusahaan yang sudah mengantongi izin sementara dari pemerintah negeri jiran itu.

Menurutnya, momentum itu diharapkan menjadi langkah awal dimulainya proyek ekspor listrik ke Singapura. Ia menyebut total nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai US$ 30 miliar atau Rp 522,79 triliun.

Pertanyaannya, apakah proyek jumbo ini menjadi katalis baru bisnis TOBA?

TOBA sendiri memiliki proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Tembesi di Batam yang dibangun di atas Waduk Tembesi milik BP Batam seluas sekitar 800 hektare.

Proyek ini memiliki kapasitas hingga 46 MW dan telah mengantongi kontrak jangka panjang selama 30 tahun dengan PLN Batam. Tak menutup kemungkinan masih ada ruang untuk pengembangan kapasitas kedepannya.

Secara geografis, jarak Batam dan Singapura sangat berdekatan. TOBA sebelumnya menyebut tengah melakukan penjajakan pada calon pembeli listrik atau off-taker untuk rencana ekspor listrik bersih ke Singapura.

Senior Equity Research Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas menyebutkan, prospek TOBA akan jauh lebih menarik jika ekspor listrik hijau terealisasi. Ia mengatakan, pergeseran TBS Energi Utama dari bisnis batu bara ke energi terbarukan menempatkan perusahaan pada jalur yang tepat. Menurutnya langkah ini sejalan dengan permintaan Singapura, yang hanya menerima pasokan listrik rendah karbon atau low-carbon electricity.

“Sehingga pemain green energy otomatis mendapat premiumpositioning,” ucap Sukarno kepada Katadata.co.id, November 2025 lalu.

Dari sisi fundamental, Sukarno juga menilai pasar listrik Singapura menawarkan tarif lebih tinggi dan kontrak jangka panjang. Ia menilai ekspor listrik bersih berpotensi menghasilkan recurring revenue yang lebih stabil serta margin lebih tebal dibanding penjualan domestik.

Meski begitu, ia menyebut dampaknya terhadap kinerja TOBA belum bisa dipastikan signifikan, mengingat proyek PLTS Terapung Tembesi, Batam, tidak terkonsolidasi dalam laporan keuangan perusahaan. Adapun struktur kepemilikan saham usaha patungan ini terbagi atas 51% milik PLN Nusantara Renewables dan 49% milik PT Batam Tirta Surya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga saham PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) turut tertekan oleh pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga sentimen wacana pembentukan Badan Ekspor.

Analis dari BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey menilai pelemahan harga saham TOBA lebih banyak dipengaruhi sentimen makro dibandingkan perubahan fundamental perseroan.

Dia menjelaskan sentimen tersebut antara lain koreksi IHSG dalam beberapa hari terakhir hingga encana pembentukan Badan Ekspor untuk komoditas, termasuk batu bara. Saham TOBA ditutup pada level Rp418 pada perdagangan Kamis (21/5/2026) kendati mampu menguat ke Rp436 sesi I perdagangan Jumat (22/5/2026).

Di sisi lain, lanjutnya, sejumlah pelaku pasar menilai momentum ini justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara persepsi pasar dan struktur bisnis TOBA yang telah bertransformasi.

"Harga TOBA saat ini sudah terdiskon dan berada di bawah harga wajarnya karena terimbas penurunan IHSG secara keseluruhan. Ketika pasar berada dalam fase risk-off, valuasi saham sering kali terkoreksi lebih dalam dibandingkan perubahan nilai intrinsik perusahaan yang sebenarnya," kata Andhika dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan salah satu sentimen yang turut menekan saham-saham berbasis komoditas adalah pembentukan Badan Ekspor Sumber Daya Alam, termasuk sektor batu bara. Pembentukan badan ini memang telah mengerek turun hampir semua emiten batu bara di Indonesia.

Menurutnya, soal Badan Ekspor, pendapatan TOBA seharusnya tidak terlalu terpengaruh karena saat ini mayoritas pendapatannya sudah berasal dari segmen non-batu bara. Investor perlu memperbarui cara pandang terhadap TOBA, yang dalam beberapa tahun terakhir telah secara konsisten membangun portofolio bisnis baru.

Terlebih, saat ini TOBA sudah memiliki lini bisnis waste management, kendaraan listrik, dan merambah ke energi terbarukan - portofolio yang justru relatif tahan terhadap gejolak pasar komoditas.

Pergeseran ini terlihat jelas dari laporan kinerja kuartal I/2026. Mayoritas pendapatan TOBA pada periode tersebut sudah ditopang oleh segmen bisnis baru, dengan waste management menjadi kontributor terbesar mencapai sekitar US$52 juta atau berkontribusi sekitar 60% terhadap total pendapatan perseroan.

Selain memberikan diversifikasi sumber pendapatan, segmen waste management juga dinilai memberikan keuntungan dari sisi mata uang. Pendapatan dari segmen ini sebagian besar dibukukan dalam dolar AS dan dolar Singapura, seiring dengan ekspansi regional perseroan ke Singapura.

"Ini menjadi nilai tambah yang relevan terutama di tengah kondisi makro saat ini," katanya.

Dengan kombinasi valuasi yang terdiskon dan struktur pendapatan yang telah bergeser ke segmen-segmen yang lebih defensif, Andhika menilai TOBA berada pada titik yang menarik untuk dicermati investor jangka menengah hingga panjang.

Perusahaan budidaya dan pengolahan perikanan PT Aqua Farm Nusantara melapor ke Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi atau Satgas Debottlenecking terkait hambatan usaha budidaya ikan di Danau Toba, Sumatra Utara.

Aduan itu pun dibahas dalam sidang Satgas Debottlenecking yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

PT Aquafarm Nusantara melaporkan ketidakselarasan kuota budidaya ikan di Danau Toba sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 dengan kapasitas produksi dan perizinan investasi yang sudah berjalan.

Dalam rapat tersebut, perwakilan perusahaan menjelaskan bahwa mereka merupakan salah satu pemain utama ikan tilapia (nila) premium dunia.

"Kita salah satu yang memiliki vertical integrated budidaya. Kalau di Asia Tenggara kita satu-satunya yang memiliki usaha terintegrasi dari proses pembenihan, dari proses pengembangan ukuran ikan sampai ukuran sesuai dengan pangsa pasar," ujarnya.

Masalah ini bermula pada 2017. Kala itu terbit Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan sebesar 10 ribu ton ikan per tahun.

Kemudian pada 2021, Perpres 60/2021 juga menetapkan daya dukung maksimum Danau Toba untuk produksi budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA) sebesar 10 ribu ton per tahun.

Padahal, berdasarkan sejumlah kajian sejak 2011 hingga 2022, daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan disebut berada di kisaran 9.998 ton hingga 101.933 ton per tahun.

Institut Pertanian Bogor pada 2021 bahkan memperkirakan daya dukung Danau Toba mencapai 60 ribu ton per tahun.

Pada 2023, terbit lah SK Gubernur Sumatra Utara Nomor 188.44/211/KPTS/2023 yang menetapkan daya dukung maksimum budidaya perikanan di Danau Toba sebesar 60 ribu ton ikan per tahun.

Namun, pada tahun yang sama muncul surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Pemerintah Provinsi Sumatrra Utara menyesuaikan kembali kuota daya dukung Danau Toba menjadi 10 ribu ton per tahun sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

Jumlah kuota 10 ribu ton per tahun tersebut dinilai berpotensi mengganggu agenda hilirisasi perikanan nasional.

Ikan tilapia sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 komoditas prioritas hilirisasi dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, total keramba jaring apung di Danau Toba mencapai 13.101 unit dengan volume produksi 64.357 ton per tahun.

Sementara itu, PT Aquafarm Nusantara memiliki 430 KJA dengan volume produksi mencapai 26.595 ton per tahun atau jauh di atas kuota 10 ribu ton.

"KPK mengeluarkan surat lah ke Pemda bahwa harus merevisi aturannya lagi. Tapi kan kapasitas yang terpasang sudah lebih dari itu, jadi kalau dipaksa ke sana itu akan banyak dihentikan habis-habisan termasuk usaha rakyat di sana," ujar Purbaya usai rapat.

Dalam rapat tersebut, Satgas Debottlenecking mengusulkan penerapan mekanisme transisi dengan mengakomodasi asas grandfather clause bagi pelaku usaha eksisting termasuk PT Aquafarm Nusantara.

Dengan skema tersebut, perizinan dan operasional perusahaan tetap berjalan, sambil di sela-sela itu juga dilakukan proses kajian guna memastikan kapasitas budidaya yang pas dan tidak merusak kualitas lingkungan Danau Toba.

Satgas Debottlenecking juga mengusulkan pemberlakuan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/211/KPTS/2023 yang menetapkan daya dukung Danau Toba sebesar 60 ribu ton per tahun dan status danau menjadi mesotrofik.

Selain itu, Perpres 60/2021 juga diusulkan agar direvisi.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diminta mengoordinasikan evaluasi dan peninjauan ulang Perpres tersebut dengan membentuk tim yang melibatkan kementerian teknis, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait.

Kementerian Lingkungan Hidup juga diminta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kajian komprehensif yang mencakup aspek lingkungan, sosial ekonomi, ekspor, hingga kepastian ekosistem usaha.

"Saya bilang tadi ya udah jalan saja nanti sementara yang ada masih bisa berproduksi karena ada grandfather clause dari undang-undang penanaman modal yang biasa dipakai. Sampai studinya selesai, saya pikir itu enggak lama, itu dia bilang tadi tiga bulan selesai," ujar Purbaya.

Ia mengatakan biaya kajian akan didanai dari dana riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui LPDP.

"Biayanya akan dibiayai oleh biaya riset BRIN dengan uang dari LPDP, jadi itu sudah clear. Dia minta Rp200 juta tadi. Disetujui. Dirut LPDP-nya yang bilang ada dana," ujar Purbaya.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 25 emiten meramaikan gelaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu (19/5/2026).

Dalam kalender perusahaan tercatat, dua emiten yakni PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) juga dijadwalkan menyetor dividen tunai tahun buku 2025.

TOBA akan mencairkan dividen final sebesar USD8,89 juta atau setara USD0,0011 per saham meski perseroan masih membukukan rugi bersih USD161,24 juta.

Sementara itu, GOOD membagikan dividen Rp350 miliar atau setara Rp9,5 per saham. Dividen tersebut setara 50,9 persen dari laba 2025 yang mencapai Rp688,65 miliar.

Berikut emiten yang menggelar RUPS hari ini:

1. PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR)
2. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL)
3. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST)
4. PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
5. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA)
6. PT Imago Mulia Persada Tbk (LFLO)
7. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN)
8. PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA)
9. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
10. PT Jasa Marga Tbk (JSMR)
11. PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT)
12. PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)
13. PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA)
14. PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA)
15. PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS)
16. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI)
17. PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI)
18. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY)
19. PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP)
20. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB)
21. PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS)
22. PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI)
23. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)
24. PT Transkon Jaya Tbk (TRJA)
25. PT Indika Energy Tbk (INDY)

(DESI ANGRIANI)

Kami tertarik mengolah ikan Red Devil yang menjadi salah satu spesies ikan invasif yang berkembang pesat di perairan Danau Toba,

Medan (ANTARA) - Martalena Manalu pemilik UMKM Aivah di Pardede Onan, Balige, Sumatera Utara, berhasil mengolah ikan invasif Red Devil yang membanjiri perairan Danau Toba menjadi makanan ringan yang memiliki nilai ekonomis.

UMKM yang berlokasi di Jalan Lumban Sisoding, Pardede Onan, Balige, Sumatera Utara itu sudah memproduksi Kerupuk Tayo-Tayo berbahan Red Devil. Kerupuk Tayo-Tayo Original yang sudah dipasarkan itu kini menjadi salah satu oleh-oleh khas daerah Danau Toba.

"Kami tertarik mengolah ikan Red Devil yang menjadi salah satu spesies ikan invasif yang berkembang pesat di perairan Danau Toba," katanya di Balige, Selasa.

Apalagi, selama ini, katanya, keberadaan ikan tersebut dianggap mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam populasi ikan lokal lainnya.

"Inovasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan lokal," katanya.

Martalena berharap dengan pengolahan Ikan Red Devil itu bisa bermanfaat pada lingkungan dan masyarakat sekitar Danau Toba.

"Produk ini bukan hanya menjadi camilan khas daerah, tetapi juga bagian dari upaya pemanfaatan ikan invasif agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar Danau Toba,” ujarnya.

Selain membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, inovasi itu juga diharapkan mampu memperkuat identitas kuliner khas Danau Toba.

"Kehadiran produk olahan Ikan Red Devil menjadi contoh bagaimana tantangan lingkungan dapat diubah menjadi peluang ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, " ujarnya.

Dia menjelaskan, sejak berdiri pada tahun 2023, UMKM AIVAH menjalankan sistem pre-order (PO) dalam pemasaran produknya.

Sebelum Tayo-Tayo dari Red Devil, AIVAH sudah memproduksi rempeyek dan bahkan ulos yang targetnya untuk oleh-oleh khas Toba.

Dia menyebutkan, untuk mengenal luaskan produk buatannya dilakukan melalui promosi media sosial dan dukungan komunitas lokal.

"Saya berharap produk Kerupuk Tayo-Tayo dari Ikan Red Devil bisa semakin mendapat pasar," katanya.

Dengan banyak terjual, maka kekhawatiran akan banyaknya Ikan Red Devil di Danau Toba bisa ditekan.

Martalena Manalu mengakui, saat ini produksinya rata- rata masih sekitar 6 kg ikan untuk 3-4 bulan.

"Kalau banyak kegiatan pemerintah, rata - rata bisa mengolah 3 kg ikan dalam satu bulan karena dijadikan oleh-oleh," katanya.

Martalena menyebutkan karena banyak, harga Ikan Red Devil itu termasuk murah atau Rp6.000 per kg. Sementara harga jual Kerupuk Tayo-Tayo Rp15.000 per bungkus isi 50 gram

"Saya berterima kasih sudah mendapat dukungan kuat dari Dinas Koperasi dan juga Inalum," katanya.

Pewarta: Juraidi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026