JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan telah menerima lebih dari 40 gugatan yang diajukan perusahaan pinjaman online (Pinjol) melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra, mengatakan 40 an gugatan itu menyangkut keberatan atas Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025.

“Diajukan oleh perusahaan-perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech Peer-to-Peer Lending/pinjaman online) atas Putusan KPPU,” kata Andi dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Andi para pemohon mulai mendaftarkan gugatannya pada Kamis (9/4/2026).

Karena begitu banyaknya permohonan keberatan yang diajukan, pendaftaran berlangsung hingga malam hari.

Setelah ditelaah, seluruh permohonan tersebut dinilai memenuhi syarat administrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga.

“Berlangsung hingga malam hari mengingat jumlah Pemohon Keberatan yang signifikan disertai berkas permohonan yang cukup besar,” tutur Andi.

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu menyebut, dalam Putusan KPPU itu, Majelis Komisi menyatakan Terlapor I hingga Terlapor XCVII terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Pokok tuduhan berupa perjanjian penetapan harga (price fixing) atas biaya layanan pinjaman online,” kata dia.

Untuk memeriksa dan mengadili gugatan itu, Ketua PN Jakpus telah menunjuk majelis hakim dengan formasi Anton Rizal Setiawan sebagai ketua majelis serta M. FIrman Akbar dan Achmad Rasyid Purba sebagai anggotanya.

Gugatan puluhan perusahaan pinjol itu akan diperiksa dalam jangka waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 3 Tahun 2021.

“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel, demi tegaknya kepastian hukum di bidang persaingan usaha,” kata Andi.

Di antara para pemohon itu adalah PT Amartha Mikro Fintek, PT Julo Teknologi Finansial, PT Mapan Global Reksa, PT Info Tekno Siaga, PT Indonesia Fintopia Technology.

Kemudian, PT Teknologi Merlin Sejahtera, PT Pindar Berbagi Bersama, PT Ammana Fintek Syariah, PT Indosaku Digital Teknologi, PT Fintek Digital Indonesia, PT Esta Kapital Fintek, dan PT Kredit Pintar Indonesia.

Lalu, PT Lumbung Dana Indonesia, PT Ethis Fintek Indonesia, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, PT Berdayakan Usaha Indonesia, PT Digital Micro Indonesia, dan perusahaan lainnya.

Sebelumnya, KPPU memutuskan 97 perusahaan pinjol bersalah karena dinilai terbukti mengatur suku bunga.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan, Majelis Komisi KPPU menghukum 97 perusahaan itu untuk membayar denda.

"Atas pelanggaran tersebut, para pelaku usaha pinjol dijatuhkan sanksi denda beragam dengan total denda mencapai Rp 755 miliar," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Puluhan perusahaan pinjol itu dinilai terbukti melanggar Pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari 97 perusahaan pinjol, sebanyak 52 di ataranya dihukum denda minimal Rp 1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersiap untuk mengeksekusi lahan yang diduduki PT Indobuildco milik konglomerat Pontjo Sutowo selaku pengelola Hotel Sultan.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Sesmensetneg) RI Setya Utama memastikan bahwa di balik ketegasan hukum terhadap korporasi, pemerintah tetap mengedepankan sisi kemanusiaan bagi para pekerja.

"Negara siap hadir dan akan merangkul karyawan. Sengketa ini adalah sengketa negara melawan korporasi yang sudah tidak memiliki hak pengelolaan, bukan dengan para pekerjanya," kata Setya dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3/2026).

Pemerintah pun mengundang para karyawan di Hotel Sultan untuk bergabung dalam manajemen transisi yang sedang dipersiapkan. Selain itu, pemerintah mengimbau publik, vendor dan tenant untuk tetap tenang dan memanfaatkan Posko Layanan Alih Kelola Blok 15 GBK untuk berkoordinasi.

Adapun, pada hari ini, Senin (16/3/2026), PN Jakarta Pusat telah melakukan proses constatering atau pencocokan objek eksekusi terhadap lahan yang diduduki PT Indobuildco.

Proses constatering yang dilakukan oleh panitera serta tim juru sita PN Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (16/3/2026) mencakup peninjauan lapangan terhadap eks-HGB No. 26/Gelora dan eks-HGB No. 27/Gelora.

Hasil laporan constatering kemudian akan menjadi dasar final bagi Ketua PN Jakarta Pusat untuk segera mengeluarkan perintah eksekusi pengosongan secara fisik dalam waktu dekat.

Kuasa Hukum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Chandra Hamzah memperingatkan bahwa status putusan pengadilan perdata saat ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau serta-merta. Menurutnya, dalam butir 3 amar putusan pengadilan menyatakan memerintahkan tergugat rekonvensi untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan berikut bangunan serta segala sesuatu yang melekat di atasnya.

“Putusan ini bersifat serta-merta, sehingga meskipun ada upaya perlawanan atau gugatan baru dari pihak pengelola, proses menuju eksekusi pengosongan tetap berjalan dan tidak terhalangi," kata Chandra.

Pemerintah juga kembali mengingatkan PT Indobuildco atas kewajiban pembayaran royalti yang belum dipenuhi selama 17 tahun senilai US$45,3 Juta atau sekitar R754 miliar. Piutang negara ini harus segera dilunasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan lahan negara tanpa izin sah sejak 2007.

Namun, kubu PT Indobuildco milik konglomerat Pontjo Sutowo menyatakan posisinya untuk tetap mempertahankan penguasaan lahan Hotel Sultan. Menurut Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva, status lahan Hotel Sultan masih dalam sengketa hukum yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Hamdan mengatakan, saat ini perkara terkait hak pengelolaan lahan tersebut masih dalam tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Pihaknya pun meminta PPKGBK untuk menghormati proses litigasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan fisik di lapangan.

"Perkara ini masih proses upaya banding di PT Jakarta. Karena itu diminta kepada GBK untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada risiko kerugian negara yang cukup besar jika GBK memaksa untuk meminta pengosongan padahal proses peradilan dan upaya hukum sedang berjalan," ujar Hamdan Zoelva kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Hamdan menilai langkah PPKGBK yang mendesak pengosongan lahan merupakan tindakan prematur. Menurutnya, pemaksaan pengosongan di tengah proses hukum yang berjalan justru berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi semua pihak.

Indobuildco turut menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya membatalkan surat perintah pengosongan dari PPKGBK. Dalam pertimbangan hukumnya, Hamdan mengklaim bahwa pengadilan menganggap tindakan sepihak otoritas GBK tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

"Di PTUN Jakarta tindakan dan surat GBK yang meminta Indobuildco untuk mengosongkan areal Hotel Sultan telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum. GBK pun telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Karena itu sebaiknya bersabar menunggu proses hukum sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," tegas Hamdan.

Hamdan Zoelva, kuasa hukum Indobuildco, mengadukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke Komisi Yudisial, terkait masalah sengketa Hotel Sultan.

Pengaduan ini diajukan karena pihak Indobuildco menilai terdapat pelanggaran prosedur serta perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum tersebut.

"Hari ini, kami mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial mengenai Hotel Sultan."

"Yang diadukan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," ujar Hamdan kepada awak media, Kamis (12/3/2026).

Hamdan menjelaskan, putusan serta-merta atau uitvoerbaar bij voorraad yang menjadi dasar rencana eksekusi, saat ini masih dalam proses hukum di tingkat banding, dan berpotensi berlanjut ke kasasi.

Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memproses pelaksanaan putusan atas permintaan pihak penggugat, yakni Kementerian Sekretariat Negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026). Sidang menghadirkan salah satunya Dirut Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Nicke hadir ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada pukul 10.50 WIB hari ini.

Selain Nicke, Menteri ESDM periode 2016-2019, Ignasius Jonan, Wamen ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar, dan Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun dijadwalkan hadir dalam sidang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menjadwalkan kehadiran Komisaris Pertamina periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Ahok berhalangan hadir lantaran masih berada di luar negeri.

Sebelumnya, Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso menyampaikan Jonan dkk bakal dimintai keterangan soal pelaksanaan tata kelola minyak di persidangan tersebut.

"Saksi-saksi tersebut akan diminta menjelaskan bagaimana tata kelola Pertamina ketika mereka menjabat, di mana dalam pelaksanannya ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan," kata Riono kepada wartawan dikutip Selasa (20/1/2026).

Di samping itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Jonan dkk dihadirkan saksi untuk terdakwa dari anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza dan terdakwa Riva Siahaan.

"Iya [dihadirkan sebagai saksi] untuk dua-duanya," tutur Anang.

Sebelumnya, Kerry Andrianto, Riva Siahaan hingga terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp285 triliun akibat dari praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ini.

Adapun, Kerry juga diduga telah mendapatkan keuntungan secara total Rp3 triliun atas perbuatannya dalam penyewaan kapal hingga terminal BBM dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi ojek online Gojek menggelar aksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjelang sidang eks MendikbudristekNadiem Makarim hari ini, Senin (5/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 9.46 WIB, nampak sejumlah pengemudi ojol berdemo untuk mendukung Nadiem Makarim. Mereka berdemo dengan mengenakan jaket driver Gojek.

Kemudian, dalam aksi itu terlihat ada satu mobil komando yang menyuarakan dukungan pengemudi ojol untuk Nadiem Makarim yang akan didakwa dalam sidang kasus dugaan korupsi Chromebook.

"Rapatkan barisan, pak Nadiem akan segera tiba di sini," ujar orator demo di mobil komando, Senin (5/1/2026).

Adapun, terlihat juga poster bertulisan dukungan terhadap Nadiem mulai dari 'Ojol ada karena Nadiem! Pejuang aspal bersama Nadiem'. Selain itu, terlihat juga tagar yang dibawa pendemo mulai dari #Kawalkawanpejuangaspal hingga#Solidaritasorangjalanan.

Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir menyatakan bahwa kliennya saat ini masih dalam kondisi perawatan. Namun demikian, dia memastikan bahwa kliennya itu bakal menghadiri sidang dakwaan kali ini.

"Karena walaupun beliau masih dalam perawatan, beliau ingin sekali persidangan ini cepat selesai," ujar Ari di PN Jakpus, Senin (5/1/2026).

Sekadar informasi, Nadiem absen dua kali dalam agenda sidang dakwaan. Salah satunya pada Selasa (16/12/2025). Kala itu, Nadiem masih dinyatakan dirawat di rumah sakit.

Namun demikian, sidang dakwaan untuk terdakwa lainnya mulai dari Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur SD Ditjen Paudasmen, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan tetap dilanjutkan.

Adapun, dalam sidang itu terungkap bahwa Nadiem Makarim diduga telah menerima aliran dana dalam perkara rasuah Chromebook ini sebesar Rp809 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Hakim Sunoto menyatakan bahwa seharusnya eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dan beberapa orang divonis onslag atau bebas dalam perkara korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Hal tersebut diungkap Sunoto dalam dissenting opinion saat memutus perkara Ira Puspadewi. Menurut Sunoto bahwa tindakan akuisisi PT JN oleh ASDP itu tidak sepenuhnya meyakinkan merupakan tindak pidana korupsi.

"Para terdakwa [Ira Puspadewi] seharusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag," ujar Sunoto di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Dia menambahkan jika perangkat hukum mempidanakan Ira Puspadewi dan terdakwa lain bakal menimbulkan dampak negatif bagi dunia usaha Indonesia, khususnya BUMN.

Pasalnya, kata dia, dengan adanya proses pidana ini menjadikan jajaran direksi perusahaan akan takut mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pasalnya, berpotensi untuk dikriminalisasi.

"Profesional-profesional terbaik akan berpikir berkali-kali untuk menerima posisi pimpinan di BUMN karena khawatir setiap keputusan bisnis yang tidak optimal dapat dikriminalisasi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dis memandang bahwa keputusan Ira dkk untuk mengakuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) bukan merupakan perbuatan pidana. Namun, proses akuisisi itu lebih kepada keputusan bisnis yang dilindungi oleh aturan Business Judgment.

"Bahwa oleh karena itu perbuatan para terdakwa terbukti dilakukan tapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena keputusan bisnis yang dilindungi oleh business judgement rule," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara akuisisi PT JN ini Ira dkk telah dinyatakan bersalah dan melakukan korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Ira divonis 4,5 tahun dengan denda Rp500 juta. Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjelaskan perihal gugatan terkait merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PT Terbit Financial Technology.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan GOTO RA Koesoemohadiani menjelaskan GOTO belum menerima Surat Relaas Panggilan Persidangan resmi dari Pengadilan Negeri, maupun informasi apapun dari Terbit Financial Technology terkait perkara yang diberitakan tersebut.

“Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai gugatan yang diberitakan tersebut termasuk mengenai kronologi, substansi perkara, maupun isi gugatan yang diajukan terhadap Perseroan,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Koesoemohadiani juga menjelaskan pernah menjadi pihak tergugat dalam dugaan pelanggaran merek di Pengadilan Niaga pada PN Jakpus pada 2 November 2021.

Dia menuturkan Majelis Hakim pada PN Jakpus telah memutuskan menerima dalil kompetensi yang diajukan oleh GOTO, sehingga gugatan yang diajukan oleh PT Terbit Financial Technology dinyatakan tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, kata dia, karena tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan Majelis Hakim tersebut telah menjadi bersifat final dan mengikat.

Dia juga menuturkan GOTO belum dapat melakukan analisa atas dampak dari permasalahan hukum yang diberitakan tersebut, baik terhadap kelangsungan usaha GOTO, permasalahan hukum GOTO, kegiatan operasional Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, atau dampak lainnya.

“Perseroan dan entitas anak terus fokus menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha grup,” ucapnya.

Adapun melansir Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakpus, gugatan tersebut merupakan gugatan merek dengan nomor perkara 131/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

Perkara merek tersebut didaftarkan penggugat sejak 14 November 2025. Sementara itu, sidang pertama untuk gugatan ini dijadwalkan akan dilakukan pada Senin, 24 November 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.