Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima 499 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Total nilai sertifikat tersebut mencapai Rp22,2 triliun.

Penyerahan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-499 DKI Jakarta. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menerima 3.922 sertifikat dengan nilai Rp102 triliun.

Pramono mengatakan pemberian tersebut menjadi kado istimewa di usia Jakarta yang menuju 5 abad.

“Hari ini kita mendapatkan kado ulang tahun ke-499 dari ATR/BPN, jumlah sertifikatnya 499. Nilainya Rp22,2 triliun, kurang lebih 85 hektare. Jadi kalau ditotal dalam satu setengah bulan ini, Pemerintah DKI Jakarta membukukan kurang lebih Rp124,2 triliun dari dua peristiwa yang dilakukan, tapi yang paling istimewa kado-nya hari ini 499,” katanya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Pramono, sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya cukup besar. Ia juga menyebut adanya upaya gugatan terhadap sejumlah aset milik Pemprov.

Dia menjelaskan, selama ini Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan aset bebas dari persoalan hukum.

“Sebagai ibu kota tentunya banyak hal yang menarik, banyak hal yang orang ingin mencari peluang. Tetapi dengan ketertiban ini menjadi aspek jaminan kepastian hukum bagi aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan adanya jaminan tersebut maka kami di Pemerintah DKI Jakarta juga lebih tenang,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan penyerahan aset ini memiliki nilai strategis untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset publik dari sengketa, mencegah kerugian negara, serta mendukung optimalisasi aset pemerintah.

Hal ini sejalan dengan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi, jasa, dan keuangan, sekaligus kota dengan dinamika pertanahan yang tinggi. Menurutnya, capaian Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Hingga saat ini perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur, sudah 98,6% bidang tanah di DKI Jakarta ini terdaftar, dan lebih dari 80% telah bersertifikat. Ini merupakan capaian yang cukup progresif dibandingkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar seluruh aset Pemprov DKI Jakarta dapat tersertifikasi 100%, meski diakui masih terdapat tantangan.

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan melalui sinkronisasi Nomor Identitas Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan transparan, sehingga setiap tindakan hukum dalam administrasi pertanahan dapat ditelusuri melalui data kependudukan maupun perpajakan.

“Mudah-mudahan dengan integrasi antarsektor yang kita lakukan, koordinasi, kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital yang terus digaungkan oleh Kementerian ATR/BPN saat ini, bisa mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik ke depan sehingga kita bisa mencapai target yang lebih bagus,” ujarnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan suplai solar industri senilai lebih dari Rp20 miliar di Balikpapan Handy Aliansyah berkelit di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.

Handy Aliansyah menyatakan bukan penipu, melainkan pengusaha yang terlilit sengketa dagang.

Dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) yang berlangsung terbuka pada Senin (22/6/2026), Handy menegaskan bahwa hubungan bisnisnya dengan PT Petrotrans yang kemudian berbuntut laporan pidana sejatinya tidak lebih dari persoalan utang dagang yang selama bertahun-tahun terus diupayakan penyelesaiannya.

Dia mengklaim telah menyerahkan sekitar Rp8 miliar kepada PT Petrotrans sebagai bagian dari pelunasan bertahap sejak pengakuan utang pada 2014.

Bahkan saat penyidikan berjalan di Polda Kalimantan Timur, dia mengaku kembali menyetor Rp2 miliar kepada pihak pelapor.

"Saya membayar Rp2 miliar dari permintaan Rp5 miliar. Saya justru kaget karena kasus ini tetap berlanjut hingga saya ditetapkan sebagai tersangka," kata Handy dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Kemudian, argumentasi terdakwa diperkuat oleh tim penasihat hukumnya. Febri selaku kuasa hukum Handy menegaskan bahwa perkara tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji dalam hubungan kontraktual dan bukan ranah hukum pidana.

Mengutip sejumlah putusan Mahkamah Agung, tim kuasa hukum berargumen bahwa sengketa yang lahir dari relasi bisnis tidak dapat dipidanakan selama tidak ditemukan unsur kebohongan atau niat jahat sejak awal transaksi.

"Kami mengategorikan perkara ini sebagai wanprestasi. Dari tahun 2010 hingga 2023 pembayaran tetap berjalan secara bertahap," ujar Febri usai persidangan.

Soal tuduhan penggelapan aset, Febri pun membantah keras. Menurutnya, aset yang dipersoalkan dalam dakwaan belum berstatus sita jaminan ketika dialihkan maupun dijual.

"Aset yang pernah dijual nilainya sekitar Rp300 juta dan saat itu belum menjadi objek sita jaminan. Hasil penjualannya juga digunakan untuk pembayaran kepada pihak terkait, bahkan totalnya mencapai sekitar Rp2 miliar," tuturnya.

Untuk memperkuat pembelaan, tim kuasa hukum mengaku telah menyerahkan sekitar 500 lembar dokumen sebagai alat bukti.

Inti argumen mereka adalah jika pembayaran tetap berjalan, maka niat jahat tidak relevan untuk dipersoalkan.

Namun, pihak pelapor yang diwakili CH tak sedikit pun goyah. Dia menolak mentah-mentah seluruh konstruksi argumentasi yang dibangun terdakwa, dan menegaskan bahwa iktikad baik yang diklaim Handy hanyalah reaksi bukan inisiatif.

"Sebelum laporan pidana tidak ada pembayaran ataupun negosiasi. Pembayaran baru muncul setelah laporan pidana pada November 2023," tegas CH.

CH juga menuding sejumlah aset yang menjadi objek sengketa sengaja dikaburkan agar tidak dapat disita dalam proses perdata yang lebih dulu bergulir.

"Aset-aset itu dikaburkan sehingga dalam proses perdata tidak bisa disita. Kami baru mengetahui ada aset yang dijual sekitar 4 bulan kemudian melalui data Samsat," ungkapnya.

Lebih jauh, dia menegaskan perkara ini bukan sekadar sengketa bisnis biasa. PT Petrotrans, katanya, telah memasok solar industri ke berbagai lokasi milik PT Dharma Putra Karsa (DPK), bukan hanya satu titik operasional dan seluruh pasokan itu telah dibayar oleh pengguna akhir kepada DPK, namun tidak pernah diteruskan ke Petrotrans.

"Petrotrans menyuplai bukan hanya satu lokasi DPK. Banyak lokasi yang kami layani dan seluruh pasokan itu sudah dibayar oleh pengguna kepada DPK. Tetapi pembayaran tersebut tidak diteruskan kepada Petrotrans," ujarnya.

Adapun soal gugatan perdata, CH menyebut prosesnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Sekarang ini adalah pidana penggelapan, jadi tentu tidak menggugurkan perdata. Kita juga menunggu hasil persidangan ini," jelasnya.

Adapun, dia berharap majelis hakim tidak terbujuk oleh narasi wanprestasi yang dibangun terdakwa.

"Kalau sampai bebas atau hanya dituntut ringan tentu menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Namun kami percaya majelis hakim akan memberikan putusan yang adil," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya akurasi data wilayah, penataan ruang, serta pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut (AL) dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas penataan kawasan di Pasuruan Timur.

Safrizal menguraikan lima aspek krusial yang menjadi kunci dalam mengurai benang kusut persoalan yang telah berlangsung sejak 1960 tersebut. Pertama, kepastian hukum dan fakta wilayah.

Secara legalitas dan administrasi negara, kata Safrizal saat ini TNI memegang 14 sertifikat Hak Pakai atas lahan seluas 3.600 hektare. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di atas lahan tersebut terdapat 10 desa definitif yang memiliki kode wilayah resmi, perangkat desa, serta hak menerima Dana Desa.

“Ada desa yang separuhnya masuk ke dalam kawasan hak pakai, ada desa yang seluruhnya masuk ke dalam hak pakai. Persoalan ini belum tuntas karena dari tahun 1960 sampai sekarang sudah berjalan empat generasi penduduk yang mendiami lokasi tersebut. Ini yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Kedua, urgensi zonasi pemanfaatan ruang. Kemendagri mendorong adanya ketegasan pemisahan tata ruang di dalam total lahan 3.600 hektare tersebut. Perlu dipetakan secara detail mana wilayah yang mutlak diperuntukkan bagi aspek pertahanan (kawasan latihan tempur), pemukiman warga, serta area pengelolaan bisnis/ekonomi.

Ketiga, regulasi pelepasan aset negara. Menanggapi aspirasi warga terkait status tanah, Safrizal mengingatkan penyelesaian ini melibatkan tata kelola aset milik negara. Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun TNI AL tidak dapat memutuskan pelepasan atau penyerahan aset secara sepihak.

Lihat video: FULL Truk TNI Meledak, Anggota TNI Terluka di Pasuruan



“Proses tersebut harus melalui mekanisme resmi dan mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dan aset negara,” katanya.

Keempat, belajar dari keberhasilan kasus Magelang. Safrizal optimistis konflik ini dapat diselesaikan dengan damai tanpa merugikan pihak manapun. Safrizal mencontohkan keberhasilan penyelesaian sengketa serupa di masa lalu antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akabri yang dimediasi oleh Menko Polhukam.

“Kasus Magelang bisa diselesaikan dengan prinsip take and give—TNI memberi dan TNI menerima. Kita yakin dan percaya persoalan di Pasuruan ini juga bisa kita selesaikan dengan pola pendekatan yang sama," tegasnya.

Kelima, validasi data lapangan dan pemetaan polygon. sebagai langkah konkret ke depan, Kemendagri menyoroti pentingnya penyediaan data geospasial yang akurat. Saat ini, tim pusat belum memiliki data koordinat polygon titik-per-titik yang membungkus wilayah hak pakai tersebut.

Data koordinat ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan overlay (tumpang susun peta) dengan peta pemanfaatan ruang eksisting masyarakat. Jika persoalan belum menemui titik temu, Safrizal mendukung penuh adanya peninjauan langsung ke lapangan guna memverifikasi data dan mendetailkan batas wilayah secara riil.

”Melalui integrasi data yang transparan dan semangat musyawarah, Pemerintah berharap hak pertahanan negara tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak sosial dan pemukiman warga yang telah menetap selama puluhan tahun,” katanya.

Kawasan Investasi Keuangan Khusus Tamchy (Tamchy Special Financial Investment Territory/Tamchy SFIT) di Kirgizstan resmi membuka pusat bisnis pertamanya di tepi Danau Issyk-Kul. Fasilitas ini menjadi penanda dimulainya fase operasional kawasan yang diproyeksikan berkembang sebagai pusat keuangan baru di Asia Tengah.

Pusat bisnis tersebut akan menjadi kantor perusahaan pengelola Tamchy SFIT sekaligus lokasi awal penerimaan perusahaan dan investor. Pembukaan fasilitas ini juga menandai transisi dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan operasional.

Bangunan seluas 3.850 meter persegi itu dilengkapi ruang perkantoran, area kerja bersama (co-working space), aula konferensi multifungsi, dan ruang pertemuan. Dalam beberapa bulan mendatang, restoran dan kafe juga dijadwalkan mulai beroperasi di lokasi tersebut.

Ketua Dewan Manajemen Tamchy SFIT sekaligus Menteri Kehakiman Republik Kirgiz, Ayaz Baetov, mengatakan pembukaan pusat bisnis pertama menjadi langkah penting dalam pengembangan kawasan tersebut.

"Tamchy SFIT hadir tepat pada saat dunia bisnis internasional sedang aktif mencari jangkar kepercayaan baru. Pembukaan pusat bisnis pertama kami menandai dimulainya kehidupan operasional yang nyata di wilayah ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6).

Sebelum fasilitas tersebut dibuka, Dewan Manajemen Tamchy SFIT telah membentuk perusahaan pengelola, menyetujui rencana pengembangan kawasan, serta mengadopsi paket regulasi awal untuk mendukung operasional. Saat ini, proses seleksi untuk posisi Ketua dan Hakim pada Pusat Internasional Penyelesaian Sengketa juga masih berlangsung.

Sebagai informasi, kawasan Tamchy SFIT dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Kirgiz Nomor 136 yang diterbitkan pada 10 Juli 2025. Kawasan ini mencakup area sekitar 6.000 hektare di sekitar Danau Issyk-Kul dan dirancang untuk menarik investasi internasional.

Para residen yang beroperasi di kawasan tersebut akan menggunakan prinsip hukum umum Inggris (English common law). Selain itu, mereka juga memperoleh fasilitas berupa tarif pajak nol selama 49 tahun dan hak penuh untuk memulangkan keuntungan ke negara asal.

Menurut Baetov, Tamchy SFIT juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas ekonomi lintas kawasan.

"Kami sedang membangun jembatan keuangan dan logistik antara pasar CIS, Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dan hari ini, jembatan tersebut memiliki alamat pertamanya," imbuh dia.

Dalam jangka panjang, Tamchy SFIT menargetkan menjadi salah satu pusat aktivitas bisnis dan investasi di kawasan. Hingga 2035, wilayah ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 3.900 perusahaan serta menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja.

Tanah Laut, Kalsel (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dorongan perkuatan penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Ossy Dermawan ke Tanah Laut yang disambut Bupati H. Rahmat Trianto, Wakil Bupati H.M. Zazuli, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Pelaihari, Kabupaten Tala, Senin, mengatakan konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Konflik dan sengketa pertanahan ini bisa terjadi di mana saja. Salah satu langkah yang dapat dioptimalkan adalah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 62. Hal ini menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk bermediasi dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang ada," ujar Ossy.

Menurut dia, keberadaan GTRA menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan.

Optimalisasi forum tersebut, ucapnya, dinilai penting karena sengketa lahan tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi juga dapat menghambat investasi, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan pertanahan yang masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di daerah tersebut.

Kehadiran Bapak Wakil Menteri ATR/BPN di Tanah Laut merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat langkah-langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Rahmat.

Bukan itu saja, Rahmat menjelaskan jumlah penduduk Tanah Laut yang mencapai sekitar 372 ribu jiwa berdasarkan sensus 2025 membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang semakin penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan.

"Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata Rahmat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BEIJING - China dan Belanda bersitegang setelah kapal perang kedua negara terlibat konfrontasi di lepas Kepulauan Paracel yang disengketakan di Laut China Selatan pada hari Rabu.

Juru bicara Komando Teater Selatan Angkatan Laut China, Kapten Senior Zhai Shichen, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara menggunakan langkah-langkah yang diperlukan—termasuk peringatan dan pengacakan elektronik—setelah kapal perang HNLMS De Ruyter diduga melanggar wilayah secara ilegal di dekat Kepulauan Paracel dan meluncurkan helikopter dari kapal ke wilayah udara China.

Dia juga menuduh pihak Belanda secara serius merusak stabilitas di Laut China Selatan. "Mereka harus segera menghentikan pelanggaran dan tindakan provokatifnya," katanya, seperti dikutip Politico, Kamis (28/5/2026).

Konfrontasi tersebut terjadi di dekat Kepulauan Paracel, sebuah kepulauan yang penting secara strategis yang terdiri dari sekitar 130 pulau yang direbut Beijing dari Vietnam pada tahun 1970-an dan sekarang dikendalikan melalui jaringan pos militer dan kemampuan pengawasan.

China secara ketat mengontrol perjalanan ke wilayah itu, dan kapal pribadi atau komersial tidak diizinkan memasuki perairan teritorial pulau-pulau tersebut.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Belanda membantah pernyataan Beijing. Kementerian itu mengatakan kepada Politico, "HNLMS De Ruyter beroperasi sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).”

Kementerian itu mengatakan bahwa fregat tersebut berlayar melalui Laut China Selatan dan melakukan kunjungan ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh wilayah untuk memperkuat hubungan diplomatik, keamanan, dan ekonomi dengan negara-negara mitra.

Belanda menolak untuk berkomentar lebih lanjut tentang detail operasional Angkatan Laut-nya.

Insiden ini menyusul konfrontasi lain pekan lalu di dekat Filipina, ketika komandan fregat Belanda mengatakan sebuah helikopter militer China sempat mendekati kapal sebelum menjauh. “Mereka bertanya siapa kami dan kami menjawab, dan itu sudah cukup,” kata Komandan Rodger de Wit kepada sebuah surat kabar lokal.

Belanda semakin aktif di Indo-Pasifik dalam beberapa tahun terakhir, mengirimkan kapal perang melalui Laut China Selatan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperdalam hubungan keamanan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, fregat HNLMS Evertsen berlayar melalui wilayah tersebut bersama kelompok serang kapal induk Inggris yang dipimpin oleh HMS Queen Elizabeth, dan pada tahun 2024, HNLMS Tromp mengadakan latihan dengan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan yang dipersengketakan.

China mengeklaim sebagian besar Laut China Selatan, meskipun ada putusan arbitrase tahun 2016 di Den Haag yang menyatakan bahwa klaim luas Beijing tidak memiliki dasar hukum menurut hukum internasional—sebuah keputusan yang ditolak China.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang hakim pada Selasa (26/5/2026). Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

"Pemeriksaan saksi pada hari ini seluruhnya merupakan hakim dan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Adapun, hakim yang dimaksud ialah, Dwi Elyarahma, Ultry Meiliyeni, Erlinawati, dan Evri Dayanti. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ultry sudah tiba di kantor Lembaga Antirasuah pada pukul 09.39 WIB.

Kendati begitu, belum ada informasi perihal apa yang digali tim penyidik dari keterangan yang bersangkutan. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan wakil PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri PN Depok.

Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026) malam. Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya, yaitu Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT. Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT. KD.

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang diantaranya sebagai tersangka. "KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka, sebagai berikut: EKA, BBG, YOH, TRI, dan BER," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Jumat (6/2/2026) malam.

Asep mengungkapkan, dalam pemeriksaan lanjutan Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, BBG juga diduga menerima gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 Miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026.

Atas perbuatannya, terhadap EKA dan BBG bersama-sama dengan YOH; dan TRI bersama-sama dengan BER disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan oleh BBG disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) memastikan masyarakat yang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal bisa mendaftarkan ulang menjadi sertifikat hak milik atau SHM.Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian/BPN, Shamy Ardian mengatakan, perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang.

Sebab menurutnya, dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak, sebagaimana yang berlaku pada HGB. "Bagi masyarakat yang memiliki sertifikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM," ujar Shamy Ardian dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Balik Nama Sertifikat Tanah dari Orang Tua ke Anak, Ini Prosedur dan Biayanya



Menurutnya, proses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pertama, masyarakat cukup melampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal.

Kedua, SPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunan, artinya bukan tanah kosong. Ketiga, mendapatkan formulir perubahan hak dari kantor pertanahan.

Masih Ada Lebih dari 50% Tanah di Sulawesi Tengah Belum Bersertifikat dan Terdaftar



"Perlu diketahui, biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja," kata Shamy.

Di tengah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset, peningkatan status HGB menjadi SHM menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya memperkuat kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan aset keluarga memiliki nilai perlindungan yang lebih tinggi untuk masa depan.

SURABAYA - Di Indonesia, sengketa tanah yang berlarut-larut selama puluhan tahun bukanlah hal baru. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi yang terus berlanjut ini. Salah satunya adalah sejarah administrasi tanah yang panjang dan seringkali tidak teratur.

Sebidang tanah dapat memiliki berbagai dokumen dari era yang berbeda, mulai dari akta tanah era kolonial, girik, petok, hingga sertifikat modern. Ketika satu dokumen dipermasalahkan, seluruh jejak administrasi pun diperiksa ulang.

Hal ini juga terlihat pada rumah di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Bangunan tersebut memiliki sejarah penggunaan, kepemilikan, dan klaim yang berubah-ubah seiring waktu. Setiap fase meninggalkan dokumen yang dapat ditafsirkan secara berbeda dalam proses hukum. Momen Menteri Ara dan Hercules GRIB Debat Soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

“Umumnya masalah tanah juga jarang berdiri sendiri. Sengketa kepemilikan dapat meningkat menjadi kasus pidana jika ada dugaan pemalsuan dokumen. Di sisi lain, properti yang sama juga dapat menjadi bagian dari kasus kepailitan ketika seseorang dinyatakan pailit dan kurator berusaha memasukkan aset tersebut ke dalam harta pailit”, jelas Grace Coresy, konsultan hukum dalam siaran tertulis, Rabu (29/4/2026).

Akibatnya, sebidang tanah dapat menjadi objek peninjauan oleh berbagai lembaga secara bersamaan, mulai dari pengadilan perdata, pidana, dan niaga hingga otoritas administrasi pertanahan. Setiap proses berjalan sesuai dengan logika hukum dan jadwalnya masing-masing.

Selain itu, sistem peradilan juga menyediakan berbagai jalur untuk mengajukan banding. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding, dilanjutkan dengan banding kasasi, dan bahkan peninjauan kembali dalam kondisi tertentu.

Secara teori, mekanisme ini bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya proses-proses ini sering memakan waktu yang sangat lama.

Rumah tua di Jalan Darmo menjadi contoh bagaimana sebidang tanah dapat terus berpindah dari satu proses hukum ke proses lainnya. Setiap tahap membawa argumen, dokumen, dan klaim baru. Secara tertulis, sistem hukum memang menyediakan jalur untuk menyelesaikan sengketa. Namun, pada kenyataannya, proses-proses inilah yang sering membuat konflik berlarut-larut tanpa akhir.

Jika dilihat hari ini, rumah tua di Jalan Darmo mungkin tampak tak lebih dari sebuah bangunan yang sunyi. Namun, di baliknya tersembunyi pertanyaan yang lebih besar.

Bagaimana sebidang tanah yang pernah memiliki pemilik, tujuan, dan kehidupan sendiri bisa berubah menjadi sengketa yang berlarut-larut selama bertahun-tahun? Jika sebuah rumah saja bisa melalui begitu banyak proses hukum, berapa banyak sebidang tanah lain di Indonesia yang mengalami nasib serupa tanpa pernah disadari?

Grace mengatakan, rumah di Jalan Darmo itu mungkin hanya sebuah titik kecil di peta Surabaya. Namun, kisahnya mencerminkan masalah yang lebih luas. Kronologi Korupsi Urus Kasus Sengketa Lahan yang Jerat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok

Bahwa sengketa tanah di Indonesia bukan sekadar soal benar atau salah. Sengketa tanah juga melibatkan sejarah panjang, dokumen-dokumen yang saling bertentangan, serta sistem hukum yang berjalan dengan ritmenya sendiri.

”Selama masalah-masalah ini belum terselesaikan, rumah-rumah tua seperti yang ada di Jalan Darmo akan terus menjadi pengingat bahwa mencapai kepastian hukum terkait tanah di Indonesia masih merupakan perjalanan yang panjang,” jelas Grace yang juga aktif mengedukasi di @putusanverstek.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan aset negara di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), meski sempat diklaim pihak lain.

Penegasan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Ara, sapaan akrab Maruarar, menyebut lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 500 unit rumah susun (rusun) bagi masyarakat. Proyek itu rencananya melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Saya senang tadi soal tanah (di lahan) Kereta Api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara, sudah disampaikan seperti itu," kata Ara kepada wartawan, Kamis (16/4).

Namun, klaim tersebut berseberangan dengan pernyataan Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, yang menyebut lahan itu bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

Perbedaan pandangan itu bahkan sempat memicu adu argumen antara Ara dan Hercules, yang terekam dalam video di akun Instagram Ara 5 April lalu.

[Gambas:Youtube]

Dalam video tersebut, Ara mempertanyakan status lahan dan menegaskan negara tidak boleh kalah dalam sengketa semacam ini.

"Ini saya menganggap bahwa hukumnya udah beres ya. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian," ujar Ara.

Saat peninjauan lokasi, perdebatan dengan Hercules pun terjadi. Ara menegaskan tujuannya untuk pembangunan rumah rakyat, bukan kepentingan pengembang.

"Bapak Hercules, saya hormati pendapatnya. Saya datang ke sini baik-baik, saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," ucap Ara.

Hercules tetap bersikukuh dengan klaimnya dan mengaku memiliki bukti kepemilikan yang lengkap.

"Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules," kata Ara.

"Kami punya bukti semua lengkap," jawab Hercules.

Hercules juga menyinggung soal hak pengelolaan lahan (HPL) dalam perdebatan tersebut.

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," ujarnya.

Ara menambahkan pemerintah akan kembali membahas pemanfaatan aset tersebut dalam rapat bersama Badan Pengelola BUMN pada Jumat (17/4), termasuk menghadirkan penjelasan teknis dari Kementerian ATR/BPN terkait status lahan di Tanah Abang.

"Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen (direktur jenderal) dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara," pungkas Ara. 

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Dokter Konsultan Asuransi Kesehatan Indonesia (PERDOKJASI) mengatakan terdapat 13 penyedia jasa asuransi yang menjalin kolaborasi dengan Dewan Penasihat Medis (DPM) PERDOKJASI untuk berkonsultasi terkait sengketa klaim medis.

Direktur Eksekutif DPM PERDOKJASI Dian Budiani menuturkan, dewan medis tersebut efektif berbadan hukum sejak 1 Maret 2026.

“Nah, sejak itu baru bisa berprogres dengan menandatangani (nota) kerja sama dengan 13 perusahaan asuransi tersebut,” kata Dian Budiani saat ditemui usai Konferensi Pers dan Diskusi Media bertajuk “Biaya Melonjak, Klaim Ditolak: Keputusan Medis Harus Tegak” di Grha Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Kamis (16/4).

Ia menyebutkan, sejumlah penyedia jasa asuransi yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihaknya antara lain Asuransi Ciputra Indonesia (Ciputra Life), Manulife Indonesia, Allianz Life Indonesia, Allianz Syariah, hingga Sun Life Indonesia.

Ia mengatakan masing-masing perusahaan asuransi diwajibkan untuk menyampaikan laporan terkait sengketa klaim setiap bulannya.

Meskipun DPM dapat memberikan opini maupun feedback bagi setiap sengketa klaim yang dikonsultasikan, namun keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut tetap berada di tangan masing-masing penyedia jasa asuransi.

Dian menuturkan, dewan penasihat medis hanya berkewajiban untuk memfasilitasi konsultasi antara dokter spesialis maupun pakar medis lainnya dengan penyedia jasa asuransi yang mengajukan permohonan konsultasi.

Ia mengatakan, para ahli medis tersebut nantinya harus memberikan opini atas sengketa klaim yang dikonsultasikan dalam 5 hari.

“Tapi, untuk keputusan (opini DPM) itu kemudian dipakai oleh perusahaan asuransi atau tidak atau mau nanya (ahli medis) yang lain lagi itu sepenuhnya tergantung perusahaan asuransi. Jadi, standardnya (waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan sengketa klaim) yang nentuin perusahaan asuransinya,” kata Dian Budiani.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI Wawan Mulyawan menyampaikan bahwa tidak semua sengketa klaim asuransi akan dikonsultasikan kepada DPM PERDOKJASI.

Ia mengatakan setiap perusahaan asuransi akan memilah kasus apa yang sekiranya dapat mereka selesaikan secara internal dan hanya mengonsultasikan sengketa yang kompleks dan menuntut perhatian segera (urgent).

“DPM PERDOKJASI sebagai jembatan dengan profesi yang ada, nanti kami akan lihat ini kira-kira perhimpunan mana atau spesialis mana yang diperlukan untuk memberikan nasihat medis ke mereka (penyedia jasa asuransi tersebut),” kata Wawan Mulyawan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap dua saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok. Dua saksi dimaksud yakni Zubair selaku Kepala Seksi Mutasi I Subdirektorat Panitera dan Juru Sita Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta Irma Susanti selaku Kepala Seksi Mutasi II Hakim Subdirektorat Mutasi Hakim Dijen Badan Peradilan Umum.

"Hari ini Selasa (14/4/2026) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Berdasarkan informasi dihimpun, keduanya sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun, belum diketahui materi apa yang digali dari keterangan keduanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026). Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya yaitu Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT KD.

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima tersangka sebagai berikut EKA, BBG, YOH, TRI, dan BER," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Dalam pemeriksaan lanjutan tim KPK mendapatkan data dari PPATK, BBG juga diduga menerima gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026.