Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di persidangan dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021.

Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026). Ahok diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan komisaris utama di perusahaan pelat merah tersebut pada periode 2019-2024 sebagai saksi untuk mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto.

Sejumlah fakta disampaikan Ahok terkait dugaan korupsi ini mulai dari kontrak pembelian yang dinilai menyalahi prosedur hingga kerugian perusahaan.

Fakta-fakta Kesaksian Ahok dalam Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina

1. Kejanggalan Ahok Perihal Kontrak Pembelian LNG

Di awal persidangan, Ahok menjelaskan bahwa saat dirinya baru menjabat, ia menemukan kejanggalan atas kontrak pengadaan LNG. Sebab kontrak tersebut telah dibuat walaupun pihak pembeli belum ada.

"Ada kontrak pembelian itu; tidak ada kontrak pembelinya yang sudah berkomitmen," katanya.

Dia menjelaskan bahwa mekanisme bisnis LNG adalah ketika telah mendapatkan komitmen pembelian dari pihak pembeli.

"Biasanya, LNG itu kalau mau beli, sudah ada komitmen pembeli," ucapnya.

Kejanggalan ini membuat dirinya memerintahkan audit internal untuk memeriksa laporan keuangan.

2. Kerugian Perusahaan

Ahok menyampaikan pernah melakukan rapat dengan BOC (Board of Commissioners atau Dewan Komisaris) dan BOD (Board of Directors atau Dewan Direksi). Dalam rapat, direksi melaporkan kerugian perusahaan karena pengadaan tersebut.

"Jadi, yang saya ingat itu, Pak, ketika saya baru masuk, itu Januari ada rapat rutin BOD-BOC. Iya. Dan rapat itulah disampaikan bahwa akan ada kerugian dari penjualan LNG," kata Ahok.

Ahok mengatakan kerugian perusahaan ditaksir mencapai ratusan juta dolar karena ada sejumlah kargo yang mangkrak akibat tidak ada pembeli.

"Kalau nggak salah, mungkin anggarannya kita di catatan lah ya. Jadi ada kerugian US$100 juta lebih, lalu diproyeksikan pada 2020 ada kargo yang juga belum ada pembeli. Nah, kalau itu terjadi, akan mungkin kerugian US$300-an juta," ungkapnya.

3. Kerugian Ingin Dipindahkan ke Anak Perusahaan

Ahok mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit, pihak direksi memindahkan kerugian pengadaan tersebut ke anak perusahaan PT Pertamina.

Ahok menyebut salah satu anak perusahaan yang dijadikan wadah kerugian bernama PPT. Namun, Ahok mengatakan tidak mengingat begitu jelas secara rinci anak perusahaan mana saja yang dilibatkan dalam pembebanan kerugian ini.

"Yang saya ingat ya. Mereka tuh mau lempar ke, kalau kita tahu, ke cucu atau cicit perusahaan. Jadi ruginya itu dipindahkan ke cicit perusahaan yang tentu susah kami monitor," ujarnya.

Ahok Diminta Bongkar Identitas Pelapor

4. Ahok Diminta Bongkar Identitas Pelapor

Dalam persidangan, Hari meminta Ahok membongkar identitas pelapor perkara ini. Hari menyinggung laporan ke Kejaksaan Agung yang dilayangkan oleh Nicke selaku mantan Direktur Utama PT Pertamina.

Dia kemudian meminta Ahok menyampaikan identitas pelapor yang melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ahok lantas mengatakan tidak tahu identitas pelapor.

"Saya tidak tahu persis. Kita meminta direksi untuk kirimkan laporan," jelas Ahok.

Hakim Ketua Suwandi menegur Hari agar tidak menanyakan identitas pelapor karena bukan menjadi urgensi materi persidangan.

"Tidak perlu dicari siapa yang melaporkan perkara ini, tidak perlu. Iya. Kalau KPK juga tidak perlu, siapa yang melaporkan. Pertanyaan yang relevan dengan perkara Saudara saja. Tidak perlu mencari siapa yang melaporkan perkara ini," tegas Suwandi.

5. Ahok Diminta Akui Keuntungan

Hari merasa Ahok cenderung menarasikan kerugian perusahaan dan menyampingkan keuntungan. Hari lantas bertanya kepada Ahok, apakah dia mengetahui kalau perusahaan juga mendapatkan keuntungan?

"Dari tadi dan di luar KPK setelah penyidikan pun Anda enggak pernah bilang untung," ucap Hari.

"Tidak, tidak menghindar. Bukan. Yang saya maksud, dari awal saya masuk 2020 dilaporkan akan rugi ke depan," jawab Ahok.

Ahok menjelaskan potensi kerugian berdasarkan hasil analisis tim audit. Dia tidak mengelak adanya keuntungan di perusahaan. Menurutnya, dalam sistem bisnis, untung dan rugi adalah hal yang lumrah terjadi.

Akibat perdebatan cukup sengit, Hakim Ketua, Suwandi meminta semua pihak menjalani sidang dengan kondusif. Dia menyimpulkan, Ahok sudah menjawab pertanyaan dengan mengakui adanya keuntungan.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar US$140 juta.

Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.

Mahkamah Agung pada 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.

Sementara pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru untuk kasus tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. KPK pada 31 Juli 2025, menahan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan kerugiaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair ingin dialihkan ke anak perusahaan Pertamina atau dianggap cucu atau cicit perusahaan.

Pernyataan itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Gas Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Mulanya, Ahok merasa heran karena ketika baru menjabat sebagai Komut telah ditemukan potensi kerugiaan negara atas jual-beli LNG ke Mozambik.

"Ketika saya baru masuk, itu Januari itu ada rapat rutin BOD-BOC. Iya. Dan rapat itulah disampaikan bahwa akan ada kerugian dari penjualan LNG," katanya.

Pasalnya ada kontrak pembelian LNG, namun belum ada pihak pembeli yang meneken kontrak. Menurutnya, mekanisme pembelian LNG adalah ketika sudah ada pihak pembeli dan pembelian tersebut dapat segera dilakukan.

Ahok mengatakan ada potensi kerugiaan di mana diproyeksikan tahun 2020 ada sejumlah kargo yang belum meneken kontrak jual-beli yang mengakibatkan potensi kerugiaan mencapai US$300 juta.

Alhasil dia meminta tim auditor internal untuk memeriksa catatan keuangan perusahaan. Dia menyampaikan bahwa jual-beli LNG bersifat material atau pembelian LNG akan memengaruhi pengeluaran uang perusahaan.

Ahok melanjutkan bahwa dalam audit ditemukan pihak direksi ingin mengalihkan kerugiaan tersebut ke anak perusahaan Pertamina.

"Mereka tuh mau lempar ke, kalau kita tahu, lempar ke cucu atau cicit perusahaan. Jadi ruginya itu dipindahkan ke cicit perusahaan yang kami tentu susah monitor," jelasnya.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.

Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.

Mahkamah Agung pada 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.

Sementara pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru untuk kasus tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. KPK pada 31 Juli 2025, menahan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa heran dengan perjanjian jual-beli Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair. Sebab ada kontrak pembelian, tapi pembelinya belum ada.

Hal itu disampaikan Ahok saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi Gas Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Pasalnya saat itu dirinya baru menjabat sebagai komisaris utama sehingga merasa janggal adanya kontrak tersebut. Menurutnya saat terjadi pembelian LNG, biasanya pihak pembeli sudah menandatangani kontrak.

"Ada kontrak pembelian itu, tidak ada kontrak pembelinya yang sudah komitmen," katanya.

Dia menyebut ketika melakukan diskusi dengan jajaran direksi menemukan adanya potensi kerugiaan terkait kontrak itu, terlebih dirinya baru saja masuk sebagai pimpinan PT Pertamina.

"Dan rapat itulah disampaikan bahwa akan ada kerugian dari penjualan LNG.

Itu yang saya ingat. Lalu, kami baru masuk ternyata heran. Kenapa bisa rugi? Harusnya itu terjadi pemindahan," jelasnya.

Ahok mengatakan ada potensi kerugiaan di mana diproyeksikan tahun 2020 ada sejumlah kargo yang belum meneken kontrak jual-beli yang mengakibatkan potensi kerugiaan mencapai US$300 juta.

Alhasil dia meminta tim auditor internal untuk memeriksa catatan keuangan perusahaan. Dia menyampaikan bahwa jual-beli LNG bersifat material atau pembelian LNG akan memengaruhi pengeluaran uang perusahaan.

"Keluar data, kalau misalnya fungsi internal audit, di situ disampaikan, bahwa pembelian LNG ini bersifat material di dalam anggaran dasar. Kalau di dalam angka anggaran dasar, material itu arti itu, nilai pengeluaran uang yang akan memberikan pengaruh kepada perusahaan. Itu artinya dianggap material.

Dan biasanya secara perusahaan, kalau dianggap material, itu harusnya minta persetujuan dewan komisaris atau bahkan yang lebih tinggi lagi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara soal permintaan memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat disinggung eks Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dirtut Jampidsus Kejagung, Riono Budi Santoso menyatakan bahwa pernyataan Ahok itu tidak memiliki relevansi dalam sidang tersebut.

"Iya relevansinya itu kan kami lihat sih tidak relevan lah itu ya," kata Riono di Kejagung, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Riono menjelaskan bahwa kans Jokowi dihadirkan dalam persidangan bisa terjadi. Namun, hal tersebut harus berdasarkan permintaan majelis hakim yang memimpin persidangan.

Selanjutnya, dia mengemukakan bahwa nama Jokowi sendiri tidak pernah muncul dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi tata kelola minyak Ahok.

"Ya kayak misalnya apa tanggung jawab presiden segala itu kan tidak ada kaitannya lah itu kan terkait dengan apa pemecatan orang itu kan tidak terkait dengan pembuktian di sinilah," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahok sempat menyinggung agar Presiden Jokowi diperiksa saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta pada Selasa (30/1/2026).

Peristiwa itu bermula saat jaksa mendalami soal BAP Ahok yang menyatakan dua direksi pada anak perusahaan Pertamina. Mereka yakni, eks Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Djoko Priyono dan Mas'ud Khamid selaku eks direktur PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Kemudian, Ahok mengaku heran dengan pencopotan Djoko dan Mas'ud. Sebab, menurut Ahok, keduanya merupakan pejabat terbaik yang pernah Pertamina miliki.

Alasannya, baik Djoko maupun Mas'ud sama-sama memiliki kepedulian untuk memperbaiki kinerja pada sektor migas lewat PT PPN dan PT KPI.

Namun demikian, kepiawaian Djoko maupun Mas'ud tidak membuat keduanya bertahan lama menjadi bagian di Pertamina. Bahkan, Ahok sempat ingin menangis saat mendapatkan kabar Djoko dan Mas'ud dari jajaran direksi.

Dia pun menilai bahwa cara Kementerian BUMN memecat keduanya dinilai keterlaluan. Apalagi, kabar saat terjadi pencopotan itu tidak pernah diterima Ahok selaku Komut.

Oleh sebab itu, Ahok menyatakan bahwa dirinya ingin melaporkan soal polemik perombakan direksi ini ke Kejaksaan RI. Dia juga menyarankan agar pihak Kementerian BUMN dan Presiden bisa diperiksa terkait persoalan ini.

"Makanya saya selalu bilang sama pak jaksa, kenapa saya mau laporin ke jaksa? periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?" tutur Ahok.

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini santer digaungkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada periode 2018-2023 dan kuota haji tambahan untuk 2024.

Desakan cukup sederhana, yakni memberikan keterangan di dua kasus tersebut guna menambah informasi dengan harapan menemukan benang merah.

Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina, nama Jokowi muncul setelah mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan sebagai saksi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Jaksa mendalami berita acara pemeriksaan (BAP) karena Ahok menyebut dua direksi pada anak perusahaan Pertamina. Mereka yakni, eks Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Djoko Priyono dan Mas'ud Khamid selaku eks direktur PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Jaksa menanyakan apakah ada masalah dari dua direktur itu sehingga keduanya dicopot dari jabatan. Ahok menjelaskan pada dasarnya dia turut merasa heran atas pencopotan dua direksi Pertamina karena saat pemecatan dirinya tidak mengetahui kabar tersebut, meski menjabat sebagai Komisaris Utama.

Padahal menurutnya Djoko dan Mas'ud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memimpin perusahaan pelat merah.

"Bagi saya dua Saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk mau perbaiki produksi kilang termasuk perbaiki Patra Niaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka, semua yang saya arahkan, dia kerjakan," imbuhnya.

Ahok menegaskan bahwa dirinya ingin melaporkan ke Kejaksaan RI ihwal perombakan direksi. Bahkan dia menyarankan agar pihak Kementerian BUMN dan Presiden bisa diperiksa terkait persoalan ini.

"Makanya saya selalu bilang sama pak jaksa, kenapa saya mau laporin ke jaksa? periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?" jelasnya.

Bergeser ke kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peran Jokowi cukup sentral karena berhasil meminta kuota haji tambahan untuk jemaah Indonesia.

Pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi berlangsung pada tahun 2023 untuk penambahan kuota haji di 2024 guna mempersingkat keberangkatan jemaah haji di Tanah Air karena antrean yang sudah menumpuk.

Hasil pertemuan membuahkan hasil di mana pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. Secara aturan, pembagian seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Namun realisasinya berubah menjadi 50%:50%. Dugaannya dilakukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex.

Penyelidikan oleh lembaga antirasuah dilakukan hingga naik ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. Akan tetapi, kabar Jokowi diperiksa tidak pernah dijelaskan secara pasti oleh lembaga antirasuah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto sempat ditanya awak media mengenai peluang pemeriksaan Jokowi. Dia mengatakan pemeriksaan saksi bergantung pada kebutuhan penyidik dan relevansi dengan perkaranya.

"Kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya gitu ya," katanya di DPR RI, Rabu (28/1/2026).

Dia menjelaskan kelengkapan suatu informasi bisa saja dari keterangan satu saksi, jika dinyatakan telah mumpuni. Hal ini agar proses penegakan hukum berjalan cepat, murah, dan sederhana.

"Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat tapi lambat itu bukan karena memang disengaja, itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan," ucapnya.

Singkatnya dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 karena diduga meloloskan pembagian kuota tersebut.

Bahkan, lembaga antirasuah sudah memeriksa lebih dari 350 penyelanggaraan ibadah haji khusus (PIHK) maupun para asosiasi. Namun Jokowi belum pernah diperiksa dalam kasus ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku geram saat direksi subholding Pertamina tiba-tiba dicopot tanpa pemberitahuan.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Dia menjelaskan kejadian itu terjadi saat dirinya menggelar rapat saat baru dilantik menjadi Komut. Ahok mengaku kebingungan saat pejabat setingkat direktur diganti oleh menteri.

"Saya pernah waktu baru jadi komut tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan kok komut enggak tahu ada direktur diganti dari menteri," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di hadapan hakim dan jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam rapat itu, kata Ahok, ada pihak dari bagian sekretaris korporasi menyatakan bahwa Komut tidak berhak menentukan direksi. Sebab, yang berhak hanya Menteri BUMN.

Mendengar pernyataan itu, Ahok pun geram dan ingin melempar botol minum kepada sosok sekretaris korporasi itu.

"Lalu ada bagian corsec saya lupa corsec itu corporate secretary, dia angkat tangan 'Mohon maaf Pak komut, Pak komut itu enggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak, itu haknya menteri BUMN'. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum, sudah dia gituin saya," tutur Ahok.

Namun demikian, Ahok pun mulai memahami sistem perombakan direksi di Pertamina ketika menjabat sebagai Komut lebih lama. Bahkan, Ahok juga sempat melapor kepada Presiden ke-7 Joko Widodo terkait persoalan ini.

"Makanya saya terus lapor pada Presiden satu tahun dua tahun tidak ada reaksi," imbuhnya.

Adapun, Ahok juga sempat mengenang nasihat dari mendiang kawan ayahnya sekaligus Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia ke-10 Kuntoro Mangkusubroto.

Namun demikian, dia mengaku ingin mencoba memperbaiki Pertamina khususnya dalam optimalisasi biaya.

"Tapi saya bilang "Pak saya mau coba minimal saya mau perbaiki dari dalam sampai bisa berhasil membangun cost optimization." Beliau bilang "ya silakan coba"," ujar Ahok menirukan ucapan Kuntoro Mangkusubroto.

Bisnis.com, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan permainan golf menjadi penting saat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina periode 2019-2024.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat menjadi saksi dalam sidang tata kelola minyak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Pernyataan Ahok ini bermula saat jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal pengawasan etika personal jajaran direksi, komisaris maupun bersama pihak lain yang memiliki kepentingan melalui permainan golf.

Awalnya, Ahok memang mengakui bahwa dirinya membenci permainan golf karena menguras waktu. Namun, saat menjadi Komut Pertamina, Ahok mulai menyadari pentingnya golf.

Sebab, kata Ahok, pejabat dari perusahaan minyak luar, seperti Chevron hingga Exxon kerap mengajaknya untuk bermain golf.

"Tapi ketika saya masuk ke Pertamina saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon ngajak main golf terus. Saya kan malu Pak enggak bisa mukul Pak," ujar Ahok.

Kemudian, Ahok pun terpaksa ikut bermain golf untuk menemani pejabat perusahaan dari luar itu. Pasalnya, melalui permainan ini bisa memuluskan negosiasi kerja sama dengan pihak-pihak tertentu.

Lebih jauh, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku bernegosiasi di lapangan golf lebih murah dibandingkan dengan harus pergi ke tempat hiburan malam atau night club.

"Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat paling murah berjemur jalan murah dan bayarin anggota main itu sangat murah. Makanya saya belajar golf saya menjamu orang-orang Exxon untuk main golf saya sampai ke Chevron," tambah Ahok.

Di samping itu, Ahok juga berkelakar bahwa jika sempat diwanti-wanti oleh mantan Dirut Pertamina Patra Niaga sekaligus terdakwa Riva Siahaan jika keseringan bermain golf.

"Saya masih ingat nasihat Pak Riva pada saya dia ngomong begini, 'Istri saya cuma pesan begini Pak kalau main golf, jangan lihat mata caddy-nya katanya ya nanti bahaya katanya' itu saja Pak kita joke-nya Pak yang bahaya Pak," pungkas Ahok.

Bisnis.com, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap cara pengawasan saat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina periode 2019-2024.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ahok menjelaskan pengawasan itu bermula dilakukan dengan melalui sistem digitalisasi. Dari situ, dia mengaku telah memperoleh informasi soal keuangan perusahaan.

Selain keuangan, program digital yang dimiliki Pertamina itu juga bisa mengetahui soal perminyakan hingga modus kecurangan perkapalan. Sistem ini pun sudah terintegrasi dengan setiap direktorat yang ada di Pertamina.

"Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana sampai kapal delay berapa hari saja Pak ya, saya bisa curiga ada "kencing" atau tidak . Saya bisa perintahkan tangkap," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok juga menyatakan pihaknya menyediakan saluran untuk pihak yang ingin melaporkan tindakan penyimpangan di perusahaan plat merah tersebut.

Laporan itu berasal dari whistleblower yang bisa langsung sampai ke dewan komisaris. Setelah itu, pihaknya melakukan identifikasi setiap persoalan untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.

"Nah saya di dalam Dekom rapat, karena Pertamina besar kami hampir tiap hari rapat itu, tugaskan komite audit mengaudit," imbuhnya.

Ahok mengemukakan dari rapat bersama tim audit itu nantinya dewan komisaris bakal bersurat kepada BPK hingga Kementerian BUMN. Kemudian, dari temuan pihaknya bisa melaporkannya ke aparat penegak hukum seperti KPK, Polri hingga Kejaksaan RI.

"Kami akan lapor ke pihak aparat, KPK ataupun polisi ataupun jaksa kalau sampai ada [penyimpangan]. Itu prosedur yang kami lakukan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap kondisi kerugian Pertamina meski menguasai pasar minyak dan gas di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Senin (27/1/2026).

Mulanya jaksa penuntut umum (JPU) mendalami cara komisaris untuk mengawasi agar Pertamina selalu mendapatkan untung atau bisa menjaga keuntungan.

Ahok menjawab bahwa meskipun Pertamina menguasai pasar migas, pergerakan uang alias cash flow di perusahaan justru tidak terus mendapatkan untung.

"Ini mohon maaf Pak Jaksa, Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di tata niaga itu, cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi," ujar Ahok.

Ahok pun menjelaskan bahwa kondisi kerugian yang dialami Pertamina lantaran pemerintah memerintahkan agar barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Oleh sebab itu, Pertamina dalam hal ini jajaran direksi kerap meminjam dana untuk menutupi kerugian perusahaan.

"Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju," imbuhnya.

Adapun, Ahok juga sempat mengadukan persoalan ini ke Presiden. Dia menyarankan agar sistem subsidi bisa diubah ke per individu dengan mekanisme digital melalui aplikasi myPertamina.

Namun, sistem baru itu tidak disetujui oleh kepala negara. Padahal, apabila sistem subsidi ini diubah maka Pertamina dinilai bisa mendapatkan untung sekitar US$6 miliar per tahun.

"Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Nah itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal kalau saya bilang, saya bisa untung US$6 Miliar kami, kalau subsidi tidak dalam bentuk barang tapi dengan sistem voucher digital," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama menyinggung agar jaksa bisa memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan di Pertamina.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Senin (27/1/2026).

Mulanya, jaksa mendalami soal berita acara pemeriksaan (BAP) Ahok yang menyatakan dua direksi pada anak perusahaan Pertamina. Mereka yakni, eks Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Djoko Priyono dan Mas'ud Khamid selaku eks direktur PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

"Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot ini. Nah, ini ada persoalan tidak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebut sebagai mantan yang sudah dicopot? Ada masalah tidak?" tanya jaksa.

Kemudian, Ahok mengaku heran dengan pencopotan Djoko dan Mas'ud. Sebab, menurut Ahok, keduanya merupakan pejabat terbaik yang pernah Pertamina miliki.

Alasannya, baik Djoko maupun Mas'ud memiliki kepedulian untuk memperbaiki kinerja pada sektor migas lewat PT PPN dan PT KPI.

"Bagi saya dua Saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk mau perbaiki produksi kilang termasuk perbaiki Patra Niaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka, semua yang saya arahkan, dia kerjakan," imbuhnya.

Namun demikian, kepiawaian Djoko maupun Mas'ud tidak membuat keduanya bertahan lama menjadi bagian di Pertamina. Bahkan, Ahok sempat ingin menangis saat mendapatkan kabar Djoko dan Mas'ud dari jajaran direksi.

Dia pun menilai bahwa cara Kementerian BUMN memecat keduanya dinilai keterlaluan. Apalagi, kabar saat terjadi pencopotan itu tidak pernah diterima Ahok selaku Komut.

Oleh sebab itu, Ahok menyatakan bahwa dirinya ingin melaporkan soal polemik perombakan direksi ini ke Kejaksaan RI. Dia juga menyarankan agar pihak Kementerian BUMN dan Presiden bisa diperiksa terkait persoalan ini.

"Makanya saya selalu bilang sama pak jaksa, kenapa saya mau laporin ke jaksa? periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?" imbuhnya.

Setelah menyatakan itu, Ahok mendapatkan tepuk tangan dari pengunjung sidang. Namun, Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma meminta agar pengunjung tetap tenang dan menghargai persidangan.

"Tolong tolong pengunjung, bisa tertib pengunjung, pengunjung. Ini persidangan ya, ini bukan hiburan. Tolong jangan bertepuk tolong," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Kehadiran Ahok itu dalam rangka memenuhi panggilan dari jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak hari ini, Selasa (27/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Ahok tiba pukul 09.00 WIB. Nampak, dia mengenakan batik berkelir biru. Tak banyak yang dibicarakan Ahok menjelang persidangan.

Dia juga menyatakan tidak memiliki persiapan khusus saat menjadi saksi pengadilan ini. Mantan Gubernur Jakarta itu hanya akan menjelaskan apa adanya sesuai dengan pengetahuannya saat jadi Komut Pertamina.

"Ya kan sama kayak kita sampaikan apa adanya," ujar Ahok di PN Tipikor.

Adapun, Ahok juga sempat menunjukan bahwa dirinya membawa dokumen khusus yang termuat dalam ponselnya.

"Ada di sini [dokumen]. Di Google Drive," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Ahok pernah sesumbar memiliki banyak data terkait siapa saja sosok yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi di Pertamina.

Namun demikian, Ahok mengaku data yang dimilikinya tidak lebih besar dibandingkan dengan penyidik korps Adhyaksa setelah diperiksa penyidik pada Kamis (13/3/2025),

"Jadi ternyata, dari kejaksaan agung, mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu, ibaratnya saya tahu cuma sekali, dia tahu sudah sekepala," ujarnya usai diperiksa.

Ahok juga mengaku terkejut saat diberikan data yang melimpah oleh korps Adhyaksa tersebut. Misalnya, terkait fraud hingga penyimpangan transfer dari perusahaan minyak pelat merah tersebut.

Di samping itu, mantan Gubernur Jakarta juga ini juga mengaku tidak mengetahui seluk-beluk kinerja dari subholding Pertamina secara lebih mendalam.

Pasalnya, Ahok mengaku pengetahuannya sebatas monitoring Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), untung rugi hingga kinerja perseroan.

"Saya cuma sampai memeriksa, kita itu hanya memonitoring dari RKAP. Nah itu kan untung rugi-untung rugi, kebetulan kinerja, jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus, selama saya di sana jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa, kita tidak tahu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) bakal menghadirkan eks Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dan Eks Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam sidang kasus tata kelola minyak hari ini, Selasa (27/1/2025).

Dalam catatan Bisnis, sejatinya Jonan maupun Basuki alias Ahok dihadirkan untuk menjadi saksi pada Selasa (20/1/2026) alias pekan lalu di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Namun, keduanya absen dari sidang tersebut. Ahok mengaku tengah berada di luar negeri. Sementara itu, Jonan diminta untuk hadir pada Kamis (22/1/2026).

Hanya saja, Jonan kembali absen karena menyatakan tengah berobat ke luar negeri. Alhasil, dalam sidang tersebut hanya eks Wamen ESDM Arcandra Tahar yang menghadiri sidang.

Ahok Dipastikan Hadir

Dirtut Jampidsus Kejagung RI, Riono Budisantoso menyatakan bahwa Ahok dipastikan hadir pada persidangan. Adapun, sidang bakal dimulai pada 09.00 WIB.

"Iya sebagaimana sudah dijanjikan [Ahok hadir]," ujar Riono saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).

Kemudian, sejauh ini hanya Jonan yang belum terkonfirmasi hadir dalam sidang besok. Meskipun begitu, Tim JPU, Triyana Setia Putra sempat menyatakan jika Jonan kembali absen maka korps Adhyaksa akan mempertimbangkan kembali kesaksiannya.

"Ya, kita pertimbangkan apakah keterangannya sudah terwakilkan oleh saksi lain atau nanti memang tetap dibutuhkan oleh kita terkait pembuktian dakwaan kita," ujar Triyana di PN Tipikor, Kamis (22/1/2026).

Ahok Sempat Sesumbar

Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga pernah sesumbar memiliki banyak data terkait siapa saja sosok yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi di Pertamina.

Namun demikian, Ahok mengaku data yang dimilikinya tidak lebih besar dibandingkan dengan penyidik korps Adhyaksa setelah diperiksa penyidik pada Kamis (13/3/2025),

"Jadi ternyata, dari kejaksaan agung, mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu, ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala," ujarnya usai diperiksa.

Ahok juga mengaku terkejut saat diberikan data yang melimpah oleh korps Adhyaksa tersebut. Misalnya, terkait fraud hingga penyimpangan transfer dari perusahaan minyak pelat merah tersebut.

Di samping itu, mantan Gubernur Jakarta juga ini juga mengaku tidak mengetahui seluk-beluk kinerja dari subholding Pertamina secara lebih mendalam.

Pasalnya, Ahok mengaku pengetahuannya sebatas monitoring Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), untung rugi hingga kinerja perseroan.

"Saya cuma sampai memeriksa, kita itu hanya memonitoring dari RKAP. Nah itu kan untung rugi-untung rugi, kebetulan kinerja, jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus, selama saya di sana jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa, kita tidak tahu," pungkasnya.