Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkap dirinya ditelepon Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang meminta kesediaan Indonesia untuk menjual pupuknya ke Australia.

Alasannya, Presiden melanjutkan Indonesia memiliki surplus pupuk.

"Saudara-saudara, alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk dan mereka minta apakah boleh kita jual (pupuk, red.) ke mereka," kata Presiden Prabowo saat acara puncak Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XVII di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu siang.

"Saya bilang: Jual! Kirim ke mereka! Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita, silakan. Asal harganya bener, ya Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman, red.). Petani jangan rugi," sambung Presiden Prabowo di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan.

Dalam acara tersebut, Presiden kembali mengumumkan Indonesia telah mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, dalam periode setahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo.

"Saya merasa bersyukur, kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri, dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian," kata Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada puluhan ribu petani dan nelayan yang memadati GOR David-Tony di Gorontalo pada Rabu siang hari ini, kemudian sejumlah organisasi petani dan nelayan.

Selain itu, juga kepada jajaran pejabat negara yang mengurusi pertanian, kelautan dan perikanan, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Hanya di Indonesia, polisi ngurus pertanian. Hanya, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia, Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia, Angkatan Udara tanam tebu. Tetapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bakal melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah pada hari ini 18 Juni hingga 21 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan Biro, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setwapres) setidaknya Gibran bakal bertandang ke lima provinsi ke arah timur Indonesia.

Perinciannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Selatan. Sementara itu, keberangkatan orang nomor dua RI itu mengenakan pesawat yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Gibran tiba di Lanud Halim pada 06.00 WIB. Terlihat, Gibran mengenakan kemeja putih. Dalam kunker ini, Wapres bakal perdana mendarat di Bandar Udara Internasional El Tari, Kupang, NTT.

Di samping itu, nampak lima mahasiswa yang ikut dalam kunjungan kerja ini. Lima mahasiswa ini berasal dari ISBI, UI, Sanata Dharma, Unsoed dan UPH.

"Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua," ujar Gibran di Halim Perdanakusuma, Kamis (18/6/2026).

Selama kunjungan kerja, Wapres dijadwalkan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ende, NTT, serta meninjau rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan berdialog dengan masyarakat.

"Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Di Provinsi Gorontalo, Wapres dijadwalkan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, di Provinsi Papua Barat, Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.

Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Provinsi Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.

"Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto," tulis Setwapres dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi atas sejumlah masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait aktivitas diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Melalui keterangan yang disampaikan lewat akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026), Teddy mengapresiasi kritik yang diberikan Dino, namun menilai ada beberapa hal yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.

"Mohon izin menjawab masukan dari Bapak Dino. Saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri," ujar Teddy.

Salah satu poin yang disoroti Teddy adalah mengenai biaya kunjungan luar negeri Presiden. Menurutnya, pemerintah telah berulang kali menjelaskan bahwa setiap biaya yang melebihi anggaran resmi negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.

"Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," katanya.

Selain itu, Teddy membantah anggapan bahwa rombongan Presiden dalam lawatan luar negeri terlalu besar. Ia menegaskan jumlah delegasi yang menyertai Presiden saat ini justru telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut Teddy, pada pemerintahan terdahulu jumlah rombongan dalam satu kunjungan luar negeri dapat mencapai lebih dari 120 orang. Sementara pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, jumlah peserta delegasi dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.

"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal," ujarnya.

Teddy juga menanggapi pandangan mengenai pentingnya penjadwalan agenda diplomatik jauh hari sebelumnya. Menurut dia, kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus berubah membuat tidak semua agenda kenegaraan dapat direncanakan 1 tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa selain agenda yang telah disusun secara tahunan, terdapat pula kunjungan dan pertemuan yang harus dilakukan secara cepat untuk merespons kebutuhan nasional maupun perkembangan internasional.

"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Jadi ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," kata Teddy.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang menjadi sorotan publik.

Dino menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

Salah satu sarannya adalah agar Presiden Prabowo menyerahkan sebagian besar misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pejabat luar negeri di dalam negeri, mencontoh pola Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di China.

"Saya juga menganjurkan untuk 1 tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).

Hari ini kami khusus ke Rote meninjau pabrik garam dan rumput laut. Kita lihat potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan

Kupang (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menekankan pentingnya modernisasi dan hilirisasi rumput laut, saat berdialog dengan para petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” kata Wapres di Rote Ndao, NTT, Jumat.

Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja selama satu hari di Kabupaten Rote Ndao dengan agenda meninjau proyek strategis nasional (PSN) kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) dan rumput laut di kabupaten terselatan NKRI tersebut.

Gibran mengatakan modernisasi dan hilirisasi rumput laut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional serta hilirisasi komoditas unggulan daerah guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya harus menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan industri pengolahan di daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk para petani dan nelayan di wilayah pesisir seperti Rote Ndao.

Dalam dialog tersebut, Wapres menilai potensi budidaya rumput laut di Kabupaten Rote Ndao sangat besar, namun belum dimaksimalkan secara optimal.

Dalam dialog itu petani rumput laut Desa Daiama yang berjumlah sekitar 300 orang menyampaikan sejumlah kebutuhan utama untuk mendukung produktivitas mereka.

Adapun kebutuhan yang disampaikan meliputi tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, bibit rumput laut, sampan fiber, serta mesin ketinting 0,5 GT.

Menanggapi hal tersebut, Wapres menilai para petani masih menggunakan peralatan yang sangat tradisional sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih modern.

“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” ungkapnya.

Wapres juga mencermati kualitas rumput laut Rote yang dinilai unggul dibandingkan daerah lain, khususnya karena kandungan karaginannya yang tinggi.

Menurut dia, potensi tersebut perlu dipertahankan dan dioptimalkan melalui hilirisasi industri rumput laut.

“Kalau kita sekarang sudah salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tapi kita tidak boleh kirim barang mentah terus. Jadi harus bisa diolah di sini. Jadi ada hilirisasi rumput laut,” tegas Wapres.

Selain itu, Wapres menekankan perlunya modernisasi di seluruh rantai produksi, mulai dari penggunaan bibit unggul, perbaikan alat produksi dan sampan, hingga penyediaan fasilitas pascapanen seperti pengeringan, gudang, sortir, dan pengemasan.

Menurut Gibran jika pembudidayaannya rumput laut dengan cara tradisional saja sudah berjalan bagus apalagi nanti kalau sudah ada modernisasi.

“Ada bibit unggul, sampannya kita perbaiki, alat-alatnya kita perbaiki. Untuk pascapanennya ada pengeringan, gudang, sortir, packing,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, kelompok ibu-ibu petani rumput laut juga menyampaikan harapan adanya bantuan modal usaha berupa tali, bibit, dan sampan untuk mendukung usaha budidaya mereka.

Wapres pun meminta pemerintah daerah melakukan penataan dan pendataan yang lebih detail apabila nantinya ada intervensi maupun bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar bantuan dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran, sekaligus mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani rumput laut di Rote Ndao.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan satu unit kapal penangkap ikan dengan kapasitas 15 gross tonnage (GT) untuk komunitas nelayan di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu.

Dalam agenda kunjungan kerjanya di SMK Negeri 2 Talaud, saat memperkenalkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada masyarakat Miangas, Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah memberikan bantuan kapal 15 GT itu untuk nelayan di Miangas.

"Hari ini kita memberi bantuan, satu kapal, berapa besar kapalnya?15 gross tonnage. Besar juga untuk (menangkap ikan, red.), luar biasa. Awak kapalnya berapa?lima orang. (Kapal) 15 GT, tetapi juga rencana beliau (Menteri Kelautan, red.), akan bangun, akan kita bangun desa nelayan khusus," kata Presiden Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan masyarakat Pulau Miangas, Sulawesi Utara.

Prabowo melanjutkan desa nelayan khusus yang dibangun di Miangas itu akan mulai tahap pembangunan bulan Juni.

Pembangunan desa nelayan khusus di Miangas ditargetkan rampung dalam waktu lima bulan sehingga tahun ini seluruh sarana utama dan penunjangnya dapat digunakan para nelayan.

"Jadi, bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas! Saya akan cek lagi!" kata Presiden Prabowo ke Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono.

Desa nelayan khusus yang akan dibangun di Miangas itu nantinya memiliki pabrik pembuat es, gudang pendingin (cold storage), SPBU khusus yang menjual solar dengan harga khusus untuk nelayan.

"(Dalam waktu, red.) lima bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus. Sudah ada lapangan terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah," kata Presiden.

"Kemudian, ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada menteri, Ibu Meutya di sini, Ibu Meutya adalah Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital). Beliau akan memberi (bantuan) handphone ya?" tanya Prabowo ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, yang turut mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Pulau Miangas.

"Ada handphone dan Starlink," jawab Meutya kepada Presiden.

"Handphone dan Starlink untuk semua kakak," kata Presiden di hadapan masyarakat Miangas yang berkumpul di SMK Negeri 2 Talaud, Sabtu.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan dan pengawasan arus barang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, terutama di pelabuhan yang menjadi salah satu pintu utama perdagangan internasional Indonesia.

Dalam kunjungan itu, Djaka didampingi sejumlah direktur teknis dan meninjau beberapa titik layanan, mulai dari Main Office, TPFT Graha, hingga Longroom. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan petugas serta proses pelayanan kepabeanan di lapangan.

Antisipasi lonjakan arus barang

Kepala KPU Bea CukaiTanjung Priok Adhang Noegroho Adhi melaporkan bahwa aktivitas logistik menjelang Lebaran diperkirakan meningkat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan beban layanan (high load) di pelabuhan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Bea Cukai Tanjung Priok mulai mengoptimalkan penggunaan teknologi Trade AI dalam proses penetapan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP).

Pemanfaatan teknologi ini masih dalam tahap penyempurnaan. Namun, sistem tersebut diharapkan dapat membantu meminimalkan kesalahan dalam penetapan tarif, nilai barang, jumlah, maupun klasifikasi barang.

Selain itu, Direktorat IKC dan Direktorat KI juga disebut tengah menginventarisasi berbagai aplikasi mandiri yang dikembangkan unit vertikal. Aplikasi tersebut nantinya berpotensi diintegrasikan menjadi sistem nasional untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus standarisasi layanan.

Penekanan pada integritas pegawai

Dalam kesempatan yang sama, Djaka juga memberikan arahan kepada pejabat struktural serta Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD).

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas serta memperkuat fungsi kepatuhan internal sebagai langkah pencegahan terhadap praktik koruptif.

Menurut Djaka, pegawai diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Ia juga mendorong digitalisasi layanan guna meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik gratifikasi.

Selain itu, seluruh pegawai diingatkan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pengguna jasa tanpa memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu.

Kepala kantor juga diminta melakukan mitigasi cepat apabila muncul isu negatif yang berpotensi memengaruhi citra organisasi.

Layanan tetap berjalan saat libur Lebaran

Bea Cukai memastikan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan selama periode libur Lebaran.

Pengaturan jadwal kerja petugas telah disiapkan melalui sistem pergantian shift agar proses bongkar muat dan pengurusan dokumen tidak terhambat.

Apabila terjadi penumpukan barang yang signifikan, dukungan personel tambahan dari kantor pusat juga dimungkinkan untuk membantu operasional di lapangan.

Melalui kunjungan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan dan kesiapan layanan di pelabuhan, khususnya menjelang periode peningkatan aktivitas logistik saat Lebaran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Memang kalau dilihat selama ini, para perusahaan investasi terbesar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menerima 12 pimpinan perusahaan besar dunia untuk memperkuat kemitraan investasi strategis dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (20/2) waktu setempat.

Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Chief Operating Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan 12 perusahaan yang hadir tersebut memiliki total aset kelolaan atau asset under management mencapai 16 triliun dolar AS (sekitar Rp270 kuadriliun)

"Kita baru saja selesai tadi sesi Bapak Presiden bertemu langsung dengan 12 perusahaan investasi terbesar di dunia malah, ada 12 dengan total kurang lebih kalau asset under management itu dikumpulkan itu 16 triliun US Dollar," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tersebut.

Rosan menuturkan pertemuan itu berlangsung hampir dua jam dan membahas berbagai hal, termasuk langkah Indonesia dalam meningkatkan iklim investasi, stabilitas ekonomi dan politik, serta arah kebijakan ke depan.

Dalam forum itu masing-masing perusahaan menyampaikan masukan terkait konsistensi kebijakan, penegakan hukum, pengembangan pasar modal, serta berbagai risiko terukur yang perlu diperhatikan.

Adapun sejumlah sektor yang menjadi fokus potensi kerja sama meliputi teknologi, energi terbarukan, infrastruktur, real estat, ekonomi digital, serta pengembangan kewirausahaan.

"Diskusinya very fruitful, very productive," ucapnya.

Rosan mengatakan Danantara terus melakukan komunikasi intensif untuk membahas potensi kerja sama lebih lanjut dengan para investor global tersebut. Kehadiran Danantara dipandang dapat menjadi mitra lokal yang memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi perusahaan internasional untuk berinvestasi.

"Memang kalau dilihat selama ini, para perusahaan investasi terbesar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya," kata Rosan.

"Kebetulan dengan kehadiran Danantara ini mereka juga mempunyai potensi sebagai local partner Danantara dan itu memberikan kenyamanan dan confidence juga karena kita bisa bersama-sama investasi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia," imbuhnya.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir menambahkan minat investor untuk berinvestasi dan berkolaborasi terus meningkat, termasuk penjajakan mengenai pembukaan kantor perwakilan langsung di Indonesia.

Pandu menyebut pembahasan dengan 12 perusahaan besar dunia itu sudah mengarah pada kemitraan konkret yang akan diumumkan pada waktu yang tepat.

"Jadi semuanya itu memang kita belum announce, tapi memang ini semua sudah merupakan partnership yang nantinya pada saat waktunya akan kita sebutkan," ucap dia.

Lebih lanjut Pandu mengatakan para petinggi perusahaan hadir dari berbagai wilayah, mulai dari Los Angeles, New York, London, hingga kawasan Eropa untuk bertemu langsung sekaligus berdiskusi dengan Presiden.

Baik Rosan maupun Pandu tidak menjelaskan secara rinci 12 perusahaan yang bertemu dengan Presiden Prabowo. Mereka hanya menyebutkan beberapa investor, termasuk pemilik mayoritas klub olahraga Chelsea, Los Angeles Lakers, dan Los Angeles Dodgers, serta investor besar di perusahaan riset kecerdasaan artifisial (AI) terkemuka OpenAI.

"Salah satunya adalah ada owner majority dari Chelsea, Lakers juga ada Dodgers. Dan dia berjanji mau bawa klub Chelsea dan Lakers ke Indonesia untuk ya kerja sama dan melakukan pertandingan," kata Rosan.

"Salah satunya adalah salah satu investor terbesar di Open AI. Mereka bilang bagaimana bisa penggunaan Open AI juga kepada sektor kita untuk meningkatkan efisiensi," ucap Pandu.

Rosan mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran langsung para CEO maupun presiden dari perusahaan-perusahaan terkemuka tersebut yang menunjukkan kepercayaan mereka terhadap iklim investasi di tanah air.

"Bapak Presiden juga sangat apresiasi, senang karena yang datang ini benar-benar CEO, level CEO atau presidennya langsung. Dan kita juga happy karena itu yang benar-benar datang. Jadi bukan level dua, tapi benar-benar level satu," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman/Hafidz Mubarak
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yamin HR meminta Komisi II DPR RI mengkaji kembali dampak kebijakan fiskal, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), yang dinilai mempengaruhi kapasitas keuangan daerah dan penguatan layanan publik di Kota Banjarmasin, termasuk daerah lain.

“Penyesuaian transfer ke daerah tentu berpengaruh terhadap kemampuan fiskal kami, termasuk dalam memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengembangan layanan publik,” kata Yamin saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Banjarmasin, Jumat.

Menurut dia, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah untuk menjaga stabilitas keuangan. Namun, keterbatasan ruang fiskal tetap menjadi tantangan dalam mendorong optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“BUMD memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus penyedia layanan publik. Meski demikian, BUMD menghadapi kendala keterbatasan modal serta sejumlah regulasi yang dinilai masih kaku sehingga membatasi fleksibilitas pengembangan usaha di daerah,” ucapnya.

Di hadapan Komisi II DPR RI dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto, ia juga menyoroti penanganan sampah sebagai persoalan mendesak, terutama setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang kini dalam tahap rehabilitasi sehingga berdampak pada sistem pengelolaan sampah kota.

Sebagai upaya konkret, Pemkot Banjarmasin telah meluncurkan 1.582 Agen Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) untuk mendorong pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya dengan harapan mampu menekan volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Di sektor infrastruktur, Yamin menjelaskan karakter Banjarmasin sebagai kota hilir membuatnya rawan terdampak air rob dan curah hujan tinggi yang memicu genangan hingga banjir.

Ia berharap dukungan pusat dan DPR dalam penataan infrastruktur, termasuk pengelolaan siring (sungai) dan sistem drainase, guna memperkuat mitigasi banjir.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, pimpinan rombongan Komisi II DPR RI menyatakan akan mencatat dan membawa aspirasi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembahasan di tingkat pusat, termasuk terkait evaluasi kebijakan TKD dan penguatan BUMD.

Komisi II menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi guna memastikan kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah tetap berpihak pada optimalisasi pelayanan publik.

Kegiatan reses Komisi II tersebut menjadi forum dialog antara DPR RI dan pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi implementasi kebijakan pusat di daerah.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin semuanya dengan teman-teman swasta, pemerintah daerah, berkolaborasi membuat wisata Batam semakin meningkat

Batam (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI mendorong pariwisata berkualitas di Kota Batam, Kepulauan Riau, guna menarik kunjungan wisatawan yang tahun 2026 ini ditargetkan 1,7 juta wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan ada banyak produk pariwisata berkualitas yang dapat dikembangkan di Batam, seperti wisata kebugaran (wellness), wisata gastronomi, wisata laut, wisata karya seni, sejarah dan religi.

“Kami mendorong pariwisata berkualitas di daerah melalui produk-produk pariwisata yang berkualitas seperti wellnes tourism, gastronomi, marine tourism, art and design, haritage, religi,” kata Ni Luh dalam kunjungan kerjanya di hari pertama tahun 2026 di Batam, Kamis.

Ni Luh menyakini Pemerintah Kota Batam sudah menyiapkan agenda-agenda pariwisata yang berkualitas di tahun 2026.

Dia pun mendorong kolaborasi antara swasta dan pemerintah daerah untuk membuat wisata di Kota Batam semakin meningkat.

“Kami ingin semuanya dengan teman-teman swasta, pemerintah daerah, berkolaborasi membuat wisata Batam semakin meningkat,” ujarnya.

Pada tahun 2026 ini, kata dia, Kemenpar RI ditargetkan menjaring kunjungan wisata sebanyak 16 juta sampai dengan 17 juta wisatawan mancanegara dan 1,1 miliar pergerakan wisatawan nusantara.

Ni Luh optimistis target ini tercapai, selain didukung agenda libur nasional seperti libur lebaran, libur sekolah serta natal dan tahun baru, juga disiapkan agenda kunjungan wisata lainnya.

“Melihat pertumbuhan yang positif di 2025, kami optimistis mencapai target yang sudah diberikan kepada Kementerian Pariwisata,” ujar Ni Luh.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata menyebut ada 10 destinasi wisata unggulan di Kota Batam, seperti wisata olahraga, budaya, laut, eco dan agrowisata, religi, serta wellness tourism yang sedang dikembangkan.

“Wisata kebugaran di Batam salah satunya ada di Gold Coast Bengkong,” ujar Ardi.

Dia menambahkan salah satu agenda pariwisata yang disiapkan untuk tahun 2026 adalah Kenduri Seni Melayu.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang (ANTARA) - Komisi VII DPR RI memastikan segera membenahi regulasi perizinan yang memberikan kemudahan bagi investor, khususnya terkait bahan baku alas kaki dalam membuka usahanya di Indonesia.

“Banyak calon investor kabur ke negara lain karena melihat perizinan di Indonesia yang ribet. Ini berarti ada regulasi yang harus kita benahi agar lebih ramah bagi investor. Temuan hari ini akan kita segera tindak lanjuti,” kata Ketua Tim Komisi VII DPR RI Evita Nursanty usai melakukan kunjungan kerja ke PT Panarub Industry Kota Tangerang Banten, Jumat.

Evita mengatakan laporan tersebut diterima usai Komisi VII DPR RI melakukan pengawasan tematik ke industri alas kaki nasional di PT Panarub Industry Kota Tangerang guna mengetahui kendala yang dihadapi. Hadir juga perwakilan dari asosiasi dan Kementerian Perindustrian.

Bagi industri alas kaki, lanjut Evita, persoalan perizinan yang rumit dan memakan waktu lama menjadi kendala utama saat ini. Salah satu kasus yang diperoleh adalah lamanya proses perizinan bagi suplier bahan baku yang hendak masuk.

"Masalah perizinan yang paling banyak dikeluhkan pelaku usaha adalah terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hampir seluruh industri menyampaikan bahwa proses AMDAL sangat panjang dan berbelit-belit," katanya.

Industri alas kaki juga menghadapi kendala bahan baku, terutama kulit sapi yang sebagian besar masih harus diimpor. Meski demikian, negara seperti Vietnam dan China mampu mengoptimalkan pasokan lokal.

Namun ada yang menarik, kulit sapi di Indonesia justru banyak digunakan untuk industri makanan seperti kerupuk sehingga tidak terserap untuk kebutuhan produksi alas kaki.

“Industri kita juga perlu investasi besar dalam peternakan sapi. Dagingnya bisa dipakai untuk konsumsi, kulitnya dipakai untuk bahan baku alas kaki,” kata dia

Temuan lainnya adalah bahwa Indonesia kini tertinggal dari Vietnam dalam hal daya saing produksi. Vietnam disebut mampu memproduksi dua kali lipat dibanding Indonesia.

“Kita ingin tahu apa yang diberikan pemerintah Vietnam yang tidak diberikan pemerintah kita. Apa dukungan yang membuat kita kalah daya saing,” katanya.

Berbagai temuan lapangan ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri serta Panja Daya Saing. DPR menegaskan pentingnya evaluasi regulasi agar perizinan tidak lagi menghambat pertumbuhan industri.

“Kita harus duduk bersama Kemenperin dan kementerian terkait. Hampir semua industri mengatakan hal yang sama. Perizinan ribet dan memakan waktu lama. Ini harus segera kita perbaiki,” kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Universitas Jember (UNEJ) menjadi lokasi strategis bagi Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker).

Kunker yang bertujuan menjaring masukan substantif dari pemangku kepentingan pendidikan tinggi terkait penyusunan Revisi RUU Sisdiknas ini dilaksanakan di Gedung Rektorat UNEJ, Kamis sore (6/11/2025).

Dalam revisi UU ini, Komisi X DPR RI menggunakan metode kodifikasi. Metode ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai regulasi pendidikan yang selama ini tersebar, seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ke dalam satu dokumen hukum yang terintegrasi dan sistematis.

Rektor UNEJ, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., menyambut baik kunjungan Komisi X DPR RI ini dan menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyempurnakan RUU Sisdiknas.

“Kami semua yang duduk di sini punya komitmen untuk menjadi mitra strategis Pemerintah dan DPR RI dalam penguatan Sistem Pendidikan Nasional. Kami menyambut hal ini dengan baik untuk dapat menyerap aspirasi dari berbagai kalangan pendidikan seperti guru, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Karena kami punya tanggung jawab moral untuk memberi masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan RUU Sisdiknas," katanya.

"Saya berharap dalam momentum kali ini, dapat memperkuat sinkronisasi sistem pendidikan nasional agar pendidikan tidak hanya sekadar melahirkan tenaga kerja, tapi juga menjadi kunci pembangunan budaya bangsa," lanjutnya.

Selaku Ketua Tim Panja Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., menjelaskan tujuan dari adanya revisi UU Sisdiknas.

“Kita melihat beberapa persoalan dasar bahwa pendidikan kita masih terjadi kesenjangan dan kekerasan di mana-mana. Oleh sebab itu kita harus melakukan pembaruan peraturan, karena persoalan yang dihadapi akan terus berubah. Jadi, kami berharap ke depan revisi ini menjadi jalan keluar agar hukum yang ada terkait pendidikan itu lebih utuh, efisien dan juga lebih mudah diterapkan oleh semua pihak.” ujar Hetifah.

Ia menambahkan bahwa revisi ini juga diperlukan untuk menyatukan berbagai regulasi pendidikna yang selama ini terpisah dan sering tumpang tindih.

Sementara itu, Prof. Bayu Dwi Anggono, Guru Besar Fakultas Hukum UNEJ yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI, menyampaikan bahwa proses revisi UU Sisdiknas ini masih membutuhkan tahapan yang panjang.

“Dalam menyusun undang-undang ini kita perlu kehati-hatian dan melibatkan stakeholder yang cukup banyak untuk mendapatkan sinkronisasi dari semua pemangku kepentingan. Selain itu undang-undang ini masuk dalam bagian top five undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi,” pungkas Prof. Bayu.

Dalam paparannya Prof. Bayu menyampaikan, di antaranya 5 isu strategis yang masuk dalam RUU Sikdiknas terkait perguruan tinggi yang perlu dicermati terkait dengan tata kelola perguruan tinggi kedinasan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, rekognisi RPL dan kredensial mikro, penegasan hak mahasiswa untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kejahatan serta kesejahteraan universitas swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Menanggapi substansi RUU, Wakil Rektor Bidang Akademik UNEJ, Prof. Slamin turut memberikan pandangannya terkait isu kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik.

“Saya harap tunjangan profesi berbasis kinerja hendaknya tidak lagi ada perbedaan yang bergantung pada status kelembagaannya,” tegasnya. Ia juga menambahkan terkait akreditasi hendaknya diselenggarakan oleh pemerintah, tanpa adanya lembaga akreditasi mandiri. Sehingga dalam prosesnya tidak ada lagi biaya yang dibebankan kepada universitas. Menurutnya, bagi perguruan tinggi kecil atau swasta yang terkendala biaya, untuk mendapatkan sebuah akreditasi dinilai cukup memberatkan.

Senada dengan hal tersebut, Abdul Haris selaku perwakilan dari APTISI, menyampaikan kendala perguruan tinggi untuk mendapatkan akreditasi, baik dari kurangnya dosen yang berstastus doktor sebagai syarat akreditasi, hingga biaya akreditasi tinggi.

Ia juga menambahkan terkait isu kesejahteraan, “Tunjangan kinerja saat ini hanya ada di PTN saja. Pada PTS dosen tidak mendapatkan tunjangan yang sama. Padahal dosen dari PTS juga sama-sama mendidik anak bangsa,” ungkapnya.

Acara diskusi ini berjalan dengan lancar dan hangat hingga menjelang petang, mempertemukan Komisi X DPR RI dengan Rektor UNEJ dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di wilayah Jember dan Jawa Timur.

Peserta diskusi selain dari internal UNEJ, juga diikuti perwakilan PTN di Jember (Direktur Polije dan Rektor UIN KHAS), PTS (Rektor Universitas Muhammadiyah Jember dan Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember), serta PTN kedinasan (Poltekes Kemenkes di Jember).

Turut hadir pula Kepala LLDikti Wilayah VII Jawa Timur, perwakilan Asosiasi Dosen Indonesia wilayah Jawa Timur dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) wilayah Jawa Timur.

SAMARINDA - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Sarifah Suraidah Harum melakukan kegiatan kunjungan kerja spesifik meninjau jalan lintas Sotek-Bongan, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Oktober kemarin. Dalam kesempatan tersebut, wanita yang akrab disapa Bunda Harum ini juga banyak menerima keluhan warga bahwa selama ini mereka sangat mendambakan adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kaltim.

Jalur lintas Sotek-Bongan merupakan ruas strategis yang menghubungkan empat kabupaten yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Bahkan, menjadi akses penting pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini sangat penting, kita serap aspirasi warga Sotek-Bongan maupun warga Kubar, Mahulu, dan Kutim yang selama ini belum tersentuh pembangunan infrastruktur. Pembangunan ruas jalan antar wilayah di Kaltim harus menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Kaltim ini, Selasa (4/11/2025).



Sebelum meninjau ruas jalan Sotek-Bongan, Bunda Harum juga beberapa kali dalam kegiatan kunjungan kerja spesifiknya turun langsung melihat dari dekat jalan-jalan rusak di ruas Kutai Barat-Mahakam Ulu serta jalur poros Bontang-Kutai Timur-Berau. Ia optimistis, infastruktur jalan poros di wilayah Kaltim akan mendapat prioritas pembangunan dari APBN Pemerintah Pusat maupun APBN Pemprov Kaltim.

“Insya Allah dalam 3-5 tahun ke depan masyarakat di daerah Kaltim sudah bisa menikmati jalan mulus antar wilayah. DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat agar bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kaltim,” kata Bunda Harum.

Diketahui, infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Banyak daerah di pelosok belum terhubung karena akses yang buruk sehingga menghambat pemerataan pembangunan.

Puluhan tahun masyarakat Benua Etam mendambakan sarana jalan lintas antar daerah yang mulus. Bunda Harum menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkomitmen untuk merealiasikan pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan agar masyarakat pedalaman juga bisa menikmati jalan yang mantap.

“Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor. Mobilitas warga jadi terhambat, bahkan akses ke rumah sakit sangat sulit dan penuh perjuangan. Semoga bisa kita perbaiki secara bertahap,” kata Sarifah.