Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak akan ada kenaikan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) pada tahun ini.
Dengan kata lain, harga DMO yang belum pernah naik sejak 2018. Adapun, harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, harga DMO batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bakal tetap di level US$70 per ton.
"Belum, belum ada [kenaikan]. Tetap US$70. Belum ada [kenaikan," kata Tri di Jakarta, Kamis (12/2/2025).
Di satu sisi, pemerintah bakal menaikkan porsi DMO batu bara tahun ini dari 25% menjadi di atas 30%. Adapun, kenaikan persentase DMO itu tak lepas dari wacana pemangkasan produksi emas hitam menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.
Namun, pemangkasan itu tak berlaku untuk perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.
Oleh karena itu PKP2B generasi I dan BUMN wajib menyetorkan DMO sebesar 30% pada paruh pertama tahun ini.
Tri menargetkan dapat mengamankan 75 juta ton batu bara untuk kebutuhan DMO. Dia mengatakan, DMO itu akan digunakan untuk kebutuhan PLTU PT PLN (Persero) sepanjang semester I/2026.
"PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton," ucap Tri.
Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menaikkan porsi pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara tahun ini perlu dibarengi dengan strategi pengelolaan cadangan nasional yang lebih komprehensif.

Pemerintah berencana menaikkan porsi DMO batu bara dari 25% menjadi di atas 30% mulai 2026. Kenaikan tersebut seiring dengan wacana pemangkasan target produksi batu bara nasional menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai peningkatan porsi DMO pada dasarnya merupakan konsekuensi dari rencana pemerintah menurunkan target produksi batu bara.

“Persentase DMO dihitung dari total kebutuhan batu bara nasional dibandingkan dengan total produksi nasional. Ketika produksinya diturunkan, otomatis persentase DMO akan meningkat,” ujar Singgih kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, perdebatan mengenai besaran persentase DMO semestinya tidak berhenti pada angka semata. Pemerintah, kata dia, justru perlu memberikan perhatian lebih pada pengelolaan cadangan batu bara nasional serta arah kebijakan DMO ke depan.

Hal tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran geografis dan kualitas batu bara Indonesia yang beragam.

Singgih menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan industri batu bara nasional adalah untuk memperkuat keamanan pasokan energi bagi sektor kelistrikan dan industri dalam negeri. Hal itu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

“Dalam UU Minerba, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan batu bara nasional. Namun, makna ‘menjamin’ itu seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi volume, tetapi juga dari kualitas batu bara yang dipasok,” jelasnya.

Oleh karena itu, Singgih menilai aspek kualitas batu bara perlu dipertegas dalam kebijakan DMO.

Dengan karakteristik sumber daya batu bara Indonesia yang didominasi batu bara berkalori rendah (low rank coal/LRC) dan menengah (medium low coal/MLC), Singgih berpandangan bahwa konsep coal blending seharusnya menjadi inisiatif pemerintah, bukan sepenuhnya dibebankan kepada industri pertambangan.

“Coal blending merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan sumber daya batu bara nasional. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagaimana negara menjaga kekayaan sumber daya alam dan menjamin kebutuhan energi nasional,” ujarnya.

Dia menambahkan, investasi coal blending dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Selain mendukung ketahanan energi jangka panjang, langkah tersebut juga berpotensi memperkuat armada angkutan batu bara nasional.

Di sisi lain, Singgih menyoroti pengaturan kebutuhan batu bara untuk smelter. Dalam regulasi pemerintah, kebutuhan batu bara untuk smelter diprioritaskan bagi proyek strategis nasional (PSN).

Oleh sebab itu, dia menilai smelter swasta seharusnya dikecualikan dari skema DMO batu bara agar tidak menimbulkan bias dalam perhitungan DMO secara keseluruhan.

“Smelter swasta selama ini membeli batu bara dengan harga pasar. Yang dapat dimasukkan ke dalam DMO adalah smelter milik pemerintah atau BUMN,” katanya.

Selain itu, Singgih juga mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali harga batu bara DMO bagi kelistrikan umum yang dipatok sebesar US$70 per ton sejak 2018 dan belum pernah dievaluasi. Padahal, di sisi lain, biaya penambangan terus mengalami kenaikan.

“Evaluasi harga DMO penting dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan investor pertambangan sekaligus beban subsidi listrik pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai wacana kenaikan porsi DMO berpotensi menekan pelaku usaha batu bara.

Dia mengatakan kebijakan tersebut memang dapat menjaga pasokan batu bara untuk sistem kelistrikan nasional. Namun, di sisi lain, ruang ekspor menjadi lebih sempit dan margin usaha tertekan.

“Bagi pelaku usaha, kebijakan ini semakin memberatkan karena meningkatkan beban kepatuhan sekaligus menurunkan fleksibilitas komersial,” ujar Bisman.

Dia menambahkan bahwa perusahaan dengan struktur biaya tinggi dan ketergantungan pada ekspor akan menjadi pihak yang paling terdampak. Adapun pemain besar yang telah terintegrasi dengan pasar domestik dinilai relatif lebih adaptif.