IDXChannel - Kementerian Kehutanan mendorong eksportir untuk menjual lebih banyak produk kayu ke Amerika Serikat (AS). Indonesia dinilai memiliki sumber daya yang melimpah serta memiliki sertifikat berupa Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) yang mampu menelusuri asal-usul hasil hutan.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengungkapkan, saat ini lebih dari 70 persen ekspor kayu lapis (plywood) Indonesia ke AS telah memiliki sertifikasi SVLK+ dan Forest Stewardship Conuncil (FSC) yang berstandar global. Dia pun mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar AS, sehingga tidak hanya bergantung pada plywood dan kayu dipterokarpa.

Raja Juli mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di AS. Namun, akselerasi produk hutan perlu dibarengi dengan mengedepankan aspek legalitas, transparansi, dan keberlanjutan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap aspek lingkungan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya dalam webinar bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability, dikutip Jumat (15/5/2026).

Raja Juli menambahkan, Indonesia dan AS memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari. Dia juga berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar RI untuk AS, Dwisuryo Indroyono Soesilo menyebut, hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus berkembang, termasuk di sektor kehutanan yang menjadi salah satu penopang penting kerja sama ekonomi kedua negara. Indonesia perlu terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan.

Indroyono mengatakan permintaan pasar AS terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.

Dia menilai sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia. Adapun SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

“SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujar Laksmi.

Laksmi juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyampaikan AS masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia. Dia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke AS pada 2025 mencapai USD1,94 miliar dolar AS atau 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.

“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) menyebut terdapat sejumlah komoditas unggulan yang diekspor ke Arab Saudi, di tengah kebijakan Riyadh yang melarang masuknya telur dan produk unggas dari Indonesia.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi didominasi oleh produk migas, seperti mineral fuels, oils & distillation products sepanjang 2025. Nilainya mencapai sekitar US$2,59 miliar, terutama dari minyak olahan dan produk migas lainnya.

Posisi kedua ditempati oleh garam, belerang, tanah & batu termasuk semen, senilai US$ 532,84 juta, diikuti plastik dan produk plastik sebesar US$ 230,34 juta.

Di samping itu, sektor kimia juga menunjukkan kontribusi signifikan, dengan organic chemicals senilai US$ 204,52 juta dan miscellaneous chemical products sekitar US$ 43,83 juta. Secara keseluruhan, nilai ekspor Indonesia ke Saudi sepanjang 2025 tercatat sekitar US$ 3,65 miliar.

Secara keseluruhan, Toto menyebut nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi tercatat sekitar US$3,65 miliar pada 2025.

Adapun, GPEI memperkirakan produk migas, garam, hingga plastik ke Arab Saudi akan terus berkontribusi besar dalam perdagangan ekspor pada 2026.

Selain itu, Toto menambahkan, Indonesia juga mengekspor buah-buahan, kulit dan produk kulit, karet, mesin/peralatan, serta produk kayu dan furniture.

“Komoditas lain yang juga menjadi ekspor Indonesia, tetapi nilainya lebih kecil adalah buah-buahan, kulit/produk kulit, karet, mesin/peralatan serta produk kayu dan furniture,” ujar Toto kepadaBisnis, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Seperti diketahui, Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) memberlakukan larangan total impor unggas dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia. GPEI menyebut larangan tersebut terasa bagi eksportir kecil dan menengah yang menargetkan pasar Timur Tengah.

“Dampak larangan ini memang terasa bagi eksportir unggas telur. Eksportir ayam, unggas atau telur pasti selama ini berharap memasuki pasar Arab Saudi kehilangan peluang, meskipun nilainya mungkin relatif kecil dibanding total ekspor nasional kita atau ekspor lainnya,” ujarnya.

Toto menambahkan, pelaku usaha yang sudah berinvestasi ekspor akan menghadapi tekanan ekonomi karena tidak mendapat akses ke pasar Saudi, terutama menjelang musim haji.

Kondisi tersebut mengharuskan pelaku usaha beralih mengekspor produk olahan, seperti telur bubuk atau produk pasteurisasi, agar tetap memenuhi standar kesehatan dan suhu Arab Saudi, meski memerlukan investasi tambahan.

Meski demikian, GPEI menilai larangan ini tidak signifikan terhadap kinerja ekspor nasional.

Ke depan, GPEI menyarankan pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar ke negara lain, termasuk Asean, Afrika, hingga Eropa serta memperkuat standardisasi sertifikasi internasional agar siap memasuki pasar yang ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia (Asei) berpendapat lini usaha marine cargo memiliki prospek yang baik, seiring dengan peningkatan ekspor-impor dan perdagangan internasional, serta infrastruktur transportasi seperti pembangunan pelabuhan, tol laut ataupun jalan dan jembatan.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan lini usaha asuransi pengangkutan itu nyatanya masih berkontribusi kecil terhadap portofolio bisnis perusahaannya.

“Keseimbangan tarif premi dengan liability masih menjadi kendala bagi Asei, mengingat perusahaan asuransi yang existing di lini usaha ini masih menjadi pemain dominan dan mencapai hukum bilangan besar,” bebernya kepada Bisnis, Senin (3/11/2025) malam.

Kendati demikian, Dody menyebut pada 2025 ini ada pertumbuhan kinerja di lini usaha marine cargo sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hasil underwritingasuransi yang positif.

Adapun, lanjutnya, komoditas ekspor yang paling banyak berkontribusi terhadap permintaan perlindungan asuransi ini adalah produk kayu dan mebel, CPO dan turunannya, komoditas tambang, hingga tekstil ataupun manufaktur.

“Strategi Asuransi Asei dalam meningkatkan lini usaha marine cargo adalah dengan melakukan direct marketing ke calon tertanggung, termasuk jenis usaha fright forwarder, maupun memperluas kerja sama sumber bisnis melalui agen dan broker,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menyebut setidaknya ada empat hal yang menjadi tantangan Asei dalam memasarkan produk marine cargo. Pertama, kompleksitas risiko pengangkutan barang (maritime risks) yang sulit diprediksi, sehingga membuat proses underwriting menjadi menantang.

“Kemudian, regulasi internasional dan lokal yang terus berkembang dan membutuhkan penyesuaian syarat/ketentuan polis. Selanjutnya, persaingan harga antar perusahaan asuransi dalam menawarkan premi marine cargo sangat kompetitif,” jelasnya.

Yang terakhir, imbuhnya, faktor eksternal seperti geopolitik dan volatilitas perdagangan ekspor-impor yang dapat menurunkan pengiriman barang, sehingga berdampak pada permintaan asuransi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, Dody merincikan Asei berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas underwriting dan analisis risiko, serta memperkuat tim yang memahami supply chain/logistik/export-import dan risiko pengiriman barang.

Kemudian, imbuhnya, menjaga kepatuhan, melakukan monitoring regulasi terkait jasa pengangkutan dan asuransi, serta merancang produk yang sesuai dengan persyaratan terbaru.

“Kami tidak hanya bersaing harga, tetapi juga menonjolkan value-added services, misalnya layanan klaim cepat, jaringan global, kemitraan logistik. Kemudian, diversifikasi portofolio, memperluas segmen komoditas/segmen regional, dan meningkatkan pemasaran proaktif ketika volume ekspor meningkat,” katanya.

Dody meneruskan, Asei turut meningkatkan awareness di kalangan eksportir dan forwarder bahwa asuransi pengangkutan barang adalah bagian integral dari rantai ekspor-impor, bukan beban tambahan.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor mencapai US$209,80 miliar sepanjang Januari—September 2025. Nilainya naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini merincikan, nilai ekspor migas mencapai US$10,03 miliar atau turun 14,09% pada Januari—September 2025. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai US$199,77 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mendadak mengumumkan pemberlakuan tarif baru untuk bea masuk (BM) atas impor furnitur, kabinet dapur, dan produk kayu mulai hari ini, Selasa (14/10/2025).

Kebijakan sektoral ini mencakup tarif 10% untuk kayu gergajian lunak (softwood lumber), serta tarif awal 25% untuk furnitur berlapis kain dan kabinet dapur. Lalu, mulai 1 Januari tahun depan, beban pajak akan melonjak tajam. Furnitur berlapis kain dikenai tarif 30%, sementara kabinet dapur dan meja rias (vanity) akan melonjak hingga 50%.

Dalam kebijakannya itu, Trump mengenakan tarif untuk produk kayu asal Inggris dibatasi maksimal 10%, sedangkan produk dari Uni Eropa (UE) dan Jepang dikenai batas hingga 15%. Ketiga mitra dagang itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump untuk menghindari tarif yang lebih berat.

Langkah Trump ini tentu akan memukul industri furnitur dan produk kayu di Tanah Air. Sebab, jika mengutip catatan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), AS adalah pasa rutama furnitur kayu Indonesia. Misalnya, untuk HS 940360 (wooden furniture, nes) nilai ekspor RI ke AS tercatat berkisar US$383 juta di tahun 2023.

Dengan dikenai tarif impor terbaru, produk-produk kayu-furnitur Indonesia akan mengalami lonjakan harga di pasar AS. Artinya, menurut HIMKI, data saing produk Indonesia akan tergerus.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, tarif sektoral tinggi yang baru diketok Trump itu tidak langsung berdampak pada penurunan ekspor furnitur dan produk kayu Indonesia.

Namun, akan menggerus marjin, yang jika berlarut-larut bukan tidak mungkin akan memaksa industri di dalam negeri memangkas produksi, lalu tutup sementara dan PHK.

"Sebenarnya dengan desain yang kita punya tidak perlu khawatir dengan persaingan ketat kita masuk market dengan segmen kelas menengah atas," kata Sobur kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).

Karena itu, dia menyarankan produsen produk kayu-furnitur Indonesia harus melakukan penyesuaian desain, material, atau model bisnis. Penyesuaian ini dimaksud untuk menekan atau efisiensi biaya, tanpa merusak kualitas produk Indonesia.

"Penyesuaian itu adalah alih portofolio, rekayasa bahan baku. Artinya, ada penyesuaian bahan baku ke harga yang lebih murah tanpa merusak kualitas. Dengan begitu, harga jualnya di AS, dengan adanya tarif tinggi, tetap bisa terjual atau diserap pasar," paparnya.

"Sebab, dengan tarif naik, harga otomatis akan naik di sana. Sementara, daya beli di sana juga sedang tertekan. Dengan penyesuaian ini, produk RI tetap bisa terjual, diserap pasar," terangnya.

Penyesuaian ini, sambung Sobur, untuk tetap dapat menangkap peluang di AS di tengah tekanan tarif impor yang tinggi.

Langkah ini, ujarnya, terutama strategis untuk barang-barang yang sensitif harga. Sedangkan untuk produk-produk yang menyasar kelas atas AS, kata dia, tidak ada masalah karena orang kaya AS tidak peduli dengan harga.

"Kebijakan tarif terbaru AS tidak langsung menutup pintu ekspor Indonesia, tetapi menaikkan 'harga tiket masuk' untuk upholstery dan kabinet-bahkan sampai 30-50% awal tahun depan. Strategi kami: alih portofolio produk, rekayasa biaya
& material, opsi perakitan bermakna di AS, dan diversifikasi pasar," kata Sobur.

"Dengan langkah ini, industri kita tetap bisa bertahan dan beradaptasi sambil menunggu kepastian negosiasi dagang berikutnya," tambahnya.

Hanya saja, Sobur tak menampik, skenario terburuk dampak kebijakan Trump ini bisa memicu tutupnya industri-industri di dalam negeri.

"Kalau misal penyesuaian-penyesuaian tadi tidak berhasil juga, tekanan daya beli di AS terus berlanjut, masalah perang dagang ini berlarut-larut, ya efeknya akan memicu produksi berhenti sementara. PHK dan tutup pabrik. Tapi, itu tidak langsung," kata Sobur.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan perdagangan global dengan memberlakukan tarif impor baru untuk produk kayu, furnitur, dan kabinet dapur mulai Selasa (14/10/2025). Kebijakan ini diperkirakan akan memperburuk tekanan pada sektor perumahan AS yang sudah terpukul oleh biaya konstruksi tinggi dan suku bunga hipotek yang mahal.

Menurut Gedung Putih, bea masuk baru tersebut diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri dan kepentingan keamanan nasional, serta menjadi bagian dari rangkaian tarif sektoral yang telah digulirkan Trump sejak kembali ke Gedung Putih.

Langkah terbaru ini mencakup tarif 10% untuk kayu gergajian lunak (softwood lumber), serta tarif awal 25% untuk furnitur berlapis kain dan kabinet dapur. Namun, mulai 1 Januari tahun depan, beban pajak akan melonjak tajam. furnitur berlapis kain dikenai tarif 30%, sementara kabinet dapur dan meja rias (vanity) akan melonjak hingga 50%.

Tarif untuk produk kayu asal Inggris dibatasi maksimal 10%, sedangkan produk dari Uni Eropa dan Jepang dikenai batas hingga 15%. Ketiga mitra dagang itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump untuk menghindari tarif yang lebih berat.

Kebijakan baru ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri konstruksi dan real estat. Ketua National Association of Home Builders (NAHB), Buddy Hughes, memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan memperparah kondisi pasar perumahan yang sudah sulit.

"Tarif baru ini akan menciptakan hambatan tambahan bagi pasar perumahan yang sudah menghadapi banyak tantangan dengan semakin meningkatnya biaya konstruksi dan renovasi," kata Hughes, dilansir AFP.

Pasar rumah di AS memang lesu dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat suku bunga hipotek yang tinggi dan ketersediaan rumah yang terbatas telah membuat harga rumah terus naik, mempersempit peluang bagi pembeli baru.

Dalam pengumumannya, Trump mengatakan bahwa Menteri Perdagangan AS menemukan bukti bahwa "produk kayu digunakan dalam fungsi penting bagi Departemen Perang, termasuk pembangunan infrastruktur untuk pengujian operasional."

Ia menambahkan bahwa produksi kayu dalam negeri AS "masih kurang berkembang," sehingga negara terlalu bergantung pada impor.

Namun Hughes menilai penggunaan alasan "keamanan nasional" dalam kebijakan itu tidak tepat.

"Memberlakukan tarif atas dasar 'keamanan nasional' mengabaikan pentingnya perumahan bagi keamanan fisik dan ekonomi seluruh rakyat Amerika," tegasnya.

Ia menyerukan agar pemerintah membuka kembali negosiasi untuk "menghapuskan tarif atas bahan bangunan."

Negara Terimbas

Negara yang paling terdampak oleh kebijakan baru ini adalah Kanada, yang merupakan pemasok utama kayu gergajian ke Amerika Serikat.

Tarif 10% yang baru diumumkan itu akan menambah beban bea anti-dumping dan subsidi yang sebelumnya sudah ditetapkan terhadap produk kayu Kanada, yang baru-baru ini digandakan menjadi 35%. Dengan demikian, total tarif untuk kayu Kanada kini mencapai 45%.

BC Lumber Trade Council, organisasi yang mewakili produsen kayu di provinsi British Columbia, menyebut langkah Trump sebagai kebijakan "keliru dan tidak perlu."

"Kebijakan ini akan menimbulkan tekanan yang tidak semestinya pada pasar Amerika Utara, mengancam lapangan kerja di kedua sisi perbatasan, dan membuat krisis pasokan perumahan di Amerika Serikat semakin sulit diatasi," ujar dewan tersebut dalam pernyataannya bulan lalu.

Menurut Stephen Brown, analis dari Capital Economics, sekitar 30% kayu yang digunakan di AS berasal dari impor. Ia memperkirakan bahwa tarif 10% dapat meningkatkan biaya pembangunan satu rumah rata-rata sebesar 2.200 dolar AS.

Brown juga menyoroti bahwa China, Vietnam, dan Meksiko merupakan tiga pemasok utama furnitur ke pasar Amerika Serikat.

"AS mendapatkan 27% impor furnitur dari China, hampir 20% dari Vietnam, dan sekitar 20% dari Meksiko," kata Brown kepada AFP.

Ia memperkirakan Vietnam akan terkena dampak paling besar, karena furnitur menyumbang sekitar 10% ekspor negara itu ke Amerika Serikat.

Sebagai perbandingan, kontribusi furnitur terhadap ekspor ke AS hanya 4% untuk China dan 2,5% untuk Meksiko.

Dasar Hukum

Adapun tarif baru ini diberlakukan di bawah Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962, dasar hukum yang sama digunakan Trump untuk memberlakukan tarif baja, aluminium, dan otomotif sebelumnya.

Produk-produk yang dikenai tarif sektoral khusus ini tidak akan dikenai tarif tambahan berdasarkan negara asal, yang dalam beberapa kasus nilainya bahkan lebih tinggi.

Namun, bagi banyak pelaku industri, kebijakan terbaru ini menambah ketidakpastian di tengah tingginya biaya bahan bangunan dan melemahnya daya beli masyarakat Amerika.