Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk global.

Di saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan harga gabah untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan jalur perdagangan melalui Selat Hormuz, tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah telah memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman dan harga pupuk bersubsidi tetap terkendali. “Pupuk kita aman dan harga pupuk tetap terjangkau untuk petani,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/6/2026).

Dia mengatakan, sejak Oktober 2025 pemerintah telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah jenis pupuk bersubsidi sekitar 20% guna memperluas akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga stabilitas harga pupuk, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Jika sebelumnya harga gabah di tingkat petani kerap berada di bawah Rp5.500 per kilogram, kini pemerintah menetapkan HPP gabah minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas.

Menurut Zulhas, kebijakan tersebut memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus memperkuat insentif untuk meningkatkan produksi pangan.

Di sejumlah daerah, harga gabah bahkan telah melampaui HPP yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak misalnya, harga gabah dilaporkan mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.

“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” katanya.

Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).

Melalui skema baru itu, besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dengan harga yang dibayarkan petani.

Zulkifli menegaskan perubahan mekanisme tersebut tidak akan mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sebaliknya, kebijakan itu diharapkan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung target swasembada pangan.

Pemerintah berharap kombinasi antara ketersediaan pupuk yang memadai, harga yang tetap terjangkau, dan jaminan harga gabah yang lebih baik dapat memperkuat posisi petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) oleh Perum Bulog dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan rantai pasok pangan nasional, meski berpotensi tidak optimal apabila tidak didukung perencanaan yang tepat.

Pemerintah telah menyetujui proyek tersebut dengan cakupan 26 kantor wilayah Bulog di 92 kabupaten/kota. Seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan hingga asesmen teknis, telah diselesaikan dan proyek siap memasuki tahap implementasi.

Pendanaan sebesar Rp5 triliun disiapkan melalui skema investasi pemerintah nonpermanen yang wajib dikembalikan oleh Bulog. Sumber dana berasal dari optimalisasi anggaran cadangan jagung pemerintah 2025 dan akan disalurkan secara bertahap.

IPP dirancang sebagai fasilitas terintegrasi yang mencakup pengadaan, pengelolaan, hingga distribusi pangan, termasuk sarana pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan penyaluran komoditas.

Pengamat pertanian Khudori menilai keberadaan IPP menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan struktural pangan yang selama ini belum terselesaikan.

Pasalnya, produksi pangan nasional masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari separuh produksi padi dan komoditas strategis lainnya.

Selain itu, karakter produksi yang bersifat musiman menyebabkan pasokan tidak merata sepanjang tahun, sementara konsumsi tersebar luas di berbagai daerah.

Surplus produksi pun hanya terjadi di sebagian wilayah, sehingga distribusi menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan.

“Produksi yang musiman, terkonsentrasi, dan surplus terbatas menuntut manajemen stok dan logistik yang andal,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/4/2026).

Kondisi tersebut tercermin pada tingginya kontribusi inflasi pangan bergejolak yang mencapai rata-rata 47,6% terhadap inflasi nasional dalam satu dekade terakhir.

Keberadaan IPP diharapkan mampu memperkuat sistem logistik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat lebih terjaga.

Namun demikian, Khudori mengingatkan pembangunan IPP tidak boleh dilakukan secara parsial tanpa perencanaan yang matang. Penentuan lokasi dan jenis fasilitas harus selaras dengan kebijakan cadangan pangan serta program swasembada nasional.

Selain itu, IPP perlu terintegrasi dengan ekosistem logistik yang lebih luas, termasuk industri pengolahan dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dia mencontohkan wilayah produsen jagung seperti Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat yang masih minim fasilitas pengolahan, sehingga hasil panen harus dikirim ke daerah lain dengan biaya tinggi.

Tanpa integrasi yang memadai, pembangunan IPP berisiko tidak memberikan dampak optimal, bahkan berpotensi menjadi beban di tengah keterbatasan fiskal pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghidupkan kembali program Pajale (padi, jagung, kedelai) untuk memperkuat produksi pangan nasional. Secara khusus, ia berharap Amran dan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan produktivitas kedelai.

Hal itu mengingat produktivitas padi dan jagung saat ini berlimpah. Produksi lokal dua komoditas itu mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, berbeda dengan kedelai yang sebagian besar masih dipenuhi lewat impor.

“Kami mengapresiasi Kementan sudah bisa swasembada beras dan jagung, tolong ke depan susah swasembada kedelai. Dulu Bapak punya program Pajale, coba dihidupkan lagi supaya ke depan jangan impor 2,6 juta ton,” kata tokoh yang akrab disapa Titiek Soeharto saat rapat kerja dengan Kementan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ia menerangkan kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,9 juta ton per tahun, sedangkan produksi lokal hanya 300–400 ribu ton per tahun. Selisih besar itu membuat impor terus dilakukan sehingga beban pembiayaan pun sangat tinggi.

Titiek menilai keberhasilan peningkatan produksi beras dan jagung menjadi modal penting untuk mendorong percepatan di komoditas lain. Ia memandang pola kerja yang sudah terbukti tersebut dapat diterapkan kembali sehingga kedelai bisa menyusul dua komoditas utama itu.

“Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai itu jadi prioritas,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.

Program Pajale merupakan rangkaian upaya khusus untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui bantuan benih dan pupuk, perbaikan irigasi, pendampingan petani, pengawalan dinas terkait, serta dukungan TNI agar kegiatan di lapangan berjalan efektif. Titiek juga mengarahkan perhatian pada pengembangan sorgum yang memiliki fungsi luas, termasuk bahan pangan dan energi alternatif. Komoditas ini dinilainya potensial untuk diperluas karena dapat digunakan untuk bioetanol dan produk bebas gluten.

“Pasti ke depannya kita harus ke situ, memperhatikan untuk kesehatan,” tuturnya.

Ia juga mengimbau Kementan mengusulkan pengembalian tenaga peneliti yang sempat masuk ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurutnya, kedekatan para ahli dengan kementerian teknis dapat mempercepat inovasi di sektor pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan membangun ekosistem peternakan ayam untuk memperkuat pasokan telur dan daging ayam dalam negeri. Hal ini menyusul kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan permintaan telur akibat program MBG menjadi momentum positif untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan dan memperkuat produksi pangan nasional. Untuk itu, pemerintah akan membangun ekosistem peternakan ayam.

“Nanti kami sudah buat program, kami diperintahkan menyusun program membangun ekosistem telur, peternakan ayam untuk telur dan untuk pedaging ke depan,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

Dalam hal pengembangan peternakan ayam pedaging, pemerintah melalui BUMN Pangan bakal menjadi offtaker peternak ayam.

Lebih lanjut, Amran menuturkan, Kementan akan menyisir setiap daerah dengan harga telur yang masih tinggi sebagai lokasi prioritas pengembangan peternakan ayam petelur.

Terlebih, dia mengungkap kebutuhan telur untuk mendukung MBG mencapai 700.000 ton hingga hampir 1 juta ton, sedangkan kebutuhan ayam pedaging mencapai 1,1 juta ton.

Di sisi lain, menurut Amran, program ini tidak hanya untuk menjamin ketersediaan telur bagi MBG, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut program MBG akan menciptakan lapangan kerja 1,4 juta orang di Indonesia.

“Jadi ini menggerakkan ekonomi luar biasa, ini ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program MBG menyebabkan kenaikan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan program MBG yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir memicu lonjakan permintaan telur dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program prioritas Presiden Prabowo.

Berdasarkan data BPS, telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2025.

BPS mencatat, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04% dan 0,02% pada Oktober 2025. BPS menyebut, telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami inflasi masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

Pudji menuturkan, inflasi yang terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG.

“Salah satunya adalah kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG yang berasal dari pasar atau juga pengecer dan juga pedagang besar. Jadi diduga ini menjadi salah satu satu indikasi naiknya permintaan telur dan daging ayam ras,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Namun, Pudji juga menyampaikan penyebab lonjakan permintaan telur ayam dan daging ayam ras juga dipengaruhi komponen biaya produksi daging ayam ras seperti harga Day Old Chicks (DOC) atau anak ayam umur satu hari, harga live bird atau ayam hidup, serta kenaikan harga jagung pakan di beberapa wilayah.