Bisnis.com, MATARAM — Perum Bulog mengupayakan pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% yang sebelumnya dikenakan dalam pengadaan jagung pipil kering setelah petani menyampaikan keberatan atas pungutan tersebut.

Pajak tersebut dinilai menambah beban petani yang telah mengeluarkan biaya besar sejak masa tanam hingga panen.

Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB Rizal P. Sukmaadijaya menjelaskan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selama ini, Bulog melaksanakan pengadaan jagung pipil kering dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram, termasuk pengenaan pajak tersebut.

Namun, sejak 21 Mei 2026, seluruh transaksi pengadaan jagung di Perum Bulog Kanwil NTB tidak lagi dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. Sementara itu, seluruh nilai PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan jagung sebelumnya telah disetorkan secara rutin ke kas negara.

“Kami menegaskan komitmen untuk menjaga keberpihakan kepada petani. Bapak Gubernur NTB melalui Dinas Pertanian Provinsi NTB dan Perum Bulog Kanwil NTB akan melakukan konsolidasi jumlah keseluruhan nilai PPh Pasal 22 yang telah dikenakan kepada gapoktan melalui Dinas Pertanian kabupaten/kota setempat. Hasil konsolidasi tersebut akan diajukan permohonan restitusi kepada Direktorat Jenderal Pajak,” jelas Rizal.

Rizal menambahkan Bulog tetap melaksanakan pengadaan jagung pipil kering pada 2026 sesuai prosedur dan target yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta mendukung kesejahteraan petani.

“Perum Bulog Kanwil NTB tetap melakukan penyerapan jagung sesuai target yang diberikan. Sampai dengan 23 Juni 2026, total jagung yang sudah kami serap mencapai 55.000 ton dari seluruh wilayah Provinsi NTB,” ujarnya.

Sebagai informasi, NTB merupakan salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 1,2 juta ton per tahun. Lahan jagung terluas berada di Pulau Sumbawa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk global.

Di saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan harga gabah untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan jalur perdagangan melalui Selat Hormuz, tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah telah memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman dan harga pupuk bersubsidi tetap terkendali. “Pupuk kita aman dan harga pupuk tetap terjangkau untuk petani,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/6/2026).

Dia mengatakan, sejak Oktober 2025 pemerintah telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah jenis pupuk bersubsidi sekitar 20% guna memperluas akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga stabilitas harga pupuk, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Jika sebelumnya harga gabah di tingkat petani kerap berada di bawah Rp5.500 per kilogram, kini pemerintah menetapkan HPP gabah minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas.

Menurut Zulhas, kebijakan tersebut memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus memperkuat insentif untuk meningkatkan produksi pangan.

Di sejumlah daerah, harga gabah bahkan telah melampaui HPP yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak misalnya, harga gabah dilaporkan mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.

“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” katanya.

Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).

Melalui skema baru itu, besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dengan harga yang dibayarkan petani.

Zulkifli menegaskan perubahan mekanisme tersebut tidak akan mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sebaliknya, kebijakan itu diharapkan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung target swasembada pangan.

Pemerintah berharap kombinasi antara ketersediaan pupuk yang memadai, harga yang tetap terjangkau, dan jaminan harga gabah yang lebih baik dapat memperkuat posisi petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog menyatakan, serapan gabah dan beras dalam negeri sudah mencapai 75 persen dari total target 2026.

Adapun Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyerap 4 juta ton beras dari petani sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan per Rabu (3/6/2026) pihaknya sudah menyerap 3.008.626 ton, setara dengan 75 persen dari target 4 juta ton.

“Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras,” kata Rizal dalam keterangan tertulis.

Rizal mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama petani, pemerintah pusat dan daerah, penyuluh pertanian, penggilingan, karyawan Bulog, hingga TNI dan Polri.

Berkat kerja keras seluruh pihak itu dalam waktu kurang dari satu semester realisasi pengadaan gabah setara beras dan beras Bulog sudah mendekati target.

“Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, tingginya serapan itu juga membuktikan kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram gabah kering untuk menjaga harga di tingkat petani efektif.

Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) bintang tiga itu pun optimistis, target pengadaan 4 juta ton setara beras bisa dilaksanakan Bulog dalam waktu sebelum akhir tahun 2026.

Saat ini, Bulog terus memaksimalkan pembelian gabah kering dari petani bersama para pihak terkait.

Meski terdapat gejolak geopolitik, Bulog terus menyerap gabah kering petani agar kebutuhan pangan tetap terjamin.

Adapun total stok CBP di gudang Bulog saat ini sudah lebih dari 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Stok itu menjamin pasokan pangan untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah baik intervensi pasar, bantuan pangan, hingga mitigasi bencana.

“Bulog akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai 3 juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ucap Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga gabah di sejumlah daerah mulai menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram. Namun, pemerintah masih mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Di tengah berakhirnya panen raya, lonjakan harga ini memunculkan pertanyaan baru apakah petani benar-benar menikmati kenaikan harga, atau pasar beras nasional mulai memasuki fase tekanan pasokan.

Kenaikan harga gabah mulai terlihat seiring menurunnya volume panen di berbagai sentra produksi. Pemerintah menilai kondisi tersebut sebagai siklus normal setelah puncak panen raya Februari hingga April mulai berlalu.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengungkapkan bahkan rata-rata harga gabah di sejumlah daerah kini telah mencapai Rp7.200 hingga Rp7.300 per kilogram.

“Kondisi ini karena masa panen sudah berlalu sehingga sudah mulai sedikit yang dipanen dan harganya melambung tinggi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, sejumlah daerah kini mulai memasuki musim tanam baru sehingga volume gabah yang beredar di pasar semakin terbatas.

Kondisi tersebut membuat harga gabah bergerak jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyebut harga gabah di beberapa daerah telah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

“Bulog menetapkan harga gabah Rp6.500, namun di lapangan gabah sudah mencapai Rp7.500-Rp8.000,” katanya.

Firman mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga beras di pasar jika lonjakan harga gabah terus berlanjut.

Menurut dia, kenaikan harga gabah berpotensi mendorong kenaikan harga beras karena swasta akan mengikuti pergerakan harga pasar.

“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik. Maka harga tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.

Meski harga pasar sudah melampaui HPP, Bulog memastikan tetap menyerap gabah petani sesuai harga pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ahmad Rizal mengatakan Bulog akan fokus membeli gabah yang tidak terserap pedagang atau penggilingan swasta.

“Yang tidak dibeli oleh pihak pedagang manapun, itu kami yang akan beli,” katanya.

Kenaikan Harga Tak Dinikmati Petani

Namun di lapangan, petani dan penggilingan dinilai cenderung memilih pasar komersial karena menawarkan harga lebih tinggi dibanding HPP pemerintah.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan mengatakan tidak semua petani benar-benar menikmati lonjakan harga gabah saat ini.

Menurut dia, sebagian besar petani sebenarnya telah menjual hasil panen beberapa pekan lalu ketika harga belum setinggi sekarang. Petani yang masih memiliki stok gabah umumnya hanya sebagian kecil atau mereka yang memiliki fasilitas penyimpanan memadai.

“Yang menikmati kenaikan ini secara maksimal biasanya pengepul, penggilingan besar, atau sebagian kecil petani yang memiliki fasilitas penyimpanan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Kusnan menilai kenaikan harga gabah saat ini lebih banyak dinikmati rantai perdagangan dibanding mayoritas petani kecil.

Di sisi lain, biaya produksi petani juga terus meningkat. Kenaikan harga pestisida, pupuk nonsubsidi, ongkos tenaga kerja, hingga sewa alat mesin pertanian membuat keuntungan petani tidak naik sebesar kenaikan harga gabah di pasar.

“Jadi, kenaikan harga gabah saat ini sebenarnya lebih banyak terserap untuk menutup tingginya biaya modal kerja,” katanya.

Situasi tersebut membuat kenaikan harga gabah belum tentu identik dengan membaiknya kesejahteraan petani.

Petani juga menghadapi tantangan memasuki musim tanam kedua ketika kebutuhan air mulai menjadi perhatian. Produksi ke depan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kelancaran irigasi.

Untuk itu, Kementerian Pertanian menegaskan terus memantau perkembangan harga gabah dan beras di lapangan melalui koordinasi lintas pihak.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah melibatkan penyuluh pertanian, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga pemerintah daerah untuk memantau distribusi gabah, irigasi, pupuk subsidi, dan harga beras.

“Kalau ada laporan harga di bawah HPP atau serapan gabah tidak merata, kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah saat ini mempertahankan HPP gabah Rp6.500 per kilogram sebagai batas minimal pembelian untuk melindungi petani, sementara harga eceran tertinggi beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram.

Sudaryono mengatakan pemerintah memiliki tiga instrumen utama menjaga stabilitas harga beras, yakni penegakan hukum Satgas Pangan terhadap penjualan di atas HET, distribusi beras SPHP Bulog, dan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, di tengah kenaikan harga gabah setelah panen raya, tantangan pemerintah kini bukan lagi menjaga harga agar tidak jatuh di tingkat petani, melainkan memastikan lonjakan harga tidak berujung pada tekanan baru di pasar beras dan inflasi pangan nasional.

Kondisi ini juga memperlihatkan pasar gabah nasional mulai memasuki fase baru setelah panen raya mereda. Pasokan yang menurun mulai mengerek harga di tingkat hulu, sementara pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga beras bagi konsumen.

Bisnis.com, SURABAYA — Stok beras yang dikelola Perum Bulog Kanwil Jawa Timur (Jatim) menembus 1,17 juta ton, seiring dengan penyerapan gabah kering panen (GKP) yang mencapai 500.000 ton setara beras per 15 April 2026.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu mengemukakan capaian tersebut menjadi penanda baik bagi stabilitas pangan nasional, mengingat status Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan utama nasional.

Dia menambahkan percepatan penyerapan beras juga merupakan langkah nyata dalam memperkuat kuantitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penyerapan sendiri dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri.

"Saat ini, mayoritas wilayah di Jawa Timur masih dalam masa panen raya. Kami hadir secara masif untuk menyerap gabah petani dengan harga yang terjaga," ungkap Langgeng dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah para petani senilai Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, Perum Bulog pusat menargetkan total serapan gabah sebesar 883.912 ton, dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai lebih dari 500.000 ton.

Langgeng menyatakan pihaknya percaya diri target tersebut dapat tercapai mengingat potensi panen di wilayah Jawa Timur masih tergolong cukup tinggi.

Untuk memastikan seluruh hasil panen dapat tersedia dengan baik, Langgeng menyebut Perum Bulog Kanwil Jatim bahkan telah melakukan berbagai langkah antisipatif dengan menambah kapasitas ruang simpan.

Lebih lanjut, penambahan kapasitas gudang tersebut ditempuh Bulog Kanwil Jatim melalui skema kerja sama sewa pergudangan agar seluruh beras hasil kerja keras para petani dapat terjaga kualitas maupun kuantitasnya.

"Stok kita melimpah, cukup untuk kebutuhan penyaluran 14 bulan ke depan dan akan terus bertambah seiring panen yang masih berlangsung. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," ucapnya.

Selain beras, Langgeng menyatakan Bulog Kanwil Jatim juga mencatat realisasi penyerapan jagung pipil kering telah mencapai 48.132 ton atau 48,1% dari target yang dipatok sebesar 100.000 ton.

HPP untuk jagung pipil kering seharga Rp6.400 tiap kilogram untuk kadar air 14% di gudang Bulog. Untuk komoditas serupa dengan kandungan kadar air 18–20% dihargai Rp5.500 per kilogram langsung di lokasi panen, dengan keadaan sudah dipipil dan dalam kemasan karung.

"Sinergi ini adalah kunci. Dengan stok beras dan jagung yang kuat, ketahanan pangan kita semakin kokoh, dan yang paling penting, kesejahteraan petani kita di Jawa Timur tetap terjaga," pungkas Langgeng.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyewa gudang Perum Bulog. Hal ini seiring melonjaknya produksi dan stok beras nasional yang kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kapasitas penyimpanan Bulog semakin terbatas di tengah peningkatan produksi beras yang signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

“Ini stok kita tertinggi sepanjang sejarah 4 juta [ton]. Kami prediksi Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] mungkin izin kalau ada tambahan sedikit dana untuk Bulog, bukan kami dana untuk Pak Rosan [CEO Danantara] dengan Pak Dony [COO BPI Danantara],” kata Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Amran menjelaskan, saat ini Bulog telah menyewa gudang dengan kapasitas sekitar 1 juta ton. Namun, produksi beras nasional diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 6 juta ton dalam tiga bulan mendatang, sedangkan total kapasitas gudang yang tersedia hanya sekitar 3 juta ton.

Bahkan, Amran memperkirakan dalam waktu dekat, stok beras nasional diperkirakan menyentuh hampir 4 juta ton. Kondisi ini membuat kebutuhan tambahan anggaran untuk penyewaan gudang menjadi tak terelakkan.

“Ini mungkin butuh dana tambahan, Pak Dony dengan Pak Rosan. Aku yang mintakan. ini bukan pertanyaan untuk Pak Rosan. Jadi sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton [beras],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti tingginya cadangan beras di sektor swasta, termasuk hotel, restoran, dan perumahan, yang kini mencapai 12 juta ton atau melonjak 47% dibandingkan posisi sebelumnya di kisaran 7 juta ton.

Menurut Amran, lonjakan produksi dan stok beras tersebut tidak lepas dari kebijakan deregulasi dan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) yang dilakukan Kementan. Penetapan HPP beras di level Rp6.500 per kilogram disebut telah mendongkrak pendapatan petani secara signifikan.

“HPP kemarin yang dikeluarkan Bapak Presiden harga pembelian pemerintah beras itu harga dasarnya adalah Rp6.500, petani mendapatkan Rp132 triliun pendapatan petani sehingga NTP-nya [nilai tukar petani] naik 125,” tuturnya.

Adapun, deregulasi yang dilakukan Kementan adalah dengan mencabut total 547 regulasi internal untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperlancar distribusi sarana produksi, khususnya pupuk.

Salah satu dampak signifikan deregulasi tersebut terlihat pada sistem penyaluran pupuk yang kini dipangkas drastis dari rantai birokrasi panjang menjadi lebih sederhana dan cepat.

Kini, Amran menyampaikan distribusi pupuk hanya melalui tiga tahap, yakni dari Pupuk Indonesia, Kementan, dan petani.

“Dulu pupuk 12 menteri harus tanda tangan, 38 gubernur, kemudian 514 bupati dan walikota dan 145 regulasi yang mengatur,” pungkasnya.

Bisnis.com , MALANG — Perum Bulog Kantor Cabang Malang ditargetkan dapat menyerap beras sebanyak 76.079 pada tahun ini.

Pemimpin Cabang Bulog Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, mengatakan untuk itulah pihaknya mulai melakukan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani pada awal 2026. Penyerapan perdana ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dengan total kuantum sebesar 15.540 Kg GKP.

“Kegiatan ini merupakan wujud gerak cepat Bulog Malang dalam menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian terkait optimalisasi penyerapan gabah petani,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Kegiatan penyerapan ini, kata dia, juga dilakukan untuk memastikan harga gabah di tingkat petani tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500/kilogram.

Menurutnya, penyerapan gabah ini merupakan penyerapan perdana di tahun 2026 yang kami lakukan langsung di tingkat petani. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan gerak cepat Bulog Malang atas arahan Menteri Pertanian dalam Rapat Koordinasi Seluruh Pemimpin Wilayah Bulog tentang Rakor Serap Gabah Beras dan Hilirisasi yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan pula, target penyerapan gabah dan beras Bulog Malang pada 2026 ditetapkan setara beras sebesar 76.079 ton.

Dia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian, TNI, dan Instansi terkait, serta meningkatkan kembali sinergi lintas sektor guna memaksimalkan potensi panen yang masih ada sepanjang tahun 2026,” tambahnya.

Dia menegaskan pula, melalui langkah ini, Bulog Malang berkomitmen untuk terus hadir di tengah petani, menjaga stabilitas harga, memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta mendukung ketahanan pangan nasional.