Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Beberapa saat setelah pergantian tersebut, eks Kepala BGN Dadan Hindayana diketahui langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung.

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa menutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Kendati demikian, Prabowo enggan mengomentari lebih jauh pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu, saya tidak boleh banyak berkomentar, nanti seolah saya memengaruhi," ujarnya.

Prabowo mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Ia mengaku teringat pesan ayahnya, almarhum ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketika menghadapi situasi sulit.

"Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tuturnya.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pimpinan diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Ia telah meminta klarifikasi dan pendalaman kepada sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, terlebih bagi lembaga yang mengelola program prioritas pemerintah.

"Dalam setiap organisasi, pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," ujarnya.

Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan berbagai negara maju juga menerapkan program makan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian jangka panjang.

"Program ini [MBG] sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Prabowo meyakini program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Melalui jaringan dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara berkelanjutan.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkatkan penghasilan mereka. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak," ujarnya.

Presiden memperkirakan pada fase puncak pelaksanaan, program MBG akan menjangkau sekitar 83 juta hingga 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, skala program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 1,5 juta pekerjaan formal dan sekitar 1,5 juta lapangan kerja tambahan di sektor ekonomi pedesaan.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah direkrut dan dilatih untuk memimpin operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ia menilai para sarjana tersebut akan menjadi ujung tombak keberhasilan program karena berperan langsung dalam mengelola layanan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026

Ketiga tersangka yang telat ditetapkan Kejagung, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti sejumlah pimpinan yang selama ini dipercaya menjalankan tugas negara, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, dia menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga program strategis pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan dan berpihak kepada rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

"Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat," kata Prabowo.

Kendati demikian, Presiden Ke-8 RI itu enggan mengomentari lebih jauh pergantian tersebut karena pihak-pihak yang bersangkutan tengah menghadapi proses penyelidikan hukum.

"Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya memengaruhi," ujarnya.

Prabowo mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Ia mengaku teringat pesan ayahnya, almarhum ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketika menghadapi situasi sulit.

"Saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, 'Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu'," tuturnya.

Menurut Prabowo, keputusan mengganti pimpinan diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai dugaan kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Ia telah meminta klarifikasi dan pendalaman kepada sejumlah lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, terlebih bagi lembaga yang mengelola program prioritas pemerintah.

"Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat, sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur," ujarnya.

Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dia mengatakan berbagai negara maju juga menerapkan program makan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian jangka panjang.

"Program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita," katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Prabowo meyakini program tersebut akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian desa. Melalui jaringan dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara berkelanjutan.

"Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak," ujarnya.

Presiden memperkirakan pada fase puncak pelaksanaan, program MBG akan menjangkau sekitar 83 juta hingga 85 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, skala program tersebut berpotensi menciptakan sedikitnya 1,5 juta pekerjaan formal dan sekitar 1,5 juta lapangan kerja tambahan di sektor ekonomi pedesaan.

"Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta. 30.000 dapur berjalan dengan benar dan baik. Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. 3 juta lapangan kerja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah direkrut dan dilatih untuk memimpin operasional dapur MBG di berbagai daerah.

Ia menilai para sarjana tersebut akan menjadi ujung tombak keberhasilan program karena berperan langsung dalam mengelola layanan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Saudara-saudara adalah salah satu unsur utama dari keberhasilan program ini. Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026

Ketiga tersangka itu yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap capaian krusial program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 19 Mei 2026 yang memperlihatkan dampak pengganda ekonomi riil signifikan di level pedesaan melalui perputaran uang harian mencapai Rp45 juta per dapur.

Langkah taktis ini dinilai mempercepat stimulasi ekonomi arus bawah sekaligus menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan nasional sejak resmi digulirkan pada awal tahun lalu.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap pencapaian masif program andalan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi generasi muda, melainkan bertransformasi menjadi motor penggerak likuiditas keuangan di tingkat desa.

Data resmi Sekretariat Presiden menunjukkan setiap satuan unit dapur produksi mampu menghasilkan perputaran dana sebesar Rp900 juta per bulan.

Dalam skala jangka panjang, kontribusi ekonomi ini diproyeksikan menyentuh angka Rp10,8 miliar per dapur setiap tahunnya, sebuah angka penyerapan modal lokal yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor pangan daerah.

Kepala Negara memaparkan realisasi kumulatif sajian makanan yang telah didistribusikan sejak 6 Januari 2025 sukses menembus angka fantastis 8,3 miliar porsi. Akselerasi pemenuhan target program ini ditopang kuat oleh kesiapan infrastruktur logistik dan rantai pasok lokal yang semakin solid di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga pertengahan Mei tahun ini, volume distribusi harian telah menyentuh 62.454.064 sajian. Pasokan makanan bergizi tersebut dialokasikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan siswa di 374.175 sekolah penerima manfaat di seluruh nusantara. Untuk menjaga konsistensi kualitas dan ketepatan waktu distribusi, pemerintah telah mengaktifkan 28.913 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di bawah koordinasi langsung 28.390 mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah sengaja merancang ekosistem program Makan Bergizi Gratis dengan konsep padat karya guna memastikan penyerapan lapangan kerja lokal berjalan optimal.

Saat ini, program ini tercatat berhasil menyerap sebanyak 1.278.262 tenaga kerja baru di tingkat operasional, mulai dari tenaga juru masak, pengemas, hingga armada pengantaran khusus.

Selain penyerapan tenaga kerja, rantai pasok komoditas pangan utama program ini didominasi oleh pelaku usaha lokal. Total entitas usaha yang terlibat sebagai pemasok resmi bahan baku pangan tercatat mencapai 140.289 unit usaha.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung utama dengan keterlibatan sebanyak 58.935 pelaku usaha.

Integrasi kelembagaan ekonomi desa juga diperkuat melalui pelibatan 13.144 unit Koperasi, 678 Unit Kemitraan Distribusi Mitra Pangan (KDMP), serta pemanfaatan jejaring badan usaha milik desa yang mencakup 1.381 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 156 BUMDes Bersama (BUMDesma). Sementara itu, sisa kebutuhan pasokan komoditas lainnya dipenuhi oleh 65.995 pemasok kategori rekanan lain yang terverifikasi.

Melalui perputaran modal harian yang masif di sektor riil pedesaan ini, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dapat tercapai lebih cepat. Sinergi antara pemenuhan gizi nasional dan penguatan kapasitas fiskal desa menempatkan program Makan Bergizi Gratis sebagai jangkar strategis dalam peta jalan pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Timur diharapkan bisa jadi instrumen strategis penggerak ekonomi pedesaan sekaligus pencipta lapangan kerja baru. Saat ini, sebanyak 1.037 unit koperasi telah tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim, Ronny Suhendra menyatakan tujuan utama pembentukan koperasi-koperasi tersebut adalah untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

"Tujuan utamanya adalah menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga usaha-usaha masyarakat bisa berkembang sesuai potensi daerah masing-masing," ujar Ronny saat menjadi narasumber dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (27/4/2026).

Dengan kata lain, program ini dirancang agar desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek aktif yang turut merasakan dampak pertumbuhan ekonomi.

Ronny menjelaskan, setiap koperasi yang terbentuk didorong untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan sembako, hingga usaha mikro kecil lainnya.

Konsep ini, menurutnya, diharapkan mampu memperkuat rantai pasokan dan distribusi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Semua koperasi yang dibentuk sudah mendapatkan pembinaan dan pengetahuan tentang bagaimana memulai usaha serta mengelola koperasi dengan baik," katanya.

Adapun, dia menuturkan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi momentum strategis yang membuka peluang pasar baru bagi produk dan jasa masyarakat desa di Benua Etam.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak digulirkan pertama kali pada Februari 2025, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu sorotan publik. Program ini dibilang cukup mentereng karena sasarannya menjangkau pelajar, ibu hamil, dan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan gizinya.

Saat berpidato di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) pada 22 Februari 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 82,9 juta makanan per hari yang dapat diberikan negara kepada pelajar, ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kalangan warga lanjut usia (lansia) pada tahun ini.

Program MBG diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. BGN dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Alokasi anggaran untuk mendukung Program MBG sangat besar. Dalam keterangan pers yang dirilis pada 30 Maret 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola BGN senilai Rp268 triliun.

Dari alokasi APBN tersebut, sebanyak 93% dari total alokasi APBN kepada BGN atau setara dengan Rp249 triliun, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mayoritas dari alokasi anggaran Bantuan Pemerintah di Program MBG, alokasinya untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Secara lebih rinci lagi, menurut Dadan sebanyak 70% dari Rp249 triliun dalam Program MBG, alokasinya digunakan membeli bahan baku yang pada akhirnya bergulir menggerakkan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan lain-lain.

Sementara itu, 20% lainnya dioptimalkan untuk operasional SPPG seperti biaya listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

Dalam catatan BGN, kata Dadan Program MBG sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mereka mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 juta—Rp3,2 juta per bulan.

Setelah 1 tahun Program MBG berjalan, ada beragam cerita yang mewarnai. Dari sisi positif, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menemukan data yang menarik terkait dampak dari program tersebut.

Kemendikdasmen mencatat program MBG terbukti membuat jasmani siswa lebih sehat dan bersemangat. Sebagai ukurannya, tingkat kehadiran anak di sekolah meningkat.

“Jarang sekali anak yang sakit. Lebih semangat masuk sekolah,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam konferensi pers 1 Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Gogot menjelaskan dari hasil studi bersama dengan LabSosio Universitas Indonesia (UI), diketahui bahwa siswa lebih bersemangat untuk bersekolah.

Bahkan, studi tersebut juga menemukan fakta bahwa MBG ini menjadi salah satu layanan yang paling diharapkan di sekolah, terutama di kalangan siswa dengan ekonomi rendah.

Gogot juga memaparkan hasil quick assessment pada 2025 terkait dampak dari pelaksanaan MBG. Dari sisi edukasi gizi, survei tersebut mencatat MBG membuat anak-anak lebih mengerti mengenai gizi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menyatakan Program MBG sangat menguntungkan para petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Perputaran uang dari program MBG ke para petani hingga peternak mencapai Rp 600 miliar per hari.

"Setiap ada aktivitas kegiatan MPG, sehari [perputaran uang] Rp1 triliun, itu Rp600 miliar di antaranya untuk pangan. Pangannya artinya apa? Ada perputaran uang di petani, di peternak, di pembudidaya ikan, dan lainnya Rp600 miliar [per hari]," katanya.

Dia menuturkan Program MBG menggerakkan ekonomi di pedesaan. Sebab, permintaan komoditas pertanian jadi meningkat.

Suwandi memaparkan, total kebutuhan beras untuk Program MBG mencapai 360.000 ton pada 2025, nilainya mencapai Rp5,16 triliun. Seiring dengan peningkatan jumlah SPPG, kebutuhan beras untuk program MBG tahun ini juga ikut naik menjadi 1,99 juta ton dengan nilai sekitar Rp30,6 triliun.

Belum lagi produk-produk pertanian lainnya. Misalnya telur ayam, kebutuhan untuk program MBG pada 2026 mencapai 1,37 juta ton dengan nilai Rp4,45 triliun. Lalu daging ayam yang kebutuhannya untuk MBG pada 2026 sebesar 990.000 ton senilai Rp41 triliun.

Permintaan sayuran untuk MBG pada 2026 sebesar 2,48 juta ton dengan nilai Rp9,92 triliun. Adapun kebutuhan buah-buahan untuk MBG pada 2026 mencapai 2,5 juta ton dengan nilai Rp22,5 triliun.

Persepsi Publik terhadap MBG

Anak-anak sedang mengonsumsi MBG/unicef

Program MBG yang telah berjalan selama 1 tahun, memperoleh respons positif dari publik. Hal itu tecermin dari survei persepsi publik yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Temuan Indikator Politik, sebanyak 72,8% responden yang terlibat dalam survei menyatakan kepuasaannya terhadap Program MBG. Kepuasan itu terdiri dari 12,2% responden yang sangat puas terhadap Program MBG dan 60,6% yang menyatakan cukup puas.

Adapun sebanyak 24,4% responden menyatakan ketidakpuasan dengan komposisi 19,9% responden yang kurang puas dan 4,5% responden tidak puas sama sekali.

Sementara itu, Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 55% responden menyatakan kepuasan atas keberadaan Program MBG. Komposisinya 48,1% cukup puas dan 6,9% sangat puas. Sementara itu, sebanyak 35,8% responden menyatakan ketidakpuasan.

Temuan Indikator Politik Indonesia, jika dibedah berdasarkan segmen pekerjaan responden terhadap Program MBG, tingkat kepuasan mayoritas di atas 70%. Responden yang bekerja sebagai buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/pedagang kaki lima (PKL), pengangguran, dan pekerjaan tidak tetap lainnya dengan baseline responden terbesar sebanyak 27,2%, sebanyak 75,7% di antarannya puas dengan program prioritas makan bergizi gratis tersebut.

Pandangan serupa juga di kalangan responden ibu rumah tangga yang baseline respondennya sebanyak 27,1%. Mereka yang puas dengan Program MBG mencapai 71,7%. Warga dengan pekerjaan sebagai petani, peternak, nelayan dengan baseline 17%, sebanyak 73,1% respondennya menyatakan puas dengan Program MBG.

Kelompok pekerjaan yang tidak puas dengan Program MBG terbanyak bersumber dari kalangan wiraswasta dan pengusaha. Meski mayoritas puas dengan program tersebut, tetapi ketidakpuasannya mencapai lebih dari 25% atau tepatnya sebanyak 40,4%.

Kendati kepuasan publik terhadap Program MBG cukup tinggi, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap praktik tata kelola anggaran Program MBG juga cukup besar.

Sebanyak 61,7% responden kurang mempercayai dalam tata kelola anggaran MBG tidak ada praktik korupsi. Komposisinya 45,6% responden kurang percaya dan 16,1% tidak percaya sama sekali bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran MBG.

Sebaliknya, sebanyak 33,8% masih percaya anggaran MBG tidak dikorupsi dengan sebaran 30,9% percaya dan 2,9% sangat percaya anggaran MBG bebas dari praktik korupsi.

‘Ini harus menjadi catatan kritis, ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi sejauh ini masih ditoleransi karena sifat program yang sangat populis. Program harus terus dievaluasi sehingga menjadi semakin baik. Jika tidak, dampak terhadap stabilitas politik bisa sangat besar,” bunyi salah satu kesimpulan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Sementara itu, dalam Laporan Tahunan 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi berkomitmen mendukung dua program prioritas Presiden yang saat ini berjalan yakni MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan tersebut berfokus pada penguatan implementasi, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola data yang transparan dan akuntabel.

Pada Program MBG, Stranas PK melakukan penguatan terhadap implementasi tata kelola MBG agar selaras dengan tujuan program sebagaimana mandat Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan membangun ekosistem peternakan ayam untuk memperkuat pasokan telur dan daging ayam dalam negeri. Hal ini menyusul kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan permintaan telur akibat program MBG menjadi momentum positif untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan dan memperkuat produksi pangan nasional. Untuk itu, pemerintah akan membangun ekosistem peternakan ayam.

“Nanti kami sudah buat program, kami diperintahkan menyusun program membangun ekosistem telur, peternakan ayam untuk telur dan untuk pedaging ke depan,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

Dalam hal pengembangan peternakan ayam pedaging, pemerintah melalui BUMN Pangan bakal menjadi offtaker peternak ayam.

Lebih lanjut, Amran menuturkan, Kementan akan menyisir setiap daerah dengan harga telur yang masih tinggi sebagai lokasi prioritas pengembangan peternakan ayam petelur.

Terlebih, dia mengungkap kebutuhan telur untuk mendukung MBG mencapai 700.000 ton hingga hampir 1 juta ton, sedangkan kebutuhan ayam pedaging mencapai 1,1 juta ton.

Di sisi lain, menurut Amran, program ini tidak hanya untuk menjamin ketersediaan telur bagi MBG, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut program MBG akan menciptakan lapangan kerja 1,4 juta orang di Indonesia.

“Jadi ini menggerakkan ekonomi luar biasa, ini ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program MBG menyebabkan kenaikan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan program MBG yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir memicu lonjakan permintaan telur dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program prioritas Presiden Prabowo.

Berdasarkan data BPS, telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2025.

BPS mencatat, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04% dan 0,02% pada Oktober 2025. BPS menyebut, telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami inflasi masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

Pudji menuturkan, inflasi yang terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG.

“Salah satunya adalah kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG yang berasal dari pasar atau juga pengecer dan juga pedagang besar. Jadi diduga ini menjadi salah satu satu indikasi naiknya permintaan telur dan daging ayam ras,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Namun, Pudji juga menyampaikan penyebab lonjakan permintaan telur ayam dan daging ayam ras juga dipengaruhi komponen biaya produksi daging ayam ras seperti harga Day Old Chicks (DOC) atau anak ayam umur satu hari, harga live bird atau ayam hidup, serta kenaikan harga jagung pakan di beberapa wilayah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan percepatan pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dibiayai oleh plafon pinjaman Rp 3 miliar. Pinjaman ini akan disalurkan oleh Himbara kepada Kopdes Merah Putih.

Ferry mengungkapkan plafon pinjaman Rp 3 miliar yang diberikan Himbara ini nantinya tidak hanya akan dipakai untuk modal dan operasional, tetapi juga untuk investasi.

"Bukan capital expenditure dan operational expenditure juga. Ini dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai," kata Ferry di Kantor Kementerian Keuangan , Kamis (23/10/2025).

Soal akses pinjaman ini, COO Danantara Dony Oskaria membenarkan besaran plafon tersebut. Dengan pinjaman ini, dia berharap Kopdes Merah Putih mampu bergera untuk mendorong ekonomi di desanya.

"Perkoperasi itu plafon yang diberikan 3 miliar. Perkoperasi Desa Kurang Merah Putih. Jadi harus semangat ya.Jadi nanti koperasi kita bagus-bagus dan menjadi motor ekonomi di pedesaannya," ujarnya.

Sebelumnya, Menkop mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 80.000 unit Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk legalitasnya dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Target ini ditegaskan berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Untuk menjalankan arahan, dia mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukungnya, maka tahapan sebelum dioperasikan perlu dipercepat pembangunan aset fisik tersebut.

Bisnis.com, PADANG - Belasan tahun Program Perhutanan Sosial yang dihadirkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) makin memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian terutama di daerah Provinsi Sumatra Barat.

Data dari Dinas Kehutanan Sumbar menyebutkan bahwa Sumbar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengusung Perhutanan Sosial sebagai kebijakan strategis yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatra Barat periode 2025-2029. Kebijakan Perhutanan Sosial sudah menjadi bagian dari program unggulan Pemprov Sumbar dalam 10 tahun terakhir.