Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada Mei 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara maupun Kantor Pos untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.

Di tengah proses pencairan tersebut, masih banyak masyarakat yang bertanya apakah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menerima lebih dari satu jenis bantuan sekaligus. Menjawab hal itu, Kementerian Sosial sebelumnya menegaskan bahwa penerima bansos tetap diperbolehkan menerima bantuan ganda selama memenuhi syarat dan terdaftar dalam program yang berbeda.

“Tidak ada masalah jika satu keluarga penerima manfaat mendapatkan beberapa jenis bantuan sekaligus. Kan tujuannya agar masyarakat lebih cepat keluar dari ketergantungan bantuan sosial,” kata Direktur Kelompok Rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Mardi Brilian Saleh dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (9/10/2025).

Artinya, KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berpeluang menerima lebih dari satu bantuan, misalnya PKH, BPNT, hingga bantuan sosial tambahan sesuai kategori dan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.

Memasuki Mei 2026, beberapa bansos mulai memasuki tahap pencairan. Salah satu yang paling dinantikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 yang dijadwalkan cair secara bertahap mulai 5 hingga 25 Mei 2026 tergantung wilayah masing-masing.

Daftar Bansos Mei 2026

Selain PKH, pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan lain seperti BPNT, BLT Kesra, hingga bantuan sosial khusus untuk kategori tertentu. Sebagian bantuan tersebut masih dicairkan melalui Kantor Pos, khususnya bagi penerima yang belum memiliki rekening KKS atau mengalami kendala pencairan non-tunai.

Berikut daftar bansos yang mulai cair pada Mei 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. BLT Kesra
4. Bantuan sosial khusus untuk wilayah prioritas atau kondisi tertentu
5. Penyaluran susulan bansos melalui Kantor Pos bagi penerima non-bank

Khusus PKH Tahap 2, besaran bantuan yang diterima KPM berbeda sesuai kategori anggota keluarga. Berikut rinciannya:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per tahap
2. Anak usia dini: Rp750.000 per tahap
3. Siswa SD: Rp225.000 per tahap
4. Siswa SMP: Rp375.000 per tahap
5. Siswa SMA: Rp500.000 per tahap
6. Lansia usia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Untuk pencairan lewat Kantor Pos, penerima biasanya akan mendapatkan surat undangan resmi yang dibagikan melalui RT atau aparat setempat. Jadwal pembagian undangan umumnya berlangsung mulai minggu kedua Mei 2026.

Masyarakat yang mengambil bansos secara tunai wajib membawa dokumen seperti KTP asli, Kartu Keluarga, dan surat undangan pencairan. Setelah proses verifikasi selesai, bantuan akan diberikan secara langsung kepada penerima.

Bagi KPM yang tidak dapat hadir, bantuan masih bisa diwakilkan anggota keluarga dalam satu KK dengan membawa dokumen lengkap dan surat kuasa jika diperlukan. Dalam kondisi tertentu seperti lansia atau sakit, petugas juga dapat melakukan pengantaran bantuan langsung ke rumah penerima.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Selain menunggu undangan, masyarakat juga bisa mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui laman resmi Kemensos dengan langkah berikut:

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data wilayah sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap penerima
4. Ketik kode captcha
5. Klik “Cari Data”

Jika data terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan yang diterima beserta status pencairannya. Namun apabila bansos belum cair, masyarakat disarankan menunggu proses penyaluran bertahap atau melakukan konfirmasi kepada pendamping sosial setempat.

Penyaluran bansos melalui Kantor Pos masih menjadi salah satu solusi utama pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan penerima yang belum terhubung layanan perbankan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk orang kaya hampir mencapai 30 persen. Selain itu, ke depan ia tidak berencana mengguyur stimulus meski harga BBM nonsubsidi naik.

Menurut dia, pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kelompok masyarakat mampu.

"Yang (BBM) non (subsidi) kenapa dikasih subsidi lagi? stimulus lagi? Itu orang mampu ya biar saja," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Purbaya menjelaskan kelompok masyarakat menengah atas hingga kaya, khususnya desil 8, 9, dan 10 telah menikmati berbagai bentuk subsidi pemerintah. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai tidak perlu direspons dengan stimulus tambahan.

Sebagai informasi, menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 8, 9, 10 merujuk pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah ke atas hingga kaya. 

Purbaya menjelaskan porsi subsidi yang dinikmati kelompok masyarakat mampu sudah cukup besar.

[Gambas:Youtube]

"Mungkin desil 8, 9, 10 itu menikmati berapa persennya? Saya lupa persennya, tapi cukup besar hampir 30 persen subsidi yang kita kasih. Jadi kalau yang mampu itu harus bayar sedikit ya gak apa-apa," ujar Purbaya.

Hal senada pernah disampaikan Menkeu sebelumya, yakni Sri Mulyani dengan yang menyebutkan BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya. Padahal saat itu pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi energi hingga Rp502,4 triliun. Adapun tujuan subsidi untuk membantu masyarakat miskin atau tak mampu, tapi faktanya kelompok tersebut hanya menikmati sedikit.

"Jadi uang ratusan triliun ini yang banyak menikmati kelompok menengah atas. Yang paling miskin justru mendapatkan kecil," ujarnya dalam konferensi pers, Agustus 2022 lalu.

Per 18 April, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga beberapa jenis BBM nonsubsidi. Pertamax turbo dibanderol Rp19.400 per liter, naik dari Rp13.100 per liter.

Untuk dextlite, harga dibanderol Rp23.600 per liter, naik dari Maret atau sebelum kenaikan dilakukan yang di Rp14.200 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Pertamina Dex. Per 18 April harga BBM jenis tersebut dibanderol di Rp23.900 atau naik dibanding Maret yang hanya Rp14.500.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memberi sinyal harga Pertamax juga akan disesuaikan. Kepastiannya mengikuti harga minyak dunia.

Menurut Bahlil, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengikuti harga pasar minyak dunia. Artinya, jika ada kenaikan dan penurunan minyak global, maka dalam negeri akan mengikuti.

"Kalau harganya (minyak dunia) turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus (naik), ya mungkin (Pertamax) pasti ada penyesuaian," ujarnya ditemui di kantornya, Senin (20/4).

Bahlil menekankan beberapa harga BBM nonsubsidi sudah naik karena mengikuti harga minyak global. Pasalnya, dalam APBN ditetapkan harga ICP dilevel US$70 per barel, sedangkan harga minyak masih di atas US$90 per barel.

"Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian," terangnya

Namun, Bahlil menekankan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan ada kenaikan meski harga minyak dunia tak menentu. Sedangkan, untuk BBM nonsubsidi diserahkan ke badan usaha untuk mengatur harganya.

"Pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi dan itu kan peraturan Menteri ESDM 2022 kan sudah jelas itu ada formulasinya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu kenaikan harga BBM kembali mencuat dan berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Merespons hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan skema penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu keputusan resmi terkait kebijakan harga BBM. Namun, berbagai skenario perlindungan sosial telah dipersiapkan agar dapat segera dijalankan ketika kebijakan ditetapkan. Skema ini menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dilansir dari laman resmi Bansoskemensosgo.id, penebalan bansos difokuskan pada penguatan dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sasaran utamanya adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Adapun skema yang disiapkan meliputi:

• Penebalan nilai bantuan: penambahan nominal bansos yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar
• Perluasan cakupan penerima: penambahan jumlah penerima baru dari data DTKS yang belum masuk dalam program reguler
  Kedua skema ini dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat ketika terjadi lonjakan harga akibat penyesuaian BBM.

Status dan Arah Kebijakan

Per April 2026, skema penebalan bansos masih dalam tahap kajian dan pembahasan lintas kementerian. Pemerintah belum menetapkan besaran tambahan bantuan per keluarga, karena masih menunggu hasil rapat koordinasi dan keputusan final dari Presiden.

Meski demikian, langkah ini dinilai krusial mengingat bansos memiliki peran strategis sebagai bantalan ekonomi. Ketika harga BBM naik, dampaknya biasanya merembet ke biaya transportasi dan harga bahan pokok. Dalam kondisi tersebut, bantuan sosial menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak mengalami penurunan signifikan.

Pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran data penerima agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Dengan skema yang tengah disiapkan, diharapkan perlindungan sosial dapat berjalan lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi yang terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial mengungkap bahwa pada 2025 lalu, terdapat 54 juta jiwa lebih penduduk miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembaruan basis data untuk menentukan peserta PBI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga terbaru mengacu kepada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setelah menggunakan acuan DTSEN, Kemensos menemukan bahwa terdapat banyak penduduk sangat miskin hingga rentan miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PBI. Padahal, semestinya mereka menjadi prioritas penerima bantuan di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Di desil 1 sampai 5, yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu 54 juta jiwa lebih," ujar Saifullah atau Gus Ipul dalam rapat konsultasi terkait perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial di DPR, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Sebaliknya, masih terdapat kelompok tidak miskin atau bahkan kelas menengah yang menjadi peserta PBI. Jumlahnya lebih dari 15 juta orang.

"Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu [untuk bisa terdaftar sebagai peserta PBI]," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa data yang diperoleh pada 2025 itu akan segera ditindaklanjuti pada tahun ini. Kemensos akan memeriksa data masyarakat berdasarkan desil untuk memilah siapa yang berhak terdaftar sebagai peserta PBI maupun menjadi penerima bantuan sosial, juga sebaliknya, menghapus mereka yang sebetulnya tidak layak menerima bantuan.

"Dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan groundcheck lebih luas lagi, 2025 itu kami hanya mampu groundcheck 12 juta KK [kartu keluarga] lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah, kami kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujar Gus Ipul.

Berdasarkan paparan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, terdapat 11 juta orang yang terdampak penonaktifan PBI setelah pembaruan data berbasis DTSEN. Mayoritas dari jumlah itu, yakni 10,64 juta orang menjadi nonaktif PBI karena hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga.

Terdapat pula mereka yang dihapuskan kepesertaan PBI karena sejumlah alasan, seperti 57.455 karena ada informasi mutasi meninggal dari BPJS, 21.901 karena terdaftar sebagai keluarga ASN/TNI/Polri, 616 yang merupakan ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif, hingga 477 dari keluarga yang menyanggah sebagai penerima bansos.

Dari total 11 juta orang yang terdampak penonaktifan PBI itu, 1,11 juta di antaranya melakukan reaktivasi alias mendaftar lagi menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan. Mereka yang merupakan penduduk miskin dan tidak mampu membayar iuran secara mandiri akan melakukan reaktivasi.

Sebanyak 8,44 juta peserta melakukan pindah segmen, artinya sebagian di antara mereka menjadi peserta mandiri dan membayar iurannya sendiri, atau terdaftar menjadi peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah (pemda).

Purbaya: Pemerintah Siapkan Penghapusan Tunggakan Iuran dan Denda bagi Warga Miskin

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa keributan soal masyarakat yang tiba-tiba tercabut kepesertaan PBI BPJS Kesehatan itu karena jumlahnya yang sangat banyak.

Berdasarkan paparannya yang mengacu pada data Kementerian Kesehatan, penghapusan dan penggantian peserta PBI BPJS Kesehatan sebenarnya berlangsung secara rutin. Dia mencontohkan bahwa pada September 2025 terdapat 1 juta orang yang dihapuskan dari PBI, lalu pada Oktober 2025 ada 1,5 juta orang, kemudian November 2025 sebanyak 522.048 orang, dan Desember 2025 sebanyak 1,2 juta orang.

Penghapusan itu terjadi baik karena peserta pindah segmen, adanya peserta yang meninggal dunia, nomor induk kependudukan (NIK) tidak padan di data Dukcapil, hingga karena penduduk itu sudah 'naik kelas' ke desil 6—10 alias tidak lagi tergolong sebagai penduduk miskin.

Masalah menyeruak karena pada Februari 2026 jumlah peserta yang dihapus dari PBI BPJS Kesehatan tiba-tiba mencapai 11 juta orang.

Oleh karena itu, banyak peserta yang kaget atas penghapusan tersebut, bahkan banyak di antaranya yang masih berobat rutin, seperti para pasien cuci darah.

Purbaya pun mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan peraturan presiden untuk menghapuskan piutang dan denda iuran bagi masyarakat miskin, yakni peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3. Tujuannya, agar peserta bisa kembali aktif dan terlindungi oleh JKN.

"Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3, kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) bagi anak sekolah mencapai hingga Rp2 juta per tahun. Pencairan tahap I dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Maret 2026.

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu dengan anggota keluarga rentan, seperti anak usia sekolah. Salah satu tujuan program ini adalah untuk memastikan anak memperoleh akses pendidikan yang layak, mencegah angka putus sekolah, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak selama masa pendidikan.

Berdasarkan keterangan di situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos), penyaluran PKH dilakukan dengan nominal yang disesuaikan dengan kategori penerima. Untuk anak sekolah dasar (SD), bantuan yang diberikan sebesar Rp225.000. Sementara itu, anak sekolah menengah pertama (SMP) menerima bantuan sebesar Rp375.000, dan untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp500.000.

Bansos PKH disalurkan dalam empat tahap setiap tahun, yakni pada kuartal I (Januari—Maret), kuartal II (April—Juni), kuartal III (Juli—September), dan kuartal IV (Oktober—Desember).

Bansos PKH berupa uang tunai/non-tunai yang akan diberikan melalui jaringan Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) serta Kantor Pos.

Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berikut cara cek status penerima Bansos PKH:

Cek Status Penerima Bansos PKH:

1. Melalui situs kemensos
   • Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
   • Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
   • Masukkan kode captcha sesuai instruksi
   • Klik “Cari Data”
   • Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan yang akan didapatkan.
     
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
   • Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
   • Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto (selfie)
   • Pilih menu “Cek Bansos” Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
   • Klik “Cari Data”
   • Sistem akan menampilkan informasi apakah nama yang dicari terdaftar sebagai penerima bansos.
     

Alur Pendaftaran DTSEN

Jika nama belum terdaftar, maka harus mengajukan pendaftaran DTSEN terlebih dahulu. Perlu dipahami bahwa pendaftaran DTSEN tidak dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui situs web. Proses pendataan dan pengajuan akses DTSEN wajib dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan serta instansi berwenang, karena memerlukan verifikasi langsung di lapangan.

1. Pembuatan Akun Layanan DTSEN
   Pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan akun layanan DTSEN kepada instansi pengelola sesuai kewenangan.
   
2. Pengajuan Surat Permohonan Akses DTSEN
   Setelah akun disetujui, pemohon melakukan login dan mengajukan permohonan pemanfaatan data sesuai level DTSEN yang dibutuhkan.
   
3. Pengunggahan Dokumen Permohonan
   Dokumen yang wajib disiapkan meliputi:
   • Surat Pengajuan Permintaan DTSEN
   • Formulir Pernyataan Keamanan dan Pemanfaatan DTSEN
   • Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemanfaatan DTSEN
   • Surat Keputusan (SK) Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN
   • Regulasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan/atau Keputusan BUMN (jika relevan)
   • Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan
     
4. Verifikasi Teknis dan Substansi
   Instansi pengelola melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian tujuan pemanfaatan, serta aspek keamanan data.
   
5. Persetujuan Koordinator
   Permohonan yang lolos verifikasi diajukan kepada koordinator atau pejabat berwenang untuk mendapatkan persetujuan akhir.
   
6. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)
   Setelah disetujui, dilakukan penandatanganan BAST sebagai dasar legal pemanfaatan data.
   
7. Penyiapan, Penjaminan Mutu, dan Pengiriman Data
   Data disiapkan sesuai permohonan dengan melalui proses penjaminan mutu sebelum diserahkan kepada pemohon.
   
8. Pemanfaatan Data dan Pelaporan Data
   DTSEN digunakan sesuai peruntukan yang disetujui dan wajib dilaporkan pemanfaatannya secara berkala.

(Putri Astrian Surahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Program bantuan sosial atau bansos pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang rutin diberikan tiap tahun kini memasuki tahap akhir pencairan untuk periode 2025. Termasuk untuk bansos terbaru yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai Rp 900 ribu secara total untuk keperluan tiga bulan.

Pencairan untuk program bansos berupa PKH itu telah ditetapkan pemerintah pada 2025 melalui empat tahap, yakni Januari-Maret tahap I, April-Juni tahap II, Juli-September tahap III, dan Oktober-Desember tahap IV. Sedangkan untuk BLTs yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi akhir tahun cair khusus untuk Triwulan IV.

Adapun untuk PKH, berdasarkan penjelasan dalam website kemensos.go.id adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

"Penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank (Himbara)/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai," dikutip dari laman kemensos.go.id, Rabu (29/10/2025).

Kategori penerima dan Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia.

Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk ke dalam pihak penerima bansos ini dapat melakukan cek di laman resmi Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/. Bila tidak termasuk penerima bansos ini akan muncul notifikasi "Tidak Terdaftar Peserta/PM).

Nominal bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori penerima. Berikut rincian bantuan PKH yang cair tiap tiga bulan:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000 per tahap
- Anak SD: Rp225.000 per tahap
- Anak SMP: Rp375.000 per tahap
- Anak SMA: Rp500.000 per tahap
- Lansia dan disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Untuk pencairan BLTS, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya mengungkapkan telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

"Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data," katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp 900 ribu.

Kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. "Semua sudah dibiayai pemerintah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, Presiden Prabowo membuat bantuan langsung tunai (BLT Kesra) pada 20 Oktober 2025. Simak cara cek nama penerima BLT dan cara mencairkan BLT senilai Rp900.000 per keluarga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa BLT ini bertujuan untuk menopang dan membantu masyarakat miskin di Indonesia. Awalnya, BLT yang diberikan senilai Rp600.000, tetapi kini pemerintah menambahkan Rp300.000 bagi penerima, sehingga total yang diterima menjadi Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Syarat Penerima BLT Rp900.000

BLT hanya diberikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu. Untuk mendapatkan bansos ini, maka Anda harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data tungga sistem ekonomi nasional (DTSEN).

Artinya, penerima bansos ini masuk dalam ketegori rentang dan miskin. Selain itu, syarakat menerima bansos BLT adalah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang berlaku.

Jadwal Pencairan BLT Kesra 2025

Pemerintah mulai mencairkan BLT Kesra mulai 20 Oktober 2025. Ini sekaligus momentum untuk memperingatu setahun kepemimpinan Presiden Prabowo di Indonesia. Adapun pencairan bansos ini dilakukan melalui bank-bank BUMN, kantor pos atau Lembaga keuangan lain, yang bekerja ama dengan pemerintah.

Pemerintah menyalurkan bansos BLT melalui Himbara, bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Sementara itu, PT Pos Indonesia menyalurkan bansos ini bagi 17,2 juta penerima manfaat.

Bagi masyarakat yang ingin melihat jadwal pencairan bansos BLT ini, bisa memantau situs resmi Kementerian Sosial ataupun bertanya kepada pemerintah daerah setempat. Sebab masing-masing daerah memiliki jadwal pencairan BLT Rp900.000.

Cara Cek Penerima Bansos BLT Rp900.000

Kabar baik, pemerintah akan mencairkan BLT pada 20 Oktober 2025 senilai Rp900.000 per keluarga. Ada dua cara untuk mengecek penerima BLT yakni melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi cek Bansos Kemensos.

Anda bisa mengecek BLT hanya melalui browser HP. Cukup buka saja browser smartphone, lalu kunjungi situs Kementerian Sosial.

Berikut cara mengecek Bansos BLT dari situs Kemensos:

1. Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data sesuai:

• Provinsi
• Kabupaten/Kota
• Kecamatan
• Desa/Kelurahan sesuai dengan KTP
• Masukan nama lengkap sesuai KTP
• Ketik kode captcha yang muncul di layar
• Klik tombol "Cari Data"

Sistem akan menampilkan status Anda, apakah menjadi penerima bansos BLT ataupun belum terdaftar.

Cara Cek dari Aplikasi Cek Bansos Kemensos

Bila Anda ingin mengecek nama Anda sebagai penerima bansos BLT, maka Anda bisa mendownload aplikasi Cek Bansos Kemensos. Ini adalah aplikasi resmi dari pemerintah untuk mengecek penerima bansos.

Jika nama Anda muncul di aplikasi ini, maka Anda terdaftar sebagai penerima bansos BLT dan bisa mencairkan dana senilai Rp900.000.

Berikut cara mengecek bansos melalui aplikasi Kemensos:

1. Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos
2. Login pakai akun yang sudah diverifikasi
3. Pilih menu "Cek Bansos"
4. Masukkan data wilayah domisili dengan benar
5. Ketik nama lengkap sesuai KTP
6. Klik "Cari Data" untuk melihat hasil pengecekan

Pemerintah mengimbau kepada masyarakat penerima bansos BLT untuk menggunakan uang tersebut membeli kebutuhan pokok dan digunakan untuk kegiatan produksi atau memulai bisnis kecil-kecil baru. Sebab, pemerintah berharap bantuan tersebut bisa membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.