Kalau semester 2 ini masih ada sekitar Rp80 triliun, kayak sekarang ini, kita rasa sih masih bagus ya sektor perunggasan

Jakarta (ANTARA) - Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Andreas Kristo Saragih mengatakan profitabilitas sektor perunggasan (poultry) di Indonesia diprediksi membaik dengan adanya program Makan Bergizi Gratis yang bertindak sebagai pendorong pemulihan permintaan ayam.

Andreas menjelaskan hingga bulan Mei 2026, secara kumulatif penyerapan anggaran MBG mencapai Rp88 triliun dengan ekspektasi hingga akhir tahun lebih dari dua kali lipat. Dengan angka ini, Andreas mengatakan sektor perunggasan akan diprediksi terus membaik dengan dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat dan jumlah dapur MBG yang semakin naik.

“Kalau semester 2 ini masih ada sekitar Rp80 triliun, kayak sekarang ini, kita rasa sih masih bagus ya sektor perunggasan. Dari sisi penerimanya kalau kita lihat memang meskipun di spending di bulan Mei itu turun, tapi kan jumlah penerimanya justru naik, ini new beneficiary, penerimanya. Jumlah dapurnya juga sama, ikut naik,” kata Andreas dalam acara Media Day Mirae Asset di Jakarta, Senin.

Andreas mengatakan sektor perunggasan juga semakin baik lantaran setelah ada program MBG dan adanya peningkatan jumlah SPPG mencapai 29 ribu dapur. Pemerintah juga menanamkan investasi untuk mencapai kesejahteraan produksi ayam dari daerah.

Tercatat 60 persen pasokan ayam masih didominasi datang dari Pulau Jawa. Maka itu pemerintah melakukan investasi Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan juga cold storage di Sumatera, Kalimantan dan Papua untuk menjaga pasokan ayam tidak terpusat hanya dari pulau Jawa.

Hal ini juga akan mendorong tingkat konsumsi ayam per kapita di Indonesia yang naik sebesar 5 persen setiap tahun, namun masih jauh di bawah konsumsi ayam per kapita negara Asean lainnya seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina yang di atas 10-30 persen per kapita.

Investasi pemerintah di sektor perunggasan ini akan memiliki dampak pemerataan sentra produksi ayam dan telur, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan petani, terciptanya stabilitas harga ayam dan telur dan kontribusi dalam bagi BUMN.

Dengan stabilnya pasokan ayam dan adanya program MBG, diharapkan pemusnahan (culling) ayam dapat berkurang di 2026 dan peternak bisa membeli bibit (DOC) dengan harga murah.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini

Semarang (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kesepakatan itu dituangkan dalam "Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis" yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.

"Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di sela acara.

Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut, yakni pertama, menu MBG di Jateng akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu.

Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.

Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jateng dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26.000 per kilogram, dan daging ayam karkas Rp35.000 per kg atau setara Rp20.000 per kg berat hidup.

Skema tersebut, kata tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Jateng, merupakan bagian dari penataan program MBG di Jateng agar berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.

"SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan, dan pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.

"Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jateng. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jateng," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyebutkan bahwa kesepakatan itu menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.

Hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jateng, serta pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.

'Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam," katanya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jateng Suwardi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.

"Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I mengembangkan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, Sulawesi Selatan guna mendukung pasokan telur nasional sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan proyek tersebut telah memasuki tahap awal pembangunan melalui kegiatan groundbreaking yang dilaksanakan di Bone, Sulawesi Selatan.

"Kita ada program peternakan ayam terintegrasi di Bone. Kita sudah groundbreaking di sana. Nanti harapannya telur-telurnya (yang diproduksi) bisa membantu proses pemenuhan kebutuhan telur di MBG," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut Aris, pengembangan peternakan ayam terintegrasi tersebut dirancang mencakup seluruh rantai usaha mulai dari pembibitan, pembesaran ayam petelur, hingga produksi telur.

PTPN I berharap hasil produksi telur dari kawasan peternakan tersebut nantinya dapat diserap oleh program MBG guna mendukung kebutuhan pangan bergizi masyarakat.

Aris menjelaskan kapasitas produksi yang sedang dipersiapkan cukup besar dengan populasi mencapai ribuan ekor ayam petelur, meski angka pasti masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut.

Pengembangan usaha perunggasan itu menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis PTPN I yang tidak hanya berfokus pada komoditas perkebunan, tetapi juga sektor peternakan.

Ia mengatakan kebutuhan telur nasional masih memiliki ruang pertumbuhan, terutama di wilayah luar Pulau Jawa yang membutuhkan tambahan pasokan untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Aris, kondisi surplus produksi ayam dan telur yang kerap terjadi lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa, sedangkan sejumlah wilayah lain masih memerlukan pasokan tambahan.

Baginya keberadaan program MBG berpotensi meningkatkan penyerapan telur sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat produsen.

Dalam menjalankan proyek tersebut, PTPN I menerapkan pola kemitraan dengan menggandeng perusahaan swasta dan PT Berdikari, BUMN yang bergerak di bidang peternakan terintegrasi, guna memanfaatkan pengalaman serta teknologi perunggasan yang dimiliki mitra.

Melalui skema tersebut, PTPN I berperan menyediakan lahan pengembangan, sementara mitra usaha bertanggung jawab menjalankan operasional peternakan dan penerapan teknologi produksi modern.

Aris menilai model kemitraan penting diterapkan karena perusahaan masih dalam tahap belajar dan beradaptasi untuk mengembangkan bisnis perunggasan secara berkelanjutan dan kompetitif.

Ke depan, PTPN I berharap proyek peternakan ayam terintegrasi di Sulawesi Selatan dapat menjadi model pengembangan usaha yang memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program MBG.

Aris menambahkan, PTPN I tidak hanya mengembangkan peternakan ayam petelur terintegrasi di Bone, tetapi juga menyiapkan proyek serupa di Lampung untuk memperluas kapasitas produksi.

Pengembangan di Lampung akan dilakukan melalui skema yang sama yakni kemitraan bersama PT Berdikari dan pihak swasta.

"Jadi ada di Lampung maupun di Sulawesi. Sama-sama dengan Berdikari dan sama dengan swasta, tiga pihaklah kerja sama," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membengkak dari 2.000 menjadi 8.617 titik.

“Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Kamis.

Zulhas menyampaikan penambahan tersebut juga menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab 6.138 titik SPPG sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain pembengkakan dapur MBG di wilayah 3T, Zulhas juga mengungkapkan penambahan dapur MBG di wilayah aglomerasi sebanyak 6.877 titik.

“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada kenaikan 6.877 titik,” ujar Zulhas.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Berbagai kasus pembengkakan tersebut lantas menjadi masalah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Zulhas pun mengatakan perlu waktu selama 1 bulan untuk menata kembali Program MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21 ribu titik, sehingga Pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

“Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik SPPG,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat agenda "Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil" yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Sebanyak 21 ribu titik SPPG tersebut rencananya dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Zulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual-beli titik SPPG.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Oleh karena itu, Menko Pangan menegaskan, Pemerintah akan melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini,” ujar Zulhas.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam satu bulan.

“Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Dalam satu bulan, Zulhas berkomitmen untuk menata dan membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah-sekolah penerima MBG, membenahi kualitas dapur, hingga melakukan verifikasi ihwal laporan penerima manfaat dari MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Penataan ulang program MBG merupakan respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang berlangsung selama pelaksanaan program tersebut.

Berbagai permasalahan program MBG itu, tutur Zulhas, telah menuai perhatian Presiden Prabowo Subianto.

“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan hak kesejahteraan bagi petani yang memproduksi pangan.

"Kita ingin memprioritaskan pangan, dan juga swasembada pangan itu menyangkut hak rakyat dan petani," katanya saat menghadiri peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 di Jambi, Selasa.

Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Ia mengatakan upaya mencapai swasembada pangan bukan semata-mata persoalan produksi, tetapi juga menyangkut kepentingan rakyat secara luas.

Transformasi sektor pangan, kata dia, terus dilakukan melalui penataan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan di bidang pangan.

Pemerintah dalam kurun waktu satu setengah tahun telah menerbitkan 33 regulasi yang terdiri atas Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), dan Keputusan Presiden (Kepres).

Menurut dia, berbagai regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem pangan, termasuk penguatan kesejahteraan petani.

Zulhas juga menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

"Kota Jambi memiliki sejarah panjang dan terus menunjukkan perkembangan yang positif," kata dia.

Ia turut mengapresiasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

Sejumlah program nasional seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah berjalan selaras dengan agenda pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Sementara Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan terima kasih kepada Menko Bidang Pangan atas kehadiran yang menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan pada momentum penting peringatan HUT Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya lebih efisien dengan menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi.

Ia menyampaikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagian besar dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) justru dibangun di daerah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 15 persen.

“Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Jadi saya berharap, karena ini datanya dari pemerintah sendiri, itu sebaiknya jadi acuan untuk meningkatkan kualitas implementasi MBG, apalagi di tengah situasi dimana pemerintah juga punya keterbatasan fiskal,” kata Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Selasa.

Dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026, ia menunjukkan hasil riset Harvard mengenai sebaran SPPG di 485 kabupaten/kota dengan membandingkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Per Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari BPS dan data jumlah SPPG dari BGN per 1.000 anak penerima manfaat di setiap kabupaten/kota.

Menurut riset tersebut, Kota Kediri, Kota Metro, Kota Blitar, dan Kota Magelang memiliki proporsi SPPG per 1.000 anak penerima manfaat di atas 0,6, dengan masing-masing prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 9,94 persen, 8,96 persen, 8,16 persen, dan 12,36 persen.

Sementara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai keduanya memiliki proporsi jumlah SPPG mendekati 0, dengan prevalensi ketidakcukupan pangan masing-masing menembus 43,15 persen dan 48,28 persen.

Burhanuddin mengatakan, kondisi tersebut memicu adanya kecemburuan antarkelompok masyarakat, terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, seperti yang terlihat pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik. Publik menilai program tersebut seharusnya ditargetkan hanya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam survei yang diselenggarakan oleh pihaknya tersebut, tingkat persetujuan (approval)masyarakat terhadap penyelenggaraan MBG masih di atas 50 persen, tapi tingkat kepuasan menurun.

“Justru di kalangan yang merasa pendapatannya rendah itu yang paling tidak setuju MBG. Dalam ilmu politik, ada yang disebut dengan istilah teori deservingness (merasa berhak). Jadi orang miskin itu merasa ‘Kamilah yang paling berhak mendapatkan MBG, kenapa yang kaya dapat?’,” jelasnya.

Persetujuan masyarakat juga semakin rendah seiring dengan peningkatan kelompok usia dari peserta survei. Selain itu, tingkat kepuasan terhadap program MBG juga rendah di kalangan masyarakat yang menganggap anggarannya terlalu besar sehingga membebani fiskal pemerintah.

Senada dengan Burhanuddin Muhtadi, Ekonom senior Raden Pardede menyoroti anggaran MBG yang dinilai terlalu besar dan menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Padahal, lanjut dia, program tersebut bisa memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, termasuk perbaikan gizi serta peningkatan aktivitas ekonomi.

Ia mengatakan, MBG berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) di sektor pertanian, peternakan, makanan dan minuman, hingga logistik.

“Tentu harapan kita adalah bahwa dia (program MBG) harus dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak ada (pemborosan) macam-macam. Tidak ada harga kaos kaki yang mahal, contohnya itu,” ujar Raden Pardede.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem rantai pasok SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Polri,

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Polres Metro Bekasi menebar 10.000 benih ikan lele di atas lahan kolam budidaya internal milik kepolisian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan program pemenuhan gizi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di area Mapolsek Tarumajaya, Kampung Sungai Atap nomor 8, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini dihadiri sejumlah pejabat utama di lingkup Polres Metro Bekasi.

"Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem rantai pasok SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Polri," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Sumarni di Cikarang, Minggu.

Ia menjelaskan, program budidaya ikan lele ini memiliki nilai strategis dalam mendukung rantai pasok kebutuhan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya untuk memasok bahan baku unit dapur dan layanan operasional SPPG Polri.

Selain menjadi sumber protein hewani yang mudah dibudidayakan dan memiliki masa panen relatif cepat, keberadaan kolam ikan lele ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, program ini juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar melalui keterlibatan aktif para kelompok tani, Karang Taruna, Bhayangkari hingga pelaku UMKM pangan di wilayah setempat.

"Dengan begitu akan membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi," katanya.

Sumarni mengaku Polres Metro Bekasi dalam sebulan terakhir sudah aktif menyalurkan bahan baku makanan untuk dapur SPPG milik kepolisian yang berada di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat.

Bahan baku pangan tersebut berasal dari areal budidaya seluas 20.000 meter persegi di Kampung Bagedor, Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong mencakup tambak udang, kolam ikan bandeng, mujair dan nila serta kandang peternakan ayam petelur dan kambing.

"Dari kawasan tersebut, 15.000 ekor ikan bandeng dan 21.000 ekor ikan mujair serta nila telah dibudidayakan untuk mendukung kebutuhan pangan SPPG," katanya.

Selain itu, dua kandang ayam petelur berkapasitas masing-masing 1.000 ekor mampu menghasilkan ratusan butir telur setiap hari yang disalurkan secara rutin ke SPPG Jayamukti setiap dua hari sekali.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

MBG bisa menjadi bantalan pasar. Ketika produksi telur melimpah dan harga turun, negara hadir melalui penyerapan untuk menjaga keseimbangan harga dan melindungi peternak

Jakarta (ANTARA) - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Imamudin Yuliadi menilai peningkatan konsumsi telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membantu menahan dampak kelebihan produksi telur ayam ras di tingkat peternak.

Peningkatan konsumsi telur dalam Program MBG dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu peternak ayam petelur yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi penurunan harga di tingkat produsen akibat kelebihan produksi.

“Program MBG bisa menjadi bantalan pasar. Ketika produksi telur melimpah dan harga turun, negara hadir melalui skema penyerapan untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi peternak,” kata Prof Imamudin dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mendorong optimalisasi penggunaan telur dalam menu MBG sebagai bagian dari strategi menjaga harga telur ayam ras tetap stabil di tingkat peternak.

Lebih lanjut ia mengatakan apabila penyerapan telur melalui MBG mampu memberi dampak positif maka hal yang sama dapat terjadi pada komoditas lain seperti beras, sayuran, garam, bumbu dapur, hingga daging.

“Kalau fenomena telur bisa terjadi, berarti komoditas lain juga bisa ikut bergerak. Ini sinyal positif sebuah program. Dari sisi ekonomi, ada multiplier effect yang nyata,” katanya.

Dampak tersebut dinilai penting karena Program MBG dapat menjadi penghubung antara kebutuhan gizi siswa dengan penguatan ekonomi rakyat melalui penyerapan produk lokal dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM.

Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan komunikasi yang lebih kuat kepada pasar agar pelaksanaan MBG tidak justru memunculkan spekulasi baru terkait potensi kenaikan harga bahan pokok akibat meningkatnya permintaan bahan pangan secara nasional.

Menurut dia, dampak ekonomi MBG tidak bisa digeneralisasi karena setiap daerah memiliki karakter pasar yang berbeda. Di sejumlah wilayah dengan basis produksi kuat, program ini justru berpotensi memperkuat ekonomi lokal. Sebaliknya, di daerah dengan pasokan terbatas, perlu mitigasi agar tidak terjadi distorsi harga.

Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat seperti perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal.

Evaluasi tersebut perlu mencakup rantai pelaksanaan dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga makanan sampai ke tangan siswa.

Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui titik-titik rawan yang dapat mengganggu mutu program maupun efisiensi anggaran.

Selain aspek teknis, kajian akademik juga dibutuhkan untuk mengukur dampak multiplier effect MBG terhadap peningkatan pendapatan petani, nelayan, pedagang pasar, hingga UMKM.

“Kalau dikelola benar, manfaat MBG bukan hanya untuk siswa. Program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu lebih aktif menjelaskan dampak ekonomi program kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi liar, termasuk soal tudingan bahwa MBG memperbesar utang negara.

“Masyarakat butuh penjelasan yang rasional. Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan baik, masyarakat pasti merespons positif,” ujarnya.

Menurut dia, isu utang negara harus ditempatkan dalam konteks kebijakan fiskal nasional.

“Fenomena utang itu realitas negara berkembang karena kita menganut politik defisit anggaran. Pertanyaannya bukan ada atau tidak ada utang, tapi defisit itu dialokasikan untuk apa dan dampaknya apa bagi masyarakat,” katanya.

Ia menilai logika masyarakat sebenarnya sederhana: pemerintah cukup menunjukkan bukti manfaat program.

“Kalau ada tuduhan MBG memperbesar utang maka jawabannya harus berbasis data. Sejauh mana MBG meningkatkan kesehatan siswa, konsentrasi belajar, prestasi belajar, kesehatan fisik, lalu sejauh mana program ini menyerap komoditas lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Itu yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujarnya.

Karena itu, MBG dinilai tidak bisa berjalan sendiri. Program itu membutuhkan sinergi lintas sektor agar manfaatnya maksimal.

“Program ini harus dikolaborasikan dengan sektor lain. Harus ada kesamaan persepsi dan langkah bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, kampus, dan masyarakat agar dampaknya lebih besar,” katanya.

Ia menilai kolaborasi itu dinilai penting, untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan dan menjaga efisiensi distribusi.

Dengan komunikasi publik yang kuat, pengawasan ketat, serta sinergi lintas sektor, MBG dinilai berpotensi menjadi salah satu program strategis nasional yang bukan hanya meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa hingga tingkat nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026