REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai implementasi Local Currency Transaction (LCT), penguatan orientasi ekspor, diversifikasi rantai pasok, serta efisiensi operasional menjadi langkah efektif untuk memitigasi tekanan akibat fluktuasi kurs terhadap sektor industri. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/6/2026), menyampaikan salah satu strategi yang perlu diperkuat adalah diversifikasi rantai pasok (supply chain) agar industri tidak bergantung pada satu negara pemasok.

Langkah ini dapat dilakukan dengan mencari alternatif pemasok dari negara yang memiliki biaya produksi lebih kompetitif sekaligus meningkatkan penggunaan komponen dan bahan baku dalam negeri.

Selain itu, penerapan Local Currency Transaction (LCT) dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.

Melalui skema ini, menurut dia, perdagangan dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra seperti Jepang, China, maupun Thailand.

“Dorong transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra, seperti Jepang, China, atau Thailand untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS,” ujar Esther.

Di sisi lain, Esther melihat pelemahan nilai tukar juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat kinerja ekspor nasional.

Menurut dia, produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional sehingga berpotensi meningkatkan daya saing dan permintaan dari pembeli luar negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) memperkuat efisiensi proses internal di tengah tuntutan industri logistik yang semakin kompetitif. Perusahaan melatih pekerja lintas fungsi untuk memperbaiki alur bisnis dan meningkatkan kinerja operasional melalui simulasi Lean Six Sigma yang digelar di Pelindo Tower, Jakarta, pada awal April.

Sebanyak 22 pekerja mengikuti pelatihan yang difokuskan pada pemahaman proses bisnis secara menyeluruh. Peserta dilatih mengidentifikasi titik inefisiensi serta menyusun perbaikan berbasis data.

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko SPSL Herman Susilo mengatakan, penguatan SDM menjadi kunci dalam menjaga daya saing perusahaan. “Pengembangan kapabilitas SDM merupakan fondasi utama dalam mendorong transformasi perusahaan. Kami ingin membangun budaya kerja yang tidak hanya berfokus pada eksekusi, tetapi juga pada kemampuan untuk terus beradaptasi, berinovasi, bekerjasama dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan di seluruh lini proses bisnis,” kata Herman, Senin (13/4/2026).

Melalui pendekatan Lean Six Sigma, perusahaan mendorong pengambilan keputusan berbasis proses dan data. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga kualitas layanan.

Herman menambahkan, pemahaman end-to-end terhadap proses bisnis penting untuk menghasilkan solusi yang terintegrasi. “Melalui berbagai program pengembangan seperti ini, kami mendorong setiap Insan Perusahaan untuk memperkuat sinergi dan memiliki pemahaman end-to-end terhadap proses bisnis, sehingga mampu menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan atas setiap tantangan dalam bisnis,” kata Herman.

SPSL menilai penguatan kapabilitas SDM menjadi faktor penting untuk menjaga kinerja di tengah dinamika industri logistik. Perusahaan juga menargetkan peningkatan efisiensi sebagai upaya memperkuat daya saing dan layanan logistik terintegrasi berbasis pelabuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan ketentuan satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut dimulai pada 1 April 2026 sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional.

Kebijakan ini diberlakukan di tengah upaya untuk efisiensi energi dan penyesuaian terhadap dinamika global. Namun, pemerintah menegaskan bahwa implementasinya tidak berlaku untuk seluruh sektor, karena sejumlah layanan publik dan sektor strategis tetap menjalankan aktivitas kerja secara langsung dari kantor.

Menanggapi kebijakan tersebut, Indra seorang driverojek online (ojol) mengaku tidak begitu khawatir dengan kebijakan tersebut, apalagi hanya satu hari dalam sepekan.

“Kalau kami masih mau lihat dulu nanti dampaknya seperti apa. Kalau dibandingkan dengan dulu zaman Covid saja cuman kami ojol yang boleh jalan ibaratnya, walaupun mungkin kondisinya beda juga. Tetapi kalau sekarang belum berasa pengaruhnya ke kami, terus juga hanya seminggu sekali. Harapannya, apa pun kebijakannya jangan sampai memberatkan bagi kami, karena kekhawatiran kami sebenarnya banyak sekali, belum lagi isu BBM naik walaupun tidak naik. Tapi Alhamdulillah kalau sekarang masih aman lah untuk pemasukan sehari-hari,” ungkapnya saat ditemui Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Dari sisi pengusaha, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan bahwa pada prinsipnya HIPMI memahami bahwa kebijakan WFH satu hari dalam seminggu merupakan langkah darurat yang cukup rasional di tengah kenaikan harga energi global dan risiko gangguan pasokan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Bagi dunia usaha, kebijakan ini bisa membantu mengurangi biaya transportasi, konsumsi BBM, biaya operasional kantor, hingga kemacetan di kota-kota besar. Namun implementasinya tentu tidak bisa disamaratakan untuk semua sektor.

Menurutnya, sektor yang berbasis administrasi, jasa profesional, teknologi, keuangan, konsultan, pemasaran, kreatif, dan sebagian retail modern relatif lebih mudah menerapkan WFH karena aktivitasnya bisa dilakukan secara digital.

Sementara itu, sektor manufaktur, logistik, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan, makanan-minuman, kesehatan, hospitality, dan layanan publik tentu tetap membutuhkan kehadiran fisik sehingga WFH harus lebih fleksibel dan tidak boleh mengganggu produktivitas maupun pelayanan.

“Menurut kami, penerapan WFH di sektor swasta sebaiknya berbasis kebutuhan masing-masing industri,” katanya.

Misalnya, perusahaan dapat menerapkan WFH bergilir untuk fungsi back office; mengurangi perjalanan dinas dan rapat tatap muka yang tidak mendesak; memaksimalkan meeting virtual; menerapkan jam kerja fleksibel untuk mengurangi puncak kemacetan; dan memperkuat digitalisasi proses bisnis.

“Kebijakan ini juga harus diposisikan sebagai bagian dari paket penghematan energi yang lebih luas, bukan solusi tunggal. Karena konsumsi BBM nasional bukan hanya berasal dari mobilitas pekerja kantoran, tetapi juga logistik, transportasi barang, industri, dan sektor lain,” katanya.

Lebih lanjut, Anggawira menambahkan agar momentum ini justru digunakan pemerintah untuk mempercepat kebijakan yang lebih struktural seperti penguatan transportasi publik, percepatan kendaraan listrik, penggunaan jargas dan LNG domestik, pembangunan PLTS atap, serta subsidi energi yang lebih tepat sasaran.

“Jadi HIPMI melihat WFH seminggu sekali dapat menjadi langkah sementara yang positif, selama implementasinya fleksibel, tidak mengganggu aktivitas usaha, dan dibarengi dengan kebijakan energi lain yang lebih komprehensif,” ungkapnya.

Melalui kebijakan ini, potensi penghematan negara dari kebijakan ini bahkan diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun dari sisi kompensasi BBM, dengan potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat yang jauh lebih besar.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai kebijakan ini bisa berdampak positif, tapi tidak bisa diterapkan secara sama rata.

“Dari perspektif serikat pekerja, kami memandang anjuran WFH satu hari dalam seminggu sebagai langkah yang memiliki niat baik, khususnya dalam upaya penghematan BBM serta mengurangi beban mobilitas harian pekerja. Kebijakan ini juga berpotensi menekan kemacetan dan memberikan ruang efisiensi bagi sebagian pekerja. Namun, kami perlu menekankan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor,” terangnya.

Menurutnya, banyak jenis pekerjaan, terutama di sektor manufaktur, layanan, dan pekerjaan lapangan, yang secara karakter tidak memungkinkan WFH. Karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan keadilan antar pekerja agar tidak menimbulkan kesenjangan.

Selain itu, Aspirasi juga memberikan beberapa catatan kritis. Pertama, bahwa WFH berpotensi memindahkan sebagian beban biaya operasional dari perusahaan ke pekerja, seperti listrik, internet, dan fasilitas kerja. Di sisi lain, tanpa pengaturan yang jelas, WFH juga dapat menyebabkan jam kerja menjadi tidak terkontrol dan berisiko meningkatkan beban kerja terselubung.

“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya bersifat anjuran, tetapi diikuti dengan panduan yang jelas dan perlindungan bagi pekerja. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi terkait batasan jam kerja, hak atas biaya penunjang kerja, serta mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Yang tidak kalah penting, Aspirasi juga mendorong adanya dialog sosial yang melibatkan serikat pekerja dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ini, sehingga implementasinya lebih adil, realistis, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak struktur organisasi Lembaga National Single Window (LNSW), sebagai upaya perkuat ekosistem logistik nasional dan mengakselerasi layanan pemerintah berbasis elektronik di tengah dinamika ekonomi global.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja LNSW yang diteken Purbaya pada 8 Desember 2025 dan diundangkan 18 Desember 2025. Beleid anyar ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PMK No. 78/PMK.01/2022.

Dalam pertimbangannya, Menkeu menegaskan bahwa restrukturisasi ini mendesak dilakukan untuk merespons perubahan lingkungan strategis global serta kebutuhan untuk mendongkrak daya saing dan kinerja logistik nasional.

"Adanya dinamika perubahan lingkungan strategis global dan penambahan penugasan kepada organisasi, serta untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, dan iklim ekosistem investasi, serta mendukung kemudahan berusaha, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga National Single Window," bunyi poin pertimbangan beleid tersebut, dikutip Jumat (19/12/2025).

Pergeseran Pendekatan Proses Bisnis

Perubahan paling mencolok terlihat pada transformasi Direktorat Efisiensi Proses Bisnis. Jika dalam regulasi lama (PMK 78/2022) pembagian tugas berbasis pada alur perdagangan (Subdirektorat Ekspor dan Subdirektorat Impor) maka kini pemerintah mengubahnya menjadi berbasis fungsi layanan.

Berdasarkan Pasal 23 PMK 86/2025, direktorat tersebut kini membawahi tiga subdirektorat yang lebih spesifik: Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Fasilitas; Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Perizinan; dan Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Logistik.

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak lagi hanya melihat Single Window sekadar pintu ekspor-impor, melainkan fokus pada simplifikasi berdasarkan jenis layanan seperti fasilitas fiskal/prosedural dan perizinan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 27 dan Pasal 31.

Pemekaran Divisi Teknologi Informasi

Direktorat Teknologi Informasi juga mengalami pemekaran. Dalam Pasal 38, jumlah subdirektorat ditambah dari tiga menjadi empat unit.

Pemerintah memisahkan fungsi pengembangan sistem menjadi dua unit terpisah, yakni Subdirektorat Pengembangan Sistem Fasilitas dan Perizinan serta Subdirektorat Pengembangan Sistem Logistik. Sebelumnya, fungsi ini disatukan dalam satu wadah Subdirektorat Pengembangan Sistem.

Pemisahan ini menegaskan prioritas LNSW untuk membangun arsitektur sistem logistik yang lebih tangguh dan terintegrasi, yang mana tugas spesifik pengembangan sistem logistik ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 47.

Penguatan Kepatuhan Internal

Di level kesekretariatan, LNSW kini memiliki struktur yang lebih gemuk untuk menjamin akuntabilitas. Sesuai Pasal 8, Sekretariat yang tadinya hanya terdiri dari dua bagian, kini dipecah menjadi tiga bagian.

Kementerian Keuangan membentuk unit baru, yakni Bagian Kepatuhan Internal, Hukum, dan Komunikasi dan Layanan Informasi. Unit ini secara spesifik akan menangani pemantauan pengendalian intern, advokasi hukum, hingga strategi komunikasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

"Pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru di lingkungan LNSW berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan," jelas Pasal 82 yang mengatur masa pengalihan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT DAnS Multi Pro (DAnS), perusahaan penyedia solusi teknologi informasi asal Indonesia, resmi meraih CMMI® Maturity Level 5, level tertinggi dalam salah satu standar global yang menilai kapabilitas organisasi untuk meningkatkan kinerja proses bisnis.

CMMI® (Capability Maturity Model Integration)merupakan model kinerja global berorientasi pada hasil yang membantu organisasi menyelaraskan proses dengan objektif bisnis, meningkatkan kapabilitas, serta mengoptimalkan kinerja secara keseluruhan. Appraisal yang diberikan kepada DAnS mencakup unit organisasi “Solution and Delivery,” yang berfokus pada pengembangan solusi dan implementasi layanan bagi berbagai klien korporasi. Hasilnya telah dipublikasikan secara resmi oleh CMMI® Institute melalui tautan berikut:https://pars.cmmiinstitute.com/appraisals/77487/details.

DAnS menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang meraih level tertinggi CMMI® High Maturity untuk area software development dan services secara bersamaan. Pencapaian ini diberikan setelah DAnS menjalani proses appraisal yang ketat dan komprehensif oleh tim asesor independen yang disetujui ISACA, organisasi pengelola CMMI® Institute.

Bagi DAnS, appraisal prestisius ini bukan sekadar pencapaian, melainkan bagian dari perjalanan panjang transformasi internal. Selama lebih dari satu dekade, perusahaan ini membangun sistem kerja yang terukur, budaya kolaboratif, serta pendekatan continuous improvement yang kini menjadi DNA di setiap proyek, menunjukkan bahwa seluruh proses pengembangan dan layanan DAnS telah terprediksi, terukur, dikendalikan secara statistik, dan terus ditingkatkan berbasis data kinerja nyata.

“Pencapaian Level 5 CMMI® ini menjadi milestone strategis bagi DAnS dan menegaskan komitmen kami untuk memberikan kualitas kelas dunia dalam setiap solusi teknologi yang kami bangun dan kelola,” ujar Aan Kurniawan, Direktur Utama & Co-Founder DAnS Multi Pro.

“Hal ini memperkuat posisi kami dalam mendampingi enterprise di berbagai industri dengan standar kualitas global, terutama pada proyek-proyek berskala besar dan mission-critical.”

Perjalanan Menuju Level 5: Dari Komitmen Menjadi Kapabilitas

Pada tahun 2022, DAnS meraih CMMI® Maturity Level 3 untuk area Software Development. Pencapaian ini menandakan bahwa proses kerja perusahaan telah terdokumentasi, terstandar, dan dijalankan secara konsisten di seluruh lini organisasi.

Tiga tahun kemudian, sebagai wujud komitmen terhadap kualitas dan efisiensi berkelanjutan, DAnS melangkah lebih jauh dengan meraih CMMI® Maturity Level 5 - level high-maturity yang menekankan kemampuan organisasi untuk melakukan optimalisasi proses secara menyeluruh. Pada level ini, organisasi telah mencapai tingkat kematangan tertinggi (optimizing level), di mana peningkatan proses dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pemahaman kuantitatif terhadap tujuan bisnis dan kebutuhan kinerja.

Keberhasilan ini dicapai melalui kolaborasi dengan mitra strategis, KPMG India, yang membantu dalam proses appraisal dan pengembangan kapabilitas organisasi. Penerapan Level 5 CMMI® memperkuat kapabilitas DAnS dalam beberapa dimensi kunci:

• Konsistensi mutudalam software development dan managed services pada lingkungan dengan risiko dan kompleksitas tinggi
• Pengambilan keputusan berbasis data dan statistikuntuk kualitas, produktivitas, risiko, kapasitas, dan reliabilitas
• Continuous process improvementyang terukur, bukan hanya sesuai prosedur
• Kesiapan ekspansi globalmelalui pemenuhan standar mutu internasional yang diakui dunia

Pencapaian ini menegaskan kapabilitas DAnS dalam menjaga kualitas, produktivitas, dan perbaikan proses berkelanjutan. DAnS menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim internal, mitra konsultan, serta klien strategis yang turut mendukung perjalanan perbaikan proses hingga mencapai level tertinggi ini.

Membangun Kualitas Melalui Continuous Improvement

Dalam setiap langkahnya, DAnS berfokus pada penguatan kompetensi inti di bidang Software Development, IT Consultancies, UI/UX Design, Quality Assurance, serta Data & AI. Pendekatan ini memastikan setiap deliverable yang dihasilkan memiliki kualitas, keamanan, dan reliabilitas yang terus meningkat.

Keberhasilan tersebut tercermin dari kepercayaan berbagai klien nasional dan regional seperti Telkomsel, Telkomsigma, Honda Thailand, Jasa Raharja, Jasa Raharja Putera, dan BRI, yang telah mempercayakan beragam proyek transformasi digital kepada DAnS. Bagi DAnS, Continuous Improvement bukan sekadar metode kerja, melainkan budaya yang memastikan setiap solusi menjadi lebih matang dari sebelumnya.

Menuju Visi Asia Pasifik

Dengan pencapaian Level 5 CMMI®, DAnS kini memantapkan langkah untuk memperluas jangkauan regional ke pasar Asia Pasifik, sejalan dengan visinya menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengembang perangkat lunak dan konsultan IT terbesar di kawasan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tren pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan.

Tak hanya terbatas pada sektor teknologi informasi, kini berbagai industri seperti keuangan, telekomunikasi, kesehatan, hingga layanan publik mulai mengadopsi teknologi ini untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Pascapandemi, kebutuhan terhadap solusi digital dan otomatisasi proses bisnis meningkat pesat.

canva.com Ilustrasi artificial intelligence (AI).

Perusahaan-perusahaan mulai memanfaatkan AI untuk memahami konteks interaksi pelanggan, memberikan respons lebih cepat, dan melakukan analisis data secara real-time.

AI pun kian menjadi fondasi penting dalam transformasi digital di sektor layanan pelanggan.

Menjawab tren tersebut, PT Intelix Global Crossing (eCentrix Group) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan AI Rudder, perusahaan penyedia solusi Conversational AI berbasis suara (AI Voice).

Kolaborasi ini difokuskan pada integrasi teknologi AI ke dalam ekosistem produk Intelix seperti Contact Center, Loan Collection, dan Customer Relationship Management (CRM), serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi internal.

“Selama lebih dari 20 tahun, Intelix telah mendukung transformasi digital di berbagai industri di Indonesia. Kami melihat bagaimana ekspektasi pelanggan terus berkembang, mereka menginginkan layanan yang lebih cepat, personal, dan efisien. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kita harus berinovasi, dan kuncinya ada pada AI,” ujar Eka, Chief Executive Officer eCentrix (PT Intelix Global Crossing), dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/20245).

Kolaborasi Intelix dan AI Rudder didasarkan pada empat pilar utama, yakni kolaborasi teknologi, pengembangan SDM, peningkatan nilai pelanggan, dan penguatan komunitas AI.

SHUTTERSTOCK/NUTTAPONG PUNNA Ilustrasi Artificial Intelligence

Melalui sinergi ini, kedua pihak berharap dapat menghadirkan interaksi pelanggan berbasis AI yang lebih cerdas, efisien biaya, serta mudah diadopsi lintas sektor seperti perbankan, asuransi, multifinance, dan layanan publik.

“Melalui kemitraan ini, kami menggabungkan teknologi Conversational AI milik AI Rudder dengan solusi eCentrix untuk menciptakan interaksi pelanggan yang lebih cerdas dan berdampak. Kami percaya, ketika teknologi hebat bertemu dengan orang-orang hebat, transformasi yang bermakna akan terjadi,” tambah Eka.

Dari sisi AI Rudder, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada integrasi teknologi, tetapi juga pada pembangunan ekosistem yang mendukung percepatan adopsi AI di Indonesia.

Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara teknologi, manusia, dan komunitas.

“Saat ini banyak organisasi menghadapi berbagai tantangan, dan di sinilah peran manusia serta teknologi menjadi sangat penting. Kami di AI Rudder merasa terhormat dapat menjadi bagian dari kolaborasi ini sebagai mitra penyedia teknologi,” ujar Julian, Channel Director AI Rudder.

“Melalui kemitraan dengan Intelix, saya yakin kita dapat melangkah lebih jauh. Ada banyak energi positif dalam kerja sama ini, dan kami percaya kita berada di jalur yang tepat untuk mempercepat penerapan AI di Indonesia melalui pendekatan Technology + People + Community Empowerment,” lanjutnya.

Selain menghadirkan solusi teknologi, Intelix dan AI Rudder juga menegaskan komitmen dalam pengembangan talenta digital dan peningkatan literasi masyarakat terhadap pemanfaatan dan etika AI.

Langkah ini sejalan dengan upaya nasional untuk membangun masyarakat digital yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

Dengan sinergi ini, kedua perusahaan optimistis dapat memperkuat ekosistem AI di Indonesia dan menghadirkan masa depan interaksi pelanggan yang lebih cerdas, efisien, dan berorientasi pada nilai.