Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan sesi I pada Jumat (26/6) di zona merah. IHSG turun 163,92 poin atau 2,73 persen ke level 5.835.

Mengutip RTI Business, IHSG dibuka di level 6.010. Sepanjang sesi I, indeks sempat menyentuh level tertinggi 6.045 dan level terendah 5.830.

Sebanyak 91 saham menguat, 593 saham melemah, dan 123 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.232,52 triliun.

Volume perdagangan mencapai 11,70 miliar saham dengan nilai transaksi Rp6,39 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 933.351 kali.

Investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp299 miliar di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing mencatat jual bersih Rp201,10 miliar, sementara di pasar negosiasi dan tunai juga mencatat jual bersih Rp97,90 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 22,6 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 73,06 persen atau sekitar 16,8 miliar saham. Sementara investor asing menyumbang 26,94 persen atau sekitar 5,8 miliar saham.

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp13,6 triliun, investor domestik berkontribusi 56,83 persen atau sekitar Rp7,9 triliun. Adapun investor asing mencatat porsi 43,17 persen atau sekitar Rp5,7 triliun.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.703.523 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 76,99 persen atau sekitar 1,3 juta kali transaksi, sedangkan investor asing menyumbang 23,01 persen atau sekitar 350.233 kali transaksi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tajam lebih dari 3 persen pada perdagangan Senin (8/6).

Mengutip RTI Business hingga pukul 09.04 WIB, IHSG anjlok 180,89 poin atau 3,23 persen ke level 5.413.

IHSG dibuka di level 5.486, sempat menyentuh posisi tertinggi harian di 5.490, sebelum terperosok hingga menyentuh level terendah 5.370. Sebanyak 532 saham melemah, sementara hanya 53 saham menguat dan 114 saham stagnan.

Aktivitas perdagangan pada awal sesi mencapai 2,71 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp1,87 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 181.732 kali. Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp9.527,55 triliun.

Adapun net foreign sell di seluruh pasar mencapai Rp3,73 triliun. Di pasar reguler, investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp3,72 triliun, sementara pada pasar negosiasi dan tunai tercatat jual bersih sekitar Rp12,4 miliar.

Total volume transaksi mencapai 38 miliar saham. Investor domestik mendominasi dengan porsi 54,17 persen atau sekitar 21,5 miliar saham, sedangkan investor asing menyumbang 45,83 persen atau sekitar 16,5 miliar saham.

Sementara itu, nilai transaksi pasar mencapai Rp31,7 triliun. Investor asing membukukan nilai beli sebesar Rp16,9 triliun dan nilai jual Rp20,6 triliun, sedangkan investor domestik mencatat nilai beli Rp14,8 triliun dan nilai jual Rp11,1 triliun.

Dari sisi frekuensi transaksi, total transaksi tercatat sebanyak 2,19 juta kali. Investor domestik berkontribusi sekitar 73,68 persen atau 1,8 juta transaksi, sementara investor asing menyumbang 26,32 persen atau sekitar 385 ribu transaksi.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar yang masuk jajaran saham teraktif bergerak di zona merah pada awal perdagangan.

Saham BBCA turun 2,66 persen ke level 4.940, BBRI melemah 2,55 persen ke 2.670, BMRI terkoreksi 2,08 persen ke 3.760, dan ANTM turun 5,82 persen ke 2.590.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Prabowo Subianto berjanji untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN di bawah 3 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal itu usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026) petang WIB.

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen walaupun Undang-Undang (Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap PDB). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.

Menurut dia, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan sebagainya. Pun penerimaan pajak ikut tumbuh.

Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen. "Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," ucap Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski tekanan anggaran meningkat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, keputusan itu mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat. Menurut dia, kenaikan BBM akan langsung menambah beban hidup, terutama kelompok kecil.

"Ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu," ujarnya di Kantin Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Yudhi menjelaskan, ada pertimbangan ekonomi yang lebih dalam. Jika harga BBM dinaikkan, sambung dia, ruang fiskal pemerintah memang bertambah, tetapi daya beli masyarakat justru berkurang. "Kalau saya naikkan BBM-nya, ruangnya jadi punya saya. Tapi rakyat harus bayar lebih, ekonominya melambat," katanya.

Purbaya pun menyinggung soal efisiensi belanja. Dia menilai, dalam banyak kasus, masyarakat lebih efisien dalam membelanjakan uang dibanding pemerintah. "Hampir pasti tidak, karena masyarakat belanja sesuai kebutuhan," ucapnya.

Di sisi lain, sambung dia, terkait nilai tukar rupiah, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas moneter. "Kalau rupiah, kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya. Saya percaya dia bisa betulin," kata Purbaya.

Pemerintah, lanjut dia, akan terus memantau kondisi global dan menyiapkan berbagai skenario. Namun, kebijakan tetap diarahkan agar tidak menekan daya beli masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digodok pemerintah perlu memperhatikan kesehatan belanja kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.

Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menuturkan pemangkasan anggaran yang tidak hati-hati berpotensi memberikan risiko gangguan ekonomi, terutama pemangkasan anggaran tidak boleh diterapkan pada pos belanja esensial, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Kalau efisiensi anggaran daerah sampai membuat PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diputus kontraknya, maka risiko ke gangguan ekonomi makin besar. Atau pelayanan publik akan turun tajam, dibarengi dengan kualitas infrastruktur jadi bermasalah. Ini kontradiksi dengan upaya menarik investasi,” jelasnya.

Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tahun lalu telah membatasi fleksibilitas pergeseran belanja daerah. Sedangkan belanja K/L, meski masih terdapat ruang pemangkasan, tetap perlu dihitung secara terukur agar efisiensi tidak mengganggu kinerja.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi pentingnya indikator yang jelas dalam menyisir anggaran, sehingga pemangkasan bukan berdasarkan pada blokir pos belanja secara agregat.

Bhima mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran perlu berbasis kajian fiskal yang transparan. Terlebih, sejumlah program prioritas yang mendapatkan pagu besar tidak terdampak kebijakan efisiensi.

“Publik juga bisa menilai kenapa alokasi MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Desa Merah Putih yang tidak dilakukan efisiensi terlebih dulu sebelum menambah efisiensi di pos belanja lain,” ujar dia.

“Harus ada kajian risiko fiskal yang terbuka ke publik berdasarkan skenario moderat dan terburuk,” kata Bhima menambahkan.

Sebagai catatan, pemerintah tengah menyusun rencana efisiensi anggaran di berbagai K/L guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.

Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.

Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen.

Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Menurut Airlangga, efisiensi di lingkungan pemerintah bisa mencegah defisit APBN tidak tembus 3 persen.

"Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga," ujar Airlangga usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026) sore WIB.

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan, sambung dia, adalah meningkatkan volume produksi batu bara.

"Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya)," jelasnya.

Menurut dia, pemerintah juga sedang mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara. Hal itu guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, kata dia, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada BPI Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Airlangga melanjutkan, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.

"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ucap Airlangga.

Dia menjelaskan, skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan.

Semua langkah itu mencerminkan pendekatan pemerintah yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hal itu sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Indikator krisis itu, kalau untuk saya, ekonomi sudah resesi. Global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur pelebaran batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin menjelaskan, anggaran fiskal sejauh ini masih dalam posisi aman.

Keputusan perubahan desain anggaran masih akan memantau perkembangan harga minyak global dalam beberapa waktu ke depan.

“(Perppu) Itu belum kelihatan sampai sekarang, sih, karena anggaran kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kami akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi, nggak langsung Perppu,” ujar Purbaya.

Bendahara negara juga menyebut Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penyesuaian defisit APBN bila negara dalam keadaan krisis. Sedangkan saat ini, menurut Pemerintah, perekonomian Indonesia masih bertahan pada level wajar.

“Indikator krisis itu, kalau untuk saya, ekonomi sudah resesi. Global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

Purbaya mengatakan, bakal terus mengukur dampak kenaikan harga minyak terhadap beban anggaran, termasuk efek domino terhadap komoditas energi lain seperti batu bara dan nikel.

Tetapi, kata dia, sejauh ini belum dibutuhkan penyesuaian ambang batas defisit APBN.

“Kita nggak krisis, ekonomi masih bagus, masih ada belanja. Cuma gini, kami harus siapkan langkah-langkah yang betul-betul matang, supaya ketika diperlukan, bisa eksekusi dengan betul,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Adapun ambang batas defisit APBN diatur sebesar 3 persen PDB sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Indonesia pernah menangguhkan batas defisit 3 persen pada COVID-19, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Saat itu, defisit APBN melebar hingga melampaui 6 persen PDB, yang kemudian diturunkan secara bertahap pada beberapa tahun anggaran berikutnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengantisipasi skenario buruk imbas perang di kawasan Teluk. Hal itu membuka peluang defisit APBN terhadap PDB dapat melampaui angka tiga persen.

Menurut Airlangga, jika perang di kawasan tersebut berlanjut, yang berimbas pada naiknya harga minyak mentah dunia, defisit APBN tiga persen sulit untuk dipertahankan. Dia kemudian memberi penjelasan penetapan perppu saat masa pandemi Covid-19.

"Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat Covid, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026) sore WIB.

Kemudian Airlangga memaparkan usulan isi perppu yang dapat dibuat oleh pemerintah pada saat ini. Hal itu mengacu pada yang pernah ditetapkan sebelumnya pada masa Covid-19.

"Pertama penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kedua, bea masuk impor ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan," kata Airlangga kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Ketiga, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian, kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan," ucap Airlangga menambahkan.

Dengan adanya perppu, ia meyakini, dapat memberikan kondisi yang lebih fleksibel untuk pemerintah. "Dengan perppu ini, kita langsung, pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (saldo anggaran lebih)," kata Airlangga mengusulkan.

Dalam rapat yang sama Airlangga memaparkan tiga skenario imbas perang terhadap keuangan negara manakala perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 10 bulan. Dari tiga skenario itu, skenario terburuknya Menko Airlangga memproyeksikan defisit APBN dapat melampaui angka 4 persen.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga kepada Kabinet Merah Putih.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan dua skenario lainnya, yang relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka 3 persen. ​​​​​​Asumsinya, harga minyak mentah dunia mencapai 90 dolar AS per barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 6 bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 10 bulan.

"Nah, kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak yang sekarang. Ini skenarionya, yang pertama ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak, APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen), surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga saat memaparkan skenario pertama.

Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah dalam negeri diproyeksikan 97 dolar AS per barel, kurs rupiah terhadap dolar Rp17.300 per dolar AS, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN mencapai 3,53 persen.

"Defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja, dan memotong pertumbuhan, Pak. Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga kepada Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap tantangan berat dalam menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Airlangga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ambang batas defisit 3 persen kini sangat sulit untuk dipertahankan akibat gejolak geopolitik global.

Menurut Airlangga, menjaga defisit tetap di bawah 3 persen akan membawa konsekuensi besar terhadap rencana pembangunan nasional.

"Artinya, berbagai skenario defisit sulit dipertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan pertumbuhan," kata Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jumat (13/3/2026).

Pemerintah telah menyiapkan tiga simulasi berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan.

Skenario pertama, harga minyak USD86 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar AS. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,3 persen, tingkat bunga SBN 7,2 persen, dan defisit mencapai 3,18 persen.

Skenario kedua, harga minyak melonjak ke USD97 per barel dengan kurs Rp17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat ke 5,2 persen dengan angka defisit membengkak menjadi 3,53 persen.

Skenario ketiga (terburuk), harga minyak menembus USD115 per barel dengan kurs Rp17.500 per dolar AS. Pada titik ini, angka defisit diperkirakan melonjak tajam hingga 4,06 persen.

Mengingat risiko fiskal yang besar, Airlangga menekankan perlunya tindak lanjut melalui koordinasi yang lebih spesifik.

"Ini beberapa skenario yang perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci ekonomi lainnya. Selain Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut memberikan pemaparan mengenai strategi mitigasi dampak energi dan ekonomi makro di tengah ketidakpastian dunia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di atas tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya, saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, mengatakan keputusan mengenai penyesuaian defisit APBN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat fungsi menteri berperan sebagai pembantu presiden.

"Kalau perintah kan kami jalankan. Saya kan cuma tangan presiden," kata Purbaya.

Opsi pelebaran defisit muncul akibat tekanan gejolak geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, yang mendorong lonjakan harga energi dan meningkatkan ketidakpastian global.

Terkait tekanan tersebut, Purbaya menyatakan akan terus menghitung dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.

Keputusan penyesuaian APBN pun akan berfokus pada potensi risiko itu.

Sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar makroekonomi dengan menghitung setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

Pada asumsi makro APBN 2026, ICP ditetapkan pada level 70 dolar AS per barel.

Bila harga minyak bertahan di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah, maka defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen PDB.

Meski begitu, Menkeu memastikan pengelolaan APBN sejauh ini dilakukan secara hati-hati.

Bila ditinjau dalam perspektif yang lebih luas, lanjut dia, defisit fiskal yang melebar juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2025, misalnya, Indonesia mampu mencetak pertumbuhan yang relatif cepat ke level 5,11 persen (year-on-year/yoy) dengan defisit 2,92 persen PDB.

Purbaya menyebut kinerja ini cukup bersaing dengan negara sejawat.

Sebagai pembanding, Malaysia mencatatkan pertumbuhan 5,17 persen (yoy) dengan defisit 6,41 persen PDB.

Sementara, Vietnam mencetak rekor pertumbuhan 8,02 persen (yoy) dengan defisit 3,6 persen PDB.

Dengan performa itu, Purbaya meyakini posisi fiskal Indonesia masih dalam batas aman.

Bendahara negara pun berhati-hati dalam menyikapi sorotan lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody's Investors Service terhadap pengelolaan APBN dalam menentukan kebijakan fiskal.

"Kalau dari angka itu saja seharusnya nggak ada masalah. Cuma mereka melihat hal yang lain dari kita yang sedang kami pelajari. Tapi, yang jelas, sampai saat sekarang, kami akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati," tuturnya.

Adapun ambang batas defisit APBN sebesar 3 persen PDB diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perubahan terhadap batas defisit perlu melalui perubahan undang-undang atau regulasi baru yang menjadi payung hukum.

Pemerintah Indonesia pernah menangguhkan batas defisit 3 persen pada COVID-19, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Regulasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19.

Saat itu, defisit APBN melebar hingga melampaui 6 persen PDB, yang kemudian diturunkan secara bertahap pada beberapa tahun anggaran berikutnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini masih terjaga sesuai rencana pemerintah, yakni tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (27/11/2025).

"Defisit pasti di bawah 3 persen," ujar Purbaya.

Dia mengatakan, tekanan ekonomi yang terjadi hingga September 2025 menjadi salah satu faktor pelemahan penerimaan pajak. Namun, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan tarif maupun menambah jenis pajak baru.

Menurutnya, kebijakan kontraksiklus dibutuhkan agar konsumsi dan aktivitas ekonomi kembali pulih.

"Ketika kemarin ekonomi melambat, Anda tahu sampai September itu melambat sekali sampai rakyat turun ke jalan karena merasa hidupnya mulai tertekan, ya otomatis pajaknya juga melambat. Waktu itu saya nggak bisa menaikkan pajak, itu (menaikkan pajak) langkah yang nggak bijak," kata dia.

Purbaya menyebut pemerintah justru mempertahankan kondisi perpajakan apa adanya, sambil memperbaiki sistem pengembangan basis pajak.

Soal proyeksi shortfall pajak, Purbaya menyatakan bahwa angka tersebut ada, namun tidak akan dibuka ke publik saat ini.Fokus pemerintah, kata dia, adalah menjaga keberlanjutan anggaran dan memastikan dampak fiskal yang tetap kuat bagi perekonomian.

“Yang kita lihat adalah kita jaga defisitnya di bawah tiga persen PDB,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai laporan semester yang memperkirakan shortfall pajak (selisih realisasi dengan target) sekitar 4,2 persen terhadap target APBN, Purbaya menyebut proyeksinya kurang lebih masih berada di kisaran yang sama.

Namun, dia menilai situasi ekonomi pada kuartal IV sudah menunjukkan perbaikan.

"Mungkin di kisaran segitu, nanti kita lihat seperti apa. Kan Oktober, November, Desember sudah beda kan kondisi ekonominya. Saya pikir sih akan lebih baik dibanding perkiraan sebelumnya," kata Purbaya.

Purbaya turut menyampaikan optimisme bahwa kinerja perpajakan akan membaik pada 2026 apabila tren pemulihan ekonomi saat ini dapat dipertahankan.

Dia menyebut percepatan aktivitas ekonomi sejak akhir September membuat ruang penerimaan negara semakin positif.

"Kalau ekonominya sudah mulai kembali, harusnya masalah pajak bukan isu besar lagi," ujarnya.

Dengan fokus menjaga keberlanjutan fiskal dan mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah berharap defisit tetap terkendali tanpa perlu mengorbankan stabilitas pertumbuhan.

(NIA DEVIYANA)